Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks tanggal 7 Nopember 2016;3.

Berkas perkara Nomor 52/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkan bandingyang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senintanggal 7 Nopember 2016, dalam perkara antara kedua

/G/2016/PTUN Mks,tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar;Menimbang bahwa, permohonan banding dari Penggugat tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensi sebagaimanadalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 52/G/2016/PTUNMks tanggal 18 Nopember 2016, dengan Surat Pengantar Nomor W.4TUN1/783/AT.01.06/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016;Menimbang bahwa, pihak Penggugat telah mengajukan ataumenyerahkan Memori Banding

dikirim kepada Penggugatdan Tergugat Il Intervensi sesuaidengan Surat Pengantar Nomor W4TUN1/46/AT.01.06/1/2017 tanggal 10Januari 2017;Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tersebut baikTergugat maupun Tergugat Il Intervensi pada pokoknya menyatakansependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin tanggal 7 Nopember2016;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada

pihak Tergugat, Tergugat IlIntervensi dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara ( insage ) sesuai Surat Pemberitahuan MelihatBerkas Nomor 52/G/2016/PTUN Mks, tanggal 21 Desember 2016 dengan suratpengantar Nomor W.4.TUN.1/1958/AT.01.06/XII/2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 52/G/2016/PTUN Mks itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016dengan

52/G/2016/PTUN.MTR

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR1.H.M. SHALEH BASYARAH, S.H.,M.H.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR6. YUNG AULIA WARASTITI, S.H. Jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Dan Pengkajian Hukum pada Bagian HukumKabupaten Lombok Barat;7. M.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTRTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram pada tanggal 23 Nopember 2016 dibawah RegisterPerkara Nomor: 52/G/2016/PTUNMTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaanpersiapan pada tanggal 9 Januari 2017, telah mengemukakan alasan yang padapokoknya adalah sebagai berikut: sas Tentang Obyek Sengketa. 22222 22 noo soe non nnn nnn nnn soccer cnnneBahwa

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR52.01.020.011.0010097.0) ke atas nama H.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTRTata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga sahdijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara inlitis;2.

52/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 52/G/2016/PTUNMks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BURHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Campagarigi RT. 000, RW. 000, DesaBijawang, Kec.

52/G/2016/PTUN-BDG

AGUS MUHARAM Bin YACOEB, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun I Seda RT.003 RW.002 Desa/KelBanjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon::Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 52/G/2016/PTUN.BDG.Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;6.

HERMAN BANSER,SH:on enHal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 52/G/2016/PTUN.BDG.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara, berkantor di Law Office Yaeser Arafat &Partners di JlJendral Sudirman No.339, Kecamatan Ketanggungan,Kabupaten Brebes.

/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 22 Juni 2016 tentangDiterima/masuknya Yayah Siti Mardiyah sebagai pihak dalam perkara Nomor :52/G/2016/PTUN.BDG. dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi; Hal 4 dari 56 hal Putusan Nomor 52/G/2016/PTUN.BDG.

/G/2016/PTUN.BDG.Il.

/G/2016/PTUN.BDG.Mardiyah, maka sudah seharusnyalah atas gugatan Para Penggugat untuk tidakdapat diterima; === === 22222 22 222 22222.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor52/G/2016/PTUN-SRG;

Berkas perkara Nomor 52/G/2016/PTUNSI an suratsurat lainnya yangberkaitan dengan sengketa ini; :=74r 22 nnn nnn enn nn nnn nn nnn neTENTAN IDUK PERKARAMemperhatikan dan ma keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera di putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,Nomor 52/G/2016 RG. tertanggal 4 Juli 2017 yang amarnya berbunyisebagai beriku %MENGADILI:EKSEPSI :enerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang KewenanganAbsolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;ll.

tidak men an memori banding; Bahwa dengan demiki ak Tergugat / Terbanding dan Tergugat IIIntervensi/Terbanding tida ngajukan Kontra memori banding; Bahwa sebelt berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara rta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikesemp untuk melihat berkas perkara, masing masing dengan Suratahuan untuk melihat berkas perkara tanggal 15 Agustus 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor 52

/G/2016/PTUNSRG. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal4 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, KuasaHukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/T erbanding,Hal.5 dari 9 hal.Put.No.270 /B/2017/PT.TUN.JKT.Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor 52/G/2016/PTUNSRG. tanggal 4 Juli 2017 tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 JuliMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan

bandingyang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 14 Juli 2017 dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 Juli 2017, maka pengajuan banding Penggugat / pembanding tersebut masih dalam a ngwaktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UndangUn omor 5Menimbang, bahwa setelah mempelajar gan seksama berkasperkara yang terdiri dari salinan Putusan rigadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor 52/G/2016/PTUNSR : Fogal 4 Juli 2017, berita acarapemeriksaan persiapan, berita aca meriksaan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 52/G/2016/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara;-----------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);---------------

52/G/2016/PTUN.PBR

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,Nomor : 52/G /2016/PTUN.SBY, tanggal 26 Juli 2016 Hal. 7 dari 9 hal. putusan Nomor : 240/B/2016/PT.TUN.SBYyang dimohonkan banding; -------------------------------------------------3.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 52/G/2016/PTUN.MTR tanggal 8 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng

Berkas berkas perkara) yang dimohonkan banding Nomor :52/G/2016/PTUN.MTR. dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A danbundel B, serta suratsurat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor135/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY.

