81/G/2013/PTUN.Mks

Dan diuraikan kembali dalam pertimbangan hukum9 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.Mks10putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli2013.

Ternyata kenyataannya dimana hal tersebut Mahkamah13 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.Mks14Konstitusi uji materii terhadap pasal 16 ayat (3) UndangUndangNomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 2011. tentangPartai Politik sebagaimana putusan Mahkmah Konstitusisebagaimana putusan Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli2013.

(Presumption Justeae Causa);Ayat (4) Permohonan penundaan (pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :25 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.MksHuruf b.

/G/2013/P.TUN.Mks34Bahwa setahu saksi anggota DPRD Kota Parepare periode 20092014dari partai PPRN ada 2 orang, yaitu H.

Biaya Proses Rp. 50.000,Jumlah Rp. = 211.000,(Dua ratus sebelas ribu rupiah).49 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.Mks50

81/G/2013/PTUN-BDG

,S.HWarga Negara IndonesiaJabatan Pelaksana padaSub.BagianPermasalahan UmumNama FerdieBariansyah,S.H.Warga Negara IndonesiaJabatan Kepala Sub.BagianPermasalahan UmumNama Aam Muharam.S.HWarga Negara IndonesiaJabatan Pelaksana padaSub.BagianPermasalahan Umum Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUNBDG 7.

Sikapdemikian, semakin nyata dari adanya pembebanan sebagai kewajiban para bakalcalon termasuk Penggugat sebagaimana angka.2;Bagian Menyetujui Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Hasil SeleksiAkademis, tertanggal Karangtunggal 29 Januari 2013 yang berbunyi:Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUNBDGMenyetujui angka.?

Namun padaHalaman 41 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUNBDG10point 28 dan 29 gugatannya justru Penggugat telah mengakui secara tegasbahwa Berita Acara tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun denganmaksud dibuatnya dan hal ini sudah jelas terbukti dengan telah adanyagugatan dari Penggugat sebanyak 2 kali.

/G/2013/PTUNBDGElfi Ritonga, S.H.

S.H,Perincian Biaya Perkara : iin Novitalina, 8H; e Pendaftaran : Rp. 30.000,e ATK : Rp.125.000,e PanggilanPanggilan : Rp. 100.000,e Redaksi :Rp. 5.000,e Leges :Rp. 3.000,e Materai Penetapan :Rp. 12.000, Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp.281.000,( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUNBDG

81/G/2013

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; ----------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding;-- Menghukum Tergugat II Intevensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUNMDN, tanggal 13 Pebruari 2014, yang dimohonkan banding;3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini;4.

telah mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Pebruari 2014 denganAkta Permohonan Banding Nomor: 81/G/2013/PTUNMDN ditanda tangani kuasaTergugat ...Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUNMDNTergugat/Pembanding DRS.

pada tanggal 24 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepadapihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Terbanding, dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 81/G/2013/PTUNMDNtertanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya bahwa Judex factie yang memeriksa danmengadili perkara aquo tidak cermat dalam proses penilaian alat bukti yang diajukanoleh Penggugat/Terbanding dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 81/G/2013/PTUNMDN tanggal 13 Pebruari 2014 dan memohon agarPengadilan

bahwa Tergugat/Pembanding keberatanterhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUNMDN tanggal 13 Pebruari 2014 dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

/G/2013/PTUNMDN tanggal 13Pebruari 201 4;nn anne nnn nnn nnn ene ne ce ne cence nee Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUNMDN, tertanggal19 Maret 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMn Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:81/G/2013/PTUNMDN

81/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 81/G/2013/PTUN.SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : 222 ooo nnn nnn nen nnn nnn on necesDr.

81/G/2013/PTUN.SMG.

;P@iani=====BANG BANG SUGINO:Indonesia Dukuh Roban Barat, RT. 008 / RW.004, Desa Kedungsegog, KecamatanIndonesia;Dukuh Roban, RT. 001 / RW. 006,Desa Sengon, Kecamatan Subah,Kabupaten Batang;Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor: 81/G/2013/PTUN Smg.Pekerjaan : Nelayan;4.

;Staf Biro WHukum Sekretariat DaerahHalaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor: 81/G/2013/PTUN Smg.Provinsi Jawa Tengah;Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;9.

/G/2013/PTUN.SMGpada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 tentang dikabulkannyapermohonan PT.

