BDP PAPUAJAYAPURA, berkedudukan di Jayapura, dengan nilai penjaminan senilaiRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) berdasarkan Grosse AktaHipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014; Bahwa menurut PT.

Bahwa atas dasar tersebut, maka pemohon mengajukan Permohonan iniagar kiranya Pengadilan Negeri Samarinda berkenan mengeluarkanPenetapan yang memerintahkan Kepala Kantor KementerianPerhubungan Direktorat + Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda selakuPejabat Pembuat dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk menerbitkanSalinan Grosse Akta, nomor 7220, tanggal 10 Juni 2014, atas nama MUH.ASRI dan Salinan Grosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni2014

ASRI dan Salinan Grosse AktaHipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014 tersebut;3. Memerintahkan Kepala Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat.Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas Il Samarinda, selaku Pejabat Pembuat dan PencatatBalik Nama Kapal untuk menerbitkan Salinan Grosse Akta ke2 (kedua),Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Smr.nomor 7220, tanggal 10 Juni 2014, atas nama MUH.

ASRI dan SalinanGrosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014, sesuai yangdimohonkan oleh Pemohon;4.

ASRI danSalinan Grosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014 tersebut,dan memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas Il Samarinda, selaku Pejabat Pembuat dan Pencatat Balik Nama Kapaluntuk menerbitkan Salinan Grosse Akta ke2 (kedua), nomor 7220, tanggal 10Juni 2014, atas nama MUH.

/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl;Bahwa oleh karena Turut Terlawan , Turut Terlawan Il, dan Turut Terlawan Illadalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan permohonan lelang Jaminan dalamperkara Nomor: 02/eks.Del/201/2014/ PN.Krg. jo.

Menyatakan perbuatan terlawan melakukan obyek sengketa dalam perkaraNomor: 02/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/ PN.Byl adalahprematur sehingga tidak sah dan batal demi hukum;5. Menyatakan menolak permohonan lelang jaminan terhadap Pemohon lelangjaminan perkara nomor: 02/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl;6.

/2014/PN.Krg Jo.

No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl sudah tepat,benar, dan sah menurut hukum karena telah melalui prosedur dan ketentuanperundangudangan yang berlaku hal tersebut akan kami buktikan dalam acarapembuktian;Bahwa karena pengajuan permohonan lelang dalam perkaraNo.02/Eks.Del/201/2014/PN.Krg Jo.

dandicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan KedungBanteng, Kabupaten Banyumas;4 Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19(sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumasdengan Surat Nomor : KK.11.02.10/Pw.01/201

/2014 tanggal 09 April 2015; 5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanyasudah sedemikian eratnya bahkan bahkan selain itu calon istri anak Pemohonsekarang sedang mengandung usia kehamilan 2 (dua) bulan, sehingga Pemohonsangat khawatir akan terusmenerus terjadi perbuatan yang dilarang olehketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;6 Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut

Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan NomorKK.11.02.10/Pw.01/201/2014 tanggal 09 April 2015; yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Buktisurat tersebut asli tanpa meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;f. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.11.02.10/Pw.01/201/2014 tanggal 09 April2015; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Menimbang bahwa berdasarkan (P.1) diatas, bahwa Pemohon dan kedua calonmempelai berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itupermohonannya dapat diterima untuk diperiksa ;Menimbang;bahwa berdasarkan bukti ( P. 2); terbukti calon mempelai lakilakiadalah adan kandung Pemohon ; maka Pemohon mempunyai alasan hukum dan legalstanding untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5 dan P.6); surat penulakan NomorKK.11.02.10/Pw.01/201

yang bernama ADIT MAULANA bin NASIRUN dengan calon istrinya yangbernama LISTIANTI binti JASTYAH tetapi usianya belum cukup 19 tahuh danmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19(sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dengan SuratNomor : KK.11.02.10/Pw.01/201/2014 tanggal 09 April 2015;Bertdasarkan

2015 yang menyatakan bahwa PutusanPN Nomor 201/2014 tidak memberikan pertimbangan hukum secaraberlanjut, sangatlah tidak berdasar dan patut untuk dibatalkan karenaPutusan PN Nomor 201/2014 telah secara benar mengeluarkanpertimbangan secara khusus pertimbangan hukum mengenaihubungan hukum Permohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan TurutTermohon Kasasi yang bersumber pada Perjanjian RZ/2002.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014mengenai hubungan hukum yang timbul berdasarkan PerjanjianRZ

/2014 yang secara hukumsangatlah berdasar dan benar dalam mempertimbangkan PerjanjianRZ/2002.

Bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Putusan PNNomor 2011/2014, Pemohon Kasasi menegaskan bahwa justrupertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 telahsecara lengkap dan cukup pertimbangan dimana salah satupertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:Halaman 31 dari 44 hal. Put.

/2014 telah tepat seluruhnya,dan harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena telahterbukti dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikandalilnya sebagaimana tercantum pada Putusan PN Nomor 201/2014.Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan inimemohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenanmembatalkan Putusan PT Palembang 100/2015 serta menguatkanPutusan PN Nomor 201/2014.Putusan PT Palembang 100/2015 telah salah menerapkan hukum dan tidaksepatutnya membatalkan

Nomor 1240 K/Pdt/2017Putusan PT Palembang 100/2015 demi hukum harus dibatalkan karena telahmengabaikan pertimbangan Putusan PN Nomor 201/2014 yang telah tepatmenyatakan Pemohon Kasasi berhak atas ganti rugi, biaya, dan bunga;56.

Bahwa perbuatan terlawan melakukan permohonan lelang dalam perkaranomor: 02/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl, Terhadapobyek sengketa terkait kredit yang belum jatuh tempo pelunasan yaknitanggal 19 desember 2016 adalah premature, tidak sah dan bertentangandengan Undangundang Perbankan, praktek dalam dunia perbankan sertaasas kepatutan sehingga permohonan lelang tidak sah dan batal demihukum;10.Bahwa oleh karena permohonan lelang dalam perkara Nomor:02/Eks.Del/201/2014/PN.Krg jo.No

/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl;13.Bahwa oleh karena Turut Terlawan , Turut Terlawan Il, dan Turut Terlawanlll adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan permohonan lelangJaminan dalam perkara Nomor: O2/eks.Del/201/2014/ PN.Krg. jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl.

Menyatakan perbuatan terlawan melakukan obyek sengketa dalamperkara Nomor: 02/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/201 4/PN.Byl adalah prematur sehingga tidak sah dan batal demi hukum;. Menyatakan menolak permohonan lelang jaminan terhadap Pemohonlelang jaminan perkara nomor: O2/eks.Del/201/2014/PN.krg.jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl;.

Bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan posita 9 sepatutnya untukdikesampingkan karena Terlawan dalam pengajuan permohonan lelangdalam perkara No.02/Eks.Del/201/2014/PN.Krg Jo.No.9/Pdt.Eks/2014/PN.Byl sudah tepat, benar, dan sah menurut hukumkarena telah melalui prosedur dan ketentuan perundangudangan yangberlaku hal tersebut akan kami buktikan dalam acara pembuktian;9. Bahwa karena pengajuan permohonan' lelang' dalam perkaraNo.02/Eks.Del/201/2014/PN.Krg Jo.

/2014/PN.Krg Jo.

AgamaBojonegoro pada tanggal 15 September 2014 dengan register perkara Nomor : 2078/Pdt.G/2014/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagaiberikut:1 Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 187/09/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.16.20/Pw.01/201

/2014 tanggalHalaman dari 9 : Putusan nomor: 2078/Pdt.G/2014/PA.Bjn15920)1 4 y nnn nee2 Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatusPerawan 2

BPC10599tanggal 8 Agustus 2014, T16 tentang Kwitansi No. 65933 tanggal 11 Oktober2014, T17 tentang Kwitansi No. 65934 tanggal 11 Oktober 2014, T18 tentangAkte Jual Beli No. 201/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Pradep Kumar, S.T.

/2020 tanggal 1 September 2020 (BuktiP10/T20), dimana putusan tersebut pada pokoknya adalah putusan atasadanya gugatan tentang tuntutan Penggugat/Termohon Keberatan kepadaTergugat/Pemohon Keberatan agar Tergugat/Pemohon Keberatan mengurusdan membiayai perpanjangan UWTO yang telah berakhir pada tanggal 20Agustus 2020 atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks PerumahanBuana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, KecamatanSagulung Kota Batam berdasarkan Akta Jual Beli No. 201

pertimbangan putusan Majelis Arbiter BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa gugatan aquo pada dasarnya adalah mengenai sengketa jualbeli rumah antara Penggugat/Termohon Keberatan dengan Tergugat/PemohonKeberatan dalam hal kewajiban dan tanggung jawab atas pembayaran UWTOatas 1 (Satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Buana BukitPermata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam berdasarkan Akta Jual Beli No. 201

/2014 yang dibuat di hadapanPPAT Pradep Kumar, S.T., S.H., M.Kn (Bukti T18);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksudKonsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersediadalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lainmaupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 huruf f UndangUndang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

/2014 yang dibuat di hadapan PPAT PradepKumar, S.T., S.H., M.Kn (Bukti T18), sehingga pokok permasalahan dalamperkara ini adalah tentang sengketa terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi)yang merupakan sengketa keperdataan biasa dan menjadi yurisdiksi peradilanumum untuk mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara iniadalah tentang sengketa terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi) danmenjadi yurisdiksi peradilan umum untuk mengadili perkara tersebut

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohondengan SEKAR PAMUNGKAS PANCA PUTRI bin SUKARNO padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, akantetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya denganalasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPenolakan Nomor : Kk.32.06.2/PW.01/201/2014;. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SEKAR PAMUNGKAS PANCAPUTRI bin SUKARNO sangat mendesak untuk segera dilaksanakanmengingat Supaya tidak menjadi fitnah;.

Asli Surat Pemberitahun adanya Halangan/kekurangan Persyaratan,Nomor : kk.32.06.2/PW.01/201/2014, atas nama Ari Rinaldi BinRusmawadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTanjungpinang Barat, pada tanggal 21 mei 2014, diberi tanda bukti P.3;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikansesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan inicukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untukselanjutnya

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakPemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksudtersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.20/PW.01/201/2014 tanggal30 Desember 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawinkepada anak Pemohon

Asli surat penolakan pernikahan terhadap ANAK (anakPemohon) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan NoKK.21.05.20/PW.01/201/2014 tanggal 30 Desember 2014,sebagai Bukti P3 .Saksi .SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala DusunBulu Mattupu bertempat tinggal di KAB.

,tanggal 26 Agustus 2014 dengan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal : 09Oktober 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXKabupaten Pati sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.I1.18.22/DN/201/2014 tanggal 08 Agustus 2014;2 Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dfikediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat danTergugat

uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pati, dengan bukti DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.18.22/DN/201

/2014 tanggal 08 Agustus 2014dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugattelah meninggalkan Penggugat selama 12 tahun 6 bulan berturutturut, Tergugattidak memberi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat membiarkan / tidakmemperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standinguntuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 PP.No. 9 Tahun 1975 jo.

kepada Ketua Pengadilan AgamaKediri dan telah terdaftar pada Buku Register Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Kdr.tanggal 18 Nopember 2014, dengan perubahan olehnya sendiri secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 28 September 1994, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/P.w.01/201

/2014 tanggal 18 Nopember2014;Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempattinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih bulan, kemudian tinggaldirumah keluarga Tergugat di Bandung, sejak tahun 2012 Penggugat danTergugat tinggal di rumaha orang tua Penggugat di Kota Kediri;Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai2 orang anak, masingmasing bernama :1 ANAK 1, lakilaki

dibebani untuk membuktikandalildalil gugatannya;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukanbuktibukti berupa :A Surat1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Rahayu (Penggugat) NIK.:3273154409700003, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P. 1 );2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor K.k.15.24.3/Pw.01/201

/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, KotaKediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2 );3 Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/350/419.71.13/2015, tanggal 01April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kota Kediri, yang telahbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.3 );B Saksi1 SAKSI 1, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan purna Polri, tempat kediamandi Kota Kediri, di bawah bersumpahnya

., tanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(bukti P.4)Asli surat pemberitahuan adanya halangan persyaratan nikah atas nama PemohonNomor Kk.13.07.13/PW.01/201/2014 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, KabupatenMalang bermeterai cukup (bukti P.5);.

Asli surat penolakan pernikahan atas nama Pemohon NomorKk.13.07.13/PW.01/201/2014 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur ,Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua)orang saksi, masingmasing bernama :Saksi : umur 60 tahun, agama lam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, didepan sidang saksi memberikan

Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: Kk.11.25.13/ PW.01/201/2014 tertanggal 01 Juli 2014;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batangselama 2 tahun, kKemudian pindah ke rumah bersama Penggugat denganTergugat di sebelah rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun;3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.11.25.13/PW.01/201/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, bukti surat tersebutdiberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi1.

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.19.08/PW.01/201/2014,tanggal 12 Agustus 2014, yang diterbitkan olen Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan telahcocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGATASLI), Nomor:xx, tanggal xx, yang diterbitkan olen Pemerintah Kabupatenxx / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xx, bermeterai cukup dantelah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;3.

