17/G/2017/PTUN.BDG

PUTUSANNomor : 17/G/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ; 2nenn nn nne nnnIr. Indrati Nugroho,warganegara Indonesia, Tempat Tinggal, Jl.

/G/2017/PTUN/BDG dari Rahmadi, SH, sebagai KuasaHukum dari Ir.

Mengenai Gugatan Penggugat Eror In ObjectoHalaman 21 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 17/G/2017PTUNBDGBahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara di Pengadilan TataUsaha Negara Bandung No. 17/G/2017/PTUNBDG berupa SuratPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum adalah keliru, karena surattersebut bersifat Informatif dan bukanlah suatu Keputusan Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Kota Depok, Surat Pemberitahuan Pemutusan HubunganHukum tersebut di dasari oleh Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.03/CONS/2016

DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et DONO). ; 9+ 22" w n= none one nnnBahwa, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pihak Ke Ill (Tiga )tanggal 14 Februari 2017 perihal Permohonan untuk masuk sebagai pihak untukmempertahankan haknya dalam perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN/BDG dari Rahmadi,SH, sebagai Kuasa Hukum dari Ir.

,Halaman 48 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 17/G/2017PTUNBDGRincian Biaya Perkara No. 17/G/2017/PTUNBDG:1. Pendaftaran Gugatan ..........0...0.. cc2. ATK Perkara ... 0.0.2... cece cee cee ee eeee eee!3. Panggilan ......... 00. cece cece teeter tenet!4. RedaksSi ...... 0.0.00. .0. ccc cc ccc cee cee cee cee ceeeeeeeeeeeen !5. Uang Leges Putusan6. Meterai Penetapan.................. ccc!7.

MENETAPKAN

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PENCABUTAN GUGATAN DALAM PERKARA NOMOR: 17/G/2017/PTUN.PL;
2. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU UNTUK MENCORET PERKATA GUGATAN NOMOR : 17/G/2017/PTUN.PL DARI BUKU REGISTER PERKARA;
3. MEMBEBANKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI SEJUMLAH RP.631.000,- (ENAM RATUS TIGA PULUH SATU RIBU).

17/G/2017/PTUN.PL

PENETAPANNOMOR : 17/G/2017/PTUN.PL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketaFeV > rece1. ISA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat tinggal di JI. Rata Lembah No.39 RT/RW : 002/003,KelurahanKayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara Kota Palu; 2.

Nama: KARTIKA ANNA SARANGA, SH;Jabatan: Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 133/sk600.72.71/X/2017, tanggal 09 Oktober 2017 Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, setelah membaca; Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2017 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 25 September 2017 di bawah register perkara Nomor:17/G/2017/PTUN.PL. ;22 2222 2n nnn n nn nnn nnn n nee

/G/2017/PTUN.PL.

,dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hakpakai No. 02/Kelurahan Kayumalue Pajeko, tanggal 21 Maret 2005, SuratUkur tanggal 31 Oktober 2003 No.54/Kayumalue Pajeko/2003, Luas 8167 M2(Delapan ribu seratus enam puluh tujuh meter pesergi) yang terletak di JalanTrans Sulawesi atas nama Pemerintah Kota Palu; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2017Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan perkaraNo.17/G/2017/PTUN.PL tanggal 3 November 2017 yang

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkaraNomor:17/G/2017/PTUN. PL. ;2222nn nnn nnn n nce n nnn nn nnn n nnn nn nnn nnnnnnnennnnnnnnnns2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Paluuntuk mencoret perkara gugatan Nomor: 17/G/2017/PTUN.PL. dari bukuMEQISIET DST Kee jsassesenen sees neeeneceeee rere nem eeees3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor;17/G/2017/PTUN.PTK

PTK yang dimohonkan bandingYdan surat sureyan yang berhubungan dengan sengketa ini; an nonce AF< > TENTANG DUDUK SENGKETA vysr wyBlemperhatikan dan menerima keadaan keadaar mengenai dudukeditiot seperti tertera dalam Putusan Pengo Tata Usaha NegaraSe Pontianak Nomor 17/G/2017/PTUN.PTK ranggt'2 Juli 2017 yang amarnyaPd berbunyi sebagai berikut : wana nnn e naan anne nn nnn nnn =& MeNSADI & DALAM EKSEPSI: Once ccceeeneeeeeeeeeeeeeeeeneneeenee Menyatakan eksepsi Tessugat dan Tergugat II Intervensi tidak

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor: 17/G/2017/PTUN-PLK

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal)vyLd 22 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan daney xydisampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding,dengan Surat Pemberitaitian dan Penyerahan Kontra Memori Banding rtod Sytanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya memori banding tersebutVyTergugat Il Int@rvensi/Pembanding menyatakan Bahwa Pemohan BandingCTergugatsil Intervensi) keberatan atas Putusan Pengadiin Tata UsahaNegara Palangka Raya Nomor : 17

/G/2017/PTUN.