BHIMASENA POWER INDONESIA sebagai pihakTergugat Il Intervensi; Telah membaca Suratsurat Bukti dan mendengarkanketerangan dari para Pihak serta Saksisaksi yang diajukan dalamHalaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor: 81/G/2013/PTUN Smg.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatanggal 25 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25Nopember 2013 di bawah register Nomor : 81/G/2013/PTUN.SMG,sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal

/G/2013/PTUN Smg.disyaratkan oleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II ; ----------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 81/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI ;DALAM EKSEPSI : -------------------------------------

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2013/PTUN.SBY.

Tanggal 1 Nopember 2013 beserta suratsurat lainnyayang bertalian ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamengambil alih dan menerima kejadian kejadian dan duduk sengketa yangdiuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1Nopember 2013 Nomor : 81/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding denganamamya sebagai berikutDalam Eksepsi ;e Menyatakan eksepsi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidakditerima

I tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memutuskan : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Nopember2013 No. 81/G/2013/PTUN.SBY. dan mengadili sendiri ;1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 81/G/2013/PTUN.SBY tanggal 1 Nopember 2013 ;3.

Menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 1 Nopember 2013Nomor : 81/G/2013/PTUN.Sby. yang dimohonkan banding ;3.

81/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 81/ G / 2013/ PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusansebagaiberikut dibawah ini dalam perkara antara :TUGIMINSUMARDIMISDIKewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan V, SeiRejo, Desa Ujung Padang, Kecamatan UjungPadang, Kabupaten Simalungun, Provinsi SumateraUtara, selanjutnya

Pen.MH/2013/PTUNMDN, tanggal15 Agustus 2013, tentang Penunjukan Susunan MajelisHakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :81/G/Pen.PP/2013/PTUNMDN tanggal 15 Agustus 2013tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Kamis,tanggal 22 Agustus 2013 ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :81/G/Pens.HS/2013/PTUNMDN tanggal 05 September 2013tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : Kamis,tanggal 12 September2013 ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 81

/G/2013/ PTUNMDN tanggal 26 September 2013, tentang masuknya MAHRINSINAGA sebagai Pihak TergugatIntervensi ;: Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh para pihak ; Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan ;Telah mendengar keterangan para pihak di TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukangugatan tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima dan didaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 12 Agustus

2013, Nomor : 81/G/2013/PTUNMDN,yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal O05September 2013 yang pada pokoknya isinya sebagaiberikut : Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: 1.

81/G/2013/PHI Mdn

PUTUSANNomor:81/G/2013/PHI MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan,yang mengadili perkara perselisinan hubungan industrial dalam tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ASTHON P. TONDANG, lakilaki, lahir di P. Siantar tanggal 30 September 1966,karyawan PT. Sumatera Riang Lestari Hutan TanamanIndustri (HT1), beralamat di JI. Tuing Ujung Komp. PuriMerpati Blok A1. No. 4 Kel.

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No.2/2004 yang menyatakan dalamhal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapatmelanjutkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial olen karenanyaHalaman 2 dari 29Putusan PHI Nomor : 81/G/2013/PHI Mdnpengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukupberalasan demi hukum; 22200220222 22 27.

Katamso No. 70 C/106 Lt.2Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013, sedangkanHalaman 4 dari 29Putusan PHI Nomor : 81/G/2013/PHI MdnTergugat hadir kuasanya Hotmaringan Tua Silaban, SH dan Hendra Panjaitan, SH,masingmasing selaku HRD PT.

Bahwa sangat beralasan hukum kalau Tergugat memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan /MajelisHalaman 5 dari 29Putusan PHI Nomor : 81/G/2013/PHI MdnHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sahdan berlaku secara hukum terhitung dari tanggal Surat PHK dikeluarkanTGRG IG) EL j= ae ie eerie tient7.

(tiga puluh juta rupiah) ;Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Immateril dikarenakanperbuatan Penggugat akan merusak mental para pekerja dalamHalaman 8 dari 29Putusan PHI Nomor : 81/G/2013/PHI Mdnmelaksanakan pekerjaan mereka seharihari, oleh karena itu patut danwajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) ;4.

81/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR: 81/G/2013/PTUNJKT. * DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :FARUK ABRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi Jalan Kali Pasir, Gang Tembok Rt. 003/Rw. 010 KelurahanKebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta PusatDalam hal ini memberi Kuasa kepada ; Yutcesyam

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 25 Juli2013, yang mengabulkan permohonan dari METASAFRINI dan ANDI MAULANA SYAFLIsebagai pihak para Tergugat II Intervensi ;e Berkas perkara serta mendengar keterangan parapihak yang bersengketa dan mendengarkanketerangan saksi yang diajukan oleh pihakPenggugat dan para Tergugat II Intervensidipersidangan ; e Telah membaca Berita Acara PemeriksaanPersiapan dan Berita Acara Persidangan dalamsengketa yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan

surat gugatannya tertanggal 21 Mei2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 21 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 81/G/2013/PTUNJKTyang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juni 2013, yangpadapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut ;Adapun alasanalasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Penggugat baru mengetahui bahwa telahterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Kebon Sirih tanggal

/G/2013/PTUNJKT. tanggal 25 Juli 2013 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal18 Juli 2013, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI1 GUGATAN PENGGUGAT KABUR /OBSCUUR LIBELSBahwa dalam dalil gugatan Penggugat dengan jelas mengenai batasbataskepemilikan baik Penggugat maupun pemilik sertipikat Hak Milik No.313/Kebon Sirih yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal

(empat ratus dua ribu rupiah)Catatan Dicatat disini bahwa Perkara Nomor : 81/G/2013/PTUN.JKT, ini telah diputuspada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013, sampai saat ini para pihakbelum ada yang menyatakan banding ; Salinan sah Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan ataspermintaan kuasa hukum pihak Tergugat II Intervensi; Jakarta, Januari 201458PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAPANITERA,W AHIDIN, SH, MMNIP. 19580811 198303 1 005

81/G/2013/PHI/PN/Bdg

iL,PUTUSANNomor : 81/G/2013/PHI/PN/BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan HJubungan Undustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraparkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:NamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanTgl. Masuk KerjaBagianNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanTgl. Masuk KerjaJabatanDepartemenNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanTgl.

disebut sebagaiTERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;TENTANG DUDUK PERKARA;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, pada tanggal 26 Agustus 2013, dengan register No. 81

/G/2013/PHI.PN.

/G/2013/PTUNMDN., Nomor 66/B/2014/PT.TUNMDN.

/G/2013/PTUNMDN tanggal 13 Februari 2014 adalahHalaman 30 dari 89 halaman.

/G/2013/PTUNMDN tanggal 13Halaman 40 dari 89 halaman.

Tentang Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat II Intervensi tidak setuju dan tidak menerimaPertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 81/G/2013/PTUNMDN, karena Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUNMDN tersebut telahbertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana sejak awal yaknitahun 1993 Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu ParaTerbanding/Para Penggugat telah

Tinggi TUN Medan Nomor 66/B/2014/PTTUNMDNjuncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUNMDN harus dibatalkan;3.

(seratus juta rupiah);Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquoberpendapat lain dalam memutuskan perkara ini, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 81/G/2013/PHIMdn, tanggal 29 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Mengabulkan gugatan

/G/2013/ PHI.Mdn. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanpada tanggal 23 Mei 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 4 Juli 2014, Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 11 Juli 2014:

/G/2013/PHI.Mdn.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2014 dan Kontra Memori Kasasitanggal 11 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Surat Keterangan Dokter yang diserahkan oleh Dokter

Sumatera Riang Lestari HutanTanaman Lestari tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/G/2013/PHI/MdntanggalHal. 8 dari 10 hal. Put.

/G/2013/PHI/Mdn tanggal 29 April 2014:MENGADILI SENDIRI1.

No.2Tahun 1991);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 81/G/2013/PTUN.MDN,tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal :1.1.

PutusanNomor 66/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 03 Juni 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Pembanding/T ergugatTergugat II Intervensi masingmasing pada tanggal01 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding /TergugatTergugatIl Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing masing padatanggal 14 Juli 2014 dan 15 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari AktaHalaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 422 /K/TUN/2014Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 81

/G/2013/PTUNMDN yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Putusan Nomor 81/G/2013/PTUN Medan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa Judex Facti keliru dalam menafsirkan Pasal 55 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 81/G/2013/PTUNMedan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yangTercinta ini dan sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 330K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002;Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum Untuk menerimaeksepsi Tergugat Il Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugattidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Bahwa Pemohon Kasasi dalam Memori banding Juga menyertakan Buktibaru berupa keberatan

