Ditemukan 9 data
36 — 14
Muttiara Dg. Intan Binti H. Made
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
168 — 200
MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/G/2017/PTUN Mks., tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI:I. DALAM EKSEPSI: - Menyatakan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tidak diterima;II. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima;2.
Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 82/G/2017/PTUN Mks tanggal 7 Maret 2018 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengadili: DALAMEKSEPSI: Menyatakan eksepsi
Makassar telah memberitahukan dan menyerahkansalinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor 82/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 9 April2018;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Penggugattelah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2018, yang dikirimdan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 6 Juni 2018, dengan alasan pada pokoknya Penggugatmenyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum
putusan tersebut, yangalasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingTergugat;Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Penggugat tersebut,Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukankepada Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor 82/G/2017/PTUN Mks. tertanggal 4 Juni2018;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sesuai Surat PemberitahuanMelihat
dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 Mei 2018, kepada parapihak yang berperkara telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 82/G/2017/PTUN Mks. tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak
hadir saat persidanganpengucapan putusan tersebut, yang berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugattelah ternyata pada tanggal 8 Maret 2018 telah diberitahukan amar/isi putusantersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 8 Maret 2018,dan permohonan bandingnya diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai Akta PermohonanBanding Nomor 82/G/2017/PTUN Mks., tanggal 21 Maret 2018, sehinggamenurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa pengajuan
Muttiara Dg. Intan Binti H. Made
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
171 — 70
82/G/2017/PTUN.Mks
/G/2017/PTUN.MksHalaman 9 dari 18 halaman2.
Lolo Made yang suruh pindah ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada SHM milik Mutiara ;Bahwa tidak ada petugas dari Kantor Pertanian ke lokasi ;Bahwa 2 kali menanam padi dalam setahun ;Putusan perkara No.82/G/2017/PTUN.MksHalaman 16 dari 18 halamanBahwa tanah milik H.
DALAM POKOK PERKARA:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Putusan perkara No.82/G/2017/PTUN.MksHalaman 24 dari 18 halaman2.
,JUMLAH ~ Rp.2.859.500,Terbilang : (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima RatusRupiah).Putusan perkara No.82/G/2017/PTUN.MksHalaman 28 dari 18 halamanSalinan putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepadaPenggugat (Patimasang Dg.
/2017/PTUN.MksHalaman 29 dari 18 halamanPutusan perkara No.82/G/2017/PTUN.MksHalaman 30 dari 18 halaman
BUDI SETIAWAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 23
82/G/2017/PTUN.MTR
Berkas perkara Nomor : 82/G/2017/PTUNMTR beserta seluruhlampirannya;6. Mendengar Keterangan saksi saksi;7.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1817.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 271.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 377.
/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3813.
89 — 33
82 / G / 2017 / PTUN-MDN
PUTUSANNOMOR : 82/ G/ 2017 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, denganAcara Biasa telah menjatuhnkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara antara : = 222 n 2n na nan nn nnn nn ne nnn nc nnn cee nnnDAULAT PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Start Lapo, Desa Siborongborong ,Kec.
/G/2017/PTUNMdnTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, No. 82/Pen.HS/2017/PTUNMDN, tanggal 03 Agustus 2017,tentang Hari Persidangan ; = 5 0 20 22 22Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, Nomor : 82/G/2017/PTUNMDN, tanggal 15 Juni 2017, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Juni 2017 dan telah diperbaikisecara formil terakhir tanggal 09 Agustus 2017 ; Telah membaca bukti surat surat dari Para Pihak yang berperkara diPersidangan
OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu : KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa SURATKEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR : 285 Tahun 2017tertanggal 29 Mei 2017 Tentang PENGANGKATAN KEPALA DESAHalaman 3 Putusan.82/G/2017/PTUNMdnSIBORONGBORONG KECAMATAN SIBORONGBORONG ATAS NAMAABIDIN HUTASOID 2 xeeecctececseetreeeceereereiaerereeneencaneereeeeenraeceenB.
/G/2017/PTUNMdndirugikan oleh adanya penerbitan objek sengketa TUN yang diterbitkan olehTERIGUIGAT 0cesescseeeee essere nnescneitieswererecneianceneetnnauanremeneeaeeC.
