Ditemukan 705 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 19/2015 19-g-2015 Ct 19 2015 19-p-2015
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Penipuan
Register : 09-07-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -19/ Pid. B/ 2015/ PN. Byl
Tanggal 6 April 2015 — -DARYONO Bin WAGIYO HARJO WIYONO
47 — 24
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 08-04-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor - 19 / Pdt.P/ 2015 / PN.Byl
Tanggal 5 Maret 2015 — - DWI HERU RAHMANTO
27 — 6
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 27-11-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -19/Pdt.G/2015/PN.Byl
Tanggal 30 September 2015 — -HENI WIDIYASTUTI -SUMARNI
83 — 11
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-04-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/2023/PTUN.BNA
Tanggal 25 Juli 2023 — Penggugat:
PT. PARAHITA SANU SETIA
Tergugat:
Bupati Pidie.
161 — 124

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI:

    • Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.
    Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015;
  • Menyatakan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 tidak berkekuatan hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.500 ,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-04-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/G/2023/PTUN.BNA
Tanggal 25 Juli 2023 — Penggugat:
PT. BAYU KAMONA KARYA
Tergugat:
Bupati Pidie.
247 — 206

  • M E N G A D I L I


    DALAM EKSEPSI :

    • Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/667/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.
    Bayu Kamora Karya tertanggal 11 Desember 2015;
  • Menyatakan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/667/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bayu Kamora Karya tertanggal 11 Desember 2015 tidak berkekuatan hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT CHAROEN POKPHAN INDONESIA TBK
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64828/PP/M.VIIB/19/2015, tanggal 15 Oktober 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata
Register : 26-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 24/Pdt.P/2015/PA.Bms
Tanggal 31 Maret 2015 — PEMOHON
20 — 4
  • Menyatakan, bahwa nama Suparman sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.11.02.26/PW.01/19/2015. Tertanggal 17 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas dengan nama Sansukarta sebagaimana tercantum pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan dalam Ijazah anak Pemohon, juga tidak menutup kemungkinan tercantum pada dokumen lainnya, adalah nama milik satu orang yang sama yaitu Suami Pemohon; 3.
    Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 25 Maret 1957, dengan Lakilaki yangbernama SUPARMAN Bin SANAPI, dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, sebagimana tersebut pada DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.02.26/PW.01/19/2015. Tertanggal 17 Pebruari2015;.3.
    Menyatakan nama SUPARMAN Bin SANAPI yang tercatat dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.11.02.26/PW.01/19/2015. Tertanggal 25 Maret 1957, dengan namaSANSUKARTA Bin SANAPI, yang tercatat pada Kartu Tanda Pendudukadalah nama satu orang.3.
    Pemohon yang isinya tetap di pertahankanoleh Pemohon;berikut:Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaiPoto Kopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3302085912450002 tanggal 772009 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumaas, telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinazegelent serta telah dibubuhi materai secukupnya (P.1);Poto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor Kk.11.02.26/PW.01/19
    /2015.
    Menyatakan, bahwa nama Suparman sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan AktaNikah nomor Kk.11.02.26/PW.01/19/2015. Tertanggal 17 Pebruari 2015 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas dengan namaSansukarta sebagaimana tercantum pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan dalam Ijazahanak Pemohon, juga tidak menutup kemungkinan tercantum pada dokumen lainnya, adalahnama milik satu orang yang sama yaitu Suami Pemohon;3.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 243/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HESTI TRI REJEKI, SH
Terdakwa:
ANDREAS EKO HANDOYO
77 — 10
  • /ul>

    Dikembalikan kepada Saksi Buhori;

    • 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan bersama dengan tandatangani atas nama BUHORI, PURWANTO, dan EMMY KUSWANTARI tertanggal 09 Maret 2015;
    • 1 (satu) bendel Fotocopy warkah/berkas pendukung pengajuan peralihan hak SHM nomor 215/Sidoarum dari pemegang hak milik atas nama BUHORI menjadi pemegang hak milik atas nama ANDREAS EKO HANDOYO berupa :

    1) 1 (satu) lembar surat permohonan peralihan hak atas tanah, nomor 19

    /2015 tanggal 30 Maret 2015

    2) 1 (satu) bendel akta kuasa menjual nomor 06 yang diterbitkanoleh Notaris Pangestuti, SH.MKn. tertanggal 09 Maret 2015

    3) 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 19/2015 yang diterbitkan oleh PPAT Pangestuti, SH.MKn. tertanggal 30 Maret 2015

