Ditemukan 35 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 25 g 25/g/2016/ptun.mtr 25/2016 25-g-2018 25-g-2017 25/g/2014 25-g-2015 25-g-2013
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Hibah
Register : 12-01-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 25/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 22 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON I, TERMOHON II
61 — 13
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 25/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 10 Oktober 2016 — SURYANTO AGUS NARWANTO, S.Pd., vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan 2. BUPATI LOMBOK TIMUR
94 — 56
  • 25/G/2016/PTUN.MTR
    Putusan No. 25/G/2016/PTUNMTR10.Narwanto, S.Pd.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUNMTR9. T.2910. T.21011. 7.21112.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUNMTR.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUNMTR2.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUNMTR
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-02-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 35/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 April 2017 — H. USMAN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; PT. ANGKASA PURA II (Persero);
18 — 7
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:25/G/2016/PTUN-SRG;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 28-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 25/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 27 April 2017 — PT. FEDERAL INVESTINDO Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, 2. PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
135 — 46
  • 25/G/2016/PTUN.TPI
    : 25/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 01 Desember2016 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang Nomor: 25/PENPP/2016/PTUN.TPI.tanggal 05 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara inipada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang Nomor: 25/PENHS/2016/PTUN.TPI.Halaman 4Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPItanggal 21 Desember 2016 tentang
    Telah membaca Putusan Sela Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPI tanggal 17Januari 2017 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: PT. SmartEdutama International sebagai Tergugat Il Intervensi;7. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 31 Januari 2017 tentang Pergantian Panitera Pengganti;8.
    Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangandalam perkara ini;seeecneeecnneecnneennneenneed TENTANG DUDUK PERKARA222222==Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telahmengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal28 Nopember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 28 Nopember 2016dengan Register Perkara No. 25/G/2016/PTUN.TPI, gugatan mana telahHalaman 5Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/
    Smart Edutama International (ObjekSengketa) Berisikan Tindakan Hukum Tata NegaraHalaman 18Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPIBerdasarkan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku; 22 nena ne ne ee ee1.
    /G/2016/PTUN.TPIluasnya tidak lebih dari 3.000 M?
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 14 Desember 2016 — SISKA TANGDIBALI; melawan KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;
111 — 24
  • 25/G/2016/PTUN.SMD
    NPWP sesuai dengan domisili usaha;Halaman 7 dari 55 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2016/PT UN.SMD9.10.d.
    /G/2016/PT UN.SMD11.12.Hj.
    /G/2016/PT UN.SMD!)
    /G/2016/PT UN.SMD9.
    /G/2016/PT UN.SMD5.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 09-08-2016 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 22 Agustus 2017 — PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
392 — 239
  • 25/G/2016/PTUN.PL
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 25/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 12 Januari 2017 — ABDURAHMAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
121 — 34
  • 25/G/2016/PTUN.BJM
    /G/2016/PTUNBJMUsaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 September 2016 dibawah RegisterPerkara Nomor: 25/G/2016/PTUN BJM, dan telah diperbaiki pada tanggal 13Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;A.
    /G/2016/PTUNBJMmendatangi yang sebelumnya juga turun dari mobil.
    /G/2016/PTUNBJM4.
    /G/2016/PTUNBJM10.
