Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 270-g-2017 270-g-2016 270
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-10-2018 — Putus : 21-10-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 270/Pdt.G/2018/PA.Ek
Tanggal 21 Oktober 2018 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 7
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
240 — 155
  • 270/G/2018/PTUN-JKT
    /G/2018/PTUNJKT.7.
    /G/2018/PTUNJKT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DR. BINSAR M. GULTOM, SH.,SE.,MH VS KOMISI YUDISIAL RI;
381 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidakpernah ada serta tidak diperlukan tindakan pembatalannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 2September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 270
    /G/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 24 April 2019 — ADIANA KAMARIL SAPTO ; MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA, DKK
540 — 769
  • Selanjutnya disebutTERGUGAT II INTERVENSIIII;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2018,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 November 2018, di bawah register perkara Nomor: 270/G/2018/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 27Desember 2018;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 272/PENDIS/2018/PTUNJKT, tertanggal 21 November
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBArb
Tergugat:
Ego Syahrial Sekretaris Jenderal KESDM Selaku Ketua Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
308 — 289
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenanguntuk menguji kKeputusan tersebut karena: Keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembagaindependen, dan Substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akantetap juga aspekaspek lain non hukum seperti moralitas,profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (track record)dan prinsip kehatihatian.Bahwa terhadap penetapan tertulis pengumuman Pansel merupakankewenangan pengadilan tata usaha, dapat dirujuk pada salah satunyaPerkara Nomor 270
    /G/2018/PTUN.JKT jo 198/B/2019/PT.TUN.JKT jo 67K/TUN/2020, yang mana amar angka 2 Putusan Kasasi menyatakan:Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa:Halaman 10 dari 116 halaman Putusan Nomor 172/G/2021/PTUN.JKT.1.
    Dalil Penggugat angka 30 halaman 9 Gugatan a quo yang padapokoknya objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negaradengan didasari Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN.JKT jo PutusanNomor 198/B/2019/PT.TUN.JKT jo Putusan Nomor 67 K/TUN/2020dijadikan sebagai dasar Penggugat tidak dapat menjadi dasar bagihakim untuk mengikuti Putusan tersebut. Hal mana sejalan denganhukum Indonesia yang tidak menerapkan Judge Made Law.