PLOfanggal 1 Nopemberabi Yang Amar Putusannya terurai sebagaimana dalam Putusan PerkaraS&S Nomor : 17/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 1 Nobember 2017 tersebut dengan >or Hal 23 dari hal 38 Put, No. siai201 aT. TUNJKTay &A Y>Y Yg $Ly SeNt ay ay ~*~ Meneritna Permohonan Banding Pemohon Banding (semlia Tergugat SIUfhtervensi) ; jenceecceeeceeccneeeeceteeneeecneeeecnneeeecnneyg wasn eneneenseennnnenAD 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palangka RayaAa P& No.17/G/2017.PTUN.PLK.

vy Tergugat II Intervensi/Pembanding Serres eiamnmeesenies= Membatalkan Putusan Pengadilan Ta pha Negara Palangka Raya> Nomor: 17/G/2017/PTUNPLK, tertanggal 1 November 2017, yang as=y vedimohonkan banding; So A Ssya a Z Aae Ss &MENGADILI SENDIRI ay& >&>Il.

17/G/2017/PTUN.YK

PUTUSANNomor: 17/G/2017/PTUN.YKDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa yangbersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor: 66Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara: 1.

17/G/2017/PTUN.JBI

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.JBIE. Alasan Gugatan; ""a.

/G/2017/PTUN.JBI2.

/G/2017/PTUN.JBIC.

34 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.JBI1.

/G/2017/PTUN.JBI3.

17/G/2017/PTUN.BKL

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLPengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1. Telah membaca:Daerah Kabupaten Seluma), beralamatdi JalanSoekarno Hatta No. 1 Pematang AurTais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;ISCHAK, S.E.

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLNegara Bengkulu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukumyaIV.

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLsimetris, Tergugat melanggar asas persamaan dimatahukum, Penggugat mohon diberlakukan sama antara desalain dengan Penggugat yang masih dalam satu wilayahKabupaten Seluma dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yakni Negara Indonesia adalah Negara hukum;11.2.

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLdesa, Bupati/Walikota WAJIB menyelesaikan perselisihan dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLnegara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dantidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjaminpemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adiluntuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

17/G/2017/PTUN.MKS

PUTUSANNOMOR: 17/G/2017/PTUN.MKs DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut di bawah ini,dalam sengketa antara: 202202 202222000"M.

/G/2017/PTUN.MkKs.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasing : Nama: Atang Pujiyanto, SH.

pada tanggal 31 Maret 2017, di bawah Register Perkara Nomor :17/G/2017/PTUN.Mks, dan diperbaiki pada tanggal 03 Mei 2017, yangisinya sebagai berikut; 22 nn nn enna none nn nn nnenennnnsOBJEK SENGKETA :2222 2222 n enn nn nnn nnn none ec enc neeAdapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah :Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 749/XII/2016 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama M.

POSITA / ALASAN PENGGUGAT :Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN.MkKs.. Bahwa bermula berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia tanggal 16 Mei 1991 No.371/SK/PB/91, Penggugatdiangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tempat bekerja di KantorDEPPEN Kabupaten Maros 5.

/G/2017/PTUN.Mks.penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana, tetapi kenapa diterbitkan objek sengketa padahalPenggugat hanya dijatuhi 1 (Satu) 6 (enam) penjara ;9.

17/G/2017/PTUN.ABN

17/G/2017/PTUN.KDI

PUTUSANNOMOR : 17/G/2017/PTUN.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;H.

PAUR RAPKUM BIDANG HUKUM ;Halaman I dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi3. Nama : RICKY FAN DEBY, SH:Pangkat/Nrp : BRIPTU/82040396 ;Jabatan : BA BANKUM BIDANG HUKUM;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kantor BidkumPolda Sultra Lantai 2 Jalan Haluoleo Nomor 1 Kelurahan Andounohu,Kendari.

