43/G/2016/PTUN.Mdo

Berkasperkara yang dimohonkan Banding Nomor 43/G/2016/PTUN.Mdo.,yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan denganperkara tersebut pada bundel A dan bundel Beserta suratsurat lainya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan duduk perkara iniseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado NomorHalaman 2 dari 10 Hal.

Putusan Nomor 47/B/2017/PTTUN.Mks.43/G/2016/PTUN.Mdo., tanggal 19 Oktober 2016 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi di tolak untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Usaha Negara Manado pada tanggal21 Pebruari2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kontra MemoriBanding Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi masingmasing pada tanggal 24 Pebruari2017;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknyamenyatakan menolak alasan Memori Banding Tergugat dan Tergugat IllIntervensi dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 43

/G/2016/ PTUN.Mdo. tanggal19 Oktober 2016 yang alasanalasan selengkapnya sebagaimana tertuangdalam Kontra Memori Banding tersebut;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggitata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihakyang bersengketa telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (inzage) pada tanggal 17 Nopember 2016.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 3/G/2016/PTUN.Mdo. tersebut

Dengan demikian putusan PengadilanTata Usaha Negara Manado Nomor 43/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 19 Oktober2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan di tingkat banding.Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 43/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 19 Oktrober 2016dikuatkan dan pihak Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahuluTergugat Il Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuaiketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentangperubahan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2016/PTUN Mks., tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2016/PTUNMks., tanggal 22 Desember 2016;3.

Berkas perkara Nomor 43/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkan bandingyang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan denan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 43/G/2016/PTUN Mks. tanggal 22 Desember 2016 dalamperkara antara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya

sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,pada tanggal 26 Januari 2017kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kKesempatan untukmelihat dan mempelajari berkas perkara inzage;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 43/G/2016/PTUN Mks. telah diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 dengandihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat,Kuasa Hukum

Tergugat Il Intervensi 1dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi3 tanpa dihadiri oleh Tergugat danTergugat Il Intervensi 2 maupun kuasanya;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Penggugatmelalui Kuasanya bernama ANDI MASKARMA BIN A.HARUNA RASYID padatanggal 23 desember 2016 telah mengajukan permohonan banding atasputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2016/PTUNMks. pada tanggal 23 Desember 2016, sebagaimana tercatat pada AktaPermohonan Banding Nomor 43/G/2016/PTUN.Mks yang

atas nama Wisan Siauw Lianto dan merupakansatu kesatuan putusan perkara perdata Nomor12/Pdt.G/2012/PN.MU, tanggal6 Mei 2013 jo putusan PT Makassar Nomor 193/PDT/2013/2013/PT.MKS,tanggal 2 Oktober 2013 jo putusan MA Nomor 1030 K/PDT/2013, tanggal 11Agustus 2014 sehingga dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MksNomor 43/G/2016/PTUN.Mks,tanggal 22 Des.2016 batal demi hukum;.

43/G/2016/PTUN.MTR

/G/2016/PTUN.MTROktober 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2016 dalamRegister Perkara Nomor : 43/G/2016/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasanalasan Gugatan sebagai berikut : anni Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah : stn1.

dengan biaya pemeriksaan sengketa didalam Putusan Akhir ; soe ere eta a CIRERIRND Menimbang, bahwa telah masuk juga pihak ketiga atas nama Iksandengan mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2016dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Januari 2017 denganPutusan Sela No.43/G/2016/PTUN.MTR/INTV dengan amar sebagai berikut :Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTRMENGADILI Mengabulkan Permohonan Intervensi Iksan tersebut ; Mendudukan Pemohon Intervensi

/G/2016/PTUN.MTR1.

/G/2016/PTUN.MTRObjek Sengketa pada tanggal 29 September 2016 dan seminggu kemudianAinudin Fahri, SH.I.

MARGARETHA TORIMTUBUN, SH.HAKIM ANGGOTA IIFEBBY FAJRURRAHMAN, SH.PANITERA PENGGANTII GEDE PUTU ARDANA, SH.Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTRPERINCIAN BIAYA PERKARA :1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. ATK Rp. 150.000,3. Pangilanpanggilan Rp. 315.000,4. Sumpah Saksi Rp. 15.000,5. Materai : Rp. 18.000,6. Redaksi : Rp. 5.000,7. Leges Rp. 3.000.Jumlah : Rp. 536.000,Terbilang : (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

43/G/2016/PTUN-BDG

PUTUSANNomor :43/G/2016/PTUNBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawahIni, dalam sengketal ental a a=ssess+nnnessemeeenenresiemesenenneeiemsennncecenmsennnneeeneerChandra Satya Margana, Kewarganegaraan Indonesia