    4) 1 (satu) lembar surat pernyataan calon penerima hak atas tanah dari atas nama BUHORI tertanggal 30 Maret 2015

    5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama BUHORI

    6) 1 (satu) lembar fotokopi

    ., M.Kn. tertanggal 9 Maret20151 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan bersama dengantandatangani atas nama BUHORI, PURWANTO, dan EMMYKUSWANTARI tertanggal 09 Maret 2015 1 (Satu) bendel warkah/berkas pendukung pengajuan peralihan hakSHM nomor 215/Sidoarum dari pemegang hak milik atas namaBUHORI menjadi pemegang hak milik atas nama ANDREAS EKOHANDOYO berupa:1) 1 (satu) lembar surat permohonan peralinan hak atas tanah,nomor 19/2015 tanggal 30 Maret 20152) 1 (satu) bendel akta kuasa menjual nomor
    O06 yangditerbitkan oleh Notaris Pangestuti, SH.MKn. tertanggal 09 Maret2015Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Smn3) 1 (Satu) bendel akta jual beli nomor 19/2015 yang diterbitkanoleh PPAT Pangestuti, SH.MKn. tertanggal 30 Maret 20154) 1 (satu) lembar surat pernyataan calon penerima hak atastanah dari atas nama BUHORI tertanggal 30 Maret 20155) 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama BUHORI6) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah atas nama BUHORI7) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga
    ,M.Kn, terdakwa telah menyuruh memasukkanketerangan palsu ke dalam akta otentik yakni kedalam Akta Jual Beli Nomor: 19 / 2015 tanggal 30 Maret 2015, dengan menerangkan bahwa : Jual bellini dilakukan dengan harga Rp.1.354.100.000, (satu milyar tiga ratus limapuluh empat juta seratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pada saatmenandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 09 Maret 2015obyek tanah seluas 770 m?
    ,M.Kn untukmemasukkan keterangan palsu. ke dalam akta otentik yakni kedalam AktaJual Beli Nomor : 19 / 2015 tanggal 30 Maret 2015 dilakukan dengansadar, kemudian tanah seluas 770 m* yang tercantum didalam Sertifikat HakMilik Nomor : 215/Sidoarum yang berlokasi di Dusun Bantulan DesaSidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman tersebut bisa dibalik namamenjadi atas nama ANDREAS EKO HANDOYO, selanjutnya dijadikanHalaman 12 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Smnagunan pinjaman di Bank BPR Nguter
    /2015 tanggal 30 Maret 2015 yang Saksi terbitkan sebagai tindaklanjut dari Akta Perikatan Jual Beli nomor 5 dan Akta Kuasa Menjualnomor 6 tanggal 9 Maret 2015; Bahwa dalam akta jual beli yang Saksi terbitkan tersebut, Terdakwabertindak sebagai pembeli; Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli nomor 5/2015 tanggal 9 Maret2015, harga jual beli antara Saksi Buhori dan Terdakwa adalah sejumlahRp3.850.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).Selanjutnya, dalam Akta Jual Beli nomor 19/2015 tanggal
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rhl
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.Wahyu Kahar Putra
2.Firman Kahar Putra
Tergugat:
1.Syafril
2.PT Bank BRI Persero
Turut Tergugat:
1.Nyonya Dahniar
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
3.H Khalidin SH MH
135 — 221
  • Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

    DALAM REKONVENSI:

    • Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
    • Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli No 73/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo Akta Surat Kuasa No 74/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo Akta Jual Beli Saham No 75/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo Akta Kesepakatan Bersama No 06/2013 tanggal 05 Juni 2013 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Alam Riau No 19
    /2015 tanggal 15 April 2015 beserta akta-akta lainnya sepanjang terkait 1 (satu) unit SPBU No 14289.61.06 Balam Sempurna Km 24 yang terletak di Desa Balam Sempurna Km 24 Kec Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir diatas sertifikat No 906 seluas 15.000 M2 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan para tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah BATAL DEMI HUKUM
  • Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selbihnya;