/G/2017/PTUN.Kdi, tanggal 4 Agustus 2017 tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa ini; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PENHS/2017/PTUN.Kdi,tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan telah pula mendengarketerangan Para Pihak, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli di persidangan ;Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.KdiTENTANG DUDUKNYA SENGKETA

;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2017 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari padatanggal 4 Agustus 2017 dengan register perkara nomor : 17/G/2017/PTUN.kdiyang telah diperbaiki pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut : nono nnnI.

/G/2017/PTUN.Kdiobjek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundangundanganyang berlaku.

17/G/2017/PTUN.Dps.

Putusan No.17/G/2017/PTUN.DpsTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 9 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar, tanggal 9 Juni 2017 dengan Register perkara Nomor :17/G/2017/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada Tanggal 18 Juli 2017,mengemukakan halhal sebagai berikutOBYEK SENGKETA :20 702222222 ono nn nnn nn ennaBahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan iniadalah: Surat Pemberitahuan

Putusan No.17/G/2017/PTUN.Dps16.tersebut sudah terdaftar atas nama: Wajib Pajak A.

Putusan No.17/G/2017/PTUN.Dps9.

Putusan No.17/G/2017/PTUN.DpsNegara Jo. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tetang AdministrasiPemerintahan beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILI:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Putusan No.17/G/2017/PTUN.DpsPerincian Biaya Perkara :1.2.Pendaftaran gugatanATKLegesBiaya PanggilanBiaya Sumpah SaksiRedaksiMeteraiJumlahRp. 30.000,Rp. 200.000,Rp. 3.000,Rp. 67.000,Rp. 20.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,@Rp. 331.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan No.17/G/2017/PTUN.Dps

17/G/2017/PTUN.PLK

No. 17/G/2017/PTUN.PLKIV.

No. 17/G/2017/PTUN.PLK4.

No. 17/G/2017/PTUN.PLK6. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11. Bukti12.

No. 17/G/2017/PTUN.PLK13. Bukti P13: Daftar NamaNama Yang Memiliki Tanah di Areal Djamhuri,14.

No. 17/G/2017/PTUN.PLKpersegi), Atas Nama PT.

17/G/2017/PTUN.PTK

PUTUSANNomor :17/G/2017/PTUN.PTK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara: 222 neon nnn none ne ne nn nn nn nnnBUDI MATEUS, S.

/G/2017/PTUN.PTK/INTV tertanggal 7 Juni2017; 222 n nnn nn nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nnn nn nn nnn ne nn nn cece Seluruh berkas terkait Perkara a quo; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 29 Maret 2017Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor :17/G/2017/PTUN.PTKdalam Register Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.PTK yang telahdiperbaiki melalui

Pertanggungjawaban keuangan; dan/atauHalaman & dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor :17/G/2017/PTUN.PTKjuef. Keberatan terhadap Keputusan Partai".5.

/G/2017/PTUN.PTK4.

17-G-2017-PTUN.PDG

PUTUSANNomor : 17/G/2017/PTUN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganpemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawahini dalam sengketa antara: 2272222222 nnn neon nnn ne nnneSYAIFUL JANUAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal DusunTabek, Jorong Tangah Padang, Desa Cupak, Kecamatan GunungTalang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera

MH, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada kantor hukum JJ & Associates di Jalan AroHalaman 1, Putusan Perkara Nomor: 17/G/2017/PTUN.PDGSuka Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang, KabupatenBerdasarkan surat kuasa khusus No. 108/SKTUN/KHJJA/XI2017,tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 69/SK/17/X/2017/PTUN.PDG tanggal 31 Oktober 2017, tanggal perbaikan 14Nopember 201 7; 222 n nnn nn nnn cnn nn nnn nnn nn neeUntuk

Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 17/PENMH/2017/PTUN.PDG, Tanggal 9 Oktober 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanDSIRE g j~nn nm nnn nnn nnn ATelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 17/PENMH/2017/PTUN.PDG, Tanggal 6 Desember 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara; 222 o nn nn nn nn nnn neeTelah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 17

/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 9 Oktober 2017 tentangPenunjukan Panitera Pengganti dalam perkara;Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 17/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 9 Oktober 2017 tentangPenunjukan Jurusita Pengganti dalam perkara;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Padang Nomor: 17/PENPP/2017/PTUN.PDG, Tanggal 10 Oktober2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;Halaman 2, Putusan Perkara Nomor: 17/G/2017/PTUN.PDG Telah membaca

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Padang Nomor: 17/PENHS/2017/PTUN.PDG, Tanggal 31 Oktober2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Oktober 2017 denganregister perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.PDG dan telah diperbaiki padatanggal 31 Oktober 2017

17/G/2017/PTUN.MTR

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN.MTR.

