/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan SilugNgurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;e Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah AntaraKampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai dengan Kampung MuaraTae Kecamatan Jempang, berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanHalaman 1 dari 11 halaman.

Bahwa, Tergugat tanopa mengindahkan saran Penggugat dan PengurusKampung Muara Tae, kemudian mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012,tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai denganKampung Muara Tae Kecamatan Jempang.

Bahwa, Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Nguraidengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, adalah sangatmerugikan Penggugat. Kerugian Penggugat berupa : 1. Hak atas tanahPenggugat dan Masyarakat Muara Tae dijual oleh orang Muara Ponak ; 2.Perusahaan sawit PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Nguraidengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;3.

Dari konstruksi gugatan Penggugat tersebut sangat jelasmenyangkut hak keperdataan, sama sekali tidak ada relevansinya denganterbitnya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah AntaraKampung Muara Ponak Kecamatan Siluqg Ngurai dengan Kampung MuaraTae Kecamatan Jempang.

/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silugq Ngurai dengan KampungMuara Tae Kecamatan Jempang ;Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012,tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung MuaraPonak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang,berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat TataUsaha Negara yang menimbulkan

/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan danPenegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Nguraidengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai dengan KampungMuara Tae Kecamatan Jempang ;3 Memerintahkan

/2012, tanggal 31 Mei 2012,tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara PonakKecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;4 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada intinya memdalilkan bahwa penerbitanKeputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012,tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung MuaraPonak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempangbertentangan dengan peraturan perundangundangan

/2012, tanggal 31 Mei 2012tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung MuaraPonak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempangbertentangan dengan AAUPB, terutama Asas Penegakan Hukum dan Asas dayaTangkap, dalil inipun Tergugat tolak, karena ;Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 146.3/K.525/2012 tanggal 31Mei 2012 tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak bertentangan

/2012 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah AntaraKampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara TaeKecamatan Jempang, tanggal 31 Mei 2012, beserta lampirannya ;P2. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kantor Kepala Kampung MuaraTae Nomor 140/2559/MTKJ/VII/2012, Perihal : Keberatan dan Penolakan SKBupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.525/2012 Tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai denganKampung Muara Tae kecamatan

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu SungaiTengah;Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon I belum mencapaiumur 19 tahun, berdasarkan Surat nomor Kk.17.7.3/PW.01/526/2012 tanggal12 September 2012 dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun,berdasarkan Surat nomor Kk.17.7.3/PW.01/525

/2012 tanggal 12 September2012.

Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanuntuk Zaitun Nor dari KUA Kecamatan Pandawan nomorKk.17.07.3/pw.01/525/2012 tanggal 12 September 2012, yang telahdicocokkan dengan aslnya ternyata sesuai, bermeterai yang cukup dandinazegelin serta diberi tanda P.3;.

permohonannyapara Pemohon telah mengajukan buktibukti surat berupa :a.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan PemohonIl (Para Pemohon), bermaterai cukup, diberi tanda P.1 ;Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratandari Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanGayungan KotaSurabaya surat Nomor kk.13.36.28/Pw.01/526/2012, tanggal.29Oktober 2012, kemudian diberi tanda P.2 ;Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Gayungan Kota Surabaya Nomor kk.13.36.28/Pw.01/525

/2012 Tanggal 25 Oktober 2012, kKemudian diberi tanda P.3;Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNES WINDI FADILAbinti HADI SUDARTO, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup,kemudian diberi tanda P.5;Hal.5. dari 12 hal.

dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolakoleh Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas denganSurat Nomor : KK.11.02.20/PW.01/525

/2012 tanggal 20 November 2012;5.

mempertahankan ikatan perkawinannya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap tekadnya untukbercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh kerena usaha damai tidak berhasil kemudian KetuaMajelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untukumum, namun sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah menyampaikan kepada Majelis Hakim berupa : Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : Peg.800/525

/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tanggal 30 April 2012, kemudiandibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermateraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa: Foto Copy Kutipan AktaNikah Nomor: 160/05/XII/2007 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama KecamatanBlang

10 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas PeraturanHalaman 1 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 28/G/2013/PTUN.SMDDaerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;e Bukti P 25 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Bupati KutaiBarat, Nomor : 146/761/PEM.TU.P/VII, tanggal 20 Juli 2012, yang ditujukankepada Camat Jempang, Perihal Tanggapan atas Keberatan dan Penolakan SKBupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.525

/2012, oleh Masyarakat Kampung MuaraTae Kecamatan Jempang;e Bukti P 26 : Foto copy sesuai dengan Asli, Tanda Terima Surat Nomor :140/4228/MTKJ/V1I/2013, Perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat,Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian PetinggiKampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;e Bukti P 27.1: Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Tanda Penerimaan LaporanNomor : STPL/13A/I/2013/SPKT, Tanggal 11 Januari 2013, atas nama PelaporMasrani;e Bukti

terdaftar atas Yono.e Sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9028/Aek Batu, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas Yono.Atas agunan tersebut selanjutnya dilakukan pengikatan secara HakTanggungan berdasarkan:e Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 263/2011 berdasarkan APHTNomor 20/2011e Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 55/2012 berdasarkan APHTNomor 796/2011 tanggal 22 Desember 2011e Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4463/2012 berdasarkanAPHT Nomor 525

/2012 tanggal 11 Oktober 2012Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan tersebut diatas mengalami kendala dalam pembayaran kewajiban.Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunantersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undangundang HakTanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan : Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya

Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 4463/2012 tanggal 7 November 2012berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 525/2012 tanggal 11Oktober 2012 yang dibuat oleh Setiawati Sarjana Hukum PPAT di Labuhan Batu,setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi Materai secukupnyadan selanjutnya diberi tanda Bukti P3c;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa saksidipersidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan (Konklusi)dipersidangan;Menimbang

Ketua Muda Pidana No. 525/2012/S.240.TAH/PP/2012/MA tanggal 13 September 2012 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 ;13.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia u.b.

Bahwa jaminan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan olehTergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:43/BNYP/APHT/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan Sertipikat HakTanggungan Nomor: 525/2012 tanggal 5 Juni 2012;C. Bahwa pada perkembangannya, Penggugat tidak melaksanakankewajiban untuk membayar kreditnya tersebut kepada Tergugat ;d.

atas nama Ridaul Mila Arfiati sesuai dengan surat ukurnomor: 59/Saripan/2009 tertanggal 21 Desember 2009 berikutsegala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut,yang menurut UndangUndang No. 4 tahuni996 tentang HakTanggungan dianggap sebagai barang tetap dan telah dilakukanHal 18 dari 37 hal putusan Nomor 544/PDT/2019/PT SMGpengikatan Hak Tanggungan peringkat (Pertama) vide SalinanBuku Tanah Hak Tanggungan No. 525/2012 tanggal 08/03/2012.Sebidang Tanah Perkarangan yang terletak di Desa

terdaftar atas Yono; Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9028/Aek Batu, Nama Pemegang HakTertulis/terdaftar atas Yono;Atas agunan tersebut selanjutnya dilakukan pengikatan secara HakTanggungan berdasarkan: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 263/2011 berdasarkan APHTNomor 20/2011; Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 55/2012 berdasarkan APHTNomor 796/2011 tanggal 22 Desember 2011; Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4463/2012 berdasarkan APHTNomor 525

/2012 tanggal 11 Oktober 2012;.