Ditemukan 1161 data
44 — 9
28 — 5
19 — 12
15 — 8
55 — 12
37 — 18
16 — 9
16 — 5
291 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2011
PUTUSANNomor 33 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap :Keputusan Presiden RI, Nomor : 28 Tahun 1975, tanggal 25 Junil975, TentangPerlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G. 30.
No. 33 P/HUMMenurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia, halaman 57), negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechsstaat) bukanNegara Kekuasaan (Machtsstaat).
No. 33 P/PHUM"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasiapapun, atas perlindungan hukum yang sama.
No. 33 P/HUMMenimbang, bahwa secara materiil seharusnya Keputusan Presiden R.I. Nomor 28Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang TerlibatG.30.S/PKI Golongan C.
No. 33 P/PHUM
28 — 7
33 P/PDT.G/2013
137 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2019
Putusan Nomor 33 P/HUM/20198.
Putusan Nomor 33 P/HUM/20192.
Putusan Nomor 33 P/HUM/20193.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2019Minum (Minimum Charge) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi (Bukti P13);14. Fotokopi Data Rekening Pemohon (Bukti P14);15.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2019tid.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi Rp 984.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk salinantid.Dr. H. Yulius, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Mahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H. NIP 19540924 198403 1 001Halaman 43 dari 43 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2019
139 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2018
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang.b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018a. perorangan warga negara Indonesia;b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai denganperkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesiayang diatur dalamundangundang; atau;c. badan hukum publik atau badan hukum privat:6.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut denganUndangUndang Nomor 7 tahun 2017);Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan,bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:A.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018KESIMPULAN1.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2018 Untuk salinanBiayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2. Redaksi Rp 5.000,00 atas nama Panitera3. Administrasi Rp 989.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp1.000.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2018
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2014
Peraturan Pemerintah;Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 33 P/HUM/20141.5;1.6.1.7.1.8.e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
P/HUM/2014ll.
P/HUM/2014a.
P/HUM/20145.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 33 P/HUM/2014
16 — 2
33 P/PDT.G/2014
73 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2017
Putusan Nomor 33 P/HUM/2017f.
Putusan Nomor 33 P/HUM/20176.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2017PerundangUndangan (selanjutnya disebut UU P3U) dengan registerNomor: 33 P/HUM/2017, yang pendaftarannya dimohonkan ke MahkamahAgung Republik Indonesia oleh Ir.
:33/PR/V/33 P/HUM/2017 (Bukti T5) dan Surat Pemberitahuan danHalaman 22 dari 53 halaman.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2017
54 — 4
33 P/AG/2010
377 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2020
Putusan Nomor 33 P/HUM/20203.
Putusan Nomor 33 P/HUM/20204. Ambon bagi Kota Praja Ambon;7.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2020Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara,Provinsi Maluku Utara;4.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2020Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi MalukuUtara.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2020
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2013
Putusan Nomor 33 P/HUM/2013DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 6 Mei 2013 dan diregister dengan Nomor 33 P/HUM/2013 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 huruf angka 2 juncto huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Putusan Nomor 33 P/HUM/201310.yang berbeda dari partai sebelumnya.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2013anggota DPR. DPRD Provinsi. Dan DPRD Kabupaten/Kota pada PemiluTahun 2014;3.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2013keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundangundangan;10.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2013
11 — 2
33 P/AG/2013
10 — 1
33 P/AG/2014