    /G/2016/PTUNBJM40.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 25/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 5 April 2017 — POLLY TANUDJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso RT/RW. 004/003, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku ; ------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : ----------------------- 1. La Maeni, SH ; ------------------------------------------------------------------- 2. Jacobis Siahaya, SH ; ---------------------------------------------------------- 3. Ronaldo A. Manusiwa, SH ; -------------------------------------------------- Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, Berkedudukan di Jalan BTN Waitatiri Blok A.1 No. 11, Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2016 ;------------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui Nomor : 1 Ambon, Propinsi Maluku ;-------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : ----------------------- 1. DAVE. A.H. POOROE, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon. -------------------------- 2. SAYID HASAN ASSAGAF, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon. -------------------------- 3. KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T. Kepala Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon. ----- 4. HARRY ISHA FEBRIYANTO. Pengumpul Data Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon. ---------------------------- 5. TRESIA D. MULDER. Staf Kantor Pertanahan Kota Ambon di Kantor Pertanahan Kota Ambon. ------------------------------------------- 6. SYARIF HIDAYAT, A.md. Analis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku. -------- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, jalan Jenderal Sudirman Tantui Nomor : 1 Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2016 ; --------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- TERGUGAT ;- II. 1. RATNA CHANDRA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Potro Agung I No. 16 Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ; ----------------------- 2. YENNY TANUDJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Potro Agung I No. 16 Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ; ------------------------------------- 3. JIMMY TANUDJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Potro Agung I No. 16 Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ; ------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : IMAM SJAMSOE ASHARRY,SH ; --------------------------------------------------------------------- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum “ I.S. ASHARRY,SH, dan Rekan “ beralamat di Kompleks Ruko Panji Makmur, Jl. Panjang Jiwo Blok C No. 1. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2017, ------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-----------
78 — 26
  • 25/G/2016/PTUN.ABN
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.ABN1010atas nama Johanes Tanudjaya.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.ABN1414menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata a.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.ABN38sebagaiberikut ;DALAM EKSESPSI.1.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.ABN4242hukum jual beli sesuai Akta PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH.Tanggal 16 April 1990 No. 19/04/Sirimau/1990.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.ABN603.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 25/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 19 Oktober 2016 — -HENDI MUALAMI -ALFIANSYAH -YESNI ASNI - M.A. DJUAN DEROSARI Melawan -KEPALA DESA PULAU TELO
118 — 65
  • 25/G/2016/PTUN.PLK
    No. 25/G/2016/PTUN.PLK: 05 / SK / PT / IV / 2016, Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPerangkat Desa Pulau Telo Tahun 2016, Khususnya Pada Lajur 3 Angka 1,2,5 dan 6, Pemberhentian Hendi Mualami, Alfiansyah, M.A.
    No. 25/G/2016/PTUN.PLK10.
    No. 25/G/2016/PTUN.PLK14."
    No. 25/G/2016/PTUN.PLK2.
    No. 25/G/2016/PTUN.PLKBidang Pemerintahan Kelurahan dan Desa BPMD Kabupaten Kapuas, danKepala Desa Pulau Telo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;a.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 31-03-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Juli 2016 — Penggugat : ROBBY LAPIAN Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA
76 — 17
  • 25/G/2016/PTUN.Mdo
    PUTUSANNomor : 25/G/2016/PTUN.Mdo. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhnkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan tersebutdibawah ini dalam sengketa antara :1. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempatTinggalNama JabatanTempat Kedudukan ROBBY LAPIAN. Indonesia.
    /G/2016/PTUN.Mdo, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan dalamPemeriksaan Persiapan tanggal 18 April 2016, yang pada dasarnya mengemukakansebagal berikut 7~ 2am nnn nnn nnn nn nnn nennnnnnnnannn=Hal. 2 dari 54 Hal.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDO10.Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut,adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, sebagaimanamaksud dari Pasal 87 Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan; 200. 20c sere enen seen sceneeea. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, b.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDOsekurangkurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu)d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g.
    Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDOSH.,SSI.,MM.,M.Hum selaku Anggota Il, dan Alex Adam, S.Sosselaku Anggota Ill, yang menyidangkan perkara Pelanggar atas namaMeikhel R.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
86 — 68
  • 25/G/2016/PTUN-JKT
    Bahwa sekitar tahun 2003 Saudara Coanti Chandrasuami Penggugat bersama rekanrekannyaHalaman 11 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTmendirikan PT.
    /G/2016/PTUNJKT1.Saragih dengan Pardi yang dilakukan dibawah tangan.
    /G/2016/PTUNJKTPenggugat.
    /G/2016/PTUNJKT4.9.
    /G/2016/PTUNJKT16.Bukti Tll Intervensil16 : Buku Karangan W.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 09-09-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PTUN KUPANG Nomor 25/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 9 Februari 2017 — NIMBROT JOPI BALLO (Penggugat) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO (Tergugat) POLCE NADEK (Tegugat II Intervensi)
102 — 39
  • 25/G/2016/PTUN-KPG
    PUTUSANNomor : 25/G/2016/PTUNKPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketaAMNtArAa == 22 nne nnn nan nnn oan nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nee nn nenNama : NIMBROT JOP!
    TERGUGAT II INTERVENSII ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Halaman 2 dari 48 halaman Putusan No.25/G/2016/PTUN.KPG. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 25/PENDIS/2016/PTUNKPG tanggal 14 September 2016 tentangDISIIIGSEL 5 ~~nn nnn nnn nn nn tt I2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 25/PENMH/2016/PTUNKPG tanggal 14 September 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; "3.
