44/G/2016/PTUN.MTR

/G/2016/PTUNMTRPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim Baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 1 Desember 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim Baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;Berkas perkara Nomor : 44/G/2016/PTUNMTR beserta seluruh lampirannya;TENTANG DUDUKNYA

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita 4 diatas, bidang tanah yang masuk dalamObjek Sengketa 1 dan 2 tersebut Penggugat dapatkan sekitar tahun 1990 dengan jalanHalaman 5 dari 38 halaman, Putusan nomor. 44/G/2016/PTUNMTRmembuka hutan/membuka sebidang TANAH NEGARA (GG) seluas + 12.150 M?

/G/2016/PTUNMTRDesa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas namaDEWI SARTIKA, (Objek Sengekata 2);3.

Bukti P9 : Fotocopi poto rumah penunggu tanah ( sesuai dengan copi );Halaman 12 dari 38 halaman, Putusannomor. 44/G/2016/PTUNMTR10.

BAMBANG SUMEDIL, S.H.Halaman 37 dari 38 halaman, Putusannomor. 44/G/2016/PTUNMTRPerincian Biaya Perkara Nomor: 44/G/2016/PTUN.MTR: Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 195.000, Sumpah Saksi : Rp. 20.000, Penterjemah : Rp. 50.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 459.000, (Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 38 dari 38 halaman, Putusannomor. 44/G/2016/PTUNMTR

44/G/2016/PTUN.Mks

/G/2016/PTUN.Mks, Hal 8 dari 92 Hal17.

Namun dalam perkara ini penyebab dari dikeluarkannya danPerkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 14 dari 92 Haldiberlakukannya objek gugatan adalah akibat perbuatan Para Penggugatsendiri.

/G/2016/PTUN.Mks, Hal 24 dari 92 Hal13.

/G/2016/PTUN.Mks, Hal 25 dari 92 Hal4.

/G/2016/PTUN.Mks, Hal 26 dari 92 Hal12.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA; ------------------------------------------- 2.

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8 November 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 4 Oktober 2016; -----------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; --------------------------------------------------------- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 218.000 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);--------------

44/G/2016/PTUN.BNA

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris KomisiIndependen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/2016 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen PemilihanAceh tertanggal 4 Oktober 2016; Halaman 2

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat DalamPerkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA; 2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor : 44/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8 November 2016 tentangPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Komisi IndependenPemilihan Aceh No. 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/2016 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen PemilihanAceh tertanggal 4 Oktober 2016; 3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 diHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNAbawah Register Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA dari Buku IndukRegister Perkara Tahun 2016; 4.

ASTAUFIQ KURNIAWAN, S.H.PANITERA PENGGANTI,CUT RAHMAH, S.Ag.Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNAPerincian Biaya Perkara Nomor 44/G/2016/PTUNBNA : Biaya HakHak Kepaniteraan : Rp. 30.000. Biaya ATK Perkara : Rp. 74.000. Biaya Pemberitahuan Pengiriman Salinan Penundaan : Rp. 20.000, Biaya Panggilan : Rp. 80.000.

., Biaya Leges Rp. 3.000, +Jumlah : Rp. 218.000,(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNAHalaman 9 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JK.;

Berkas perkara Nomor 44/G/2016/PTUNJKT yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengehaix dudukwas Negara sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata.Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUNJKT tanggal 11 Agustus 2016 yang Cr NSbYamarnya berbunyi sebagai berikut : eSNS 4MENGADIL . pagDalam Penangguhan: Menolak permohonan penangguinar peraksanaan surat keputusan objeksengketa; Dalam Eksepsi: menyatakan

No. 305/B/2016/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUNJKT tanggal11 Agustus 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acarapersidangan, surat gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, replik Penggugat/Pembanding, duplik Tergugat/Terbanding,buktibukti kKedua belah pihak, keterangan para ahli, Kesimpulan kedua belahpihak, beserta selurun berkas perkara yang dimohonkan banding a quo,erMajelis

putusan Pengadilan Tingkat Portail gmenolakgugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya oleh katoi erbukti baikberdasarkan kewenangan, prosedur, dan substanst, Nie SR terbukti adanyapelanggaran terhadap peraturan ponndaras langan yang berlaku yaitu Surat Menteri Pekerjaag ua Dan Perumahan Rakyat Nomor>XN ~ KU.03.01Mn/1 132 tanggalxe Dasmber 2015, perihal Penetapan Pemenang Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 44

/G/2016/PTUNJKT tanggal 11 Agustus 2016 diambil alih olehMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnyadalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUNJKT tanggal 11 Agustus2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaHim.5 dari 7 him.

No. 305/B/2016/PT.TUN.JKTNegara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUNJKT tanggal 11 Agustus 2016dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembandingsebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biayaperkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingbesarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; smikianlah

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor44/G/2016/PTUN-Srg;

44/G/2016/PTUN.Mdo

Putusan No. 44/G/2016/PTUN.Mdo.

Putusan No. 44/G/2016/PTUN.Mdoe. Belum terdaftar.3.

Putusan No. 44/G/2016/PTUN.Mdotidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya,sehingga materi gugatan menjadi kabur atau tidak jelas ;2.

