70/G/2013/PTUN-BDG

PU TUS ANNOMOR : 70/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan AcaraBiasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ABDUL BASIT, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal Jl.

AINUL YAQIN, S.HI. ; JULIUS IBRANI, S.H. ; Halaman 1 dari 54halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUNBDG15.

Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/235Huk/VII/2013tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUNBDGPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut : Telah membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 2 Juli2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 2 Juli 2013 dengan Nomor Register Perkara Nomor :70/G/2013/PTUNBDG dan telah diperbaiki

/G/2013/PTUNBDGdan telah diperbaiki pada tanggal 1 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan yangisi pokoknya sebagai berikut : 2nn2 omen nnn nn nnn nnn nnn nnnHalaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUNBDGA.

/G/2013/PTUNBDG26.Bahwa oleh karena itu, penerbitan objek gugatan a quo harus pula sesuai(comply) dengan normanorma hukum dan hak asasi manusia pada tingkatnasional maupun internasional.

MENGADILI- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ----------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 70/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013, yang dimohon banding;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar

/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;MENGADILI:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat ;Dalam ...Dalam Pokok Perkara:1.

/G/2013/PTUNMDN, yangditanda tangani oleh Kuasa Terggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 70/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 13Nopember 2013;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukanMemori Banding pada tanggal 10 Desember 2013 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 Desember 2013 dan telahdiberitahukan .. .diberitahukan kepada

pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding Nomor: 70/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 17 Desember 2013;Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat / Pembanding padapokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telahsalah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan,sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Tegugat/Pembanding dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.796/Karang sari telah mengikutsertakan Kepala

/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Oktober 2013; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra MemoriBanding, tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan, tanggal 30 Desember 2013 dan pada hari Senin,tanggal 30 Desember 2013, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 70/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Desember 2013;Menimbang

dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkarasesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor: 70/G/2013/PTUNMDN, masing masing, tanggal 2 Desember 2013;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 70/G/2013/PTUNMDN, diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; ---------------------- ---- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70 / G / 2013 / PTUN.SMG tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------

70/G/2013/PHI.Sby.

PUTUSANNomor : 70/ G/ 2013 / PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonnnne Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara1. SUGENG DIYANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl.Keninten 4 RT/RW : 003/004, Geneng, Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;2.

No.70/G/2013/PHI.Sby.wennnee Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2013yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 26 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 70/G/2013/PHI.Sby.mengajukan gugatan yang isinya pada pokoknya~ adalah sebagai berikut:1.

70/G/2013/PTUN.Smg.

PUTUSANNOMOR : 70/G/2013/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalarn PrKara, ANTAL ~2n nanan nnn nnn nnn nnn nnnmnnnnnnnnnsNama 5 BUYONO) sesceeneenrceneseetneeeeeeeee neem eeeeeeeeeKewarganegaraan : Indonesia;2nnneno mene noePekerjaan : Mantan Kepala Desa Gulang, Kecamatan Mejobo,Kabupaten

Putusan No. 70/G/2013/PTUN.Smg.AlamatSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanJalan Sosrokartono Kalipitu 3 No.138 A,Kudus,Propnsi Jawa Tengah ; KEPALA KANTORBADAN PENGAWASANKEUANGAN DANPEMBANGUNANPROPINSI JAWATENGAH Tempat Kedudukan JI. SemarangKendalKm.12 Semarang(50186). ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK23/SU04/2/2013, tertanggal18 Nopember 2013, memberikan kuasa kepada:Nama: 1. TRIYONO HARYANTO, SH.MH;2. M. MUSLIHUDDIN, SH.MH. ;3. NASRUL WATHON,Ak, Msi,CFE.CFr.A.;4. Drs.

Putusan No. 70/G/2013/PTUN.Smg.Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah membaca suratsurat bukti dan keterangan para saksi yangdiajukan oleh para pihak di persidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal25 Oktober 2013 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan TataUsaha Negara Semarang tanggal 25 Oktober 2013 dan telah dilakukanperbaikan surat gugatan pada tanggal 27 Nopember 2013 yang isiselengkapnya sebagai berkut : 222 nnn nnn mens mene nsI.

Putusan No. 70/G/2013/PTUN.Smg.selanjutnya ditimbun lagi dengan tanah padas yang keras, pengerjaanpembangunannya dikerjakan oleh CV. Bima Sakti (perusahaan swasta),proyek pembangunan tersebut bukan milik Pemerintahan Desa, begitujuga anggaran pembangunan yang digunakan bukan keuangan milikPemerintahan Desa, terhadap pembangunan tersebut Tergugat tidakberwenang mengaudit keuangan milik Badan Hukum Perdata Swasta ;Bahwa sebelum pembangunan dimulai, CV.

Putusan No. 70/G/2013/PTUN.Smg.pekerja lapangan Penggugat melalui Sdr. KOMARI telah membayarRip. 111 090.000, spncesnssnersansnsnsnscnnsrisanannsnnnnniasnnasnrnannasnnaierneneiisisnBahwa pernyataan secara lisan penyerahan limbah tanah yangdisampaikan diluar jam dinas dan tidak dikantor Desa dilakukan Sdr. TRIWIYATNO selaku direktur CV. Bima Sakti kepada Penggugat, namunsetelah menemui sdr.

70/G/2013/PHI/PN.BDG

PUTUSANNomor : 70/G/2013/PHI/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandungyang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkaraantara :SRI USIANTL., NIK : 244, Jabatan : Ass. Leader Bagian PPIC PT.

BandungSetelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah memeriksa dan meneliti buktibukti surat di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26Juni 2013, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 27 Juni 2013 denganRegister No. 70

/G/2013/ PHI/PN.

Rp.2.302.300, (dua juta tiga ratus dua tiga ratus dua ribu rupiah) sesuai UMK KabupatenBekasi Tahun 2013 terhitung bulan Januari 2013 sampai dengan berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa terhadap permohonan putusan sela Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sela Nomor: 70/G/2013/PHI. PN.BDG tertanggal tanggal 17September 2013 yang amar putusannya menyatakan:1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk sebagian;232. Menghukum Tergugat PT.

ANTON PRIYOHUTOMOPerincian Biaya No. 70/G/2013/PHI.PN.Bdg.Pendaftaran Gugatan : Rp. Panggilan : Rp. 300.000,Redaksi : Rp. 13.000,Materai :Rp. 12.000. Jumlah Rp. 325.000,(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)3435

70/G/2013/PTUN-JKT

/G/2013/ PTUNJKT ; 22 nnn nnn nn concen cence ence ne nnenneeeTelah membaca Putusan Sela Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, tanggal29 Juli 2013, tentang ditetapkannya Jeffry Kartasasmita sebagai Tergugat IlIntervensi dalam perkara Nomor : 70/G/2013/ PTUNJKT ; PAGETelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca dan memeriksa BuktiBukti Surat yang diajukan olehPara Pihak yang berperkara di Persidangan ; Telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak di Persidangan ; Telah membaca

AlasanAlasan GugatanHalaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUNJKTPAGE1.

(tiga ribu lima ratus empat puluhmeter persegi), sehingga tanah Hak Milik No. 205/Kebon JerukHalaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUNJKTPAGEmerupakan induk dari Hak Milik No. 204/Kel. Maphar (dahuluKebon Jeruk) tanggal 8 Juli 1965. ;b.

Rauf, S.H., berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 12 Juli 2013, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013, dibawahRegister Perkara Nomor : 70/G/2013/PTUNJKTINTV ; Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap danmenjatuhkan Putusan Sela Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, pada tanggal 29 Juli2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi sertadidudukkan sebagai

/G/2013/PTUNJKTPAGEdijelaskan bahwa Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti Hak dan berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 5 Desember 2(0)13;3.

Berkas Sengketa Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding, dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI : e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK PERKARA ==== 221 Mengabulkan Gugatan Penggugat

termuat dalam Kontra Memori Bandingnya danmemohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutus sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 ; Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul ;Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara

masingmasing tanggal 2 September 2014;Bahwa pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidakmenggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sesuai denganSurat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara pada tanggal 29 Januari 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG, diucapkan dalam sidang terbuka untukHal 7 dari 12 hal.

/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akanmengadili sendiri sengketa ini sesuai amar putusan perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 5 Desember 2013 dibatalkan danpihak Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undang Undang

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2013 ; Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI I.

