Ditemukan 61 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-01-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Wsp
Tanggal 19 Mei 2014 — Penggugat dan Tergugat
1515
Register : 13-01-2014 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 16/Pdt.G/2014/PA Ek
Tanggal 30 Januari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
3513
Register : 17-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 16/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 30 Juni 2014 — Hj. MELLY SITI FATIMAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
9243
  • 16/G/2014/PTUN-BDG
    /G/2014/PTUNBDG, dan telah diperbaiki secara formal padaPemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Maret 2014, telahmengajukan gugatan yang iSi pokoknya sebagaiberikut :I.
    Putusan No. 16/G/2014/PTUNBDGBlok Sika bukan di Kp.
    Putusan No. 16/G/2014/PTUNBDG030/1973, seluas 7725 M2, atas nama Lina4. Mewajibkan Tergugat untuk memprosespenerbitan Sertipikat Hak Miliksebagaimana Surat permohonanPenggugat tanggal 24 Juli 2013 sesuaiperaturan perundangundangan yangberlaku ;5.
    Putusan No. 16/G/2014/PTUNBDGBukti :Bukti :Bukti :Bukti :BuktiT6 : Photo copy Surat Pengumuman permohonanConversi hak atas tanah bekas milik adat atasnama Lina Kohir No. 646 persil 61 S.
    Putusan No. 16/G/2014/PTUNBDGmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagaibe rikutt t
Register : 16-07-2014 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2014/PTUN-BL
Tanggal 22 Januari 2014 — Penggugat : Barabas dan Chandra Wijaya Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Tergugat II Intervensi : 2. SUGIANTO MUSTOPO
8419
  • 16/G/2014/PTUN-BL
    PUTUS ANNOMOR : 16 /G/2014/PTUNBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn= Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam PerkaraANLALA 22922 2n nanan nanan nn nnn nnn nn nnn cnn nnnnes1.BARABAS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Patimura Nomor : 47 Lk.
Register : 24-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2014 — CV. KUBANG SYARI JAYA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.
15470
  • 16/G/2014/PTUN.SBY
    PUTUSANNomor : 16 /G/2014/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini, dalam perkara antaraCV. KUBANG SYARI JAYA, beralamat di Jalan Kubangsari 45 Bandung, yangdiwakili oleh TUTI YUNINGSIH, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur CV.
    Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 16.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2014 tentangpenentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 16.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2014tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ; Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa, saksi danAhli Penggugat, Ahli Tergugat di persidangan ; Seluruh berkas perkara Nomor : 16
    /G/2014/PTUN.SBY beserta lampiranyang terdapat di dalamnyaMenimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapadatanggal.....tanggal 24 Januari 2014 register perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.SBY.
Register : 25-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2014/PTUN.MTR
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. PELANGI AGUNG MAHLIGAI melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2. LALU SUMARLIN
7135
  • 16/G/2014/PTUN.MTR
    /G/2014/PTUNMTR,tertanggal 13 Agustus 2014, tentang masuknya LALU SUMARLINsebagai pihak Tergugat IINGSrVONSI j=2Hnsese sence cementite eminentTelah membaca Putusan Sela Nomor : 16/G/2014/PTUNMTR,tertanggal 27 Agustus 2014, tentang penolakan Permohonan MAXDARMAWAN untuk turut serta sebagai PihakIntervensi ;Telah membaca berkas perkara Nomor : 16/G/2014/PTUNTelah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keteranganSaksiPutusan Nomor : 16/G/2014/PTUNMTR.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 13 Agusutus 2014, yang diterima dalampersidangan pada tanggal 13 Agustus 2014 mengemukakan halhal sebagaiUCIT fem mmm 7Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNMTR. Halaman 9 dari 5410DALAMERSEWSI = .
    /G/2014/PTUNMTR.
    Bahwa terlebih lagi Penggugat tidak memberi ruang pada Majelis yangmemeriksa perkara ini dengan permohonan Ex aquo Et Bono dan hanyamengandalkan 4 poin petitum yang berasal dari rumusan posita, danPutusan Nomor : 16/G/2014/PTUNMTR. Halaman 19 dari 54petitum dari objek sengketa atau objek gugatan yang tidak jelas serta tidakberdasar dan kemudian memohon Putusan.
Putus : 18-03-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/G/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Maret 2015 — SUPARLAN; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
4122
  • 16/G/2014/PT.TUN.JKT
    /G/2014/PT.
    Penggugat jugaHal 27 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT. TUN.
Register : 04-12-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 16/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 12 Maret 2015 — - PT. BINTANG SINAR PERKASA vs BUPATI MOROWALI
258667
  • 16/G/2014/PTUN.PL
    Nomor : 16/G/2014/PTUN.PLKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04Desember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL,yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhirtanggal 14 Januari 2015, mengemukakan alasanalasan dalam Gugatanyang untuk selengkapnya sebagai berikut; Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014 tertanggal 07 Mei2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
    Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL23.P23 :24.P 24 :25.P 25 :26.P 26 :Bukti Pembayaran Iuran Tetap PT. Bintang SinarPerkasa tanggal 24 September 2014 (foto copy sesuai asli);Sertipikat Clear and Clean Nomor974/Min/12/2015 atas nama PT.
    Nomor : 16/G/2014/PTUN.PLusaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengansendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.
    Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL3. Pada tanggal 7 Mei 2014, Tergugat mengeluarkan KeputusanBupati Morowali Nomor : 541/SK.18/DESDM/V/2014 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.
    Nomor : 16/G/2014/PTUN.PLRincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL 1. PNBP Rp. 30.000,2. Biaya Panggilan ; Rp. 30.000,3. Biaya Meterai ; Rp 6.000,4. Redaksi Rp. 5.000, +JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : Rp. 71.000,(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)Hal 36 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL
Register : 28-11-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 27 April 2015 — PENGGUGAT: PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk
TERGUGAT: BUPATI KABUPATEN BADUNG
10360
  • 16/G/2014/PTUN.Dps
Register : 14-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 14 Agustus 2014 — J.S. SAHANAYA/SOISA Dkk sebagai Para Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Sebagai Tergugat dan Ir. SANDY A. WATTIMENA, Sebagai Tergugat II Intervensi
8325
  • 16/G/2014/PTUN.ABN
    /G/2014/PTUN.ABN.INTV tertanggal 28 Mei 2014 tentangmasuknya pihak ketiga atas nama Ir.
    WATTIMENA sebagaiTergugat II Intervensi;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14April 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 April 2014 denganregister perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal29 April 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;Halaman 3 dari 38 hal.
    PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABNPudinaung/Halatu, tertanggal 19 September 1991, dan juga buktipembayaran harga sewa Tanah tahun 1985, 1966, 1967, 1971;3.
    PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABNBertolak ukur dan Objek dan Dasar Gugatan yang oleh Penggugat telahsecara singkat mengemukakan di atas, maka Penggugat memohonkan kepadaBapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq.
    PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN9.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16 / G / 2014 /PHI.PN.PTK
Tanggal 11 Agustus 2014 — DEDDY SULISTYONO vs PT. TATHONG HEAVY EQUIPMENT INDONESIA
8612
  • 16 / G / 2014 /PHI.PN.PTK
    PUTUSANNOMOR: 16 / G/ 2014 /PHI.PN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yangmengadili perkaraperkara Perselisinan Hubungan Industrial pada Peradilan TingkatPertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :DEDDY SULISTYONO, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Ilham Gang 8 SaudaraNomor 15 Pontianak ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernamaSOFYAN .SH,pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum .Rustam
    EQUIPMENT INDONESIA Cabang Pontianak beralamat diJalan Arteri Supadio Km 16,2. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernamaNani Isnaniah ,SH Pengacara / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Atot AnmadNomor 155 Perumnas II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial Tersebut :e Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 23 April 2014 , Nomor: 16
    /G/2014/PHI.PN.PTK tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebute Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa perkaratersebut tertanggal 30 April 2014 tentang hari persidangane Telah membaca berkas perkarae Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal23 April 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indutrial PadaPengadilan Negeri Pontianak
    di bawah Reg.Nomor: 16 / G/2014/PHI.PN.PTK, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 16/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 11 September 2014 — MUH. MURTAKI, S.H. melawan GUBERNUR JAMBI
14587
  • 16/G/2014/PTUN.JBI
    PUTUSANNOMOR: 16/G/2014/PTUN. JBI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :MUH.
    diajukanMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal09 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambipada tanggal 12 Mei 2014, dengan register perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.