;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor HukumBenny Wullur, SH. & Associates, beralamat JalanTerusan Buah Batu No. 259 C Bandung bertindak baikbersamasama maupun sendirisendiri, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2016, Untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;Halaman 3 Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNBDGPengadilan Tata Usaha Negara Bandung :2nenne ncnTelah membaca surat gugatanPenggugat tertanggal 3 Maret 2016 yangtelah

didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha NegaraBandung dengan Register PerkaraNomor : 43/G/2016/PTUNBDGtertanggal 24 Maret 2016 dan telahdiperbaiki dengan surat gugatantertanggal 6 April 2016;Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 43/Pen.Dis/2016/PTUN.BDPENDIS tanggal 28 Maret2016 tentang LolosDif inital faassen eectsTelah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 43/Pen.MH/2016/PTUN.BDPENMH tanggal 28 Maret2016 tentang Penunjukkan

KetuaMajelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor :43/Pen.PP/2016/PTUN.BDPENPP tanggal29 Maret 2016 tentang PemeriksaanPGISIAD AI ~ nnn nnn nm nenHalaman 5 Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNBDGe Telah membaca Penetapan KetuaMajelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor :43/G/2016/PTUNBDG tanggal 6 April 2016 tentangHari SidangPGralN aj iessseseenacreessemeenneeecsemee nnae Telah membaca permohonan masukpihak ketiga atas nama HendrianiHandajani melalui Kuasa HukumnyaBenny Wullur,

SH, MH.Kes, Dkk,Tertanggal 25 Meie Telah membaca Putusan Sela Nomor :43/G/2016/PTUNBDG tentangmasuknya pihakKetiga ; nanan nnn nnnnn n=e Telah membaca buktibukti tertulis daripara pihak ;e Telah mendengar keterangan dari saksisaksi para pihak;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2016 yangtelah didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungdengan Register Perkara nomor : 43/G/2016/PTUNBDG tertanggal 24 Maret 2016dan telah diperbaiki pada

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor 43/G/2016/PTUN-BNA; --------------------------------------------- 2.

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 43/G/2016/PTUN-BNA tanggal 8 November 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh; ----------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 di bawah Register Perkara Nomor 43/G/2016/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; --------------------------------------------------------- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 218.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

43/G/2016/PTUN.BNA

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 43/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 TentangPenunjukan Panitera Pengganti;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/PEN.PP/ 2016/PTUN.BNA,tertanggal 10 November 2016 tentang PemeriksaanPersiapan ;. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan PTUN BNA Nomor 43/G/2016/PTUNBNA yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal8 Desember 2016; nnn on nomen nn nnn nnn nnn nnnnnn.

/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8November 2016 tentang Penundaan Objek Sengketa yang amarnya berbunyi:1.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut;halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 43/G/2016/PTUNBNA2.

/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8November 2016; 220 nnn nnn ne nnn nnn ne nnn nn nen nnnn nc nnn none nennanehalaman 7 dari 10 halamanPenetapan Nomor 43/G/2016/PTUNBNAMenimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatandikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7Desember 2016 dibawah Register Perkara Nomor 43/G/2016/PTUNBNAtersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat DalamPerkara Nomor 43/G/2016/PTUNBNA;2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor 43/G/2016/PTUNBNA tanggal 8 November 2016 tentangPenundaan Pelaksanaan Keputusan Sekretaris Komisi IndependenPemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan PengadaanKomisi Independen Pemilihan Aceh;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2016/PTUN-JKT.;

Berkas perkara Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT, tanggal 30 Agustus 2016,yang dimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata.(UsahaNegara Jakarta Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT, tanggal 30 Agustus2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI >Te.RS1.

43/G/2016/PTUN.PBR

TERGUGAT Il INTERVENSIMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :1.Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Oktober 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,tanggal 6 Oktober 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 43 /G/ 2016 /EE TIER gman amen aman ac enn cece sceneHalaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNPbr.2.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 43/G/2016/PTUNPbr, tanggal 17Nopember 2016 Tentang diterimanya permohonan Pihak Ketiga atas namaASNUR FADLI dan didudukkan sebagai Tergugat Il Intervensi;7. Telah membaca suratsurat bukti dari Para Pihak ;8. Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara a quo9.

/G/2016/PTUNPbr.yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;lil.

/G/2016/PTUNPobr.final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata, .

/G/2016/PTUNPobr.Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan.

43/G/2016/PHI.Sby

No.43/G/2016/PHI Sby 5.

No.43/G/2016/PHI Sby 102.

No.43/G/2016/PHI Sby 11b. Meminta pinjaman pribadi (hutang) kepada nasabah kredit, Notarisrekanan BRI dan Pekerja BRI;c.

No.43/G/2016/PHI Sby 27Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah benar Penggugat telah melakukankesalahan?

No.43/G/2016/PHI Sby 34Hal. 34 dari 33hal. Put. No.43/G/2016/PHI Sby

43/G/2016/PTUN-JKT

Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.

Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.b.

Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.Hal. 113 dari 112 Hal. Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.

43/G/2016/PTUN-SRG

Nomor:43/G/2016/PTUN.SRGl OBYEK GUGATAN;1.

SH,MKn selakuPejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten TangerangHalaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor:43/G/2016/PTUN.SRG6.

Citra Property yang telah habis masaberlakunya, maka secara hukum tidak ada lagi kekuatan Yurisdiksi hukumHalaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor:43/G/2016/PTUN.SRGPT.

VIFERI ARMANZA, S.H., MBAHalaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor:43/G/2016/PTUN.SRGRINCIAN BIAYA PERKARA Nomor : 43/G/2016/PTUNSRG:1. Biaya Pendaftaran Gugatan ......... Rp. 30.000,2. BiayaATK Perkara ......... Rp. 100.000,3. Biaya Panggilan Rp. 45.000,4. Biaya Hak Redaksi Putusan ......... Rp. 5.000,5. BiayaUang Leges Putusan .......... Rp. 3.000,6. BiayaMeterai Putusan ..........

Rp. 6.000, +Jumlah Rp. 189.000,(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor:43/G/2016/PTUN.SRG

43/G/2016/PTUN-PLG

Putusan Nomor: 43/G/2016/PTUNPLG2.

Putusan Nomor: 43/G/2016/PTUNPLG4. P.45. PS6. P.67. P.78.

Putusan Nomor: 43/G/2016/PTUNPLG3.734.T.45. T.56.

Putusan Nomor: 43/G/2016/PTUNPLG6.

Putusan Nomor: 43/G/2016/PTUNPLG

rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugatsebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 961K/Pdt.Sus.PHI/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasari PT BANKRAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANWIL SURABAYA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 43

/G/2016/PHI Sby, tanggal 27 Juni 2016;Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugatdengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sejumlah Rp150.799.490,00(seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empatratus sembilan puluh rupiah);Halaman 3 dari 9 hal.

/G/2016/PHI.SBY., juncto Nomor 961K/Pdt.SusPHI/2016 permohonan tersebut disertai dengan alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 kemudian Pemohon Kasasimengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 4 Juni 2018;Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 3 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohonPutusan sebagai berikut:1.Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Kasasi/Penggugat;Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 961/K/Pdt.SusPHI/2016., tanggal 5 Desember 2016;Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 43

/G/2016/PHI.Sby., tanggal 27 Juni 2016;Mengadili sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugattelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Tergugat karena pemutusan hubungan kerjasejak

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 43/G/2016/PTUN.Mdo,tanggal 19 Oktober 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 47/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 18 Mei 2017 dan di tingkatHalaman 2 dari 6 halaman.

Nomor : 92K/TUN/2018, Tanggal 27 Februari 2018 juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 4//B/2017/PTTUN.Mks,tanggal 18 Mei 2017 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado, Nomor : 43/G/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 19 Oktober 2016 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard),2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut: Kompetensi Absolute; Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek perkara in casu; Gugatan Penggugat lewat waktu; gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 43/G/2016/PTUN.Mdo,tanggal 19 Oktober 2016, kemudian pada tingkat

Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayarbiaya acara dalam perkara ini;Permohonan Pemohon Kasasi II:Membatalkan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:43/G/2016/PTUN.Mdo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNomor: 47/B/2017/PT.TUN.Mks;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2018Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:1.

dandikenal Jalan Basuki Rahmat 122138, Surabaya;Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakanupaya hukum (u/tvoerbaar bij voorraad) kasasi;Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 43

/G/2016/PHISby, tanggal 27 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dariHalaman 6 dari 14 hal.

timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesarRp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 12 Juli 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2016/PHI Sby, juncto Nomor 43

/G/2016/PHISby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 22 Agustus 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada

/G/2016/PHI Sby, tanggal 27 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI:1.

NO. 2366 dan 2367 .dan telah dibatalkan berdasarkan putusan No: 43.G/2016.PTUN.MTR dansaat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrach ).