Putusan No. 44/G/2016/PTUN.MdoPengadilan Tata Usaha Negara dikemudian hari, dan Surat Mandat masingmasing Calon Hukum Tua menunjuk seseorang menjadi Saksi ;5.

Putusan No. 44/G/2016/PTUN.Mdo7. Bukti T7Bukti T89.

44/G/2016/PTUN.PBR

PUTUSANNomor : 44/G/2016/PTUNPbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antara : PIMPINAN CABANG FEDERASISERIKAT PEKERJA TRANSPORTDARATANKONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUHINDONESIA KABUPATEN BENGKALIS (F.SPTDKSPSI),berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 207 Simp.Padang, Duri, berdasarkan

NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaan: PARLINDUNGAN SIRINGORINGO;: Indonesia;: Jalan Desa Maju, RT. 001/RW. 009,Kelurahan Balai Makam, KecamatanMandau, Kabupaten Bengkalis;: Wiraswasta/Ketua (F.SPTDKSPSI);: YUSMAN Als YUSMAN TANJUNG:;: Indlonesiay=== ees seen: Jalan Nusantara Il, RT. 003/RW. 002,Kelurahan Air Jamban, KecamatanMandau, Kabupaten Bengkalis;: Buruh = Harian Lepas/Wakil Ketua(F.SPTDKSPSI) jaa nnnHalaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor : 44/G/2016/PTUNPbr.3.

MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;---------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN.

SBY tanggal 25 April 2017 oleh Panitera PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya :Berkas perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. (Bundel A) dan berkasperkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B);Hal. 2 Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 18 Januari 201 7; 54. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PENHS/2017/PT.TUN.

44/G/2016/PTUN-JKT

PUTUSANNomor : 44/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :AGUS YUSUF MUHARAM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur UtamaPT.

tertanggal 20 April2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :44/ PENDIS/ 2016/PTUNJKT., tanggal 29 Februari 2016, tentang Lolos Dismissal ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :44/ PENMH/ 2016/PTUNJKT., tanggal 29 Februari 2016, tentang PenetapanMajelis Hakim ;e Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44

/G/ 2016/PTUNJKT., tanggal 29 Februari 2016, tentang Penunjukan PaniteraPenganti ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 44/ PENPP/2016/PTUNJKT., tanggal 01 Maret 2016, tentangPemeriksaan Persiapan Pertama ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 44/ PENP/2016/PTUNJKT., tanggal 15 Maret 2016, tentangPersidangan Pertama;e Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keteranganpara pihak

yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, sertamendengar pendapat Ahli di Persidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat,dengan suratnya tertanggal 29 Februari 2016, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016, di bawah RegisterNomor : 44/G/2016/PTUNJKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan pada tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai

44/G/2016/PTUN-PLG

PENETAPANNomor: 44/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telahmengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:KGS.

Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 September2016 dengan Register perkara Nomor: 44/G/2016/PTUNPLG;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 44/PENMH/2016/PTUNPLG, tanggal21 September 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;3.

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penggugat, tertanggal 06 Oktober 2016,perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 44/G/2016/PTUNPLG;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggall6September 2016, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 September 2016;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah RisalahLelang Nomor: 380/2015, tanggal 07 Agustus 2015;Menimbang, bahwa

/G/2016/PTUNPLGdari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan lain yang terkait;MENETAPKAN:1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untukmencoret gugatan dalam register perkara Nomor: 44/G/2016/PTUNPLGyangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;3.

44/G/2016/PN SBY

No.44/G/2016/PHI Sby.

Put, No.44/G/2016/PHI Sby257.

Put, No.44/G/2016/PHI Sby3313.

No.44/G/2016/PHI Sby512.

No.44/G/2016/PHI Sby

44/G/2016/PHI Sby

No.44/G/2016/PHI Sby .

No.44/G/2016/PHI Sby10ketentuan perundangundangan, konsekwensinya adalah statushubungan kerja beralin kepada pihak PT.Infomedia Nusantara,maka PT.

No.44/G/2016/PHI Sby 29Penggugat kepada PT. Infomedia Solusi Humanika Cabang Surabayaadalah cacat formil karena salah pihak / error in persona;2.

No.44/G/2016/PHI Sby56 Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan hubungan kerjaPara Penggugat dengan pihak mana ?

No.44/G/2016/PHI Sby 58Menimbang bahwa Turut Tergugat Ill untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.

44/G/2016/PTUN-SRG

Putusan Nomor 44/G/2016/PTUNSRGPeradilan Tata Usaha Negara Jo.

Putusan Nomor 44/G/2016/PTUNSRGberada di hamparan dekat dengan Tanah milik Tergugat IlIntervensi tersebut;d.

Putusan Nomor 44/G/2016/PTUNSRG3. T34. T45. T56. T67. T78. T89.

Putusan Nomor 44/G/2016/PTUNSRG4. TilInt.45. Til.Int.56. Tll.Int.67.

Putusan Nomor 44/G/2016/PTUNSRG

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; --------------------------------------------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 44/G/2016/PTUN-PBR