    /G/2014/PTUN.JBI.
    BuktiT1 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) KejaksaanNegeri Jambi Nomor : PRINT1459/N.5.10/Ft.1/05/2012 tanggal11 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56 Bukti T67. Bukti T78.
    /G/2014/PTUN.JBI.e Bahwa semua yang melakukan perjalanan Dinas akan dimintapertanggungjawaban dengan melampirkan yang ada kaitannya denganPerjalanan Dinas tersebut.
Register : 03-11-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 16/G/2014/PTUN.JPR
Tanggal 18 Maret 2015 — PD. IRIAN BHAKTI VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA 2. OLIVA REGINA CLARA
11937
  • 16/G/2014/PTUN.JPR
    /G/2014/PTUN JPR.DALAM POKOK PERKARA 1.
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidakberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor:16/G/2014/PTUN.JPR.; DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima; 2. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat; Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.3.
    IrianBhakti; Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.Bahwa saksi tidak tahu persis luas bangunan yang disewakan PD.
    G/2014/PTUN JPR.
    /G/2014/PTUN JPR.
Register : 09-06-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 23 Juli 2014 — Dr. H. Muhammad Safii, MSi KETUA SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KETUA PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 2014-2018
7926
  • 16 / G / 2014 / PTUN.BJM
    Brigjen H.Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN.BJMDANKETUA PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNGMANGKURAT 20142018, berkedudukan di Jalan BrigjenH. Hasan Basry Komplek Unlam.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Juni 2014, memberikan kuasa kepada :1. H. M. Erham Amin, SH., MH., NIP : 19580423 198603 10012. H. Aberan, SH., MH. NIP : 19680706 199303 10023. Ishfi Ramadhan NIA :98.102724.
    Sehingga menyebabkanPenggugat tidak bisa memenuhi syarat alias gugur syaratAdministratif, keberatan Penggugat dimana jika 11 (sebelas)tahun sebelum menjabat bupati atau tidak menjabat sebagaiBupati, hanya sebagai dosen maka bisa memenuhi syarat calonrektor, berdasarkan logika akal sehat jelas kebijakan tambahanini bersifat emosional, diskriminatif dan subjektifitas untukhalaman 3 dari 8 Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN.BJMmengurangi kompetensi yang menyalahi prinsip rekrutmentaparatur pemerintah, yaitu
    pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) Hakim:a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaikigugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalamjangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (2) tersebut memilikipengertian bahwa Pemeriksaan Persiapan diberi tenggang waktuselama 30 hari atau dalam kata lain, Penggugat memiliki waktu 30halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 16
    /G/2014/PTUN.BJMhari untuk memperbaiki Gugatannya sebagaimana yang disarankanoleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa Penggugat telah disarankan untukmemperbaiki Gugatannya sejak tanggal 18 Juni 2014 ;Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah dilakukanpanggilan melalui Perintah Majelis Hakim pada pada PemeriksaanPersiapan tanggal 18 Juni untuk Hadir pada Pemeriksaan Persiapantanggal 25 Juni 2014, dan selanjutnya telah pula dilakukanPanggilan sebanyak 3 kali yaitu melalui relaas panggilan tanggal 25Juni
    SETIYONO, SH., MH.YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.PANITERA PENGGANTI,HERFANI, SH.halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN.BJMPerincian Biaya Perkara NomorJUMLAH1. BiayaGugatan2. Biaya3. BiayaPanggilan80.500,4. BiayaRedaksiPenangguhan5. BiayaMeterai6.000,Rupiah)(Seratus Sembilan: 16/G/2014/PTUN.BJM.:PendaftaranRp. 30.000,ATK Tk.Rp. 70.000,Rp.Pen. Dismissal/Rp. 5.000,Rp.Rp. 191.500,Puluh Satu Ribu Lima Ratus
Register : 14-11-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 21-03-2015
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2014/PTUN-BNA
Tanggal 3 Maret 2015 — BUDIYONO, S.Hut MELAWAN GUBERNUR ACEH DAN HAMZAH TUN ,MR.
12344
  • 16/G/2014/PTUN-BNA
    ;Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUNBNA.6.
    /G/2014/PTUNBNA.3.
    /G/2014/PTUNHalaman 22 dari59 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUNBNA.BNA/INTV yang mengabulkan permohonan Hamzah Tun.
    /G/2014/PTUNBNA.
Register : 14-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 66/B/2015/PTTUN.SBY
Tanggal 16 Juni 2015 — ALOYSIUS DIAZ. vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 2. HERRY PETTIPIELOHY
6419
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;--- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2014/PTUN.KPG, tanggal 13 Januari 2015 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untukt ingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------------------
    Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor 16/G/ 2014 / PTUN.KPG, tanggal 13 Januari 2015; 3.
    Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa inl; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang, Nomor 16/G/2014/PTUN.KPG, tertanggal 13 Januari 2015 yangamarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILIDALAM EKSEPSI;020cescnscnecnsene cece ceecneceneneennenenecnenees Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA:;0 222 no
    /G/2014/PTUN.KPG, yang dimohon banding, diucapkanpada tanggal 13 Januari 2015 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding,Tergugat/Terbanding 1 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor 16/G/2014/PTUN.KPG, tanggal 13 Januari 2015Penggugat / Pembanding mengajukan banding di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 20 Januari 2015;Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataanbanding yang diajukan Penggugat
    P telah sesuaidengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendattatan Tan@li casne sre cnacnn cnn snennancennannsenancnnnnansennacsnnsMenimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksamapertimbangan putusan Pengadilan tata Usaha negara Kupang Nomor 16/G/2014/PTUN.KPG tanggal 13 Januari 2015 beserta seluruh berkasperkara yang dimohonkan banding a quo serta
    ;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor 16/G/2014/PTUN.KPG, tanggal 13 Januari 2015 yangdimohonkan banding; ""2e Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada dua tingkat peradilan yang untukt ingkat bandingditetapbkan sebesar Rp. 250.000.
Register : 19-02-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 16/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 9 Juni 2014 — W E L I M A,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
5129
  • 16/G/2014/PTUN-MDN
    PUTUSANNOMOR: 16/G /2014/ PTUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA29Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaraantara !1.WELIMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah tangga beralamat Jalan Karya Pembangunan No.96 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota2.
    PTUNMDN, tanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan HariPersidangan Pertama pada hari : SELASA, tanggal 01 AprilTelah membaca suratsurat bukti serta keterangan saksi dari ParaPenggugat yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ; TENTANG...Benne nneneeeensenenenn TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 19 Pebruari 2014, yang diterima dan didaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19Pebruari 2014, Nomor : 16
    /G /2014/PTUNMDN, dan telah diadakanperbaikan secara formal pada tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya berisisebagai berikut :I.
Register : 04-02-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Juni 2014 — SUMIYATI; ANI SURYANI; NENGSIH RAHAYU; MUSTIAH SARI; NENG IIP, DKK; LAWAN; PT. HAENG SUNG RAYA INDONESIA;
7243
  • 16/G/2014/PHI/PN.BDG
    / G./ 2014 / PHI.
    /G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 04 Februari 2014yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan surat anjuran Dinas TenagakerjaKab.
    /G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal04 Februari 2014 yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan surat anjuranDinas Tenagakerja Kab.
    Bahwa Tergugat menolak surat gugatan perkara No. 16/G 2014/ PHI / PN.BDGtanggal 4 Februari 2014 yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan suratanjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 567 / 1993 / HI Syaker / V /2013 tanggal 27 Mei 2013 karena surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.
    Menyatakan gugatan Para Penggugat No 16/G 2014 / PHI / PN.BDG tanggal 4Februari 2014 Nebis In Idem dengan Perjanjian Bersama Nomor 01 / Legal / XI /2012 tanggal 20 November 2012 yang telah dicatatkan pada Pengadilan HubunganIndustrial Bandung dengan nomor pencatatan 1295 / BP / 2012 / PHI / PN.
Register : 27-03-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 18 September 2014 — SARNI BIN YAKUP VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH,; MUGI
3516
  • 16/G/2014/PTUN-PLG
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentangPenunjukan Majelis Hakim Nomor : 16/G/2014/PTUNPLG, tanggal 2 April2014 ;2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Nomor : 16/G/2014/PTUNPLG, tanggal 3 April 2014 ;3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tentang Penetapan Hari Persidangan Nomor : 16/G/2014/PTUNPLG, tanggal 6 Mei4.
    Telah mendengarkan keterangan saksisaksi yang diajukan para pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Maret2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 27 Maret 2014 dalam Register Perkara Nomor : 16/G/2014/PTUNPLG danHalaman 3 dari 29 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2014/PTUNPLGgugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 6 Mei 2014 denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Dengan
    Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.Menimbang, bahwa setelah permohonan Mugi tanggal 6 Mei 2014 dikabulkanoleh Majelis Hakim ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor. 16/G/2014/PTUNPLG,tanggal 21 Mei 2014, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi jugatelah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Mei 2014 dengan mengajukan dalildalilsebagai berikut: Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2014/PTUNPLGDALAM EKSEPSIL.Bahwa: Pihak ketiga (ke3) menolak
    /G/2014/PTUNPLG7.
    /G/2014/PTUNPLG2.
Register : 21-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 3 Juli 2014 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA MELAWAN GUBERNUR BANTEN
6820
  • 16/G/2014/PTUN-SRG
    PUTUSANNOMOR : 16/G/2014/PTUNSRG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertamadengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan atas eksepsi Tergugat tentangkewenangan absolut Pengadilan, sebagaimana tersebut di bawah ini dalamsengketa antara : n= 2922 nnn nnn nnn nn nn nnn cee ne en cc ncnASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA beralamat di Gedung Graha SurveyorIndonesia
    Mulyadi Jaya, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDasana Indah SG, 9/82, RT/RW. 004/013, BojongNangka, Kelapa Dua, Kota Tangerang, PekerjaanKetua Komite Ketenagakerjaan di Badan PengurusHalaman Idari 36 hlm, PUTUSAN No. 16/G/2014/PTUNSRG ......Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia; 2.
    Setiawandi Hakim, S.Sos., S.H., M.Si., M.H., JabatanKasubag Pelayanan Bantuan Hukum, Biro HukumHalaman 2dari 36 hlm, PUTUSAN No. 16/G/2014/PTUNSRG ......Setda Provinsi Banten; Masingmasing berkewarganegaraan' Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Banten,beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten(KP3B), Jalan Syekh Nawawi, Curug, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 16/PENMH/2014
    /G/2014/PTUNSRG ......TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatantertanggal 21 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada tanggal 21 April 2014, dengan Register Perkara Nomor :16/G/2014/PTUNSRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilgugatannya sebagai berikut : 222 2=OBJEK GUGATAN : 22222 222 enn nnn nn rn ence nce nce ccc cence ce
    Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur BantenHalaman 4dari 36 hlm, PUTUSAN No. 16/G/2014/PTUNSRG ......Nomor : 561/Kep.15Huk/2014 Tertanggal 30 Januari 2014 TentangPenetapan Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu KotaTangerang Selatan Tahun 2014, karena Industri Tekstil dan PakaianJadi yang dinyatakan sebagai Industri Padat Karya Tertentu, telah diaturdengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu : Instruksi