MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat ; -------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan perkara inl; = o= non ne nee nnn nnn nn=TENT ANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2017 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :DALAM EKSEPS 37+ 272 27 222 non nnn nnn nnn nnn ncn nnn Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi tidakCUDALAM POKOK

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal24 Januari 2017 Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY.; 3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara padasemua tingkat peradilan ; === 2n nnn nnn rene nnn enn nenHal. 6 dari 11 hal. Put. No.72/B/2017/PT.TUN.SBY.Bahwa Terbanding/Tergugat Il Intervensi menyerahkan KontraMemori Banding tertanggal 02 Mei 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Mei 2017.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal24 Januari 2017 Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY. ; 3.

/G/2016/PTUN.SBY. yang dimohon banding, diucapkanpada tanggal 24 Januari 2017 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugatdan Para Tergugat Il Intervensl; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2017tersebut, Pembanding/Para Penggugat menyatakan banding pada tanggalHal. 7 dari 11 hal.

No.72/B/2017/PT.TUN.SBY.07 Februari 2017, sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Bandingtertanggal 07 Februari 2017 Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY .; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, makapernyataan banding Pembanding/Para Penggugat terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 132/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 24 Januari 2017, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha

M E N G A D I L I :

• Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/G/2016/PTUN.JKT tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding ;-----------------------------------------------------------------------------------------

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

132/G/2016/PTUN.JKT

Putusan Nomor : 132/G/2016/PTUNJKTdengan acara cepat, namun apabila Ketua Pengadilan Tata usaha Negara(PTUN) Jakarta berpendapat lain mohon perkara ini di periksa dengan acarabiasa tetapi di percepat;.

Putusan Nomor : 132/G/2016/PTUNJKT2.4.c.

Putusan Nomor : 132/G/2016/PTUNJKT15.atas segala tindakan Tergugat karena dengan terlambatnya usulan gubernurdan perbuatan ini melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik...

Putusan Nomor : 132/G/2016/PTUNJKT Menerima eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan gugatan Penggugattidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard);2.

Putusan Nomor : 132/G/2016/PTUNJKTHalaman 35 dari 34 halaman. Putusan Nomor : 132/G/2016/PTUNJKT

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 132/G/2016/PTUN-MDN tanggal 16 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukumbagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet OntVanKelijk Verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 132/G/2016/PTUN.JKT.tanggal 14 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi

olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor344/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017 kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 003/SKGTUN/FFT/VI/ 2016 tanggal 6 Juni 2016,diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132

/G/2016/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal13 April 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 April2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidakmengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai SuratKeterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20

/G/2016/PTUN.JKT.

Elly Engelbert Lasut sebagai BupatiKabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara,Periode 20092014, Tanggal 24 Juni 2014 diterbitkan olehPejabat Penyelenggara Pemerintahan sebelumnyaberdasarkan norma UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH kemudian telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan TUN Jakarta, PutusanNomor:132/G/2016/PTUN.JKT.

;Bahwa terkait dalil para Penggugat tentang yang pernah menjadi Terdakwa danatau Narapidana, hal tersebut menjadi halangan bagi Tergugat Il IntervensiHalaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor : 233/G/2018/PTUNJKT.11.12.untuk dapat mencalonkan lagi menjadi Kepala Daerah karena MahkamahKonstitusi telah memberikan Hak Konstitusi kepada Narapidana untukmencalonkan diri menjadi Kepala Daerah;Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang secara berulangulang menyatakanadanya Putusan Nomor 132/G/2016/PTUN JKT

BuktiP 10:Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :132/G/2016/PTUN.JKT Tahun 2016, tanggal 14 September2016, (foto kopi download);: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :344/B/2016/PT.TUNJKT Tahun 2016, tanggal 6 Maret 2016(fotokopi download);: Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I.

Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT yang menerbitkanOBJEK SENGKETA aquo bertentangan dengan peraturanperundangundangan yaitu:Objek Sengketa bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat diuraikansebagai berikut:1.Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (I), yaitu dimanasemestinya Tergugat wajid tunduk pada Putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu. sudah jelasterhadap OBJEK SENGKETA aquo bertentangan denganPutusan Nomor: 132

/G/2016/PTUN.JKT.

dilakukannya perubahankedua terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor: 131.71 3200 Tahun 2014 = tentangPemberhentian Dr.Elly Engelbert Lasut sebagai BupatiKabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Periode20092014, Tanggal 24 Juni 2014 diterbitkan oleh PejabatPenyelenggara Pemerintahan sebelumnya berdasarkan normaUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH kemudiantelah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TUN Jakarta, PutusanNomor: 132

Kediriberdasarkan buku letter C Desa Tugurejo No. 527, Persil 6 Klas D 1, luas0,015 Ha atas nama SASMITO.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 132/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 24 Januari 2017, dalamsengketa antara SLAMET SOLIKIN DKK yang dalam perkara ini sebagaiPara Penggugat melawan Kepala Desa Tugurejo dan SUWANTINI DKK,Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap terbukti kalau tanah sawah yangsekarang menjadi obyek sengketa adalah tanah Kas Desa/TanahBengkok milik Pemerintah

Kepulauan Talaud Provinsi SulawesiUtara.Objek sengketa melanggar dan bertentangan denganUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan,Objek Sengketa melanggar UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanyaitu Melanggar dan bertentangan dengan Pasal 7ayat (2) huruf (I), yaitu dimana semestinya Tergugatwajid tunduk pada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, yaitu sudah jelas terhadapObjek Sengketa tersebut sudah bertentangan denganPutusan Nomor:132

/G/2016/PTUN.JKT.

ini penerbitan OBJEK SENGKETAbertentangan dengan peraturan dan perundangundangan sertamenimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT merupakanorang per orang secara bersamasama sebagai salah satuPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun2018, sudah sangatsangat dirugikan, karena Tergugat tidak cermatdalam menerbitkan Objek Sengketa karena tidak memperhatikankeberadaan : Putusan Pengadilan TUN Jakarta, PutusanNomor:132