43/G/2015/PTUN.Mks

Fatmawati No.39 Cipete Kebayoran baru Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 34/NA.SKVII/2015tanggal 13 Agustus 2015 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIl INTER VENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca : Surat gugatan Penggugat tertanggal O1 Juni 2015, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 43/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 01 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 30 JuniPenetapan Wakil Ketua Pengadilan

/G/2015/PTUN.Mks;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihak PenggugatII Intervensi dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut dengansengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 43/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015, yangdiperbaiki pada tanggal 30 Juni

Hasan Anoezmelalui kuasa hukumnya bernama Muh.Rusli, SH.MH,, telah mengajukanpermohonan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks.,sebagaimana permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 dan terhadap permohonantersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 43/G/2015/PTUN.Mks., yang menetapkan DR.

,MH., I Gede Marta Antareja, SH dan Ilhamsyah,SH., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks danditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 43/G/ 2015/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 20 AgustusMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensimengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015, yang isiselengkapnya sebagai berikut : A DALAM EKSEPSI :1 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengantegas dalildalil

/G/2015/PTUN/MKS.

43/G/2015/PTUN-BDG

Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDGsesual denganaslinya) ;Bukti T.ll.Intv. 21 ; Foto copy Surat Pelepasan Hak AtasTanah M.

Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDGBahwa, saksi menyatakan tidak mengetahuialmarhun M. Hendro, SH. (orang tua saksi)mempunyai perkara di Pengadilan NegeriJakarta Barat ;2.

Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDGe.

Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDG5.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 43/G/2015/PTUN BDG:e Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,e ATK :Rp. 125.000,e Panggilan : Rp 110.000,e Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,e Redaksi : Rp 5.000,e Leges : Rp 3.000,e Materai Penetapan : Rp. 6.000,e Materai Putusan : Rp 6.000,JUMLAH : Rp. 5. 585.000 ( Lima Juta LimaRatus Delapan Puluh Lima RibuRupiah);Hal. 231 dari 232 hal. Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDG

43-G-2015-PTUN-BL

PUTUSANNomor: 43/G/2015/PTUNBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam sengketa antara : 202 2o non nn none nn nnn annePT. TOBAS KAULA KENCANA, berkedudukan di Jalan Payakumbuh No. 101Jakarta 12850.

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 11 Desember 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungHalaman 2 dari 103, Putusan No. 43/G/2015/PTUNBLpada tanggal 11 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 16Februari 2016 dibawah register perkara Nomor : 43/G/2015/PTUNBL ; 2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor : 43/PENDIS/2015/PTUNBL, tanggal 25 Januari 2016tentang Lolos Dismissal ; 3.

halhal sebagai berikut : nn nnn nen nnn n nn nnnn ne nnn cane nennnnnnnnsAdapun alasanalasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata UsahaNegara adalah sebagai berikut : nn nnn nomen n nn nenaHalaman 3 dari 103, Putusan No. 43/G/2015/PTUNBL.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2004 KAANDAL selesai dibuatTentang Pedalaman Alur Sungai Muara Way Seputih Kecamatan BandarSurabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 223 Tahun 2004 ;Halaman 6 dari 103, Putusan No. 43/G/2015/PTUNBL8.

Bahwa dari halhal sebagaimana diutarakan diatasTergugat sebagaiPejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Publik semestinya tidaksampai pada pengambilan keputusan atau tidak menerbitkan ObyekGugatan apabila Tergugat mempelajari tata cara dan tahaptahappencabutan Obyek Sengketa, yaltU : 20020Halaman 17 dari 103, Putusan No. 43/G/2015/PTUNBLa.

43/G/2015/PTUN-JKT

PENETAPANNOMOR : 43/G/2015/PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkaraNomor : 43/G/2015/PTUNJKT ;Membaca1.Surat Gugatan tertanggal 25 Februari 2015, yang diterimadan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2015, denganRegister Perkara Nomor : 43/G/2015/PTUNJKT, dalamperkara antara :Nama : ERICK, S.H., M.SI

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 43/G/2015/PTUNJKT, tanggal 2 Maret 2015,Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;.

Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari PenggugatNomor : 169/SK/JMTLAW/VI/2015 tertanggal 18 Juni 2015,Tentang Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara No. 43/G/2015/PTUNJKT ;. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidanganserta berkas perkara yang bersangkutan ;. Bahwa, perkara Nomor : 43/G/2015/PTUNJKT, tersebutsedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta ;.

Bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, makakepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaharus diperintahkan untuk mencoret gugatan dari RegisterPerkara No. 43/G/2015/PTUNJKT ;.

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutgugatan dalam perkara Nomor : 43/G/2015/PTUNJKT ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dariRegister Perkara Nomor : 43/G/ 2015/ PTUNJKT ;3.

43/G/2015/PTUN-PLG

PUTUSANNOMOR : 43/G/2015/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : ROSMANIDAR,~Kewarganegaraan Indonesia, alamat Talang Tengah BaratRT. 09 RW. 05 Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan LubukKeliat, Kabupaten Ogan llir, Provinsi Sumatera Selatan,pekerjaan Gulu ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Berkas perkara Nomor : 43/G/2015/PTUNPLG beserta seluruh lampiranyang terdapat didalamnya :TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal21 Agustus 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 21 Agustus 2015 dalam register perkaraNomor : 438/G/2015/PTUNPLG, dan telah dilakukan perbaikan untuk terakhirkalinya pada tanggal 8 September 2015 yang mengemukakan halhal sebagaiberikut : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn

43/G/2015/PTUN-Pbr

43/G/2015/PTUNN-SRG

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;--------------------------------------------------------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tanggal 28 Juni 2016 yang dimohon banding;

/G/2015/PTUNPLG) pada tanggal 4 Agustus 2016;Bahwa untuk memenuhi perintah putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor : 43/G/2015/PTUNPLG, TURUT Tergugat telah mencabutKeputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 dan mengaktifkankembali Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerbitkan Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor704/KEP/BKD/2015 Tentang Pencabutan Surat KeputusanHalaman 8 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.15.16.17.18.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon

/G/2015/PTUNPLG, tanggal18 November 2015:Bahwa Penggugat juga telah membuat pengaduan terhadap Tergugat keInspektorat BKN Jakarta tanggal 20 Februari 2016 bahwa Tergugat tidakmenindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 43/G/2015/PTUN PLG, tanggal 18 November 2015:Halaman 9 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.19.20.21.22.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha menganut asas erga omnes.Asas erga omnes mempunyai arti : bahwa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara yang telah mempunyai

/G/2015/PTUNPLG sehinggaHalaman 10 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.23.24.BKN tidak dapat menyanggah dan menanggapi perkara TUN tersebut'(vide angka 4 surat BKN Nomor : 22/S/INSP/BKN/III/2016 tanggal 14Maret 2016).

Bahwa Tergugat tidak merasa menentang putusan Majelis Hakim PTUNPalembang Nomor : 43/G/2015/PTUNPLG sebagaimana yang didalilkanoleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 22 pada halaman 5.

PulaTergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknyabahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum(PMH) dikarenakan tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim PTUNPalembang Nomor : 43/G/2015/PTUNPLG.Adapun kiranya Tergugatdapat jelaskanpermasalahan kepegawaian Penggugat sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat yang notabene sebagai badan atau pejabat TataUsaha Negara yang dalam segala tindakannya adalah diwujudkandengan menetapkan Beschikking;Bahwa berdasarkan posita Penggugat

dengan fakta yuridisdan bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, kemudian agarMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidaksalah dalam penerapan hukum, yang dampaknya bisa merugikan pihakTergugat, maka Tergugat telah mengajukan uji materiil terhadap SuratKeputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja PemerintahKota Medan Nomor 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April 2015 perihalAnjuran di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan perkara RegisterNomor 43

/G/2015/PTUNMDN antara Tuty Martono, S.E., selaku Penggugat,lawan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan sebagai Tergugatdengan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan Nomor 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April 2015perihal Anjuran.

Sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2015/PTUNMDN tanggal 25 Juni 2015telah menerangkan bahwa perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaandi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (terlampir);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 108/Pdt.SusPHI/2015/PN Mdn., tanggal 23 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menolak permohonan eksepsi Tergugat

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Tergugat/Termohon Kasasi telahmengajukan gugatan Tata Usaha Negara berkaitan anjuran yangdikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April 2015 sesuai Register Nomor 43/G/2015/PTUNMDN.;3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menolak gugatantersebut sehingga anjuran yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan Nomor 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April2015 tetap berlaku;4.

denganfakta yuridis dan bertentangan dengan ketentuan perundangundangan,kemudian agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo tidak salam dalam penerapan hukum, yang dampaknyabisa merugikan pihak Tergugat, maka Tergugat telah mengajukanujimaterii Iterhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala DinasSosial danTenagaKerja Pemerintah Kota Medan Nomor : 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Anjuran di Pengadilan TataUsaha Negara Medan dengan perkara Register Nomor : 43

/G/2015/PTUNMDN antara Tuty Martono,SE selaku Penggugat, lawan Kepala DinasTenaga Kerja Pemerintah Kota Medan sebagai Tergugat dengan objeksengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan Nomor : 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April2015 perihal Anjuran.

Sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 43/G/2015/PTUNMDNtanggal 25 Juni 2015 telah menerangkan bahwa perkara tersebut sedangdalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan(terlampir).DALAM POKOK PERKARA :Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Juni 2015halaman 2, poin 8, mendalilkan materi gugatannya berdasarkan SuratAnjuran Nomor : 567/1096/DSTKM/2015 yang dikeluarkan Kepala DinasSosial danTenaga Kerja Pemerintah Kota Medan

Menetapkan proses perkara a quo ditunda sambil menungguPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkaraRegister Nomor : 43/G/2015/PTUNMDN mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract) ;3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah akibat kecerobohanPenggugat4. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang dialamiTergugat akibat kecerobohan Penggugat sebesar Rp.8.350.000,(delapan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah).5.

Bukti T28 Foto copy surat keterangan dikeluarkan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 43/G/2015/PTUNMDN tanggal 25 Juni 2015;29. Bukti T29 Foto copy UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPasal 53 ayat (1) dan (2);30. Bukti T30 Foto copy UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPasal (1) angka (9);31.

Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, KecamatanSawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut diatas,juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo. 43/G/2015/PTUNBDG tertanggal 15 September 2015 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT.Tanggal 19 Januari 2016 Jo.

BUMI KEDAUNG LESTARI tersebuttelah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.43/G/2015/PTUNBDG tanggal 15 September 2015 Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 19Januari 2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016Tanggal 23 Agustus 2016. Artinya tanah aquo dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00328/Kedaung atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI,seluas 93.875 M?

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Putusan Nomor 43/G/2015/PHI.Sby.memutus dengan putusan verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadapPelawan;Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.SusPHI/20162.

Bahwa surat panggilan (relaas) dengan Nomor 43/G/2015/PHI.Sby. yangpertama kami terima dari Kelurahan Medokan Ayu selanjutnya kami tidakpernah menerima surat panggilan yang kedua, baik itu melalui keluargaPelawan maupun dari Kelurahan Medokan Ayu, merujuk Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1) (penjelasan): Yang dimaksud dengandipanggil secara patut dalam ayat ini yaitu para pihak telah dipanggilberturutturut sebanyak 3 (tiga) kali setiap panggilan masingmasing dalamwaktu 3 (tiga) hari

SulSel No. 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015 oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Kepala BPN RI danKeputusan Nomor 646/300.73.71/Il/2015 tanggal 23 Maret 2015 olehTERGUGAT, PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan terhadap KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan danTERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang tergister dalamperkara Nomor : 43/G/2015/PTUN.MKS

Margaretha Tjandra di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardalam perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks.