/G/2017/PTUNMdnoleh Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dan Gugatan ini diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara yangmeliputi daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Penggugat dan TergugatE.
Agung Hidayat
Tergugat:
Kepala Desa Sempulur, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali
104 — 40
82/G/2017/PTUN-SMG
PUTUSANNomor: 82/G/2017/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara:AGUNG HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat Tinggal Kampung Kadirejo RT.0O1 RW.002Desa Sempulur Kecamatan Karanggede KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah, ;Berdasarkan Surat Kuasa
,M.H. & Partnes beralamat di Jalan Singoprono Nomor456 RT.014 RW.004 Kampung Tegal Rayung, Desa PelemKecamatan Simo Kabupaten Boyolali, Propinsi JawaHalaman 1 dari 63 hal Putusan No : 82/G/2017/PTUN.Smg.Nama JabatanBerkedudukanUntuk Selanjutnya disebut sebagai ..............
;pean Hei, Sigo Seba Heth, SHereare cyan erngM, SHpig An Fae, SH:enerHalaman 2 dari 63 hal Putusan No. 82/G/2017/PTUN.SMG.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat/Legal Consultants A. DaniSriyanto & Partners beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.B10 Semarang; Untuk selanjutnya disebut sebagai ................
Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai Bakal Calon PerangkatDesa di lingkungan Pemerintah Desa Sempulur untuk formasi SekertarisHalaman 6 dari 63 hal Putusan No. 82/G/2017/PTUN.SMG.Desa pada tanggal 26 September 2017 dan telah memenuhi syaratsyarat administratif untuk mengikuti seleksi ujian tertulis Calon PerangkatDesa Sempulul; 4, Bahwa Penggugat pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017 telahmengikuti seleksi ujian tertulis Calon Perangkat Desa Sempulur danPenggugat berkeyakinan memiliki Kompetensi
Hal tersebutsesuai dengan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 9 tahun 2004,Halaman 7 dari 63 hal Putusan No. 82/G/2017/PTUN.SMG.tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha NeQara; 222 ene n nnn n nnn nn ne nn n=7.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desatertanggal 22 Juni 2017; 222 Pasal 16 ayat (O):
231 — 127
82/G/2017/PTUN-JKT
Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTJabatan8. NamaJabatan9. NamaJabatan10. NamaJabatan11. NamaJabatan12. NamaJabatan13. NamaJabatan14.
Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap dokumen yang diajukan oleh sdr.
Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTb.
Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTsebagaimana tersebut di atas.
Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTRINCIAN BIAYA :PendaftaranATKPanggilan2MeteraiRedaksiRp. 30.000;Rp.125.000;Rp.297.500;Rp. 6000;Rp. 5000;Rp.463.500; (Empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratusrupiah);Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT
MUHAMMAD MURSYID SILALAHI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
81 — 47
perkara danPenunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalamperkara tersebut ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, No. 149/Pen.PP/2017/PTUNMDN, tanggal 14 Desember 2017,tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, No. 82/Pen.HS/2017/PTUNMDN, tanggal 25 Januari 2018,tentang Hari Persidangan ;Halaman 2 Putusan.149/G/2017/PTUNMdnTelah membaca Surat Gugatan Penggugat, Nomor : 82
/G/2017/PTUNMDN, tanggal 15 Juni 2017, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Juni 2017 dan telah diperbaikisecara formil terakhir tanggal 09 Agustus 2017 ;Telah membaca bukti surat surat dari Para Pihak yang berperkara diPersidangan ;Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;Telah mendengar keterangan Saksi di Persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2017,
TOMY
Tergugat:
1.HARRY SANTOSO
2.NOTARIS RITA IMELDA GINTING SH
3.INDAHWATY
4.CHEN KAI
5.HON KHONG
663 — 314
Fotocopy 1 (satu) Rangkap salinan Putusan Nomor : 82/G/2017/PTUNJKT, diberi tanda P12 ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Untuk Bukti Surat P1, P2, P3, P4, P11 dan P12 berupa fotho copy yangtelah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai, sehingga menurut hukum, Bukti Surat tersebut memiliki nilal pembuktiansempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara