72/G/2015/PTUN.Mks

;Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 72/G/2015/PTUN.Mks.Oleh karena H.

/G/2015/PTUN.Mks.

/G/2015/PTUN.Mks.1.

/G/2015/PTUN.Mks.6.

/G/2015/PTUN.Mks.H.

M E N G A D I L I :- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ; --------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasssar Nomor : 72/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 7 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 72/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 7 April 2016 ; Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT. TUN.MKS.3.

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 72/G/2015/PTUN.MKS,dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengansengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan sengketa ini ; "TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertiteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasaar Nomor72/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 7 April 2016 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut

MKS.terobuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 7 April 2016 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat Il Intervensi tanpadihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; +2" 2225222 22 Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tersebut, pihak Para Tergugat Il Intervensi / Para Pembanding padatanggal 13 April 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 7 April 2016yang diterima

/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraanpada tanggal 18 April 2016 ; 200Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat telah diberitahukankepada pihak Penggugat/Terbanding dan kepada pihak Para Tergugat llIntervensi/Para Pembanding, dengan surat pengantar pemberitahuan pernyataanbanding tanggal 19 April 2016 Nomor : W4TUN.1/507/AT.01.06/IV/2016 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat Il Intervensi/Para Pembanding

/G/2015/PTUN.Mks dibacakan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 yang dihadiri KuasaHukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat Il Intervensi tanoa dihadiri KuasaIOUT TERQUGEL ~~~nnnnmnnnnnnn nn nnn nnn neem mma mre mmmMenimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Para Tergugat Il Intervensill telah mengajukan permohonan Banding pada hari : Rabu, tanggal 13 April 2016,sedangkan Tergugat mengajukan permohonan Banding pada hari: Senin, tanggal18 April 2016, dengan

72/G/2015/PTUN-BDG

No. 72/G/2015/PTUNBDGbersama tim teknis dari Unsur Badan Perizinan Terpadu dan Unsur Dinas TataRuang dan Pertanahan ; 5.

No. 72/G/2015/PTUNBDGkarena menyangkut masalah keperdataan ;4.

No. 72/G/2015/PTUNBDG Bukti Bojong Koneng, atas nama PT.

No. 72/G/2015/PTUNBDG T 13.T 14.T15.T 16.T17.T18.T 19.T 20.T21.

No. 72/G/2015/PTUNBDG Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 72/G/2015/PTUNBDG Bahwa, untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Suma Sanjaya H.S dan 2. Andrian yangmenerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 72/G/2015/PTUN-BDG

MENGADILI - Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding (Usman Tafip) ;---- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2015/PTUN.SBY.

Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ;Selanjutnya disebut : TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;Hal 3 Putusan No.21/B/2016/PT.TUN.SBYPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahGn SFT gm mn mn en A1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 21/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal, 9 Pebruari 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusmenyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 72

/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus2015 jannnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnn enPenetapan Ketua Majelis Nomor : 21/PENHS/2016/PT.TUN.SBYtanggal 25 Pebruari 2016 tentang penetapan hari persidangan perkaraINI jBerkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir dan berkaitandengan perkara ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara

Surabaya Nomor : 72/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2015yang amarnya sebagai berikut :9 nn nnn merce nnn ncnMENGADILIDALAM EKSEPSI :222202e enon ene cence cecee Menyatakan eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensidinyatakan tidakCITE IM A, =

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 9 Februari 2016, yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------------------

72/G/2015/PHI.Sby

PUTUSAN SALINANNomor : 72/G/ 2015 / PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkKara ANA : ~~ nanan nem nnn nnn nn nemnnnnnn namanMOCH. SUYOTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : karyawan PT.

No. 72/G/2015/PHISby. nonno= Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsuratyang berhubungan dengan perkara inl; 2m monn ennnnnnnnnnnnenonne= Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkaraKG) FSF SULA ICRI Ng

72/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSAN NOMOR : 72/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebutdibawah ini, dalam perkara antara : Ir.

tertanggal 6 April 2015, TentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 72/PENMH/2015/PTUNJKT, tertanggal 6 April 2015, TentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketayang bersangkutan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/PENPP/2015/PTUNJKT, tertanggal 8 April 2015, tentang hariPemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 16 April 2015 ; Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 72

/G/2015/PTUNJKT, tanggal 6April 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memeriksa SuratSurat Bukti Para Pihak ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal

30 Maret 2015, yang diterima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2April 2015, dengan Register Perkara Nomor : 72/G/2015/ PTUNJKT dansebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 30 April2015, sebagai berikut : A OBJEK SENGKETA B ; 22e ennaPengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkaraberdasarkan UU PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004,tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986,

/G/2015/PTUN.Mks., tanggal 7 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1.

/G/2015/PTUN.Mks. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Putusan Nomor 33 K/TUN/2017hukum Judex Facti sebagai berikut:1.Keberadaan Akta Jual Beli Nomor 056/PPAT/TRB/II/2015 tanggal 13Februari 2015 yang dijadikan dasar gugatan Tata Usaha NegaraMakassar dalam Perkara Nomor 72/G/2015/PTUN.Mks oleh Herman;Pada hakikatnya eksistensi yuridis keberadaan Akta Jual BeliNomor 56/PPAT/TRB/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang menjadiacuan dan dasar oleh Herman menggugat Sertipikat Hak Milik Nomor101/Desa Macege tanggal 371976, Gambar Situasi Nomor19 tanggal27111972

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar langsung mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padaPutusan Nomor 72/G/2015/PTUN.Mks tanpa mencermati secara seksama,sementara Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar salahdalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

/G/2015/PTUN.Mks' tanpa mencermati secaraseksama, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar salah dalam menerapkan hukum atau menerapkanhukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terlinat dalam pertimbanganhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Halaman 55 Alineapertama yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai asasasas umum pemerintahanyang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) hurufHalaman 32 dari 35 halaman.

/G/2015/PHI.Sby., tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONVENSI:DALAM PROVISI: Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Hal. 10 dari 26 hal.

Jo Nomor 72/G/2015/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing padatanggal 2 November 2015 dan 9 November 2015;Hal. 11 dari 26 hal.

/G/2015/PHI.Sby., dalam sidang terobuka untuk umum, tentang Perkara PerselisinanPemutusan Hubungan Kerja antara Moch.

Nomor: 72/G/2015/PHI.Sby. yang ternyata dalam halpermohonan ini sebagai Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi /Penggugat.Dengan memperhatikan Pasal 110 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang PPHI maka permohonan kasasi haruslah dapat diterima karenamasih memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuanundangundang tersebut;.

Bahwa adapun yang menurut Pemohon Kasasi Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Negeri Surabaya Nomor: 72/G/2015/PHI.Sby.

/PTUN.BDG. telah diberitahukan kepada pihakTergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 25 Oktober 2017 ; aYBahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usala Negara BandungNomor : 72/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 25 oxtober 3817 tersebut, Tergugat IIIntervensi /Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2017 danTergugat/Pembanding mengajukan bafiding di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pad takai 31 Oktober 2017 sesuai denganAkta Permohonan Panainasyomer > 72

/G/2015/PTUN.BDG., permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada 27 Oktober 2017 dan rae" 31 Oktober 2017 ;Bahw&ergugat /Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal18 Degenibr 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 18 Desember 2017, memori banding tersebuttelah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :72/G/2017/PTUN.BDG. pada tanggal

Putusan Nomor 13 K/TUN/2017mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.72/G/2015/PTUN.SMG tanggal 9 Februari 2016, dikaitkan dengan memoribanding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada halhal baru yangperlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkansecara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang dan ternyata pula bahwa alasanalasan yang dikemukakandalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak dapat melumpuhkanalasan pertimbangan

dipertimbangkan lagi;Bahwa selain Putusan PTUN Jakarta dan Putusan PTUN Surabayatersebut, kaidah hukum mengenai tidak adanya unsur beslissingdalam penerbitan laporan hasil audit BPKP sehingga laporan hasilaudit tersebut tidak memenuhi unsurunsur Keputusan Tata UsahaNegara juga telah dipergunakan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor:250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKTtanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72

/G/2015/PTUNJKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor 156/G/2015/PTUNJkt danPutusan PTUN Bengkulu Nomor: 01/G/2015/PTUN.BkI serta PutusanPTUN Palu Nomor 15/G/2015/PTUN.PL.

Negara, juga Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo, haltersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, Putusan PTUN Surabaya Nomor:09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 dan Putusan PTUN JakartaNomor: 250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72

/G/2015/PTUNJKT, dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 01/G/2015/PTUN.BkI serta Putusan PTUN Palu Nomor 15/G/2015/PTUN.PL;Sehingga LHPKKN (obyek sengketa a quo) sama sekali tidak ada kaitannyadengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dan seharusnyaKepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tidak menjadi Pihak Tergugat;Hal. 71 dari 125 Hal.