Putusan No. 1272/Pdt.G/2014 /PA.Gs.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 30 September 2008, sebagaimana tercantum padaKutipan Akta Nikah nomor Kk.15.19.08/PW.01/201/2014 tanggal 12 Agustus2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengandemikian Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukan gugatancerai terhadap

SusTPK/2017/PN.Smg sidik)Pembangunan 10.000.0 15/9/201 2014 6.000.000 6.000.000 0jalan RT. 17 00 5 Septembe (karenaRW. 06 r adaprosessidik)Pembangunan 15.000.0 10/2/201 2014 10.500.000 10.500.00 0talud dan 00 5 Oktober 0 (Disitagoronggorong (Rp Penyidik)RT. 08 RW. 03 4,500,000)Pembangunan 20.000.0 9/13/201 2015 April 20.000.000 12.217.70 7.782.2talud dan 00 4 2 98goronggorong (karenaRT. 05 RW. 02 adaprosessidik)Pembangunan 13.000.0 1/10/201 2014 0 0Sarana air 00 4) Oktoberbersih RW. 06Pembangunan

Pembangunan 10.000.0 15/9/201 2014 6.000.000 6.000.000 0jalan RT. 17 00 5 Septembe (karenaRW. 06 r adaprosessidik)5. Pembangunan 15.000.0 10/2/201 2014 10.500.000 10.500.00 0talud dan 00 5 Oktober 0 (Disitagoronggorong (Rp Penyidik)RT. 08 RW. 03 4,500,000)6. Pembangunan 20.000.0 9/13/201 2015 April 20.000.000 12.217.70 7.782.2talud dan 00 4 2 98goronggorong (karenaRT. 05 RW. 02 ada Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 90/Pid.

SusTPK/2017/PN.Smg prosessidik)Pembangunan 13.000.0 1/10/201 2014 0 0sarana air 00 4 Oktoberbersih RW. 06Pembangunan 20.000.0 25/11/20 2014 0 0jalan Dukuh 00 14 NopemberKaranganyarPembuatan 10.000.0 2/10/201 2014 0 0senderan jalan 00 4 OktoberRT. 04 RW. 02Jumlah 115.000. 63.500.00 55.217.70 7.782.2000 oO 2 98 Bahwa sebagai dampak penyimpangan pada penggunaan BantuanDana Hibah Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah KabupatenJepara Tahun Anggaran 2014, telah terjadi kerugian Daerah padaAkhir Tahun

Pembangunan 10.000.0 15/9/201 2014 6.000.000 6.000.000 0jalan RT. 17 RW. 00 5 Septembe (karena06 r adaprosessidik)5. Pembangunan 15.000.0 10/2/201 2014 10.500.000 10.500.00 0talud dan 00 5 Oktober 0 (Disitagoronggorong (Rp Penyidik)RT. 08 RW. 03 4,500,000)6. Pembangunan 20.000.0 9/13/201 2015 April 20.000.000 12.217.70 7.782.ztalud dan 00 4 2 Ogoronggorong (karenaRT. 05 RW. 02 adaprosessidik)7. Pembangunan 13.000.0 1/10/201 2014 0 0sarana air bersih 00 4 OktoberRW. 068.

Pembuatan 10.000.0 2/10/201 2014 0 0senderan jalan 00 4 OktoberRT. 04 RW. 02Jumlah 115.000. 63.500.00 55.217.70 7.782.2000 oO 2 O = Bahwa benar sebagai dampak penyimpanganpada penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemberdayaan Masyarakat dariPemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014, telah terjadi kerugianHalaman 64 dari 89 Putusan Nomor 90/Pid.

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai denganPP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telahmemperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan AgamaPandan sesuai dengan Surat Pemberian Izin dari Camat KecamatanSibolga Kota Nomor : 800/201/2014 tanggal 4 Nopember 2014;7.

Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru,akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasananak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat PenolakanNomor: Kk.17.02/09/PW .00/201/2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikandispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;7.

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belummencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama, sebagaimana dalam Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor:Kk.15.22.15/Pw.01 /201/2014 tanggal 03 November 2014;;3.

Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WuluhanKabupaten Jember Nomor Kk.15.32.25/Pw.01/201/2014 Tanggal 30 Desember2014 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar (P.2);3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten JemberNomor 3509080109052416 tanggal 27 September 2013 (P.3)Bukti Saksi :1.