AKTA JUAL BELI Nomor 129/2016 tanggal 8 Juni 2016 dibuatoleh Tergugat Ill (Selaku kuasa dari Tergugat dan TergugatlI/Penjual) dengan Tergugat III/Pembeli dihadapan Turut TergugatIl selakuPejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di KabupatenMalang terhadap obyek sengketa yaitu atas tanah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 827/Kelurahan Lawang ;11.

/2016 dalam pengajuan permohonan pendaftaranperalihan hak berikut pencatatan nama pemegang hak atas SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 827/Kelurahan Lawang kepada TergugatIV merupakan perbuatan melawan hukum karena Akta Jual BellNomor 129/2016 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual BellNomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 tersebut (keabsahannya)mengandung cacat hukum dan obyeksengketa yang termuatpada Akta Nomor 62, Akta Nomor 62 Akta Nomor 129/2016 telahnyata secara yuridis dijual secaradibawah

Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian.Mengingat pembuatan Akta Jual Beli Nomor 129/2016 didasari olehAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 yangdibuat secara melawan hukum dihadapan Turut Tergugat Il,kemudian Akta Jual Beli Nomor 129/2016 tersebut dijadikan dasarperalinan hak berikut pencatatan nama pemegang hak pada SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 827/Kelurahan Lawang tersebut darinama Tergugat menjadi atas nama Tergugat Ill yang dilaksanakanoleh

Perkara Nomor 830/PDT/2020/PT SBY16.17.berdasarkan putusan perkara ini, dan/atau setidaknya Tergugat IVdihukum agar mencoret dan/atau menghapus terhadap Akta Jual BeliNomor 129/2016 tersebut diatas dalam catatan Daftar UmumPendaftaran Tanah pada Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Malang;Bahwa pencatatan dan pendaftaran nama Tergugat Ill sebagaiPemegang Hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor827/Kelurahan Lawang yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan AktaJual Beli Nomor 129/2016 yang dibuat dihadapat

AKTA JUAL BELI Nomor 129/2016 tanggal 8 Juni 2016 dibuatdihadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanahdi Kabupaten Malang terhadap obyek sengketa Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 827/Kelurahan Lawang;d.

Nomor: KP04.01.2.1.4767 tanggal 8 Maret 2013, Penggugat dinaikkan pangkatnyamenjadi Penata Muda Tingkat , golongan ruang IlV/b terhitung mulaitanggal 1 April 2013.Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2016, PENGGUGATsangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima olehPENGGUGAT, PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman disiplin dariKementerian Kesehatan berupa Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor : KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016,tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerbitkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016, yaituKeputusan yang dikuatkan oleh TERGUGAT a quo, pada faktanyapenerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidakprosedural dan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinHalaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor :

Bahwa, kemudian PENGGUGAT setelah Penerbitan suratkeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/129/2016 a quo, PENGGUGAT sudah tidakmenerima Gaji sebagai PNS, yang merupakan satusatunyaharapan untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dankeluarganya. Bahwa akibat tidak adanya gaji yang diterima,PENGGUGAT sebagai Kepala keluarga tidak bisa memenuhikebutuhan keluarga dengan baik, karena dalam kondisi tidakbekerja dan berpenghasilan.10.2.

/2016 tanggal 11Februari 2016 dst....Bahwa, lewatnya batas waktu penyerahan surat Keputusan MenteriKesehatan 04.01/MENKES/129/2016 tanggal 11 Februari kepadaPenggugat tidak menyebabkan gugur/batalnya keputusan tersebut.Keputusan tersebut tetap berkekuatan hukum sampai dengan adanyakeputusan banding administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian;.Bahwa, dalil/alasan Penggugat pada halaman 20 angka 16 yang padaintinya menyatakan bahwa Tergugat telah melangggar ketentuan Pasal 9ayat (1) Peraturan

KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal11 pebruari 2016, Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil, atas nama Wawan Setiawan, AMK,(fotokopi dari fotokopi);Daftar Absensi Laporan Kehadiran Penggugat dariRumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdoyaitu, pada bulan Pebruari dan Maret 2016, atas namaWawan Setiawan, (fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.8. BuktiP 89.

Menyatakan jual beli atas objek sengketa sebagaimana tertuangdalam Akta Jual Beli No. 129/2016, tertanggal 08 Juni 2016, yangdilaksanakan dihadapan Arini Jauharoh, SH., Mkn., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Malang adalah sahmenurut hukum.4.

