Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pembagian Hak Bersama No 29/2012 tanggal 19 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Djanur Manalu, SH7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 73/ 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 80 tahun 2014 yang dibuat di Notaris Elfita Achtar, SH;8.

/2012 tanggal 19/04/2012 yang dibuat oleh Djannur Manalu,SH selaku PPAT/ Notaris;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 219 tersebut maka dibagi tiga karenaAgusmar dan Nurhayati yang sebagai ahli waris telah meninggal dunia,maka ketiga pecahan sertipikat tersebut dibuat atas nama Penggugat I,Tergugat II dan Tergugat I;Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 219 dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat, Tergugat I terlebih dahulu membicarakan dan memintapersetujuan dari Tergugat II dan Penggugat I, bahwa tidak

. 219, oleh Tergugat I dan atas persetujuan TergugatII juga Penggugat I maka dipecahlah Sertipikat Hak Milik No. 219 tersebut menjadi 3( tiga ) Sertipikat Hak Milik No. 1417 atas nama Djusniarti Lenggang (Penggugat I ),Seripikat Hak Milik No. 1418 atas nama Djamaris (Tergugat II), dan Sertipikat HakMilik No. 1419 atas nama Syamsir ( Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik No. 1417,1418, 1419/ objek perkara telah dibagi sesuai dengan Pembagian Hak Bersamaberdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 29

/2012 tanggal 19/04/2012 yangdibuat oleh Djannur Manalu, SH selaku PPAT/ Notaris;Bahwa Sertipkat Hak Milik No. 219 tersebut maka dibagi tiga karena Agusmardan Nurhayati yang sebagai ahli waris telah meninggal dunia, maka ketiga pecahansertipikat tersebut dibuat atas nama Penggugat I, Tergugat II dan Tergugat I;Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 219 dipecah menjadi 3 (tiga )Sertipikat, Tergugat I terlebih dahulu membicarakan dan meminta persetujuan dariTergugat II dan Penggugat I, bahwa tidak

harus direnungkan lebih dalam lagi olehPenggugat I, jadi dengan katakata tersebut Tergugat I membagi objek perkara menjadi3 (tiga) bagian dan ini diketahui oleh Penggugat sendiri;Menimbang, bahwa didalam jawaban dan didalam duplik Tergugat I danTergugat II sama sekali tidak menjelaskan bahwa Penggugat Idiikut sertakan dalamproses pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 219 menjadi 3 bagian berdasarkan aktapembagian hak bersama No. 29/2012 tanggal 19 April 2012 yang dibuat oleh DjanurManalu, SH, Tergugat

/2012 tanggal 19 April 2012 yangdibuat oleh Notaris Djanur Manalu, SH7 Menyatakan tidak sah dan batal demihukum Akta Jual Beli Nomor 73/ 2014dan Akta Jual Beli Nomor 80 tahun2014 yang dibuat di Notaris ElfitaAchtar, SH;8 Menghukum Para Tergugat untukmembayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini secara tanggungrenteng yang sampai saat ini ditaksirsejumlah Rp. 2.661.000, (dua jutaenam ratus enam puluh satu ribu rupiah)9 Menolak gugatan Penggugat selain danselebihnya;Demikian diputuskan dalam

Lawalata, S.Th pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 29/2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGATdan TERGUGAT yang dilaksanakan di Desa Damau dengan AktaPerkawinan Nomor:29/2012 putus karena perceraian;3. Menyatakan bahwa anak dalam perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT yang bernama,ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATdibawah asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampaianak tumbuh dewasa menurut UndangUndang.4.

maka oleh karenanya tidakdimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilansehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat:1. 1 (Satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 29

/2012 atasnama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kepuluan Talaud, diberi tanda bukti P1;2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: 7104LT31102013.0047,tertanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diberitanda bukti P2;3. 1 (Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala

mencakupseluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebin dahuluHalaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgnmempertimbangkan petitum nomor selanjutnya Sampai dengan petitum yangterakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitumkedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yangmenyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di desa Damau dengan Akta Perkawinan Nomor 29

/2012 putuskarena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angkakedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikanredaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksitersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Penggugat yangmenyatakan bahwa anak dalam perkawinan Penggugat

PutusanPengadilanPajak Nomor PUT. 44435/PP/M.XIV/99/2013 Jenis PajakGugatan Tahun Pajak2008 Pokok Sengketabahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang TidakBenar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak

Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor : 00004/207/08/735/10 tanggal 16 April 2010; MenurutTergugatbahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14September 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor : 00004/207/08/735/10 tanggal 16 April 2010; MenurutPenggugatbahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Pembetulan atas Surat KeputusanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar

YYY, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 028/LAXI/2012 tanggal 23 November 2012 menyatakan tidaksetuju atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012tentang tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