(bukti P20 = T.lLintv53); bahwasesuai bukti P21 = T.lLIntv.54 perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks. telahselesai diperiksa ditingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar) dan sekarang dalam proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung(bukti P22); bahwa selaras dengan putusan perdata Pengadilan NegeriMakassar Nomor: 67/Pdt.G/2016/PN.Mks. tanggal 19 September 2016 (buktiP23) walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya antaralain menyatakan: Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal initentunya sangat merugikan Penggugat ;12.Bahwa Penggugat (Nyonya Margaretha Tjandra) sebagai pihak yangmemiliki kepentingan dan sangat dirugikan dengan adanya Keputusan aquo, telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015, melalui Pengadilan TataUsaha Negara Makassar perkara Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks., terdaftarpada tanggal 1 Juni 2015 ;Alasanalasan diajukannya gugatan

Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks. untukmenggugat pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015tanggal 9 Maret 2015, pada pokoknya adalah :Cacat hukum administrasi yang dikatakan pada Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan Nomor 520.1/961/453/53.01/97 tanggal 871997 tentangPemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertipikat HakMilik Nomor 2/Sawerigading atas nama Penggugat,

/G/2015/PTUN.Mks. yang diajukan oleh NyonyaMargaretha Tjandra sebagai Penggugat ;Sebagai Tergugat II, Tergugat sudah menyampaikan jawabanjawabannya;Karenanya Tergugat sudah pasti mengetahui dan memahami bahwaKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015, belumdapat diberlakukan atau belum dapat dilaksanakan karena masih diajukanpengujian melalui gugatan pengadilan a quo ;Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks. saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masihHalaman 10 dari 36 halaman.

Perkara Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2015/PTUN.MKS junctoPerkara Nomor 14/B/2016/PT.TUN.MKS.;Bahwa perkara tersebut diatas saat ini masih dalam prosespemeriksaan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penggugat(selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi).

Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUNBDG tanggal 15September 2015 dan4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo.

Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUNBDG tanggal 15September 20154) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo.

Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUNBDG tanggal 15September 2015 danPutusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara di Bandung dengan Putusan Nomor 43/G/2015/PTUNBDG, tanggal11 September 2015 yang menyatakan : Menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya. (Bukti T.X 1)2.

Nomor 40 k/Pdt/2019.Bahwa dengan telah dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Ogan llirNomor 446/KEP/BKD/2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat padatanggal 25 Mei 2015 sebagaimana putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor 43/G/2015/PN Plg. tanggal 18 November2015 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde), maka Surat Nomor 107/KR.VII/BKN.K/X/2013 tanggal 1Oktober 2013 juga batal menurut hukum;Bahwa Tergugat

memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan baikyang diajukan oleh Penggugat / Terlawan maupun Tergugat / Pelawan; TENTANG DUDUK PERKARAooonnaee Menimbang, bahwa Pelawan / Tergugat dengan surat gugatantertanggal 14 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2015 denganregister perkara Nomor : 48/VZT/2015/PHLSby. mengajukan gugatanperlawanan pada Terlawan / Penggugat atas gugatan Penggugat denganregister perkara Nomor : 43

/G/2015/PHILSBY, tanggal 17 April 2015 yanggugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : .

yang berperkara, akan tetapi tidakberhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjuthan dengan pembacaan suratgugatan Penggugat / Terlawan tertanggal 17 April 2015 dan atas gugatantersebut Penggugat / Terlawan menyatakan tetap pada gugatannya; a= Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terlawan tersebut,Tergugat / Pelawan di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulistanggal 14 Juli 2015 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Putusan Nomor : 43

/G/2015/PHI.Sby.memutus dengan putusan verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadapPlAWAN;, ~ nne mn nin nminBahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Pelawan menerima pemberitahuanputusan dari Lilis Haryati, S.H., Jurusita Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya maka Pelawan masih dalam tenggangwakiu yang ditentukan dalam pasal 129 ayat (1), (2) hendak mengajukanperlawanan terhadap putusan verstek tersebut di atas; Bahwa surat panggilan (relaas) dengan Nomor : 43/G/2015/PHI.Sby. yangpertama

Put 61/B/2015/PT.TUN.MKSPembanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar untuk menolak dalildalil Pembanding / dahulu Tergugat II Intervensiuntuk seluruhnya, mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding / dahuluPenggugat, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 43/G/2015/2014/PTUN.Mdo tanggal 10 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, kepada masingmasing pihak yang