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan judex factiemengenai eksepsi Tergugat tersebut, karena pertimbangan hukumterhadap eksepsi yang dipertimbangkan oleh judex factie mengenai kurangpihak (Plurium litis consortium) tidak berdasar faktahukum dan kurangcukup pertimbangan sehingga merupakan kesalahan dalam menerapkanhukum karena dalam proses pembuatan Akta Nomor 62, Akta Nomor 63,dan Akta Nomor 129/2016 adalah melibatkan banyak pihak, sehinggauntuk menguji keabsahannya di Pengadilan

Nomor 129/2016 tanggal 8 Juni2016 dibuat oleh ARINI JAUHAROH, SH., M.Kn., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Malang terhadap obyeksengketa yaitu atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor827/Kelurahan Lawang ;Bahwa dari bukti bertanda P1, T4, T5, T6 dan T11 tersebut, adalah :Menyangkut pihakpihak yang terkait dan terlibat dalam pembuatan AKTAJUAL BELI Nomor 129/2016 tanggal 8 Juni 2016 dibuat dihadapan ARINIJAUHAROH, SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diKabupaten

/2016) ;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex factie pada pokoknyamenyatakan "bahwa Tergugat (Pembanding) telah menjual tanah SertifikatHak Guna Bangunan No. 827 kepada Penggugat (Terbanding)berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor 129/2016 tanggal 8 Juni 2016dibuat dihadapan ARINI JAUHAROH SH., M.Kn., selakuPejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Malang, kemudian Tergugattetap menguasai dan tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat,dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah benar penguasaanTergugat

MURSYIDterletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan LawangKelurahan Lawang atau yang dikenal dengan sebutan Tanah /Rumah diPerum Lawang View Lawang, dan sekarang berdasarkan Akta PPATNomor 129/2016 dibalik nama menjadi atas nama Ronny Sasmita(i.c.Penggugat/Sekarang Terbanding), dengan batasbatas := Utara : Jalan=" Timur : Jalan Selatan : Tanah kosong= Barat : Rumah milik Pak TriAdalah milik Suamiisteri bernama H. MURSYID dan Ny. HajjahASRUKHAH, beralamat di Semambung Rt.

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 129/2016, tanggal 28 September 2016, yang dibuat oleh Yudi Gunawan, SH selaku PPAT;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2016 suami Pemohon (Pemohon ) yang bernama Armansyah bin Muhammad Jamil telahmeninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan meninggaldunia nomor 149/129/2016 tertanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkanoleh Keuchik gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe.3.

yang berlaku ;SUSIDIER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuksidang, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudiandibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, dan isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut :Bukti Tertulis :e Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Armansyah binMuhammad Jamil Nomor 149/129

/2016 yang dikeluarkan oleh KepalaGampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawetanggal 21 Januari 2016 diberi tanda (P1) ;Hal. 5 dari 12 halaman PNT No 47/Pdt.P/2016/MSLsme Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594.3/139/2016 yang dikeluarkanoleh Kepala Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe tanggal 10 Februari 2016 diberi tanda (P.2)Saksisaksi:1.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 1990, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Kutipan AktaNikah Nomor : 96/09/VV1990 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.15.17.09/PW.00/129/2016 tanggal 24 Maret 2016);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membinarumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 10 tahun 6bulan;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanJatirogo, Kabupaten Tuban Nomor 96/09/VV/1990 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.17.09/PW.00/129/2016 Tanggal 24Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.1.;b.

Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/129/2016 an. Almh. Rohana, yangdikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Lhok Medang Ara, pada tanggal22 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.6;.

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 474.3/129/2016 yangdikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Lhok Medang Ara, pada tanggal22 September 2016 mengetahui Camat Manyak Payed Nomor: 38/470/2016,tanggal 23 September 2016.

tanggal 21 September2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa disebabkan karena sakitberdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 445/125/IXMR/2016 tanggal23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa di RumahSakit Umum Daerah Kota Langsa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, maka terbukti bahwaRohana telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 diRumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa disebabkan karena sakitberdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/129

/2016 tanggal 22September 2016 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kp.

DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menyatakan jual beli atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 129/2016, tertanggal 08 Juni 2016, yang dilaksanakan dihadapan Arini Jauharoh, SH., Mkn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Malang adalah sah menurut hukum.

PM 129 Tahun2016 tentang AlurPelayaran di Laut dan Bangunan dan/ atauInstalasi di Perairan tertanggal 14 Oktober 2016 (PermenhubNo. 129/2016);Bahwa Pipa 20 milik PT Pertamina (Persero) lebih dari 50%(lima puluh persen) berada di kontur kedalaman kurang dari 20(dua puluh) meter, sebagaimana yang terlihat dalam Peta LautNo. 157 dan Laporan dari Lembaga Survei Sonar yang akankami ajukan dalam persidangan perkara ini;Terkait hal tersebut, Pasal 64 ayat (2) huruf a Permenhub No.129/2016 mengatur:Pemendaman

/2016;Sekalipun begitu, Pasal 65 ayat (1) Permenhub No. 129/2016tetap memperbolehkan pipa untuk tetap dihampar asalkandilakukan terlebin dahulu penilaian Analisa Resiko (RiskAssessment), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal65 ayat (1) Permenhub No. 129/2016, sebagai berikut:Pada lokasi tertentu. pembangunan instalasi pipabawah air dan kabel bawah air dapat dilakukan tanpaharus dilakukan pemendaman setelah dilakukan kajianpenilaian analisa resiko (risk assessment);Selain itu, Pasal 77 Permenhub

No. 129/2016 pun mengaturmengenai penempatan instalasi yang berada di daerah WajibPandu, yaitu sebagai berikut:Penempatan bangunan dan/ atau instalasi di perairanharus memenuhi persyaratan antara lain:a.

Namun demikian buktitersebut justru menunjukkan bahwa:a) Risk Assessment tersebut dibuat tanpa mendasarkan diri padaPermenhub No. 129/2016, sehingga tujuan dan penilaiannyapun berbeda dengan kaidah yang diatur dalam PermenhubNo. 129/2016. Padahal, ketika SKPP No. 412/2016 tersebutakan diterbitkan, Permenhub No. 129/2016 sudah berlaku; danb)Data dan fakta yang tercantum dalam Dokumen RiskAssessment tersebut keliru.

IV PedomanTata Kerja No. 012/PTK/II/2007 Tentang Pengoperasian DanPemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi yangdikeluarkan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (BPMIGAS);(vil) Pasal 13 ayat (3) huruf c, Pasal 27 ayat (2) KepmentamenNo. 300/1997 dan Pasal 69 Permenhub No. 129/2016, terkaitPipa Penyalur 20 yang tidak dilindungi dari kemungkinankecelakaan dari aspek pelayaran khususnya mengenaiperlakuan terhadap buoy;(vill)Pasal 60 ayat (1) huruf e jo.

PM 129 Tahun 2016 tentang AlurPelayaran di Laut danHalaman 22 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Bangunan dan/ atau Instalasi di Perairan tertanggal 14 Oktober 2016(Permenhub No. 129/2016);Bahwa Pipa 20 milik PT Pertamina (Persero) lebih dari 50% (lima puluhpersen) berada di kontur kedalaman kurang dari 20 (dua puluh) meter,sebagaimana yang terlihat dalam Peta Laut No. 157 dan Laporan dariLembaga Survei Sonar yang akan kami ajukan dalam persidanganperkara ini;Terkait hal tersebut,

/2016;Sekalipun begitu, Pasal 65 ayat (1) Permenhub No. 129/2016 tetapmemperbolehkan pipa untuk tetap dihampar asalkan dilakukan terlebihdahulu penilaian Analisa Resiko (Risk Assessment), sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Permenhub No. 129/2016,sebagai berikut:Pada lokasi tertentu pembangunan instalasi pipa bawah air dankabel bawah air dapat dilakukan tanpa harus dilakukanpemendaman setelah dilakukan kajian penilaian analisa resiko (riskassessment);Selain itu, Pasal 77 Permenhub

No. 129/2016 pun mengatur mengenaipenempatan instalasi yang berada di daerah Wajib Pandu sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Permenhub No. 129/2016, sebagaiberikut:Penempatan bangunan dan/ atau instalasi di perairan harusmemenuhi persyaratan antara lain:a.

(Sebagaimana juga telah diakuisendiri oleh Penggugat dalam angka 2 halaman 8 Gugatan);Penggugat telah keliru) menyatakan bahwa penerbitan Surat DMT412/2016 harus mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 129 Tahun 2016 tentang AlurPelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (PM 129/2016) (vide poin II alinea 1 halaman13 14 jo. Poin II halaman 16 Gugatan). PM 129/2016 adalah pengaturanyang berkaitan dengan alurpelayaran di laut dan instalasi di perairan.

/2016 sehingga tidak relevan menjadi acuan dalamperkara a quo.

Surat Keterangan Nomor : Kk.15.32.2/pw.01/129/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan status Penggugat perawan sedangTergugat jejaka;e Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri selama 14 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) danterakhir mengambil tempat kediaman di rumah tergugat sudah mempunyai 2 anaknama : anak I, umur, 13 tahun, dan anak Ii , umur 9 tahun (ikut tergugat);hal. 1 dari 9 hal.

Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Kk.15.32.2/pw.01/129/2016 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tanggal 12 Mei2016 (P.2);3.

pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut Bahwa pemohon dan pemohon II belum pernah mendapatkanbukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan olehPegawai Pencatat Nikah (PPN) Kepada pemohon dan Pemohon Ilwalaupun Pemohon dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Lut Tawar ternayata pernikahan pemohontidak di daftarakan sesuai dengan surat penolakan dari KUA KecamatanLut Tawar Nomor : Kk.01.09/1/PW.01/129

/2016 Tanggal 21 April 2016 Bagwa pada saat ini pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai buktiHal. 2 dari 10 Hal.