Tanggal 11 Oktober 2017 tentangpenelapan Hari Sida G j see emer eeese eee minneenmeiemnnem eeeTENTANG DUDUKNYA SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, Nomor : 52/G/2016/PTUN.MTR, tertanggal 8 Mei 2017 amarnyaberbunyi sebagai berikut : 22+ 2 222 son one none noneMENGADILI1DALAM EKSEPSI: 222220 20222 22 22 Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untukSG UTU DIN al pene sr rein ee recenteDALAM

/G/2016/PTUN.MTR. tertanggal 18 Mei 2017;Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha NegaraMataram tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal19 Mei 2017 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukankepada Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensidengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor52/G/2016/PTUN.MTR. tertanggal

/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 8Mei 2017 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memutus sebagai berikut :I.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 52/G/2016/PTUN. MTR. Tanggal 8 Mei 201 7;3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini dan / atau memberi putusan yang seadiladilnya menurut hukum 5 22 22522 20220 =Kontra Memori Banding tanggal 27 Juli 2017 ;1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 52/G/2016/PTUN. MTR. Tanggal 8 Mei 201 7;3.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG. tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding;----
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/G/2016/PTUN-BDG tanggal 5 September 2016 yang dimohonkan banding;
• Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

52/G/2016/PTUN-SRG

ARI MASKARI, yang mana Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut terbitHalaman 8 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUNSRGdiatas sebagian tanah milik PENGGUGAT yaitu seluas 3.489 M? (Tiga ribu empatratus delapan puluh Sembilan meter persegi).Ill.

DI/I Kohir Nomor C.791 kepada Kepala DesaHalaman 14 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUNSRG13.Sindanglaya, Kec. Cinangka, Kab.

DI/l Kohir Nomor C.791 adalah telah beralihkepemilikan kepada orang lain selain Waris dari ARI MASKARI, jugaHalaman 24 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUNSRGluas objek tanah yang tercatat dalam tanah bekas milik adat PersilNo.

/G/2016/PTUNSRG untuk memutuskan sebagaiberikut :1.

EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUNSRG

52/G/2016/PHI Sby

No.52/G/2016/PHI Sbydiperbolehkan masuk kerja dan tidak diperbolehkan melakukan absen olehsecurity perusahaan Tergugat:.

No.52/G/2016/PHI Sby2) Bahwa Tergugat dapat melakukan Mutasi kepada Penggugat sewaktuwaktu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT.

/G/2016/PHI.SBY berkenan memberikan putusan sebagai berikut :Hal. 11dari 24 hal.

No.52/G/2016/PHI SbyDALAM EKSEPSI :1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;2. Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penguggat tidak dapatditerima ;2.

No.52/G/2016/PHI Sby

52/G/2016/PTUN-PLG

Telah memeriksa Berkas Perkara Nomor : 52/G/2016/PTUNPLG;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatantertanggal 3 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tanggal 4 Oktober 2016, di bawah Register Perkara Nomor : 52/G/2016/PTUNPLG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2016,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil gugatannya sebagai berikut :Yang menjadi Objek Sengketa dalam

Bukti T.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1723K/PID/2011, tanggal 13 Desember 2011(fotokopi sesuai website);Halaman 10 dari 37 hal, Putusan No. 52/G/2016/ PTUNPLG5. Bukti T.56. Bukti T.67. Bukti T.78. Bukti T.89. Bukti T.910. Bukti T.1011. Bukti T.1112.

Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi(Kombes) atau yang lebih tinggi ;Halaman 21 dari 37 hal, Putusan No. 52/G/2016/PTUNPLGb.

Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar padasaat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;Halaman 24 dari 37 hal, Putusan No. 52/G/2016/ PTUNPLGe.

Biaya materai Putusan Akhir : Rp.6.000,00Jumlah : Rp. 164.000,00Halaman 37 dari 37 hal, Putusan No. 52/G/2016/ PTUNPLG

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;---------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 52/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohon banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;--------------------------------

1. DALAM EKSEPSI:

• Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kepentingan Para Penggugat/Pembanding tidak

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:52/G/2016/PTUNMDN tanggal 30 Agustus 2016; 3. Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan para pihak dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 187/PEN.HS/2016/PTTUNMDN tanggal 21 Nopember2016 tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini;Form02/Proksi01/KIMTENTANG DUDUK SENGKETATENTANG ....

