Ditemukan 44527 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1PK/TUN/2005
Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi
321 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437K/TUN/2007
Tanggal 8 Mei 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR ; vs. UMI KALSUM ; NUR HAYATI ; dkk.
237 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-02-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2023
Tanggal 8 Juni 2023 — KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
336 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 15-02-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2023
Tanggal 8 Juni 2023 — KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)., DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
283 — 175
  • KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)., DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
425 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2022
Tanggal 22 Maret 2022 — ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
161 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
346 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
154 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/KI/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
380 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    PUTUSANNomor 436 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A,RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, JakartaSelatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
    Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dariperkara ini;Halaman 2 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/TUN/KI/2020
Tanggal 1 Oktober 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
444 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
    PUTUSANNomor 423 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONEISA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
404 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
    PUTUSANNomor 410 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kabayoran Baru, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SkuHK.03.02/V1I/2019
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2020Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketayang dimohonkan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019, selama pemeriksaan sengketa sedangberjalan,
    sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapatau ada putusan pengadilan yang mencabuinya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan kepada
    Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan HakGuna Usaha Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal11 Juli 2016 dengan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak GunaUsaha kepada Penggugat
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima; Menyatakan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 29 Maret 2019, Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usahaatas nama PT Cemerlang Abadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/KI/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
189 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
253 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    Perkara Tanah dan Ruang, padaKementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 15/SK/IV/2018, tanggal 30 April 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017perihal Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan TolMedanBinjai;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017 perihalPenyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol MedanBinjai;4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Gugatan Penggugat Prematur,2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017 perihalPenyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol MedanBinjai;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/TF2023
Tanggal 20 Juni 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
157 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
614 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    PUTUSANNomor 61 PK/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.,jabatan Plt.
    waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 4 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan Kementerian Agraria
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
123 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/KI/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
174 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
    PUTUSANNomor 262 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUHAMAD HABIBI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Menteng XII Nomor 05 RT/RW 003/08Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTORWILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIKALIMANTAN
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 danPasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i ;Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari PemohonKeberatan:1.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara UjiKonsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN Nomor 3 /BA100/V1/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;8.
    Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 192 ayat (3) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2)huruf (a) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala BadanPertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
287 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    ., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Jose Rizal & Partners, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor33/SkuHk.03.02/1X/2019
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;3.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Provinsi Banten;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/20203.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2022
Tanggal 7 April 2022 — MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
527 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2023
Tanggal 17 April 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;;
154 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;;