Asli Surat Keterangan Pencatatan Nikah NomorKk.01.09/1/PW.01/129/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tanggal 21 April 2016(Bukti P.4);B. SAKSISAKSI :I. Abri Bin M.

Rukmin Zakaria, umur 44 tahun;Bahwa Madi Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1998 sesuaidengan Surat Kematian Nomor : 474.1/Pem/KW/II/129/2016, tanggal 11Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Wumialo;Bahwa Amay Suaiba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171KM050220150006,tanggal 05 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Manado;Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amay Suaiba, telah menikah

Fotokopi Surat Kematian Hadia Suaiba dari Kantor Kelurahan WumialoNomor 474.1/Pem/KW/II/128/2016 tanggal 11 Februari 2016, (P3);d Surat Kematian Madi Zakaria dari Kantor Kelurahan Wumialo Nomor 474. 1/Pem/KW/TI/129/2016 tanggal 11 Februari 2016, (P4);e.

Didik Subiyantoro, LE Dhyana A, S.FARM, danLATIFAH;e Dengan kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas namaGANISYA ELOK P yang terdapat pada BB no.129/2016/DTF, berupasatu lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Bondowoso padatanggal 7 September 2016 yang dipersoalkan tersebut adalah TANDATANGAN KARANGAN (SPURIOUS SIGNATURE) yang mempunyaibentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tanganpembanding (KT) atas nama GANISYA ELOK P sebagaimana terdapatpada dokumen pembanding

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang padapokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksitersebut;Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukanalat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kiminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang SurabayaNomor: 11958/DTF/2016 tanggal 27 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwatanda tangan atas nama Ganisha Elok Purnamasari yang terdapat pada barangbukti Nomor: 129

/2016/DTF berupa satu lembar surat pernyataan yang dibuatdi Bondowoso pada tanggal 07 Oktober 2016 adalah tanda tangan karangan(spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidakmengacu pada tanda tangan pembanding atas nama Ganisya Elok P.sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:% Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yangtelah dibacakan di

surat pernyataan tersebut serta Terdakwa sendirimengakui bahwa dirinyalah yang menandatangani surat pernyataan tersebut;Menimbang, bahwa keterangan SaksiSaksi di persidangan tersebut jugaselaras dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorikKiminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal PolriCabang Surabaya Nomor: 11958/DTF/2016 tanggal 27 Desember 2016 dengankesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Ganisha Elok Purnamasari yangterdapat pada barang bukti Nomor: 129

/2016/DTF berupa satu lembar suratpernyataan yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 07 Oktober 2016 adalahtanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umumberbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding atas namaGanisya Elok P. sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandingtersedia;Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut kemudian digunakansendiri oleh Terdakwa untuk mengambil akta cerai di Pengadilan AgamaBondowoso, menemui Saksi Wildani Al Kautsar yang kemudian karena

Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dicatatdi dalam berita acara sidang;Bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/07/III/2003 tanggal 1932003yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli,Kabupaten Pidie, bermaterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkandengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu beri kodebukti P ;Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorPeg.800/129

/2016 tanggal 02 Februari 2016 M/ 23 Rabiul Akhir 1437 Hyang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie;Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama:1.Zulkarnaen bin Zainal Abidin, umur 48 tahun, Agama Islam,Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta/Keuchik, tempat tinggal diGampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/MS.Sgiadalah pihakpihak yang relevan dalam perkara ini (legitima persona standyin judicio); Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) Surat Keterangan untukMelakukan Perceraian Nomor : Peg.800/129/2016 tanggal 02 Februari2016 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah KabupatenPidie yang menerangkan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yangdiajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur19 tahun yakni baru berusia 18 tahun, 10 bulan (tanggal lahir 05 Juli 1997), dankarenanya maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Slemandengan Surat Nomor: Kk.12.04.02/PW.01/129/2016;.

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel KabupatenSleman Nomor Kk.12.04.02/Pw.01/129/2016 tanggal 20 April 2016 kemudiandiberi tanda P.4;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkanoleh Camat Tempel , Kabupaten Sleman, Nomor3404140507970001 tanggal14042016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok danbermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;Foto copy surat kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Foto copy dari Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.11.15.011/PW.01/129/2016 atas nama DJARIdengan JANIAH dikeluarkan tanggal 29 Nopember2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanNgaringan Kabupaten Grobogan, selanjutnya padafoto copy bukti tersebut diberi tanda P2 ; 3.

RSUD.35.01.01/ 129/ 2016 tanggal 08 Desember 2016yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ASTRYNA SARAGIH, dokter pemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah Soe: 22222 220 oe nono