72/G/2016/PHI.SBY

72/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 72/G/2016/P.TUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Nama : HAMSINA DG. CAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta :Bertempat tinggal : di Jalan Sinassara Lr.

tersebut; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,Nomor : 92/PEN.PP/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2016, tentangPemeriksaan Persiapan ; Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut dengansengketa int ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 13 September 2016 dengan register PerkaraNomor : 72

/G/2016/PTUN.Mks, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; Obyek Gugatan :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupaSertifikat Hak Milik No.01722/Kelurahan Tompobalang tanggal 15082015 SuratUkur No.00262/Tompobalang tanggal 862015 luas 2.822 M2 atas namaMuhammad Natsir Maudu, SH yang terletak di Lingkungan Jeneberang, KelurahanTompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :Bahwa Penggugat mengetahui adanya

,PANITERA PENGGANTI,MAKKULAWANG, SH.,19Perincian Biaya Perkara Nomor : 72/G/2016/PTUN.Mks:1. Biaya Pendattaran n0 Rp. 30.000.2. Biaya PrOS@S n 2m nnn nn nnn n nnn ne nnene Rp. 50.000.3. Biaya Panggilan Sidang Rp. 122.500.4. Biaya Meteral ~~mnn nnn nn nnn nnn Rp. 6.000.5. Biaya Redaksi 200 nc nnn no noe Rp. 5.000.JU PT 1 iseameccnnannmmnomenisnemnamenssantammar aan Rp. 213.500.

MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat;---------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2016/PTUN.SBY tanggal 27 September 2016;---------------------------- MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat;-------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA / PERKARA : Menolak gugatan Terbanding/Penggugat;----------------------------------------

;Berkas Perkara Nomor : 72/G/2016/PTUN.SBY dan Berkas Perkara Nomor5/B/2017/PT.TUN.

/G/2016/PTUN.

/G/2016/PTUN.SBY telah diputus olehPengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 27 September 2016 Nomor :72/G/2016/PTUN.SBY sesuai Bundel BDokumen 1.

72/G/2016/PTUN-PLG

PUTUSANNomor : 72/G/ 2016 / PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam sengketa antara: wan nnn nan nnn nn an nnn nnn oneHILMIN,S.Pdi.,M.Pdi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Ogan llr.

Palembang tanggal 19 Desember 2016, dengan register PerkaraHal. 3 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUNPLGNomor: 72/G/2016/PTUNPLG dan telah diterima perbaikannya secara formalpada tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan halhal SEDAGAI DELIKUt:nna=n 2am nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne nen nee nn nnn nnn ee nnn wane"a) Objek Sengketa; =2= 220 ne nan nnn nen nnn nn ae ne een nen nn nnSurat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/I/2016 TentangPeresmian Pemberhentian

Addinul Ikhsan,Hal. 5 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUNPLGSE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan llr Masa Jabatan Tahun 2014 2019, tanggal 14 Desember 2016.

Ayat (3).Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggotaHal. 7 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PT UNPLGsebagaimana diatur pada Ayat (2) diputuskan setelah diberikan peringatantertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut turut dalam rentang waktu minimal21 (Dua Puluh Satu) hari.

/G/2016/PT UNPLG3.4.Selain itu proses pemberhentian Penggugat dikarenakan adanyapermohonan dari Sdr.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 72

/G/2016/PTUN-JKT., dari Buku Register Induk Perkara;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.

72/G//2018/PTUNJKT.relevansi hukumnya, karena dengan dikabulkannya pencabutan gugatan akanmengurangi anggaran/biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat atas perkaraa quo;Menimbang, bahwa dengan penilaian hukum tersebut, maka cukupberalasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan GugatanPenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dariPenggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor:72

/G/2016/PTUNJKT. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukumkepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yangbesarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 76 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN1.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untukmencoret Perkara Nomor: 72/G/2016/PTUNJKT., dari Buku Register IndukPerkara;3.