DALAM

Bumi Alam Riau,Tertanggal 15 April 2015, Nomor: 19/2015 Penghadap: Tn. Kahar Wirianto,Notaris di Kab. Rokan Hilir.
Bumi Alam Riau, Tertanggal 15 April2015, Nomor: 19/2015 Penghadap: Tn.
Bumi Alam Riau,Tertanggal 15 April 2015, Nomor: 19/2015 Penghadap: Tn. Kahar Wirianto,Notaris di Kab.
Bumi Alam RiauNo.19/2015 Tanggal 15 April 2015;6.
Pengadilan PN GARUT Perdata
Putus : 05-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN GARUT Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Grt
Tanggal 5 Januari 2017 — PT. CHANGSHIN REKSA JAYA Lawan Drs. FAEBUADODO TJAHYA KELANA KAREFA. DKK
196 — 92
  • Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 20 Januari 2015 ;1.15.
    Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 20 Januari 2015, atassebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna BangunanHal.4 dari 112 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Grt.Nomor : 329/Desa Haruman, Surat Ukur tanggal 10 Nopember2014 Nomor : 24/Harumar/2014, seluas + 72 M?, tercatat atasnama : PT. Citra Ayu Mandiri ;1.15.
    Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 20 Januari 2015 ;12.15. Akta Jual Beli Nomor 20/2015 tanggal 20 Januari 2015 ;Sehingga dengan demikian penggugat mengalami kerugian materildan imateril.Bahwa Penggugat mengalami kerugian Sebesar Rp 259.600.000 (DuaRatus Lima Puluh Sembilan Enam Ratus Ribu Rupiah).
    Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 20 Januari 2015,3.15.
    Citra Ayu Mandiri;Akita Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 20 Januari 2015,atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 329/Desa Haruman, Surat Ukurtanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 24/Haruman/2014,seluas + 72 M*, tercatat atas nama : PT.
    Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 20 Januari 2015 ;1.15.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.RIZKI DINIARTI, SH
2.TIMBUL M., SH.
Terdakwa:
ROBERT DANYEL SUGIJANTO
830 — 508
  • Heru Budijanto Prabowo;
  • Copy legalisir Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016;
  • Copy legalisir Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015;
  • Surat Nomor: 5-2257/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan
    Budijanto Prabowo, tetap terlampir dalam berkas perkara;
    1. Barang bukti yang disita dari saksi Waskito Eko Nugroho, SST.AK.MAK berupa:
    1. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016, dan
    2. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19
      /2015;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Barang bukti yang disita dari saksi Dipasusila berupa:
    1. 1 (satu) bendel printout lampiran dokumen email kiriman Robert Danyel Sugijanto ke saksi Dipasusila;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Barang bukti yang disita dari saksi Hendra Tahumihardja berupa:
    1. 1 (satu) bendel printout lampiran dokumen email kiriman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ARUTMIN INDONESIA
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1797/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Penggugat Nomor KEP1583/WPJ.19/2015,tanggal 25 Agustus 2015;Membetulkan besarnya pajak yang terutang menjadi sebagai berikut, Tertulis:Dikurangkan DikurangkUraian Semula (USD) (pertama) (Kedua)(USD) (USD)1. Pajak yang harus dibayar 10.763.785,17 8.018.0102. Telah dibayar 2.445.774 ,56 3. PPh Kurang Bayar 8.318.010,61 8.018.0104. Sanksi Administrasia. denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 14 (3) KUP 332.720,42 5.
    Jumlah yang masih harus dibayar 8.650.731 ,03 8.018.01 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 05 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096475.99/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 03 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhnadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1583/WPJ.19/2015 tanggal 25 Agustus 2015tentang Pembetulan atas Surat Keputusan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1583/WPJ.19/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang SuratPembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1677/WPJ.19/2013 tanggal 22 November 2013 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00004/106/12/091/12 tanggal 14 Juni 2012, atas nama PT ArutminIndonesia, NPWP: 01.000.252.5091.000, beralamat di GedungBakrie Tower Lantai 14, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan
    Putusan Nomor 1797/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP1583/WPJ.19/2015, tanggal 25 Agustus 2015, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP1677/WPJ.19/2013 tanggal 22 November 2013, karena PermohonanWajid Pajak
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP1583/WPJ.19/2015, tanggal 25Agustus 2015, tentang Pembetulan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP1677/WPJ.19/2013, tanggal 22 November 2013, karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2012 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60813/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanPengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 762 B/PK/PJK/2016Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 20152.
    /2015 tanggal 8April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60813/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktusebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :1.
    Put. 60813/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60813/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 36, berdasarkanpemeriksaan Majelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut : Bea Masuk Rp. 293.650.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 293.650.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60813/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 ;Atau :Jika Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
28 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60809/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanPengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 2015Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 759 B/PK/PJK/20162.
    /2015 tanggal8 April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60809/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktusebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :1.
    /2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60809/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 31 dan halaman 32, berdasarkanpemeriksaan Majelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497 CC/AT