BuktiT18 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 72/G/2015/PTUNJkt Tanggal9 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); 19. BuktiT19 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPRTanggal 6 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);20.

perludipertimbangkan lagi;Bahwa selain Putusan PTUN Jakarta dan Putusan PTUN Surabayatersebut, kaidah hukum mengenai tidak adanya unsur beslissing dalampenerbitan laporan hasil audit BPKP sehingga laporan hasil audittersebut tidak memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarajuga telah dipergunakan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUNJakarta Nomor 72

/G/2015/PTUNJKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor156/G/2015/PTUNJkt dan Putusan PTUN Bengkulu NomorHalaman 24 dari 64 halaman.

Usaha Negara, juga Penggugat tidakmempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketaa quo, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan PTUN JakartaNomor 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, Putusan PTUNSurabaya Nomor 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 dan PutusanPTUN Jakarta Nomor 250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 yangtelah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUN JakartaNomor 72

/G/2015/PTUNJKT, dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor01/G/2015/PTUN.BkI serta Putusan PTUN Palu Nomor15/G/2015/PTUN.PL;Sehingga LHPKKN (objek sengketa a quo) sama sekali tidak ada kaitannyadengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dan seharusnyaKepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tidak menjadi PihakTergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang MengadiliPerkara a guo Karena Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahlewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (

SugiSantosa, SH, MH,Dk Kuasa Hukumdari Sdr.Fakhrudin,tertanggal 6 Juli2015, diberi tandaT4; Foto copySuratPemberitahuan Isi/Putusan Bandingperkara Nomor 17/G/2014/ PTUN.PLK, tertanggal 6 Juli2015, diberi tandaT5; Foto copy : Salinan ResmiPutusanPengadilan TataUsaha NegaraPalangkaraya,Perkara Banding,Nomor : 72/G/2015/PT.TUN.JKT,antara Penggugat :Fakhrudinmelawan Tergugat: Kepala KantorPertanahanKabupatenKotawaringinTimur, tertanggal28 Juli 2015, diberitanda T6; Foto copy : Surat dari AdvokatSugi

dimintaipertanggung yuridis atas terbitnya obyek sengketa;(Vide halaman 136 sd. 137 PTUN Bengkulu Nomor01/G/2015/PTUNBKL, tanggal 17 September 2015);13.Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusan tersebut diatas, juga telah digunakan dalam:Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiTUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewjsde);Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72

/G/2015/PTUNJKT tanggal 9 Juli2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewjsde);dan;Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUNJkt yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gew/sde);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa a quo bukanKeputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UUPERATUN, sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkaraa quo;Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;.

PTUNJKT, tanggal 19 Maret 2015 (fotokopisesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 159/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor01/G/2015/PTUNBKL, tanggal 17 September 2015(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUNSBY, tanggal 28 Juli 2015 (fotokopisesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :72

/G/2015/PTUNJKT, tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuaisalinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :22/G/2013/PTUNJBI, tanggal 21 Januari 2014 (fotokopisesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 160/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 20 Februari 2014(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 3 September2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);Halaman 78 dari 92 halaman.

Putusan PTUNJakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015,dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor 01/G/2015/PTUNBKLtanggal 17 September 2015 tersebut, juga telah digunakandalam: Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUNJKTtanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor:159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015 yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUNJKTtanggal 9 Juli 2015 yang telah berkekuatan

2014/PTUN.JKT tanggal 6Januari 2015, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 09/G/2015/PTUN.SBY tanggal 28 Juli 2015, tersebut, juga telahdigunakan dalam; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015, yang telahdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015,yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:72

/G/2015/PTUNJKT tanggal 9 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde); Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015, yang telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 164/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 25 Agustus 2016; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:156/G/2015/PTUNJkt yang telah berkekuatan hukumtetap(inkracht van gewijsde);e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:

Bahwa selain digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:491 K/TUN/ 2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor:111/ G/ 2014/ PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, dan Putusan PTUNSurabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 tersebut,kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan dalam:e Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015;e Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUNJKT tanggal

Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUNJKT tanggal 9Juli 2015 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUNdkt.5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita huruf C angka 1 danangka 4 , dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:a.