69/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor: 69/G/2016/PTUN.Mks.DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaNyonya MARGARETHA TJANDRA, Warga Negara Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Jl. Raya Arjuna, No. 136D,aDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Dr. Martin Suryana, S.H.,M.Hum. 2. Dr. Suhartati, S.H.

Andhika Prasetya, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKota Makassar, Jalan A.P.Pettarani No.8 Kota Makassar ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:289/SK73.71/IX/2016, tanggal 26 September 2016, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Putusan No.69/G/2016/PTUN.MksHal. 2 dari 143 nal.2. PETER DAVID PIE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Jl.

Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 69/PEN/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 September2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tersebut; n0nn ne nn nnn ne nn nonePutusan No.69/G/2016/PTUN.MksHal. 3 dan 143 Hal.MENGADILI:.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk memulihkankembali terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2/Sawerigading(Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang tanggal 23 Juli 1997 SuratUkur Nomor 3 tanggal 911963 Luas 860 M2 atas nama NyonyaPutusan No.69/G/2016/PTUN.MksHal. 141 dari 143 Hal.MARGARETHA TJANDRA ;2 202220 22 ono nen.

ROMYADI, S.H..M.H.tid.CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.Panitera Pengganti,tid.BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.Perincian Biava Perkara Nomor: 69/G/2016/PTUN.Mks.:1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,002.. BiaYal PROSE smnsnen ee snem nena eennkmnensnRReE Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan Sidang Rp. 125.000,004. Biaya Materai Rp. 12.000,005. Blaya HEGAKSI ~~ mmr nen Rp. 5.000,00Jumlah 0200200 Rp. 222.000,00(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)Putusan No.69/G/2016/PTUN.MksHal. 143 dari 143 Hal.

69/G/2016/PTUN.Mdo

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 69/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 16 Nopember 2016 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengadili:DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi

dan telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan suratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding masingmasingtanggal 24 Pebruari 2017 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan KontraMemori Banding dengan Surat Pengantar Nomor W4TUN.2/343/HK.06/II/2017,tanggal 24 Pebruari 2017;Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakanmenolak alasan Memori Banding Penggugat dan menyatakan sependapatdengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 69

/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 16 Nopember 2016, alasanalasanselengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Januari 2017, kepadapara pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara (inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 69/G/2016/PTUN Mdo. dibacakan dalam persidangan yang terbukahalaman

Putusan Nomor 71/B/2017/PTTUN Mks.untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tersebut, Penggugatmelalui kuasanya bernama MICHAEL REMIZALDY JACOBUS, S.H., M.H., padatanggal 29 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding atasputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 69/G/2016/PTUN.Mdo.sesuai Akta Permohonan Banding, tanggal 16 Nopember 2016, menurut

/G/2016/PTUN Mdo. tanggal16 Nopember 2016 dikuatkan di tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 69/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 16 Nopember 2016dikuatkan dan pihak Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihakyang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 kepadanya dibebankan untukmembayar biaya perkara ini

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/ G/2016/ PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohon banding; ----3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :69/ G/ 2016 /PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016; 3.

Berkas perkara Nomor : 69/ G/ 2016 / PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember2016 tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini = = joan nn nnn nnn nnn nnn nn en cnn eneTENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 69/ G / 2016 / PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 sehinggadiperoleh kronologis

/G/2016/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada tanggal 17 Nopember 2016, sedangkan Tergugat / Pembanding padatanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dariAkta Permohonan Bandingnya, dan Tergugat Il Intervensi / Pembanding pada tanggal29 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dari AktaPermohonan

/G/2016/PTUN..Mks yang diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Nopember 2016 tersebutharuslah dikuatkan. 2 noe noe non non non non nen nnn nnn noe nnn non nee ee aeMenimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal110 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/G/2016/ PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohon banding; 3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara No. 69/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; ------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.229.000,-- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).;---------------------------------------------------

69/G/2016/PTUN-BDGV

PENETAPANNomor : 69/G/2016/PTUNBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Nergara Bandung, yang memeriksa, memutus sertamenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketaANLALA nan nnn anna nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nn cnn nnn ncn nnn ence nnn ce nee oeMulyana, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal JI.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :69/G/2016/PTUN.PTK;

Berkas perkara banding Nomor 69/G/2016/PTUN.PTK tanggal 20 Pebruari 2017, dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;Hal 2 dari 7 hal Put No.192/B/2017/PT.TUN.JKTTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaktanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 69/G/2016/PTUN.PTK yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI1.

ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Usaha Negara Pontianak dan Kuasa HukumBahwa Kuasa Penggugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini diputustidak mengajukan Memori Banding;Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, masingmasing pada tanggal 18 April 2017 ;Hal 3 dari 7 hal Put No.192/B/2017/PT.TUN.JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 69

/G/2016/PTUN.PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 20 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa WHukumPenggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 28 Pebruari 2017, apabiladengan ketentuan pasal 123 UndangUndang No.51Perubahan Kedua UndangUndang No. 5 Tahun 1 tentang Peradilan TataMenimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 telah

UndangUndangNomor 9 tahun 2004, maka Peradilan Jsaha Negara tidak berwenangmengadili dan eksepsi dari Tergugat ae tersebut harus dinyatakan dapatCiterima ;sge ty nne nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnr nn nnn cence cee ne nesMenimbang, bahw 2rdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa r bangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepatdan benar, sed penulisan sistematika amar putusan perlu diperbaikiMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor 69

/G/2016/PTUN.PTK tanggal 20 Pebruari 2017 dikuatkanmaka sesuai ketentuan pasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 kepadaPenggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada ke duatingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimanadicantumkan dalam amar putusan Hse He SHRI HEMEMengingat akan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentangHal 5 dari 7 hal Put No.192/B/2017/PT.TUN.JKTPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; --------------------------------------------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 24 Agustus 2016, yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
• Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

69/G/2016/PTUN.PTK

PUTUSANNOM OR : 69/G/2016/PTUN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;Ir. RUDHY BACHTIAR, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan MT.

Putusan No. 69/G/2016/PTUNPTK.2. SRI MARTINI, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum,Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat ;3. ROSIANA, SH., Jabatan Kepala Bagian Pembinaan,Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;4. A. MANAF, SH. MH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Barat ; 5. HAMSATUN, SH.

Putusan No. 69/G/2016/PTUNPTK.3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69/PENPP/2016/PTUN.PTK,tanggal 01 November 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalamSengketa Tata Usaha Negara tersebut 54. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69/PENHS/2016/PTUN.PTK, tanggal21 November 2016, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalamSengketa Tata Usaha Negara tersebut 5 5.

Putusan No. 69/G/2016/PTUNPTK.5. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor045/536/SATPOL.PPPUD tanggal 11 Nopember 2016, Penggugat sebagaiPenghuni yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan BaratNomor 867 tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007, kepentingan Penggugatsangat dirugikan secara materiil maupun inmateriil, maka sesuai denganketentuan pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 Jo.

Putusan No. 69/G/2016/PTUNPTK.sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor821.22/18/BKDB tahun 2004 ; === Bahwa Penggugat kemudian menempati/menghuni rumah Dinas yangterletak di Jalan MT.

69/G/2016/PTUN-PLG

PUTUS ANNo. 69/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yangdilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A.

Kepala Seksi Sengketa Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten OganKomering Ilir ; 2.Nama : MARTHALITA KURNIAWATI, S.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Halaman I dari 33 Halaman Putusan No. 69/G/2016/PTUNPLGJabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Ogan Komering Ili ; Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering irJalan Letnan Darna Jambi No. 115 Kayu Agung ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 163/16.02/1/2017 tertanggal 18Januari 2017

ne ne Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor: 69/PENPP/2016/PTUNPLG, tanggal 8 Desember 2016, tentangPemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor: 69/PENHS/2016/PTUNPLG, tanggal 19 Januari 2017, tentangHari Persidangan pertama ; Telah membaca dan memeriksa suratsurat bukti, berkas perkara, dan mendengarkanketerangan saksisaksi di persidangan ; Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan No. 69

/G/2016/PTUNPLG Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannyatertanggal 30 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 30 Nopember 2016 serta telah diterima perbaikannya secaraformal pada tanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut ; = ae nae ee ee ce ene ene ce eee nen neneeAdapun yang menjadi Objek Gugatan/Objek Sengketa dalam

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Penggugat mendatangi kediaman Kepala DesaMulyaguna (pada saatnya akan dihadirkan sebagai saksi) untuk menanyakan danHalaman 3 dari 33 Halaman Putusan No. 69/G/2016/PTUNPLGTil.1.membicarakan pengakuan Sdr.

69/G/2016/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 69/G/2016/PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : Dra. Hj.

AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH, S.H., Jabatan JaksaPengacara Negara, berkedudukan di Jalan SultanHalaman 2 dari 94 halaman, Putusan Nomor 69/G/2016/PTUNJKTHasanuddin, Nomor : 1, Kebayoran Baru, JakartaKesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Substitusi Nomor : SK064/A/JA/05/2016, tanggal18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai ...

Bersifat strategis =Tidak sampai merubah status kepegawaian seseorang ; UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 kamisalin sebagai berikut Pasal 14 ayat (8) Badan dan atau PejabatHalaman 5 dari 94 halaman, Putusan Nomor 69/G/2016/PTUNJKTPemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandattanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat; makagugatan terhadap Presiden Republik Indonesia sudah tepat danf.

/G/2016/PTUNJKT9.10.11.12.dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat ; Wewenang Mandat (Mandaat Beooegd haid) adalah pelimpahanwewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antarabawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturanperundangundangan.

UndangUndang No. 51 Tahun 2009 ; Bahwa Penggugat sudah bekerja lebih dari 30 Tahun mengabdiKepada Bangsa dan Negara, hal inilah yang seharusnya menjadiHalaman 9 dari 94 halaman, Putusan Nomor 69/G/2016/PTUNJKT13.14.15.pertimbangan sehingga maksimum putusannya menjadiPemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat (Dra. Hj. AZIZAHM.

E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----------------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 69/G/2016/PTUN.PTK tanggal 20 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut ;-----------------------------
DALAM PENUNDAAN ;
- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa ; ----------------
DALAM EKSEPSI

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi mengenai kewenangan absolut, eksepsi gugatan prematur daneksepsi gugatan tidak memenuhi syarat formil:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUNJKT,tanggal 24 Agustus 2016, kemudian

diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2015, sehingga kesalahantidak dapat dibebankan kepada Pejabat yang berwenang in casu PresidenRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 316/B/2016/PT.TUN.JKT,tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 69

/G/2016/PTUNJKT, tanggal 24 Agustus 2016,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 316/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Februari2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 69/G/2016/PTUNJKT, tanggal 24 Agustus 2016:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2016/PTUNBdg, karena Objek Sengketaa quo merupakan terbitan / produk Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi pada tahun 1972 ;Bahwa dalam acara pemeriksaan persiapan perkara dimaksud padatanggal 12 Juli 2016 terungkap fakta hukum dari Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi yang menyatakan Objek Sengketa a quoHalaman 8 dari 84 halaman putusan Nomor 180/G/2016/PTUNJKT16.telah diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara(Tergugat dalam perkara a quo) setelah adanya pemekaran wilayahProvinsi

UU No. 51 tahun 2009,yang menjelaskan sebagai berikut :Pasal 55Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa Hak Milik No.64/Segara Makmur tersebut telah diperiksa padaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sesuai Register Perkara No.69/G/2016/PTUNBDG tanggal 12072016;Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk lebih jelidalam menerima perihal pengajuan gugatan

Bahwa kesalahan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsebelumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan No.69/G/2016/P TUNBdg, tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atas lewatnyatenggang waktu mengajukan Gugatan dalam sengketa a quo di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta, sebab hal tersebut adalah masalah pribadi dariPara Penggugat.

BuktiP1P2 ;P3 :P4 :P5 :Daftar Pengantar Bukti Tergugat Il dalam perkara No.438/Pdt.G/2016/PN JktUtr tertanggal 08 Juni 2016 (fotokopidari fotokopi) ;Salinan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung terdaftar dalam parkara No.69/G/2016/P TUN Bdg tertanggal (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Law Office T. Sarialam H.

Sihaloho, SH & Partners No.034/Per/TSHS/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dalam perkara No. 69/G/2016/PTUN Bdg (fotokopidari fotokopi) ;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dalam perkara No. 69/G/2016/PTUN Bag tertanggal16 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Girik C no. 355Persil 49 D.

Putusan Nomor 328 K/TUN/2017untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 17 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan: Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20256/Sawerigadingtanggal

Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 25/B/2017/PT.TUN.MKS. tanggal 15 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding I/Pemohon Kasasi , pada tanggal 19 April 2017, kemudianterhadapnya oleh Pembanding I/Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/SK73.71/IX/2016,tanggal 26 September 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 69

/G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar.

diajukanJawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Mei 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi Il pada tanggal 19 April 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 69

/G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

2016telah menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam sengketa ini danmenyerahkan selurunnya kepada Pengadilan dan oleh karenanyaMajelis Hakim menyatakan bahwa pihak ketiga pemegang obyeksengketa atas nama Rubijah Binti Karsodikromo tidak menggunakanhaknya untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Januari 2017telah masuk permohonan pihak ketiga atas nama Suati BintiSumarjono, sebagai pemegang obyek sengketa Il dan melalui PutusanSela Nomor 69

/G/ 2016/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2017 telahdidudukkan sebagai Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat IlIntervensi telah mengajukan Jawaban pokok sengketa sekaliguseksepsinya melalui Jawaban yang disampaikan dalam persidangantanggal 7 Pebruari 201 7; 202 0Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoksengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu eksepsiHal. 55 dari 64 hal.