/2012 diterbitkan tanggal 14 September 2012;bahwa menurut Tergugat, keputusan Tergugat Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 dikirim kepada Penggugat tanggal 17 September 2012;bahwa Tergugat dalam persidangan menunjukkan asli Terima Kiriman Pos;bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap bukti yang disampaikan Tergugat dalampersidangan berupa bukti Terima Kiriman Pos terbukti bahwa keputusan Tergugat Nomor :KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 dikirim kepada Penggugat tanggal 17September

Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44434/PP/M.XIV/99/2013Jenis Pajak : Gugatan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00005/206/08/735/10 tanggal 16 April 2010 oleh KPP Pratama Tanjung berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP11/WPJ.29/KP.0805/2010 tanggal 22Februari 2010;Menurut Tergugat : bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan : KEP940/WPUJ.29

/2012 tanggal 14Menurut Penggugat: bahwa menghubungi surat Penggugat Nomor :September 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor : KEP494/WPJ.29/2012tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10 tanggal 16 April 2010;022/LAV1I/2012 hal PengajuanGugatan Atas Penerbitan Keputusan Tergugat

XX, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 028/LAXI/2012 tanggal 23 November 2012menyatakan tidak setuju atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP940/WPJ.29/2012tanggal 14 September 2012 tentang tentang Pembetulan atas Surat KeputusanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar NomorKEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00005

/2012 tanggal 14 September 2012 dikirim kepadaPenggugat tanggal 17 September 2012;bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk menghitungjangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak tanggalkeputusan Tergugat Nomor : KEP940/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012dikirim kepada Penggugat yakni 17 September 2012 sampai dengan tanggalditerimanya surat gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak yakni 11 Desember 2012;bahwa dari penghitungan tanggal ke tanggal tersebut

/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Pembetulan atas SuratKeputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak BenarNomor : KEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10tanggal 16 April 2010, atas nama : XXX, NPWP : YYY, tidak dapat diterima.

Putusan Put44509/PP/M.IV/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBBTahun Pajak 2011Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBB Nomor:SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011;Menurut bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan

Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25Tergugat Juli 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKPPBB Nomor: SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011;Menurut bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakPenggugat Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBB Nomor: SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011;Menurut Majelis bahwa Surat Gugatan

/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada tanggal 30 Agustus 2012;bahwa berdasarkan data dalam berkas gugatan diketahui Surat Gugatan Penggugat Nomor :138/IX/BUM/2012 tanggal 28 September 2012, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak padahari Jumat, tanggal 28 September 2012 (diantar);bahwa dalam persidangan Tergugat menyerahkan bukti pengiriman Keputusan TergugatKEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari PT.

Pos Indonesia, Jenis Kiriman Surat KilatKhusus Nomor Resipos 12631215128;bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas bukti kirim Khusus nomor Resipos12631215128, diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas SKPPBB Nomor: SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011 telah dikirim kepadaPenggugat dengan alamat YY pada tanggal 25 Juli 2012 melalui jasa pengiriman PT.

Nomor: Und.0032/SP/Pg.07/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk persidangan tanggal 26Maret 2013namun Penggugat tidak menghadiri persidangan, sehingga Majelis tidak memperolehdokumen dan keterangan tambahan atas permohonan gugatannya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti kirim tersebut, Majelis berpendapat bahwajika dihitung dari tanggal kirim keputusan Tergugat Nomor:KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, yaitu tanggal 25 Juli 2012 sampai denganditerimanya Surat Gugatan Nomor: 138/IX/BUM/2012

/2012;: 25 Juli 2012;: 25 Juli 2012;: 27 Juli 2012;: Pos tercatat:Menolak keberatan Pemohon Banding: 00036/207/04/734/11;: 13 Mei 2011;: OS9/VII/JK/201 1;: 06 Juli 2011;: 27 Juli 2011;: Rp123.445.888, 00;: (seratus dua puluh tiga juta empat ratusempat puluh lima ribu delapan ratusdelapan puluh delapan Rupiah);maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana

/2012 tanggal 25 Juli 2012:3. mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50746/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak KEP836/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding: Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP836/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Halaman 6 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2015 Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP836/WPJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding):Bahwa sesuai Put.50746/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 15 dari 53halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP836/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan:Seharusnya:Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP836/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00022/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP757/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahHalaman 1 dari 13 halaman.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan TerbandingBerdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP757/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP757/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Halaman 6 dari 13 halaman.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP757/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Halaman 7 dari 13 halaman.

/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangHalaman 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1229/B/PK/PJK/2015Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP739/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP739/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP739/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Di mana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP739/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan,Seharusnya:Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP739/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan,Dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil olen Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Pemenuhan KetentuanFormal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP739/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Di mana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00020/207/03/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP769/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

PokokSengketa (Formal)MenurutT erbandingBahwa pada bagian konsideran mengingat angka 1, angka 2, dan angka 3dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP769/WPUJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 yang berbunyi:1. Pasal 26 UndangUndangNomor 6 Tahun 1983tentangKetentuanUmumdan Tata CaraPerpajakansebagaimanatelahbeberapa kalidiubahterakhirdenganUndangUndangNomor 16 Tahun 2000;2.

/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangHalaman3dari14halaman.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP769/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP769/WPUJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: BahwakeputusanTerbanding KEP769/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhiKetentuan Formal PenerbitanKeputusan .SEHARUSNYAHalaman7dari14halaman.

/2012 tanggal 25 Juli 2012yang berbunyi:1.

/2012 tanggal25 Juli 2012 pada Konsiderannya: (terlampir);Tertulis:Halaman 4 dari 12 halaman.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuanformal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

Putusan Nomor 989/B/PK/PJK/2017 Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak dimana Konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: Bahwa Keputusan Terbanding KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan ; Seharusnya: Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan; Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak; Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli 2012menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Banding terhadapSKPKB Nomor 00020/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011, maka PemohonBanding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upaya hukumkepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP823/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Keputusan Terbanding Nomor KEP297/PJ/2002 tentang PelimpahanWewenang Terbanding Kepada Pejabat di Lingkungan DirektoratJenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP823/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dalamkonsideran seharusnya konsideran sesuai dengan Nomor

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksadalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP823/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP823/WPJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan.Bantahan Pemohon

Bahwa ada Sengketa Formal yang terkait dengan Surat Keputusanatas Keberatan Nomor KEP823/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana Konsideranseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yangberlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November 2010berdasarkan Lamp. XIV.3.

XIV.3.Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1016 B/PK/PJK/2017Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yangmenyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP823/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP823/WPUJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana KONSIDERAN seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu : PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali :Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.

Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding :Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP746/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana KONSIDERAN seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu : PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3. Bahwa seharusnya untuk Sengketa Pajak terhadap pemeriksaan materibanding tidak lagi diperiksa.

Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhirdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP183/PJ/2010tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon Banding:Bahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP816/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dankekurangan dalam konsideran seharusnya konsideran sesuai denganNomor PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang berbunyi:1.Pasal

/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP816/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan,Halaman 10 dari 17 halaman.

Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP816/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara aquo yaitu butir A tentang Sengketa Formal atas Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP816/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012,sedangkan butir B yaitu tentang Sengketa Material terkait Koreksi DaftarHalaman 15 dari 17 halaman.

Putusan Put46242/PP/M.IV/16/2013 PengadilanPajak NomorJenis Pajak PPNTahun Pajak 2009Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00026/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011;Menurut bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP970/WPJ.29/2012 diterbitkan pada tanggal 25Terbanding September 2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal

26 September 2012 sedangkanPemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor:183/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 yang diterima oleh SekretariatPengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 (Diantar), sehingga pengajuanbanding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;Menurut bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP970/WPJ.29/2012 tanggal 25 September 2012Pemohon diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkan tanda terimaBanding internal perusahaan

secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusandisampaikan secara langsung.Angka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam halditerima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterimasecara langsung.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Tanda Terima Kiriman Barang dariPos Indonesia dengan Nomor Barcode : 12630970666 diperoleh petunjuk bahwa KeputusanTerbanding Nomor : KEP970/WPJ.29

olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012 (Diantar), sedangkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP970/WPJ.29/2012 diterbitkan pada tanggal 25 September2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September 2012;bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat jangka waktu pengajuan bandingdihitung dari tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 melebihiyangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuanmengenai

/2012 tanggal 25 September 2012, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00026/207/09/711/11 tanggal 27September 2011, atas nama: PT.

VIII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008;bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari

/2012 tertanggal O5Oktober 2012, yaitu :Tertulis :1.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42Tahun 2009;bahwa sehingga Surat Keputusan Pembatalan atas STP PPN tersebut "CACAT HUKUM;bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagian konsideran "Mengingat"angka dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal

Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008 berdasarkan Pasal 36ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaanpenagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat TagihanPajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor :00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008 atas nama PT XXX,tidak dapat diterima.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00025/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP754/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan TerbandingBerdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali (d.h. termohon) namun Majelis Hakim PengadilanPajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak; Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan NomorKEP754/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidakmemenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. Halaman 7 dari 12 halaman.

VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1021/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentang Pembatalan Surat TagihanPajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STPPPN Nomor : 00013/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakOktober 2008;: bahwa Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008Nomor : 00013

Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor : 010/BTPGT/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, yaitu Keputusan Nomor :KEP1021/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sehingga memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa penandatangan Surat Gugatan Nomor : 010/BTPGT/X/2012 tanggal29 Oktober 2012, jabatan Direktur.bahwa dalam persidangan, Penggugat menunjukkan

/2012 tertanggal 05 Oktober 2012,yaitu:Tertulis :1.

Pertambahan Nilai Nomor: 00013/107/08/735/11 tanggal08 Maret 2011 Masa Pajak Oktober 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c danditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1021/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c.bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak mengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketaatas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atauMemperhatikankeputusan

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.Memutuskan : Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1021/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor : 00013/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Oktober 2008, tidak dapat diterima.