FotokopiBA Hasil Pemeriksaan Lapangan Putusan Perkaran No.43/G/2016/PTUN.MTR , diberi tanda PINT 3;4. FotokopiPutusan Pengadilan Agama Praya tertanggal 02 Februari 2017,diberi tanda PINT4 ;5. Fotokopi Surat Keterangan No. W3TUN 6/1288/HK.06/VIIV/2017,tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda PINT5 ;6.

NO.Halaman 24 dari 28Putusan Perdata Gugatan Nomort7/Padt.G/2017/PN Pya.2366 dan 2367 . dan telah dibatalkan berdasarkan putusan No:43.G/2016.PTUN.MTR dan saat ini telah memiliki kKekuatan hukum tetap( incrach );Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi mendalilakan bahwaTergugat terinvensi 1 (Penggugat) dan Tergugat terinvensi 4 (turut Tergugat)merupakan anak kandung dari alm. He. MUHAMAD TOHRI, SH.

masingmasing padahal terinvensi1 dan Terintervensi 4 hanya memiliki bagian masingmasing 5 areMenimbang bahwa pihak Penggugat Intervensi mengajukan bukti surattertanda P.lInt4 yang isinya pembagian tanah warisan yaitu Penggugatintervensi mendapatkan 10 are, Penggugat Intenvensi Il mendapatkan 5 ,Penggugat dan Turut Tergugat masing mendapatkan 5 are dan dihubungkandengan bukti surat tertanda P.Int6 yaitu putusanPTUN Mataram Nomor:Halaman 25 dari 28Putusan Perdata Gugatan Nomort7/Padt.G/2017/PN Pya.43

/G/2016/PTUN.Mtr, yang amarnya pada pokoknya menyatakan batal SKyang dikelurkan oleh Tergugat (BPN) berupa SHM 2366 atas nama SopianHadi dan Maunawir Tohran, SHM 2367 atas nama Sopian Hadi dan MaunawirTohra, dan terhadap SK tersebut harus dicabut oleh BPN dan berdasarkanbukti tertanda P.Int 5 surat keterangan bahwa Putusan TUN tersebut telahberkekuatan hukum tetap maka atas putusan Nomor: 43/G/2016/PTUN.Mtrsudah dapat dilaksanakan maka SK yang dikeluarkan oleh Tergugat (BPN)berupa SHM 2366 atas nama

/G/2016/PTUN.Mks, telahlewat waktu (daluarsa) untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jis.

Dengan memperhatikan sepanjang gugatan Penggugat yang tercantum danterurai dalam posita dalil gugatannya maupun dalam petitum gugatannya,kiranya jelas secara yuridis formil dan perinsip penggarisan YurisprudensiMahkamah Agung RI, gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhipersyaratan hukum dan UndangUndang dan karenanya beralasan hukumGugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:Sehubungan dengan gugatan Tata Usaha Negara No.43/G/2016/ PTUN.Mks

Putusan Nomor 43/G/2016/PTUN.MKS., Tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat IlIntervensi 3;ll.

/G/2016/PTUN.MKS., yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Nomor 1030 K/PDT/2013 tanggal, 11 Agustus 2014 yangbertentangan dengan Putusan Perkara TUN Nomor 43/G/2016/PTUN.MKStanggal, 22 Desember 2016 yang diajukan oleh Hj.

Putusan Nomor 314 K/TUN/2017Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata usaha Negara,sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima;Berdasarkan halhal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum, bahwaGugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/G/2016/PTUNJKT,tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor318/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratIjin Kuasa Insidentil Nomor 03/P.H/K/PTUNJKT/2016, tanggal 12 April 2016diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43

/G/2016/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA YANGDIPERKUAT PTTUN JAKARTA;Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum MajelisHakim PTTUN Jakarta pada halaman 56 salinan putusannya yang berbunyi:Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2016/PTUNJKT tanggal 30 Agustus2016, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, MajelisHakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumperadilan

dibatalkanberdasarkan SK BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015 karena cacat hukum administrasi ;14.Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengakui telah menggugatpenerbitan SK BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015 dan Keputusan Nomor646/300.73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal Permintaanmenyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Nyonya MargaterthaTjandra yang telah membatalkan Sertipikat Hak Miliknya tersebut dalamperkara Nomor 43

/G/2016/PTUN.MKS di Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar ;15.Bahwa dengan demikian pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor2/Sawerigading milik Penggugat oleh SK BPN Provinsi Sulawesi SelatanHalaman 24 dari 36 halaman.