    POLCE NADEK adalah tanah sengketa dan tanahtersebut tidak dikuasai oleh POLCE NADEK tetapi oleh Penggugat ;Halaman 10 dari 48 halaman Putusan No.25/G/2016/PTUN.KPG10.
    /G/2016/PTUN.KPGb. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanataupun pihak lainnya. 27+ =12.
    /G/2016/PTUN.KPGMei 2016, seluas : 3102 m2, status tanahnya adalah Tanah Negara, telahdilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di mana :3.1.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 20-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 10 Agustus 2016 — dr. WINARNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI),
30 — 15
  • 25/G/2016/PTUN-PLG
    PUTUSANNomor : 25/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam Perkala ANtala = ~~ nnn nnn nnndr.WINARNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, tempattinggal Jalan Kartini No.17 A, RT. 023, RW. 08, KelurahanTalang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang ; Selanjutnya disebut
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 15-06-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 15 September 2016 — KOPERASI LANCANG KUNING MELAWAN KETUA POKJA KONSTRUKSI III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN ROKAN HILIR CV. ZALISTI MANDIRI
82 — 35
  • 25/G/2016/PTUN-Pbr
    /G/2016/PTUNPbr.2.
    /G/2016/PTUNPbr.Dalam Pokok Perkara :1.
    /G/2016/PTUNPbr.3.
    PAUZAN, S.H.NIP. 19590907 198303 1 008Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor : 25/G/2016/PTUNPbr.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 21-11-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 25-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 5 April 2017 — MULYADI YASIN Dt Rajo Labiah LAWAN 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.ERVA FRANS,SH 3.ELFRIMA
74 — 33
  • 25-G-2016-PTUN-PDG
    ,S.H., dan Elfrima sebagaiTergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah memeriksa buktibukti surat dan mendengar keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh para pihak dalam persidanganHalaman3dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 14Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDG dan telahdilakukan perbaikan formal dalam Pemeriksaan
    /G/2016/PTUNPDGBahwa dengan demikian, maka gugatan casu quo harus Penggugat ajukankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;.
    /G/2016/PTUNPDGPanitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau olehKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran Tanah secara sporadik ;.
    /G/2016/PTUNPDG5.
    Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004 dengan surat UkurNo.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tercatat AtasHalaman12dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGF.Nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBAI, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4.MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9.MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-07-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 16 Nopember 2016 — - H. USMAN melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - PT. ANGKASA PURA II (Persero)
87 — 24
  • 25/G/2016/PTUN-SRG
    Putusan Sela Nomor: 25/G/2016/PTUNSRG, tanggal 31 Agustus 2016; Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksisaksi di persidangan; Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNSRG, besertaseluruh lampirannya;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal22 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 22 Juli 2016 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNSRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam
    /G/2016/PTUNSRG7.
    /G/2016/PTUNSRG5.
    /G/2016/PTUNSRG16.17.dengan peraturan yang berlaku.
    Biaya Meterai Putusan Sela Rp 6.000,00Jumlah Rp 195.000,00Terbilang (Seratus Sembilan Puluh Lima RibuRrupiah)Halaman 106 dari 106 halaman, Putusan No. 25/G/2016/PT UNSRG
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 24-01-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 21 Juli 2016 — REMSUS TINAMBUNAN , Dkk VS BUPATI DELI SERDANG
158 — 156
  • 25/G/2016/PTUN-MDN
    PUTUS ANNomor : 25/G/2016/PTUN.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanPutusan dalam sengketa antara :1. REMSUS TINAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal Dusun X Gang Sepakat, Desa Puwodadi, Kecamatan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT 1 ;2.
    MedanNomor : 25/PENHS/2016/PTUN.MDN, Tanggal 30 Maret 2016 TentangPenetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo;4 Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketadan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugatdipersidangan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Januari2016, dengan register perkara Nomor : 25
    /G/2016/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki padaPemeriksaan Persiapan tanggal 30 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilsebagai berikut ; I OBYEKSENGKETA :Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor : 503.632.86/4872/Bg, tanggal 8 Desember 2015,Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Paimin Nuryadin Wibowo ;Il TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tergugat TentangPemberian
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 12-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 91/B/2017/PTTUN.SBY
Tanggal 14 Juni 2017 — NIMBROT JOPI BALLO. vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO. 2. POLCE NADEK
55 — 19
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 25/G./ 2016 /PTUN.KPG. tanggal 9 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------- Putusan Perkara Nomor : 91/B/2017/PT TUN SBY Halaman 7 dari 9 Halaman3.