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN.MTR.Pikemulai tanggal berlakunya SK.

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN.MTR.c.

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN.MTR. GEDE PUTU ARDANA, S.H.RINCIAN BIAYA PERKARA: 17/G/2017/PTUN.MTR.1.2.PendaftaranGugatanATK. Panggilanpanggilan. SumpahSaksi. Meterai. Redaksi. LegesJumlahRp 30.000,Rp 150.000,Rp 30.000,Rp 35.000,Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 259.000,Halaman 67 dari 67 Hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUN.MTR.

17/G/2017/PTUN.PBR

/G/2017/PTUN.PBR ; Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor :17/G/2017/PTUN.PBRPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 17/PENDIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 20 April 2017tentangLolos Dismissal ; 270220 22 2 ne ne nnn nnn ne nce nneeePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 17/PENMH/2017/PTUN.PBR, tanggal 20 April 2017 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusDerkara INI ; $22 on nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nn cence nsSurat Panitera Pengadilan

/G/2017/PTUN.PBR10.11.12.Perangkat Desa Tangun yang lainnya, terbukti perolehan suaraPenggugat selaku Calon Kepala Desa No Urut No 1 lebih ungguldari pada Calon Kepala Desa No.

/G/2017/PTUN.PBR26.27.tempat Pelaksanaan Pemilihan suara untuk memilih KepalaDesa di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba KabupatenRokan Hulu terdiri dari 3 (Tiga) TPS yaitu : a.

Penduduk Desa dapat mengajukan usulan, saran atauperbaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak daftarpemilin sementara diumumkan; Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor :17/G/2017/PTUN.PBR42.43.Bahwa pada hari pemungutan suara juga Penggugat barumengetahui ternyata Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disususdan di tandatangani Sdr.

Penguman tertulis yang ditempel pada Kantor Desa,pada setiap Rukun Tetangga, pada fasilitas umumHalaman 27 dari 124 Putusan Nomor :17/G/2017/PTUN.PBR44,dan/atau fasilitas sosial dan tempattempat umum yangstrategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dan;c.

17/G/2017/PTUN.TPI

/G/2017/PTUNTPI yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembandingserta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan telahdiberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat Il Intervensi 1/Terbanding, Tergugat Il Intervensi 2/Terbanding, Tergugat Il Intervensi 3/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi 4/Terbanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 17/G/2017/PTUNTPI masingmasing tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding

tertanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 14 Maret 2018 dan telahdiberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat IlIntervensi 1/Terbanding, Tergugat Il Intervensi 2/Terbanding, Tergugat IlIntervensi 3/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi 4/Terbanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2017/PTUNTPImasingmasing tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding

/G/2017/PTUNTPImasingmasing tanggal 5 Maret 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal 30 Januari 2018, dengan dihadiri olen Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat Il Intervensi 1/Terbanding, Kuasa Tergugat IlIntervensi 2/Terbanding, Kuasa Tergugat Il Intervensi 3/Terbanding dan KuasaTergugat Il Intervensi 4/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding

/G/2017/PTUNTPI tanggal 30 Januari2018, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding,ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secarakhusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang

/G/2017/PTUNTPI tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkanbanding;halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 90/B/2018/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2(dua) tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : SELASA, tanggal 3 JULI 2018oleh Kami : H.

17/G/2017/PTUN.JPR

/G/2017/PTUN.

Gugatan Penggugat Premature; Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUN. JPR.Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Jayapura terdaftardengan Nomor Perkara 17/G/2017/PTUN.Jpr tanggal 04 Juli 2017 adalahpremature karena belum waktunya.

JustruPenggugatlah yang bertindak tidak prosedural denganHalaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUN.

17/G/2017/PTUN.BL