Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PA ENREKANG Nomor 118/Pdt.G/2014/PA Ek
Tanggal 23 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
136
Register : 26-02-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Wsp.
Tanggal 12 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
74
Register : 18-12-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 118/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 21 Mei 2015 — 1. Ir. UTAMA BUDHI PRAWIRA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, 2. DJAYADI SUNANDAR, SE
11454
  • 118/G/2014/PTUN-BDG
    PUTUSANNOMOR : 118/G/2014/PTUNBDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut :1.1r.
    atas nama Djayadi Sunandar. )yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah KTUNyang bersifat Kongkrit , Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor : 118/G/2014/PTUNBDGangka 3 Undang Undang Peratun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004 Jo.
    Ahmad ;Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor : 118/G/2014/PTUNBDGSebelah Timur : Tanah milik Boyke Moekti Satiaharja ;Sebelah Selatan : Tanah milik H. Anmad/ tanah milik Boyke MoektiSAUANAA 5~~~~ ~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnn=Sebelah Barat : Tanah milik Setiawati Samahita ;.
    Djayadi Sunandar,.Perbuatan ini menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat, karenasebagian tanah milik Penggugat seluas 735 m2 terambil oleh pemilik SertipikatHalaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor : 118/G/2014/PTUNBDG5.
    Jika kKemudian wewenang itu dipergunakan lain dari maksudHalaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor : 118/G/2014/PTUNBDGdan tujuan semula diberikan wewenang itu, maka penggunaan wewenangyang disalah gunakan itu disebut detournamen de pouvoir .
Register : 10-03-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 66/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.;KENTJANA SUTJIAWAN alias HSIEH LIE KEN.; dr. EDHI SUJONO MULIADI.;
6022
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT
    /G/2014/PTUN.JKT tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUNJKT tanggal 18 Nopember 2014yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:Hal 4 dari 16 hal.
    Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkanBie INGING jee est teeerteeceecneeriseee eeeenrieaneannneen meee eeeemne eneMengadili Sendiri : Dalam Eksepsi :1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;Dalam Penundaan: Menolak permohonan Penundaan yang dimohon olehPenggugat/T erbanding; Dalam Pokok Perkara : 1.
    Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkanDan Mengadili Sendiri :Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi/Pembanding; 2.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :118/G/2014/PTUN..JKT tanggal 18 Nopember 2014 ;3.
    /G/2014/PTUNJKT tanggal 18Nopember 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; 7Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 118/G/2014/PTUNJKT, tanggal 18 Nopember2014 dikuatkan, maka Tergugat/ Pembanding dan Tergugat Il Intervensi /Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah ditingkat banding ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangHal 13 dari16 hal.
Putus : 23-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/G/2014/PN SBY.
Tanggal 23 Maret 2015 — JUMA,ATI MELAWAN PT. KARYA GUNA EKATAMA
5413
  • 118/G/2014/PN SBY.
    /G/2014/PN SBY, telah mengajukangugatan Sebagall DeEriUt 2 sssessneene eee teenies meneame mtn nnennanieeenetene.
    No. 118/G/2014/PHI.Sby yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
    No. 118/G/2014/PHI.Sby sangat tidak berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat supayamembayar upah yang belum dibayar, cuti tahunan dan tunjangan hari rayakeagamaan tahun 2014 secara tunai ; 02 2222 n anno none21.Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR Jo.
    No. 118/G/2014/PHI.Sby Ill. DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA.Ketua Pengadilan Hubungan Industrial yang kami hormati, bahwa keadaanPenggugat saat ini sangat menderita karena tidak mempunyai penghasilan lagi olehkarenanya dikabulkannya dalam putusan sela ini:1.Mengabulkan permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat ; 2.
    No. 118/G/2014/PHI.Sby3. Menyatakan hubungan kerja Tergugat Rekonpensi dengan PenggugatRekonpensi PUTUS / BERAKHIR karena Pemutusan Hubungan Kerja;4.