/G/2016/PTUNMDNyang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Wakil Panitera telahdiberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat IIntervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pemyataan BandingNomor : 52/G/2016/PTUNMDN tertanggal 31 Agustus 2016; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 September2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

/G/2016/PTUNMDN tertanggal 23 September 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 52/G/2016/PTUNMDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh KuasaHukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasanya,maka perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari adalah setelah diucapkan Putusan tersebut dipersidangan

/G/2016/PTUNMDN tanggal 30 Agustus 2016 padapokoknya telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

/G/2016/PTUNMDN tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohon banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;I.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR1.H.M. SHALEH BASYARAH, S.H.,M.H.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR6. YUNG AULIA WARASTITI, S.H. Jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Dan Pengkajian Hukum pada Bagian HukumKabupaten Lombok Barat;7. M.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTRTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram pada tanggal 23 Nopember 2016 dibawah RegisterPerkara Nomor: 52/G/2016/PTUNMTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaanpersiapan pada tanggal 9 Januari 2017, telah mengemukakan alasan yang padapokoknya adalah sebagai berikut: sas Tentang Obyek Sengketa. 22222 22 noo soe non nnn nnn nnn soccer cnnneBahwa

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR52.01.020.011.0010097.0) ke atas nama H.

Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTRTata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga sahdijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara inlitis;2.

bergerak yang ada didalamnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya setempatdikenal di Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya:6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul:;Atau: Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pokoknya: Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel),Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya denganPutusan Nomor 52

/G/2016/PHI.SBY, tanggal 20 Juni 2016, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:Halaman 2 dari 7 hal.

Nomor 237 PK/Pdt.SusPHI/2018Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor16/PK/2017/PHI Sby., juncto Nomor 52/G/2016/PHI Sby juncto Nomor 901K/Pdt.SusPHI/2016 permohonan mana disertai dengan memori peninjauankembali yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut tanggal 12Desember 2017;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901K/Pdt.SusPHI/2016, tanggal 10 November 2016 juncto PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 52/G/2016/PHI.SBY, tanggal 20 Juni 2016;Dengan mengadili sendiri:Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt.SusPHI/20182.

Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 April 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat melalui perantaaran kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 52

/G/2016/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Palembang.

Putusan Nomor 387 K/TUN/2017Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 52/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 9 Januari 2017 dan putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26April 2017 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukumoleh Judex Facti dalam putusan a quo, karena adanya kekhilafan Hakimdalam memberikan pertimbangan hukumnya yang bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku yaitu AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik dan bersih, bertentangan

Kapolda Sumsel) memohon kepadaMajelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untukmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan karenabertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dilingkungan Institusi Polri yang bersifat prosedural, formal dan Materiil;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 april 2017 yang mana dalam putusannyayang berbunyi hanya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negarapalembang Nomor 52

/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 10 Januari 2017, tanpamempertimbangkan Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding(Kapolda Sumsel), mengenai objek perkara/objek pelanggaran yangdilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David), sehinggamajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalammemberikan putusannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Polri karena tidak didasari pertimbangan hukum yang normatif,berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia MajelisHakim

pelaksanaanPeraturan Perusahaan tentang mutasi, namun Penggugat menggiringmenjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang seolaholah Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan olehPenggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 52

/G/2016/PHISby. tanggal 20 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/G/2016/PHI Sby.tertanggal 20 Juni 2016 halaman 19 alinea (4) yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, oleh karenarolling/mutasi kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam perkaraini adalah tidak patut atau tidak layak, maka Majelis Hakim berpendapatrolling/mutasi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 8 dari 11

Provinsi Riau; Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pemeriksan Persiapan tanggal12 Januari 2017 telah menerima Surat Penggugat tertanggal 6 Januari 2017perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya Penggugatmengajukan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor 2/G/2017/PTUNPBR.dengan alasan yang sebagai berikut: ""=1.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 5 Januari2017 terhadap perkara yang kami ajukan sebelumnya yaitu Perkara Nomor51/G/2016/PTUNPBR dan Perkara Nomor 52

/G/2016/PTUNPBR, yangmana Obyek Gugatan (Pertama) yaitu Surat Keputusan yang diterbitkanoleh Bupati Pelalawan ternyata telah dinyatakan tidak berlaku lagi olehMenteri Kehutanan, sehingga Surat Keputusan Bupati Pelalawan tersebuttidak dapat dijadikan obyek gugatan maka atas hal tersebut, kami jugameyakini bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Surat BupatiPelalawan No. 522.21/IUPHHK HT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003Tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT.