• ., Notaris di Kota Semarang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2017 di bawah nomor register: 17/2017/I sah;

• Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatakan Akta Perjanjian Kawin Nomor 94 Tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, SH, MKn., Notaris di Kota Semarang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2017 di bawah nomor register: 17/2017/I sah kepada Kantor

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula Andi Suci Sumange diganti menjadi Andi SC Jovand Imanuel Calvary sesuai nama yang tertera pada surat Baptis Nomor: 079/GPDI/17/2017 yang dikeluarkan di Kabupaten Wajo tanggal 17 Juli 2017 adalah sah menurut hukum ;
  3. Memerintakan kepada pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang perubahan nama anak para pemohon tersebut

• 1 (satu) buah Surat keterangan Usaha No.015/ 1006/17/2017 a.n. Muhammad Ramadhan.
• 1 (satu) buah Surat Keterangan Usaha No. 511/ 444/32/05/2021 a.n. Muhammad Ramadhan.
• 1 (satu) buah SIUP Kecil No. 503/SIUP.K/3743/ KPPT/2012 a.n. Ida Nursanti.
• 1 (satu) buah Ijin Gangguan No. 503/IG.R/6867/ kppt/2012 a.n. Ida Nursanti.
• 1 (satu) buah SITU No. 312/KPTS/SITU/1996.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Ramadhan.

5.

• /2017 tanggal 20 November 2017;Halaman 1 dari 7 halaman.

  Putusan Nomor 2044/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 30 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut119216.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia tentang Surat Keterangan Batal DemiHukum Nomor KET6/PPBATAL/WPJ.17/2017 tanggal 20 November

  Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia tentang Surat Keterangan BatalDemi Hukum Nomor KET6/PPBATAL/WP J. 17/2017 tanggal 20November 2017 atas Surat Keterangan Pengampunan PajakNomor KET5616/PP/WPJ. 17/2016 tanggal 11 Oktober 2016, atasnama The Cahyadi Adiguna, NPWP 07.124.302.6901.000,beralamat di Jalan Gunung Lawu Nomor 30, Pemecutan Klod,Denpasar, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

  Putusan Nomor 2044/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia tentang Surat Keterangan Batal DemiHukum Nomor : KET6/PPBATAL/WPJ.17/2017 tanggal 20 November 2017atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak NomorKET5616

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia tentang Surat Keterangan Batal DemiHukum Nomor : KET6/PPBATAL/WPJ.17/2017 tanggal 20 November2017 atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak NomorKET5616/PP/WPJ.17/2016 tanggal 11 Oktober 2016 oleh MaajelisHakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali

• /2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa menurut Pemohon Banding, atas "Data Lain" yang berasal darianalisis Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2008, tidak dapatlangsung menjadi Ketetapan Baru oleh Terbanding dalam SuratHalaman 1 dari 9 halaman.

  CM/38/CH 4.105.905 01 Des 2008 672.818.182) 134.563.636Jumlah 6.646.439.773) 1.329.287.955Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP 638.058.218PPnBM YMHD 1.967.346.173Bahwa perhitungan secara rinci jumlah DPP PPnBM dan PPnBM Terhutang Tahun 2008 menurut Pemohon Banding terlampir dalam SuratPermohonan Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Oktober 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80148/PP/M.XVIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :3.1. Menolak permohonan GugatanTermohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);3.2.

  /2017, tanggal 24 Januari 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT JAKARTAREALTY;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

• Marno alias Ming Wijabatan Direktur PT Global Medan Town Square;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87726/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan

  pajak yang terutang sebagaimana tercantumpada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.01/2016, Tanggal 9 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas SKPKB PPn BM Nomor 00001/208/10/123/14, tanggal15 Desember 2014 Masa Pajak Januari 2010 dari semula utang pajaksebesar Rp516.878.788,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87726/PP/M.XVB/17

  /2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00024/KEB/WPJ.01/2016, tanggal9 Februari 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2010 Nomor00001/208/10/123/14, tanggal 15 Desember 2014, atas nama PT GlobalMedan Town Square, NPWP 02.263.380.4123.000, beralamat JalanS.

  Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87726/PP/M.XVB/17/2017, tanggal18 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87726/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.

• Putusan Nomor 875/B/PK/Pjk/2019PP/M.VIB/17/2017, tanggal 9 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim YangMulia mengabulkan seluruh permohon ini, dengan meninjau KeputusanTerbanding Nomor KEP2267/WPJ.01/2015 sebesar Rp680.383.296,00dan menetapkan kembali PPnBM Masa April 2012 Yang Masih HarusDibayar dari semula sebesar Rp680.383.296,00 menjadi Rp 0,00dengan

  Sanksi Administrasi 48% Rp220.664.823, RBO,Jumlah PPn BM YMH/(Lebih) Rp680.383.296, Rpo,Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT81766/PP/M.VIB/17/2017, tanggal 9 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

  Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kemballitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembaliatas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81766/PP/M.VIB/17

  /2017, tanggal 9 Maret 2017, yangdimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81766/PP/M.VIB/ 17/2017, tanggal 9 Maret 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.

• ./2017, tanggal 08 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82661/PP/M.XVI.A/17/2017 tanggal 11 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan

  Bahwa Penjualan atas kavling B3 nomor 12 menurut Pemohon bukanobjek PPnBM karena luas bangunan pada saat diserahkan kurang dari350m2 sesuai dengan dokumendokumen transaksi;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82661/PP/M.XVI.A/17/2017 tanggal 11 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

  Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 05 Oktober 2017, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor Put82661/PP/M.XVI.A/17/2017 tanggal 11 April 2017, telahdilakukan pada tanggal 27 April 2017, sehingga permohonan tersebut telahmelewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalamPasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakdan

• Parman Nomor217, Medan Petisah, Medan 20112, yang diwakili olehMarno Alias Ming Wi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87746/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum

  Putusan Nomor 1428/B/PK/Pjk/2018KEP00014/KEB/WPJ.01/2016 Tanggal O09 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPn BM Nomor00001/208/11/123/14 tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Desember2011 dari semula utang pajak sebesar Rp34.565.001.842,00 menjadiNihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87746/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.8/7746/PP/M.XVB/17/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

• Raya Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, jabatanDirektur Utama dan Albertus Irwan Sendjaja, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85871/PP/M.VA/17

  /2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

  serta mengabaikan azas kepastian hukum yangberlaku di Indonesia:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimuntuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan selurun koreksi Terbanding sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP3458/WPJ.04/2015 tanggal 29Desember 2015:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Juni 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85871/PP/M.VA/17

  /2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP3458/WPJ.04/2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011 Nomor: 00023/208/11/062/14 tanggal 07 Oktober 2014 atasNama: PT.

  Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put85871/PP/M.VA/17/2017 tanggal21 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85871/PP/M.VA/17/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/20203.

• Parman Nomor 217, Petisah Tengah, Medan Petisah,Medan (20112), yang diwakili oleh Marno alias Ming Wi,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87732/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan

  Putusan Nomor 116/B/PK/Pjk/2019pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00018/KEB/WPJ.01/2016 tanggal O9 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPn BM Nomor00007/208/10/123/14 tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Juli 2010dari semula utang pajak sebesar Rp503.872.727,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87732/PP/M.XVB/17/2017, tanggal

• tidak mengatur danmenetapkan bahwa Fungsi Ekosistem Gambut merupakan bagian darifungsi hutan, sehingga jelas dan nyata bahwa pasal 1 angka 15 dPERMENLHK P.17/2017, bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) dan (2)UU 41 tahun 1999 dan oleh karenanya wajib untuk dicabut dandibatalkan.Halaman 6 dari 51 halaman.

  Putusan Nomor. 49P/HUM/20178.2.Pasal 7 huruf d PERMENLHK P.17/2017 bertentangan dengan, pasal 6ayat (1) dan (2) dan pasal 8 ayat (1) dan (3) UU 41 tahun 1999;Bahwa pasal 7 huruf d PERMENLHK P.17/2017 secara lengkapmenyebutkan Kawasan hutan dengan fungsi ekosistem gambut sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, pada kenyataannyapasal 7 huruf d PERMENLHK P.17/2017 bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi yaitu pasal 6 ayat (1) dan (2) dan pasal 8ayat (1) dan (3) UU 41 tahun 1999, yang

  Putusan Nomor. 49P/HUM/20178.5.dilakukan, angka pemutusan hubungan kerja baik langsung maupun tidaklangsung.Bahwa Pasal 8G PERMENLHK P.17/2017 bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999.

  Bahwa dengan dikeluarkannya PERMENLHK P.17/2017 yang diterbitkanoleh Termohon mengakibatkan sebagian Kawasan Hutan Produksi yangdiusahakan oleh perusahaanperusahaan HTI tersebut yang arealnyasudah ada tanaman pokoknya berubah menjadi Kawasan Fungsi LindungHalaman 38 dari 51 halaman.

  .17/2017 secara nyata memberikan dampak terhadap para anggotaPemohon yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidangindustri HTl yang sebagai pemasok sumber bahan baku Pulp dan Kertasakan terancam kehilangan mata pencahariannya.

