gram brutto atau 0,06gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto.Bahwa selanjutnya ke tujuh paket Kristal bening tersebut disisihkanmasingmasing sebanyak 0,01 gram netto untuk pemeriksaan labkrim,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic Bareskrim PolriCabang Denpasar dengan nomor LAB : 53/NNF/2018 tanggal 15 Januari2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor : 183/2018/NF, 184

/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NFdan 189/2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam 1 adalah benarmengandung sediaan Metamfotamina dan terdaftar dalam narkotikaGolongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 185/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalahbenar mengandung sediaan sugar/gula.

Cabang Denpasar dengan nomor LAB : 53/NNF/2018 tanggal 15 Januari2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor : 183/2018/NF, 184/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NFdan 189/2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam 1 adalah benarmengandung sediaan Metamfotamina dan terdaftar dalam narkotikaGolongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

LAB.: 53/NNF/2018, terhadap barang bukti disimpulkanHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgrbahwa kristal bening yang diberi nomor 183/2018/NF, 184/2018/NF,186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NF dan 189/2018/NF adalah benarmengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NF dan 189/2018/NFadalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa meskipun Penggugat telah diperingatkan oleh Tergugat untukmelunasi tunggakan kewajiban kreditnya, akan tetapi Penggugat tetaptidak memiiki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebutdan karenanya Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi akibat tidakmembayar angsuran kreditnya sesuai dengan ketentuan yang telahdisepakati dalam Perjanjian Kredit dan fasilitas kredit Penggugat telahdinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligusberdasarkan Surat Nomor: MNR.RCR/CCR.MDN.184

/2018 tanggal26 April 2018 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default);Bahwa secara hukum surat pernyataan Wanprestasi yang telah dibuatdan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaikonsekuensi telah lalai dalam memenuhi kewajiban atas fasilitaskreditnya telan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdatayang berbunyi sebagai berikut:Si berutang I.c.

Apalagi pembayaran ini dilakukansetelah Penggugat dinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat berdasarkanSurat Nomor: MNR.RCR/CCR.MDN.184/2018 tanggal 26 April 2018perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), sehingga hal ini tidakmembuktikan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baik,melainkan Penggugat telah lalai membayar kewajiban kreditnya setelahdinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat.Halaman 18 dari 30 Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Plw8.10.11.12.Bahwa benar Tergugat tidak menerima pembayaran

MODN.184/2018 perihal Pernyataan Wanprestasi(Default).Bahwa dengan telah dinyatakannya fasilitas kredit TergugatDalam Rekonpensi jatuh waktu maka Penggugat Dalam RekonpensiHalaman 21 dari 30 Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Plwberdasarkan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang sudah ditandatangani oleh Tergugat Dalam Rekonpensimaka Penggugat Dalam Rekonpensi berhak melakukan lelang eksekusiHak Tanggungan atas Obyek Perkara menurut ketentuan hukum yangberlaku.Bahwa selain itu

KantorCatatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratifsahnya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurutagama ;Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan ataskematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatanperbuatan hukumselanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selamahidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184

//2018 tanggal2 Februari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan danPencatatn Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telahterjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan PenetapanPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dak keterangan saksisaksidimana lbu Pemohon yang Kam Gwat Lie telah meninggal dunia pada Tanggal 24Februari 1990 karena sakit

Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor : 145/184/2018, tanggal 18 Juli2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesantren, Kecamatan Tambak,Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa disamping suratsurat tersebut Pemohonmengajukan saksisaksi sebagai berikut :Saksi : ARJO SUWITO bin SAMIHARJO, umur 53 tahun, agama Islam,pekerjan buruh, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Pesantren,Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 0130/Pdt.P/2018/PA.Bms.Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, memberikan

Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Pemohon Nomor :Kk.15.13.18/Pw.01/184/2018 Tanggal 17042018 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,telah dinasegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai (bukti P.1) ;2.

Mpunda Kota Bima, Berdasarkan Surat KuasaKhusus' tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor:184/2018/PA.Bm tanggal 17 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan1. Simail bin Ahmad A. Semai, lakilaki, tempat tanggal lahir, Maria 1841960,Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT 015.RW.007 Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima. Untukselanjutnya di sebut sebagai Termohon I;2. Jawaria binti Ahmad A.

Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216114701410008 atas namaPemohon (LASTRI Binti RUSUH) yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakimdiberi tanda P1;Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 April 2018 yang diketahuioleh Kepala Desa Jatireja dan telah dicatat oleh Camat KecamatanCikarang Timur Kabupaten Bekasi nomor 474.5/184

/2018 tanggal 18 Juli2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatacocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P2;Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan nomor 474.2/30/IX/2018/Kesratanggal 12 September 2018 yang diketahui oleh amil Desa JatirejaKecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat buktitersebut oleh Hakim diberi tanda P3;Hal. 9 dari 16 Hal.

Jalinun seluas 11.400 M2 di jualkepada Nasril.KS (Penggugat) maka tidak perluterjadipencoretan nomor SHM dari 106 ke 1000 dan penambahantanggal serta nomor Gambar Situasi.Pencoretan hanyadiwajibkan pada nama Penjual/Pemegang hak sebelumnyadalam hal ini Jalinun (bukti P1);2) Sertifikat bukti hak ada dan berdasar pada alas hak, dalambukti akta jula beli tanggal 2672018 Nomor:184/2018 objektanah yang dijual dari Marina Jarin,cs (6 orang) kepadanasril.KS (Penggugat) adalah tanah SHM No.1000/NagariKambang

jawabanTergugat IT Intervensi); Menimbang, bahwa berdasar a) s/d c) ini disimpulkan SHM No.106 yang dicoretmenjadi nomor 1000 atas nama Nasril.KS (Penggugat) merupakan sertifikat tidak jelasdasar hukum baik formal maupun matrial; tidak konsisiten/selaras dengan akta jual belisebagai alas haknya, bahwa tidak berlebihan jika di nilai sebagai sertifikat olahan/daurulang, dari nomor 106 ke nomor 1000 sehingga tidak lazim dan tidak dapat di pertanggungjawabkan ;Add.2. kajian terhadap Akta jual beli Nomor 184

/2018 tgl 2672018 (bukti P2) sebagaialas hak yang mendasari keberadaan SHM No. 1000 (dulu no.106) ; Menimbang, bahwa terhadap bukti ini majelis banding menemukan halhal sebagaiberikut :dari segi format (bentuk formulir, tulisan), jual beli ini tidak memenuhi syarat selainformat tidak standar juga tidak disertai tanda tangan para pihak seperti penjualHalaman33dari38 halaman, Putusan No. 170/B/2019/PT.TUNMDNpembeli, saksi dan PPAT (dari segi format standar/bentuk yang benar Seperti T16); dari segi

Negeri Medan telah memberitahukan amar Putusan tersebutkepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober2018 ;halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 122/Pdt/2020/PT MDNMembaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri MedanNomor 417/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang menerangkan bahwa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan telah memberitahukan amar Putusan tersebutkepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Il pada tanggal 25 Oktober2018 ;Membaca, Akte Banding Nomor 184

/2018 yang dibuat PaniteraPengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Nopember 2018 telah menyatakan mohon naik banding terhadapPutusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2018, Nomor417/Pdt.G/2017/PN Madn ;Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor417/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang menerangkan bahwa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan telah memberitahukan permohonan banding

November duaribu delapan belas)berdasarkan Akta Jual Beli 187/2018 tertanggal 26 Desember2018 (dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas) ;Halaman 21 dari 43 halama Putusan Nomor 233PDT/2021/PT BDGSertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kopo, seluas 1.775 m2 (seributujuhratus tujuh puluh lima meter persegi) yang sebagaimanadiuraikan dalam salinan Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 16021994 (Enambelas Febuari Seribu Sembilan ratus Sembilanpuluh empat) Nomor 2222/1994 berdasarkan Akta Jual BelliNomor 184

/2018 tertanggal 26 Desember 2018 (dua puluh enamDesember dua ribu delapan belas);Sertipikat Hak Pakai Nomor : 32/Kopo, seluas 2.060 m2 (duaribuenam puluh meter persegi) yang sebagaimana diuraikan dalamsalinan Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 26031997(duapuluhenam Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluhtujuh) Nomor 4378/1997 yang masa berlaku nya sudah habispada tanggal 28012018 (duapuluhdelapan Januari duaribudelapan belas) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 190/2018tertanggal 26 Desember 2018

November duaribu delapan belas)berdasarkan Akta Jual Beli 187/2018 tertanggal 26 Desember2018 (dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas) ;Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kopo, seluas 1.775 m2 (seributujuhratus tujuh puluh lima meter persegi) yang sebagaimanadiuraikan dalam salinan Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 16021994 (Enambelas Febuari Seribu Sembilan ratus Sembilanpuluh empat) Nomor 2222/1994 berdasarkan Akta Jual BelliHalaman 26 dari 43 halama Putusan Nomor 233PDT/2021/PT BDGNomor 184

SK Gubernur Aceh Nomor 602/184/2018, tanggal 02 April 2018, tentangPenunjukan Kelompok Kerja Pemilinan Penyedia Pada Biro PengadaanBarang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Dalam Kegiatan PengadaanBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh.2. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum/Pemilinan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul(Satu File) Dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan, PadaPaket Peningkatan Jalan Muara SitulenGelombang Cs Kab.

SK Gubernur Aceh Nomor 602/184/2018, tanggal 02 April 2018, tentangPenunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro PengadaanBarang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Dalam Kegiatan PengadaanBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh.2. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu SampulHalaman 34 Putusan Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA10.11.12.13.

Hadi;

1. Sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 20 Maret 2018 yang luasnya 5.937,75 meter yang terletak di Dusun Cot Kiroe Desa Buket Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan No Akta Jual Beli 184/2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hadi;

1. Sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 20 Maret 2018 yang luasnya 5.937,75 m² yang terletak di Dusun Cot Kiroe Desa Buket Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan No Akta Jual Beli 184/2018, dengan batas-batas sebagai berikut;

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, berupa :1.10.11.SK Gubernur Aceh Nomor 602/184/2018, tanggal 02 April 2018,tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilinan Penyedia Pada BiroPengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Dalam KegiatanPengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh.Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi PelelanganUmum/Pemilinan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode SatuSampul (Satu File) Dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan,Pada Paket Peningkatan Jalan

Menetapkan barang bukti berupa :1.10.SK Gubernur Aceh Nomor 602/184/2018, tanggal O02 April 2018,tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada BiroPengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Dalam KegiatanPengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh.Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi PelelanganUmum/ Pemilihnan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode SatuSampul (Satu File) Dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan,Pada Paket Peningkatan Jalan Muara SitulenGelombang

Penggugat senyatanya juga tidak menarik NotarisVeronika Wahidin Abdul Gani sebagai Turut Tergugat sebagai Pihak yangmenerbitkan Akta Penguasaan Hak Tanggungan atas Objek sengketa.Dengan tidak ditariknya Notaris yang menerbitkan AktaPenguasaan Hak Tanggungan Nomor : 184/2018 Tertanggal 24 Mei 2018maka Penguasaan Objek Sengketa oleh Bank BRI Cabang Ampanaberdasarkan hak tanggungan adalah mengikat dan berkekuatan hukum.Ini artinya, bahwa Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa tanpamemasukan Turut

,sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerbitkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 184/2018 tanggal 24 Mei 2018 tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, cq.

,SH atas tanah HGB nomor 14/Kopo luas15.405 M2;Foto Copy Akta Jual Beli No. 183/2018, Tanggal 26Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris SyamsulHidayat ..SH atas tanah HGB nomor 20/Kopo luas70.923 M2;Foto Copy Akta Jual Beli No. 184/2018, Tanggal 26Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris SyamsulHidayat.

,SH Perjanjian Jual Beli Tanah HGB Nomor20/Kopo (vide bukti P4.14) obyek sebagimana Buku Tanah hak GunaBangunan No. 20 Desa Kopo Kabupaten Bogor, Surat Ukur nomor4369/1997 tanggal 26 Maret 1997 luas tanah 70.923 m2 (vide bukti P3.14& TTII.10) dengan harga Rp18.936.870.000,00 (delapan belas milyarsembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Akta Jual Beli No. 184/2018, Tanggal 26 Desember 2018 dibuat dihadapanNotaris Syamsul Hidayat.

20 Maret 2019 seluas20.000 m2 atas nama David yang diperoleh dari Martin;Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 September 2018 yangdiketahui oleh Kepala Desa Sam Sam dengan register nomor:181.1/Pem.ss/208/2018 tanggal 27 September 2018, dan CamatKecamatan Kandis Nomor; 336/KDS/19 tanggal 20 Maret 2019 seluas20.000 m2 atas nama Tomas yang diperoleh dari Paryadi;Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 September 2018 yangdiketahui oleh Kepala Desa Sam Sam dengan register nomor:181.1/Pem.ss/184

/2018 tanggal 27 September 2018, dan CamatKecamatan Kandis Nomor;352/KDS/19 tanggal 20 Maret 2019 seluas20.000 m2 atas nama Tomas yang diperoleh dari Manasye Kurniawan;Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 September 2018 yangdiketahui oleh Kepala Desa Sam Sam dengan register nomor:181.1/Pem.ss/138/2018 tanggal 27 September 2018, dan CamatKecamatan Kandis Nomor;320/KDS/19 tanggal 20 Maret 2019 seluas20.000 m2 atas nama Tomas yang diperoleh dari Santo Nono Pranoto;Surat Keterangan Ganti Kerugian

fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27September 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sam Sam denganregister nomor: 181.1/Pem.ss/208/2018 tanggal 27 September 2018, danCamat Kecamatan Kandis Nomor; 336/KDS/19 tanggal 20 Maret 2019seluas 20.000 m2 atas nama Tomas yang diperoleh dari Paryadi, diberitanda PI,II,III,IV,V,VI,VII74;Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27September 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sam Sam denganregister nomor: 181.1/Pem/184

/2018 tanggal 27 September 2018, danCamat Kecamatan Kandis Nomor;352/KDS/19 tanggal 20 Maret 2019seluas 20.000 m2 atas nama Tomas yang diperoleh dari ManasyeKurniawan, diberi tanda PI,II,III,IV,V,VI, VII75Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27September 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sam Sam denganregister nomor: 181.1/Pem.ss/138/2018 tanggal 27 September 2018, danCamat Kecamatan Kandis Nomor;320/KDS/19 tanggal 20 Maret 2019seluas 20.000 m2 atas nama Tomas yang

Sekretariat DaerahAceh untuk Surat dari Dinas PUPR, tanggal 21 Juni2018, Nomor Surat 010/267/PUPR/2018, Perihal:Penerbitan Surat Penugasan (SP) Pokja Lelang ULPPemerintah Aceh dan Surat Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Nomor 010/267/PUPR/2018,Perihal: Penerbitan Surat Penugasan (SP) PokjaLelang ULP Pemerintah Aceh tanggal 21 Juni 2018beserta Daftar Namanama Pekerjaan yang dilelangoleh Pokja di luar pekerjaan umum dan penataanruang;1 (satu) bundel dokumen fotokopi KeputusanGubernur Nomor 602/184

/2018 tentang PenunjukanKelompok Kerja Pemilihan Penyedia pada BiroPengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh dalam kegiatan Pengadaan Barang dan JasaLingkup Pemerintah Aceh tanggal 2 April 2018;1 (satu) bundel dokumen fotokopi KeputusanGubernur Nomor 954/138/2018 tentang PenetapanKuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Aceh Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Maret2018 beserta lampiran Keputusan Gubernur AcehNomor 954/139/2018;1 (satu) bundel dokumen

. > Bahwa selain para pihaknya berbeda ternyata material Positadan Petitum dalam Gugatanpenggugat (184 2018) diketahul Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT SMR5.3.5A,berbedapula, mengingat dalil dan penerapan pasalpasal sebagaidasarhukum dalam Gugatan tersebut juga tidaksama (berbeda),sehingga patut apabila perkara aquo dipandang oleh judexfactiebukan Nebis In Idem, sesuai ketentuan Jurisprudensitetap.Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1972(23 Juli 1973) Apabila dalam perkara baru