(delapanpuluh delapan meter persegi) ; 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 502.000, (lima ratus dua ribu rupiah) secaratanggung renteng ; Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31Oktober 2013 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum TergugatII Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat

Mempelajari BerkasPerkara masingmasing tertanggal 20 Nopember 2013 namun para pihak berperkara tidakmenggunakan kesempatan yang diberikan untuk mempelajari berkas perkara ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa

Apabila dihitung tenggang waktuHal 7 dari 9 hal Put. 11/B/2014/PT.TUN.JKTpernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 11Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2013, maka pengajuan banding tersebut masihdalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata

Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sertaketentuanketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/G/2013/PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ; Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

Nomor 70/G/2013/PHI.Sby., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya tersebut pada tanggal 19 November 2013;Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat yang masingmasing padatanggal 25 November 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dariTergugat, akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan jawaban memorikasasl;Menimbang

Hal inikarena sebagaimana telah jelas dan terbukti dari bukti T6 dan T10 dimanasurat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugattelah diterima oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi padatanggal 6 Januari 2012 sedangkan pendaftaran gugatan oleh paraPenggugat/para Termohon Kasasi sebagaimana register pendaftarangugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, diterima dan tercatat pada tanggal 2662013, dengan RegisterPerkara Nomor 70/G/2013/PHI.Sby.Dengan demikian

menjadi jelas dan terbukti bahwa gugatan paraPenggugat/para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat hukum yangbersifat imperatif yang ditentukan dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004;Dengan demikian terbukti jelas bahwa Majelis Hakim dalam PutusannyaNomor 70/G/2013/PHLSby., tertanggal 9 Oktober 2013, tersebut telah salahdalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta bertentangandengan hukum atau undangundang yang berlaku.

Karenanya putusanJudex Factiharuslah dibatalkan di tingkat kasasi ini;Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi menolak dengan tegas terhadappertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/G/2013/PHI.Sby., tertanggal 9Oktober 2013, dalam halaman 19 pada alinea pertama yang menyatakan,"Menimbang, bahwa berdasarkan dan SeteruSNya ou... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(lalu pada baris ke 8) kemudian Tergugat mengajukan permohonanpenyelesaian perselisihan pemutusan hubungan

Dengan demikianpertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor70/G/2013/PHI.Sby., tertanggal 9 Oktober 2013, yang menyatakanhubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putussejak tanggal 30 Juni 2012 tersebut tidak berdasarkan hukum atau telahsalah dalam penerapan hukumnya;Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalamPutusannya Nomor 70/G/2013/PHI.Sby., tertanggal 9 Oktober 2013,tersebut telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku

berdasarkan halhal tersebut diatas, Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Penjualan TanahStripping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012tanggal 13 Agustus 2013 yang dipergunakan alat bukti Termohon dibuat tanpa melaluiprosedur berdasarkan ketentuan undangundang, oleh karena itu Pemohonmengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap laporan hasil audit yang dibuatBPKP dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70

/G/2013/PTUN.Smg., tanggal 25 Oktober 2013;Bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP dipergunakan sebagai alat buktiTermohon, tetapi dibuat tidak melalui prosedur yang benar maka terhadap alat buktitersebut menurut hukum tidak sah, untuk membuktikannya Pemohon mengajukangugatan di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap upaya hukum Pemohontersebut karena alat bukti tersebut baru dilakukan pemeriksaan di Lembaga Peradilanseharusnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) berbunyi : segala

Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukanRepliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dansedangkan pihak Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada jawabannya, yang kesemuanya sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan ini;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya pihak Pemohonmengajukan alat bukti surat berupa :1 Fotocopy surat gugatan Pemohon melawan BPKP di Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 70

/G/2013/PTUN.Smg., yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup, diberi tanda : P1 ;10111213Fotocopy perbaikan surat gugatan Pemohon melawan BPKP di Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang No. 70/G/2013/PTUN.Smg., yang telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda : P2 ;Fotocopy Surat No. 0309/SP.B&A/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, perihal mohonpenundaan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda : === == 52 nnn nnn nnn

Penundaan;Kami berkeberatan dengan permohonan penetapan penundaan yangdiajukan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (4)UU PTUN yang mempersyaratkan adanya "keadaan yang sangatmendesak dan serta tidak adanya kepentingan umum dalam rangkapembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci keduapersyaratan tersebut;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 70/G/2013/PTUNBDG tanggal 5

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015 adalahsebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;7 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal5 Desember 2013 Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkanbanding tersebut dan dengan;MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015 diberitahukankepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Februari 2015, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 April 2015 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 70

/G/2013/PTUNBDG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonanHalaman 16 dari 26 halaman.

Sdri.Sri Usianti sebesar:a Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitungbulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;b Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sesuat UMKKabupaten Bekasi Tahun 2013 terhitung dari bulan Januari 2013 sampaidengan putusan berkekuatan hukum tetap;Membayar biaya perkara menurut hukum;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 70

/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 12 November 2013 dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi:Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian;Dalam Pokok Perkara:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisisemula dengan diberikan surat peringatan ketiga yang berlaku 6 (enam) bulan;Menghukum Tergugat memanggil Penggugat secara tertulis untuk bekerjakembali selambatlambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;Memerintahkan Penggugat

PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkandengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas GugatanPerlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUNKdi tanggal 24 Juni2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKTtanggal 24 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde));Putusan PTUN Semarang Nomor: 70

/G/2013/PTUN.Smg tanggal20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/B/2014/PT.TUN.SBYHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTRtanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).g.

sesuaidengan salinan);Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI, Tanggal 14 Mei 2013 (fotokopisesuai dengan salinan);Putusan PTUN Kendari Nomor : 11/G.PLW/2013/PTUNKDI, Tanggal 24 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengansalinan);Putusan PTUN Samarinda Nomor16/G/2013/PTUN.SMD, Tanggal 25 September 2013(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor291/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 24 Pebruari 2014(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PTUN Semarang Nomor : 70

/G/2013/PTUN.Smg,Tanggal 20 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengansalinan);Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor :96/B/2014/PT.TUNSBY, Tanggal 26 Juni 2014 (fotokopisesuai dengan salinan);Putusan PTUN Jakarta Nomor : 82/G/2016/PTUNJKT,Tanggal 2 November 2016 (fotokopi sesuai dengansalinan);Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR29.Bukti TLW29:30.Bukti TLW30:31.Bukti TLW31:32.Bukti TLW32:33.Bukti TLW33:34.Bukti TLW34:35.Bukti TLW35:36.Bukti TLW36:37.Bukti TLW37:38.Bukti

(Vide halaman 120 sampai dengan 121 Putusan PTUN SemarangNomor 37/G/2013/PTUN.Smg);Putusan PTUN Semarang Nomor 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20Februari 2014. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya MajelisHakim PTUN Semarang menyatakan:.. Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa,sebelumnya telah dahului atas adanya Surat Permohonan daripihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus sebagaimana Laporandugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/sumbangan tanahstriping dari CV.

;(Vide halaman 69 sampai dengan 70 Putusan PTUN SemarangNomor 70/G/2013/PTUN.Smg);9.

Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg denganobjek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam PenjualanTanah Stripng Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo KabupatenKudus Tahun 2012; 10.

dengan fotokopi ; Penetapan Ketua Pengadilan TUNKendari No. 11/PENDIS/2013/PTUNKDI tanggal 14 Mei 2013 ;Fotokopi sesuai dengan asl ; Putusan Pengadilan TUN Kendari No.11/G.PLW/2013/PTUNKDI tanggal 24 Juni 2013 ;Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2013 ;Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Semarang No.37/G/2013/PTUNSMG tanggal 16 Januari 2014 ;Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Semarang No.70

/G/2013/PTUNSMG tanggal 20 Februari 2014 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Presiden RI Nomor 103Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Presiden RI Nomor 110Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LembagaHal. 59 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN PTKBukti T32Bukti T33Bukti T34Bukti T35Bukti T36Bukti T37Bukti T38Bukti T39Bukti T40Bukti

Sehingga Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo termasukKeputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikianPengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo (videhalaman 120 s.d. 121 Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 37/G/2013/PTUN.Smg);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 70/G/2013/PTUN.Smg.tanggal 20 Februari 2014.

(vide halaman 69 s.d. 70 PutusanPTUN Semarang Nomor 70/G/2013/PTUN.Smg);10. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutusperkara sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa yangsejenis dengan LHPKKN Tergugat (objek sengketa a quo), yaitu berupaSurat Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentangHalaman 60 dari 71 Halaman.

Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor:70/G/2013/PTUN.Smg dengan objek sengketa berupa LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Penjualan TanahStriping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo KabupatenKudus Tahun 2012:10.

Sehinggakeputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalamperkara a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yangdikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo;(Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor:37/G/2013/PTUN.Smg);Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal20 Pebruari 2014, dengan obyek sengketa Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan

dalam Pasal 2 huruf (d)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara menurut undangundang ini adalah suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana atau aturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;(Vide halaman 69 s.d. 70 Putusan PTUN Semarang Nomor:70

/G/2013/PTUN.Smg);10.