• Menghapuskan seluruhnya Denda Administrasi sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP240/WBC.17/2017 tanggal 22 Desember 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001215.46/2018/PP/M.IXA Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap

  KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP240/WBC.17/2017 tanggal 22Desember 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Tahta SamuderaPertiwi Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukaidalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomorSPTNP000187/NTL/WBC.15/KPP.01/2017 tanggal 14 Oktober 2017, atasnama PT Tahta Samudera Pertiwi, NPWP 03.307.365.1027.000, yangberalamat di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok L No. 35, JalanLetjen Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran

  Putusan Nomor 4123/B/PK/Pjk/20191. mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali:2. membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT001215.46/2018/PP/M.IXA Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 dan selanjutnyamengadili sendiri perkaranya dengan amar yang menyatakan:a. membatalkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor:SPTNP000187/NTL/WBC.15/KPP.01/2017 tanggal 14 Oktober 2017beserta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP240/WBC.17/2017 tanggal

  mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Juni 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP240/WBC.17

  /2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan atasKeberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehTerbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: SPTNP000187/NTL/WBC.15/KPP.01/2017 tanggal 14 Oktober2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 03.307.365.1027.000; danmenetapkan nilai pabean dan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 001414tanggal 03 Oktober 2017, jenis barang berupa Plastic Pipe, Butterfly Valve,dan Plastic Pipe Accessories, Negara asal China

• Parman, Nomor 217, Petisah Tengah, Medan Petisah,Medan (20112), yang diwakili oleh Marno alias Ming Wi,jabatan Direktur PT Global Medan Town Square;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87728/PP/M.XVB/17/2017, tanggal

  Putusan Nomor 1433/B/PK/Pjk/2018WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas SKPKB PPn BM Nomor 00003/208/10/123/14 tanggal 15 Desember2014 Masa Pajak Maret 2010 dari semula utang pajak sebesarRp656.133.333,00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87728/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87728/PP/M.XVB/17/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

• Parman, Nomor 217, Petisah Tengah, Medan Petisah,Medan (20112), yang diwakili oleh Marno alias Ming Wi,jabatan Direktur PT Global Medan Town Square;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87730/PP/M.XVB/17/2017, tanggal

  jumlah pajak yang terutang sebagaimana tercantumpada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00033/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPn BM Nomor00005/208/10/123/14 tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Mei 2010dari semula utang pajak sebesar Rp/64.442.424 00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87730/PP/M.XVB/17

  /2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2010 Nomor00005/208/10/123/14 tanggal 15 Desember 2014, atas nama PT GlobalMedan Town Square, NPWP 02.263.380.4123.000, beralamat Jalan S.Parman, Nomor 217, Petisah Tengah

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87730/PP/M.XVB/17/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00033/KEB/WP4J.01/2016 tanggal 9 Februari 2016, tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

• Parman Nomor 217, Medan Petisah, Medan 20112, yangdiwakili oleh Marno Alias Ming Wi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87738/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum

  jumlah pajak yang terutang sebagaimanatercantum pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00006/KEB/WPJ.01/2016 Tanggal O9 Februari 2016 tentangKeberatan Wajid Pajak atas SKPKB PPn BM Nomor00004/208/11/123/14 tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak April2011dari semula utang pajak sebesar Rp30.945.455,00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87738/PP/M.XVB/17

  /2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00006/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 09Februari 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011 Nomor00004/208/11/123/14 tanggal 15 Desember 2014, atas nama PT GlobalMedan Town Square, NPWP 02.263.380.4123.000, beralamat Jalan S.Parman Nomor 217, Medan Petisah

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87738/PP/M.XVB/17/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

• Parman Nomor 217, Medan Petisah, Medan 20112,diwakili oleh Marno alias Ming Wi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87749/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum

  Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2018KEP00022/KEB/WPJ.01/2016 tanggal O9 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPn BM Nomor00003/208/12/123/14 tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak November2012 dari semula utang pajak sebesar Rp1.760.346.155,00 menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87749/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87749/PP/M.XVB/17/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

• Parman Nomor 217, Medan Petisah, Medan 20112, yangdiwakili oleh Marno alias Ming Wi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put87741/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telah berkekuatanhukum

  Putusan Nomor 2223/B/PK/Pjk/2018KEP00009/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPn BM Nomor00007/208/11/123/14 tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Juli 2011dari semula utang pajak sebesar Rp1.935.225.099,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87741/PP/M.XVB/17/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum

  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put87741/PP/M.XVB/17/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.