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. EDHI SUJONO MULIADI;1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,2.KENTJANA SUTJIAWAN alias HSIEH LIE KEN
12846
  • 118/G/2014/PTUN-JKT
    /G/2014/PTUN.JKT.
    /G/2014/PTUN.JKT.e.
Register : 01-07-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 27 Oktober 2014 — JAMZUNI; KIRNO SAPUTRO; WAHYUTO; SURYANTO; Dkk LAWAN; PT BHAKTI BENGAWAN INSANI;
250
  • 118/G/2014/PHI/PN.BDG
Register : 17-09-2015 — Putus : 27-11-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 243/B/2015/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 27 Nopember 2015 — 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR .; 2. Djayadi Sunandar, SE.; Ir. UTAMA BUDHI PRAWIRA.;
7027
  • Berkas perkara tersebut dan suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini ; 722 222 rene nnn nme nee ren nn nnTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan enai duduknya perkara seperti tercantum dalam putusan Pen Tata, UsahaNegara Bandung, Nomor : 118/G/2014/PTUNBDG staniggal 21 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : o none nn eeeMENGADALAM EKSEPSI~~4. go Pesce ceeeeeeeeere necesDALAM POKOK PERKARA@srg2nnennnn nnn nnn cence nce nc ce cnecencennee oleh Tergugateerupa
    Utama Budhi Prawira ;atas putusan tersebut Tergugatdan Tergugat/Pembanding mengajukan banding di Banding Nomor : 118/G/2014/PTUNBDG, tanggal 21 Mei 2015 dan 29 Mei2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungdan ditandatangani masingmasing oleh, Djayadi Sunandar,SE (KuasaInsidentil Tergugat Il Intervensi/Pembanding), MURZATIUS, SH(KuasaTergugat/Pembanding) permohonan banding mana telahdiberitahukan masingmasing kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/
    Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding danTergugat Il Intervensi/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo. 118/G/2014/PTUNBDG, tanggal 21 Mei 2015 yang dimohonkanROVEINCLI Fl mmm mmm mmr mre aeciMENGADILI SENDIRI; Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlHal 8 dari hal 10 Put.
Putus : 08-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 8 September 2015 — PT. KARYA GUNA EKATAMA VS JUMA,ATI
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 118/G/2014/ PN.SBY.tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat;Hal. 9 dari 18 hal.Put.Nomor 475K/Pdt.SusPHI/2015DALAM PROVISI:Menolak provisi Penggugat;DALAM POKOK PERKARA;1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndangUndang
    Nomor 118/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing pada tanggal 21 April 2015 dantanggal 23 April 2015 ;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Penggugatmasingmasing pada tanggal 29 April 2015 dan tanggal 27 April 2015, kemudianTergugat dan Penggugat mengajukan kontra
    /G/2014/PHI.Sby tertanggal 23 Maret 2015, pada halaman 14 alinea 2(dua) dan 3 (tiga).Lecce eee ees Menimbang bahwa gugatan dikatakan obscuur libel apabila syaratsebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv serta praktek peradilanHal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 475K/Pdt.SusPHI/2015mengenai syaratsyarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalammerumuskan surat gugatan adalah sebagai berikut :a) Surat gugatan harus diberi tanggal,bulan,tahun dan ditandatangani oleh Penggugatatau kuasanya
    /G/2014/PHI.Sby, karena dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat mengatakanbahwa gaji terakhir Penggugat sebesar Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilanpuluh lima ribu Rupiah), sedangkan dalam isi Anjuran Mediator yang dikeluarkanDinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab.
    /G/2014/PHI.Sby isi Anjuran Mediator tidakdijadikan suatu bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa,memutus dan mengadili perkara a quo dan sudah selayaknya gugatan Penggugatdianggap kabur/obscuur libel dan eksepsi tergugat dapat dikabulkan;DALAM POKOK PERKARA2 Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 118/G/2014/PHI.Sby tertanggal 23 Maret 2015, pada halaman 18 alinea 2(dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya menerangkan
Register : 02-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., II. KENTJANA SUTJIAWAN ALIAS HSIEH LIE KEN VS Dr. EDHI SUJONO MULIADI;
7339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 603 K/TUN/2015masing pada tanggal 11 Agustus 2015 dan 14 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/G/2014/PTUNJKT., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
    Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadappertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 November 2014jJuncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor66/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 04 Mei 2015;2.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalamPutusan Nomor 118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 November 2014 danMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor66/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 04 Mei 2015 Tidak berwenang atauHalaman 37 dari 58 halaman.
    Putusan Nomor 603 K/TUN/2015Usaha Negara Jakarta Nomor 66/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 4 Mei 2015 joPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUNJKTtanggal 18 November 2014 adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II Intervensi tetap berpegangteguh pada seluruh uraian dan dalil sebagaimana yang termuat dalamtanggapan dan memori banding yang telah diajukan dan ditandatanganioleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Il Intervensi, serta PemohonKasasi/dahulu Tergugat
    /G/2014/PTUNJKT., tanggal 18 November 2014;MENGADILI SENDIRI,Halaman 57 dari 58 halaman.
Register : 13-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — IR. UTAMA BUDHI PRAWIRA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. DJAYADI SUNANDAR, SE;
5715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lima jutadelapan ratus tiga puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/TergugatTergugat Il Intervensi, Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 243/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 27 Oktober2015 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo.118
    /G/2014/PTUN.BDG, tanggal 21 Mei 2015 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI: Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat
    Bahwa gugatan Penggugat/permohonan kasasi yang diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang didaftar dengan nomorregirter 118/G/2014/PTUN.BDG jo.
Register : 14-07-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. EDHI SUJONO MULIADI;1.KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DKI JAKARTA,2.CAMAT TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,.3. LURAH TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
10136
  • dari 84 halaman Putusan Nomor: 137/G/2014/PTUN.JKT.Pengadilan Negeri tersebut, dan berusaha mencari cara yangdibenarkan menurut hukum untuk menjegal Tergugat Il Intervensi ataumenggangu Tergugat Il Intervensi dengan perkara hukum yang baru,seperti diantaranya dengan adanya gugatan Tata Usaha Negara aquo, dan gugatan Tata Usaha Negara lainnya berkaitan dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Daerah Khusus loukota Jakarta yang terdaftar dalam registerperkara No 118
    /G/2014/PTUN.JKT dan perkaraperkara lainnya yangtelah ada maupun yang akan ada hingga tercapainya tujuan dariPenggugat, yaitu menguasai tanah milik Tergugat Il Intervensi ;Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Penjelasan dalamUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara angka 5:pada peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalamproses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil, dan untukitu Undangundang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas ;Dengan
Register : 02-02-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 1 September 2015 — SUWITO MULIADI alias Lie Wei Ching >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I., Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA,Cs
9531
  • 2929/ Penjaringan.Bukti T.I3: Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKIJakarta No. 1514/ 600.1831/V/2014 tgl. 14 Mei 2014 tentangPemberitahuan pembatalan HGB No. 6014/Penjaringan dan HGB No.6011/ Penjaringan.Bukti T.l4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Utara No. 1335/31.72600.13/IV/2013 tanggal 22042013,tentang Hak Guna Bangunan No. 2195/Penjaringan dan Hak GunaBangunan No. 2929/Penjaringan.Bukti T.l5 Akta Permohonan Banding dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 118
    /G/2014/PTUN.JKT tanggal02122014.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil JawabannyatersebutTergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya serta diperlihatkan dalam persidangan sebagaiberikut:1.Bukti T.ll1: Buku Tanah sertipikat hak guna bangunan nomor2929/Penjaringan atas nama Edhi Sujono Muliadi;Bukti T.ll2 : Buku Tanah sertipikat hak guna bangunan nomor2195/Penjaringan atas nama Edhi Sujono Muliadi;Bukti T.Il3: Buku Tanah sertipikat hak