PUTUSANNOMOR : 81/ G / 2013/ PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusansebagaiantara :TUGIMINSUMARDIMISDIberikut dibawah ini dalam perkaraKewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan V, SeiRejo, Desa Ujung Padang, Kecamatan UjungPadang, Kabupaten Simalungun, Provinsi SumateraUtara, selanjutnya

tanggal15 Agustus 2013, tentang Penunjukan Susunan MajelisTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :81/G/Pen.PP/2013/PTUNMDN tanggal 15 Agustus 2013tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Kamis,tanggal 22 Agustus 2013 ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :81/G/Pens.HS/2013/PTUNMDN tanggal 05 September 2013tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : Kamis,tanggal 12 September2013 5 2222 2 enone none nn nen e eeeTelah membaca Putusan Sela Nomor : 81

/G/2013/ PTUNMDN tanggal 26 September 2013, tentang masuknya MAHRINSINAGA sebagai Pihak TergugatIntervensSi ; Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh para pihak ;Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan ;Telah mendengar keterangan para pihak diaee TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukangugatan tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima dan didaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 12 Agustus

2013, Nomor : 81/G/2013/PTUNMDN,yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal O05September 2013 yang pada pokoknya isinya sebagaiberikut :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:1.

Yobi) terhitung sejak 9 Juli 2012; Penggugat Nomor urut 3 (sdr.Ahmad Jejen) terhitung sejak 30Maret 2009;1 Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerikelas IA Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, makakami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 81/G/2013

Penggantian Hak 15%xRp17.904.000,00 = Rp2.685.000,00;e Uang Proses 6 Bulan 6 x Rp1.492.000,00 = CRY8.952.000,00;Jumlah = Rp29.541.600,00;(dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PT MEGA MULTI KEMASINDO tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81

/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 07 Januari 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadilisendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor

Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MEGA MULTIKEMASINDO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 81

/G/2013/PHI/Bdg tanggal 07 Januari 2014;Hal. 33 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.SusPHI/2014MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putussejak gugatan diajukan;3 Menghukum Tergugat membayar kompensasi akibat pemutusan hubungankerja kepada para Penggugat masingmasing:e Penggugat I (Sudrajat Hermanto) sebesar Rp29.521.800,00 (duapuluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratusrupiah);e Penggugat

., Jo Nomor: 81/G/2013/PHLSby., yang dibuat olehHal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 269 K/Pdt.SusPHI/2014Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 3 Januari 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal15 Januari 2014, kKemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan

., serta diperkuat dengan bukti berupa Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 1November 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :31 B/2014/PTUN.SBY tertanggal 16 April 2014 yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijds) dan Putusan AktaPerdamaian Nomor : 101/Pdt.G/2013/PN.Jr tertanggal 11 Maret 2014 :.

Pernyataan dan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2Nomor: 20 tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat oleh dan dihadapanNotaris/PPAT Siti Lestariningsih, S.H. tanahtanah obyek hibahsebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Gugat posita Nomor 5.1.bukan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, melainkan milik PersyarikatanMuhammadiyah karena uang pembelian semuanya berasal dari dan milikUniversitas Muhammadiyah Jember (UM Jember).; Bahwa berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalamPerkara Nomor: 81

/G/2013/PTUN.SBY tanggal 1 Nopember 2013 joPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor31/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 16 April 2014 dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde), tanahtanah obyek hibahhal. 30 dari 44 hal.

Bahwa setidaknyaterdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 81/G/2013/PTUN Semarang Tanggal 12 Juni 2014, yang padaintinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinyatakantidak diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalamPasal 93 ayat (1) UU 32/2009; 6. Bahwa sesuai halhal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatantersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima; Il. GUGATAN DALUWARSA. 1.

Hal tersebut dapat terlinat pada Putusan PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2013/PTUN.SMG tertanggal5 Juni 2014 antara Karomat, Dkk selaku Penggugat melawan GubernurJawa Tengah selaku Tergugat dan PT. Bhimasena Power Indonesia(Persero) selaku Tergugat II Intervensi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPutusan PTUN Semarang 81/2013) dimana dalam perkara tersebutKaromat Dkk menggugat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh GubernurJawa Tengah kepada PT.

SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk DiKabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor: 81/G/2013/PTUN.Smg tanggal 12 Juni2014 (Fotokopi sesuai dengan salinannya);Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 81/G/2013/PTUN tanggal 2Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengansalinannya); UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Pemerintah Republik