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 25 / G. / 2016/ PTUN.KPG. tanggal 9 Pebruari 2017 yangdimohonkan banding. 22+ 2n nnn nnn nonce nen cen nee cenaBerkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa in; 7+ 2020022 onePenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 91/PenHS/2017/PT.TUN.SBYtanggal 14 Juni 2017 tentang hari Persidangan untuk PembacaanPutusan dalam perkara ini ;
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 19-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 138/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Agustus 2017 — PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
954 — 170
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 25/G/2016/PTUN.Pl., tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat dan Tergugat-Tergugat ll lntervensi (1-2-3-4) untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 25/G/2016/PTUN PI.,tanggal 22 Februari 2017;3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 25/G/2016/PTUN PI.
    /G/2016/PTUN.PL.
    Negara Palu tanggal 12 Juli 2017 dantelah diberitahukan dan dikirimkan kepada pihak lawan tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage),sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 April 2017;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Nomor 25
    /G/2016/PTUN.PI., tersebutdibacakan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22Februari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa,maka apabila terhadap putusan a quo dimohonkan banding oleh Kuasa Hukumhalaman 12 dari 23 halaman.
    /G/2016/PTUN.PL., yang diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2017 haruslah dikuatkan dalamtingkat banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara a quomerupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun padapengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkankemudian sebagaimana
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 20-06-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 121/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 28 Agustus 2017 — POLLY TANUDJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso RT/RW. 004/003, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku ; ------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : ----------------------- 1. La Maeni, SH ; ------------------------------------------------------------------- 2. Jacobis Siahaya, SH ; ---------------------------------------------------------- 3. Ronaldo A. Manusiwa, SH ; -------------------------------------------------- Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, Berkedudukan di Jalan BTN Waitatiri Blok A.1 No. 11, Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2016 ;------------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui Nomor : 1 Ambon, Propinsi Maluku ;-------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : ----------------------- 1. DAVE. A.H. POOROE, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon. -------------------------- 2. SAYID HASAN ASSAGAF, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon. -------------------------- 3. KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T. Kepala Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon. ----- 4. HARRY ISHA FEBRIYANTO. Pengumpul Data Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon. ---------------------------- 5. TRESIA D. MULDER. Staf Kantor Pertanahan Kota Ambon di Kantor Pertanahan Kota Ambon. ------------------------------------------- 6. SYARIF HIDAYAT, A.md. Analis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku. -------- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, jalan Jenderal Sudirman Tantui Nomor : 1 Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2016 ; --------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- TERGUGAT ;- II. 1. RATNA CHANDRA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Potro Agung I No. 16 Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ; ----------------------- 2. YENNY TANUDJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Potro Agung I No. 16 Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ; ------------------------------------- 3. JIMMY TANUDJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Potro Agung I No. 16 Kel. Rangkah, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ; ------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : IMAM SJAMSOE ASHARRY,SH ; --------------------------------------------------------------------- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum “ I.S. ASHARRY,SH, dan Rekan “ beralamat di Kompleks Ruko Panji Makmur, Jl. Panjang Jiwo Blok C No. 1. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2017, ------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-----------
72 — 19
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2016/PTUNAbn., tanggal 5 April 2017 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:- Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai gugatan Penggugat daluarsa;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;2.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2016/PTUNAbn., tanggal 5 April 2017;3.
    Berkas perkara Nomor 25/G/2016/PTUN Abn. yang dimohonkan bandingyang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimanatersebut pada Bundel A dan Bundel B Beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 25/G/PTUNAbn. tanggal 5 April 2016 dalam perkaraantara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya
    /G/2016/PTUN.ABN. tanggal 24Nopember 2016;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugatyang bernama RONALD A.MANUSIWA, SH.
    Putusan Nomor 121/B/2017/PTTUN Mks.kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensi masingmasing pada tanggal 17April 2017;Menimbang, bahwa Penggugal pada tanggal 27 April 2017 telahmengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 27 April 2017 yang pada intinya memori banding tersebutmenyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2016/PTUNAbn.
    /G/2016/PTUNAbn., tanggal 28 April2017;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat tidakmengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan tidak MengajukanKontra Memori Banding Nomor 25/G/2016/PTUNAbn., tanggal 9 Juli 2017,sedangkan Tergugat Il Intervensi telah mengajukan kontra banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tangga15 Mei 2017, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor25/G/2016/PTUN Abn.