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut :Bea Masuk Rp. 603.700.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 603.700.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60809/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 ;Atau :Jika Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2030 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. BANK BUKOPIN, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put77507/PP/M.XIIIB/16/2016, Tanggal 22 November 2016 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP1148/WPJ.19
    /2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Keberatan Atas SuratHalaman 1 dari 50 halaman.
    Putusan Nomor 2030/B/PK/PJK/2017Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2012 Nomor 00103/207/12/091/14 tanggal 30 April 2014, melalui surat iniPemohon Banding mengajukanpermohonanTerbanding Nomor KEP1148/WPJ.19/2015 tanggal 22 Juni 2015;Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1148/WPJ.19/2015 tanggal 22Juni 2015 Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Juni 2015 via kurir.banding atas KeputusanBanding Pemohon Banding ajukan karena Terbanding dengan KeputusanNomor KEP1148
    /WPJ.19/2015 tanggal 22 Juni 2015 menerima sebagiankeberatan Pemohon Banding;Bahwa berikut kronologis sengketa pajak sejak awal pengajuan permohonankeberatan beserta uraian alasan koreksiTerbanding baik pada saatpemeriksaan maupun pada saat keberatan dan uraian alasan banding PemohonBanding:l.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI kepada MahkamahAgung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60816/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 2015 ;2.
    /2015 tanggal 8April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60816/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/20161.
    Put. 60816/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60816/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 26, berdasarkan pemeriksaanMajelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut :Bea Masuk Rp. 27.974.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 27.974.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60816/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 ;Atau :Jika Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 B/PK/PJK/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN;
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menimbang, bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor 00015/203/12/092/14 tanggal 28 April 2014 dan KeputusanKeberatan dengan Nomor KEP1239/WPJ.19/2015 tanggal 2 Juli 2015adalah merupakan implementasi peraturan perpajakan yang mengingkarikepastian hukum dan keadilan pemajakan, oleh karena itu PemohonBandingmemohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan
    Pajak sudilah kiranyamenerima alasan yang nyata dalam permohonan Pemohon Bandinginisebagai alasan untuk membatalkan atau menghapuskan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor 00015/203/12/092/14 tanggal 28 April 2014untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 sebesarRp/42.689.382,00 dan/atau Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP1239/WPJ.19/2015 tanggal 2 Juli 2015;Menimbang bahwa dengan demikian Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00015/203/121092/14 tanggal 28 April 2014 untukMasa Pajak
    Januari sampai dengan Desember 2012 sebesarRp/42.689.382,00 dan/atau Keputusan Keberatan dengan NomorKEP1239/WPJ.19/2015 tanggal 2 Juli 2015 akan menjadi : .
    Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096661.12/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 16 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1239/WP4J.19/2015 tanggal 2 Juli 2015tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor 00015/203/12/092/14 tanggal 28 April 2014Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1239/WPJ.19/2015 tanggal 2 Juli 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00015/203/12/092/14 tanggal 28 April 2014 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2012, atas nama PT TembagaMulia Semanan, NPWP 01.000.137.8092.000 Jenis Usaha industrikawat tembaga dan kawat alumunium, beralamat di Jalan DaanMogot KM.16 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat 11850, adalah telahsesuai dengan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI kepada MahkamahAgung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanPengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 20152.
    /2015 tanggal 8April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktusebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2016Kronologis permasalahan :1.
    Put. 60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 30, berdasarkan pemeriksaanMajelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut : Bea Masuk Rp. 292.993.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 292.993.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak PermohonanBanding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60811/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanPengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 760 B/PK/PJK/2016.Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 2015.2.
    /2015 tanggal 8April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60811/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktusebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :1.
    Put. 60811/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 760 B/PK/PJK/2016.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60811/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 30, berdasarkan pemeriksaan Majelisberturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut :Bea Masuk Rp. 336.519.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 336.519.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60811/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 ;Atau :Jika Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI kepada MahkamahAgung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60818/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanPengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 2015;2.
    /2015 tanggal 8April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60818/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :1. Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang mendapat fasilitasKITE (Pembebasan)2.
    Put. 60818/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60818/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 36, berdasarkan pemeriksaanMajelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaHalaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2016Freed
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut : Bea Masuk Rp. 510.874.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 510.874.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60818/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 ;Atau :Jika Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan