Bantul,atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengansengaja memusnahkan arsip Negara diluar prosedur yangbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebutdiatas, pada saat petugas Polres Bantul bersamaTim Identifikasi POLDA D.I.Y. datang ke KantorDesa Srimartani, Kec. Piyungan, Kab.

bulan Juni 2010, atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di BalaiDesa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bantul, telah dengan sengaja memusnahkan Arsip Negara diluar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, pada saat petugasPolres Bantul bersama

Negara.

Bahwa Terdakwa Gunanjar tidak melakukanpemusnahan Arsip Negara sesuai ketentuan sebagaimana diatur olehUndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maupunPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979. Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwa menghilangkan Lembaranlembaran Buku Pepriksan yaitutentang pembagian setat tanah atas nama Amat Kasan tersebut adalahsama artinya memusnahkan Arsip Negara.

Negara."

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factitidak salah menerapkan hukum yaitu Terdakwa terbukti dengan sengaja tidakmenjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip Negara yang merugikanahli waris almarhum Amat Kasan;mengenai alasan ke 2.

negara) tersebut yaitu terdakwa I, Il, Ill, IV, V, dan VI, sertabarang bukti berupa: 644 (enam ratus empat puluh empat) letter file miliksekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dalam keadaan kosong berupa: letterfile TU, letter file SP2D Kesra, letter file SPJ, letter file SPJ rutin Setda, letter fileSPP/SPM, letter file SP@D Ekbang rutin, letter file SPPD, letter file SPJPutusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 32 Halaman.bantuan, letter file gaji, letter file Protokol, letter

negara) tersebut yaitu terdakwa , Il, Ill, IV, V, dan VI, sertaPutusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 32 Halaman.barang bukti berupa: 644 (enam ratus empat puluh empat) letter file miliksekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dalam keadaan kosong berupa: letterfile TU, letter file SP2D Kesra, letter file SPJ, letter file SPJ rutin Setda, letter fileSPP/SPM, letter file SP@D Ekbang rutin, letter file SPPD, letter file SPJbantuan, letter file gaji, letter file Protokol, letter

negara) tersebut yaituterdakwa I, Il, Ill, IV, V, dan VI, serta barang bukti berupa: 644 (enam ratusempat puluh empat) letter file milik sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir,Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 32 Halaman.dalam keadaan kosong berupa: letter file TU, letter file SP2D Kesra, letter fileSPJ, letter file SPJ rutin Setda, letter file SPP/SPM, letter file SP2D Ekbangrutin, letter file SPPD, letter file SPJ bantuan, letter file gaji, letter file Protokol,letter

Unsur Dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidakberhak;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur pasal tersebut diatas akandipertimbangkan sebagai berikut:Unsur Setiap orang;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajasebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak Pidana, yang mampubertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan.

negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidakberhak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwatelah terjadi tentang tindak pidana kearsipan yang pemah dilakukan oleh TerdakwaDorica Saputra Alias Dorica B in Okalis Ali Hanafiah, Terdakwa II.

SatjaKoesoema Diningrat;Bahwa bukti kepemilikan tanah a quo dikukuhkan lagi dalamsurat Directeur Van Binneland Bestuur Buitenzorg 4 Februari1935 Eigendom 5134 Blok Tjiakon Padoerenan Van AriaSoera Winata Blok 5162 Het Grond Light Tusschen di rivierTjikeias en De Grotte Tjiakon, Raden Harsa Sastra Nagara(Ergenaam);Bahwa di sebelah barat tanah a quo Penggugat jugamempunyai tanah dengan alas hak eigendom Nomor 5963yang dikenal dengan Blok Pondok Rangon Guna Jaya atasnama Aria Soera Winata, tercatat di Arsip

Negara pada PetaKadaster H48 blok 43;Bahwa di sebelah selatan tanah a quo Penggugat jugamempunyai tanah dengan alas hak eigemdom nomor 6183yang dikenal dengan Blok Padurenan atas nama Aria SoeraWinata, tercatat di Arsip Negara pada Peta Kadaster H48Blok 52 N 11, Blok 55 N 11, Blok 56 N 12, Blok 57 N 13 danBlok 58 N 14;Bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1948, tanah aquo telah dicatat oleh negara dibuktikan dengan bukti suratyang dikeluarkan oleh Inspeksi Keuangan Djawatan Padjakditjatat di

GunungsuburSentosa atas permasalahan a quo dengan melibatkan Tergugat yang artinyaTergugat selain menangani sendiri permasalahan tersebut juga mengetahuipermasalahan tersebut ditangani oleh Camat Cimanggis;Bahwa suatu fakta riwayat tanah milik Penggugat seluruhnya tercatatdengan baik di Arsip Negara dan arsip Tergugat. Atas dasar tersebutHalaman 19 dari 72 halaman.

Gunungsubur Sentosa sebagai Pemohon, sebagaimana tegasdiatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, denganmengabaikan fakta dan bukti sebagai berikut:Tanah a quo tercatat di Arsip Negara dan keberadaan tanah Penggugat denganalas haknya sudah dilaporkan Kepada Tergugat jauh sebelum Sertipikat TanahSengketa a quo diterbitkan;Bahwa permasalahan tanah a quo pernah ditangani oleh Tergugat karenadiserobot oleh PT.

Kenyataan tersebutdikuatkan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas dan sampai saatini masih tetap tercatat di Arsip Negara. Dan Penggugat hingga kinibelum pernah memperjual belikan ataupun mengalihkan tanahsengketa a quo kepada pihak manapun juga. Jika keadaan seperti inidibiarkan maka hakhak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atautidak ada lagi kepastian hukum.

Bahwa untu Pembetuln identitas Pemohon sebagaimana Yang tertulis padakutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan KartuKeluarga tersebut, Pemohon disarankan oleh Pegawai Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo bahwa untuk pembetulan identitasseseorang Yang sudah tercatat / teregister secara resmi dalam arsip Negara harudilakukan melalui surat permohonan pembetulan di Pengadilan Negeri;48.

Kartu tanda Penduduk Pemohondan Kartu Keluarga tersebut, Pemohon disarankan oleh Pegawai DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo bahwa untuk10pembetulan identitas seseorang yang sudah tercatat/ teregester secara resmidalam arsip Negara harus dilakukan melalui surat Permohonan Pembetulan diPengadilan Negeri,6.

Saya pernah bertanya pada Tergugat Iapakah pernah menyerahkan Fotocopy Sertipikat tanah pada pihak Penggugat (NurIswahyuni) dan beliau menjawab tidak pernah dan bahkan beliau beranimengangkat sumpah.Dengan demikian Fotocopy yang dilampirkan itu berupa apa dan didapat dari manadan kalau yang dilampirkan itu adalah berupa Fotocopy BUKU TANAH. berartidapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (BPN LT), sedangaknBuku Tanah itu adalah Arsip Negara/Dokumen Negara yang berada di BadanPertanahan

Nasional Republik Indonesia.Bahwa untuk penyimpanan Arsip Negara/Dokumen Negara yang berada di BadanPertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Warkah atauDokumen Negara yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional, yaitu berbunyisebagai berikut :Seluruh Warkah ataupun Dokumen Negara yang menjadi Arsip Negara di BadanPertanahan Nasional dilarang diberikan Informasi kepada umum kecuali mendapatizin dari Kepala

dibenarkan,karena Judex Facti dalam putusannya sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menentukan:Pasal 1 angka 35:Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang merupakan aktaautentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;Pasal 1 angka 36:Minuta Risalah Lelang adalah asli risalah lelang berikut lampirannya yangmerupakan dokumen atau arsip

negara;Pasal 93:Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau PejabatLelang Kelas Il hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan MinutaRisalah Lelang dan/atau suratsurat atau dokumen yang dilekatkan kepadapihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang yaituPenjual, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lainyang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangundangan;Pasal 94:(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosseyang

Pasal 63 (1) PenyerahanProtokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan palinglama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acarapenyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yangmenyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan Sebagai arsip negara,dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelinara dalam keadaanapapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupunmeninggal dunia;Bahwa Pasal 63 ayat (5) UndangUndang Jabatan Notarissebenarnya

Pasal 63 (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatanberita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yangmenyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan Sebagai arsip negara, dokumen itu harus selaludisimpan dan dipelinara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilikprotokol tengah cuti maupun meninggal dunia;Pasal 63 ayat (5) UndangUndang Jabatan Notaris

Peta kadaster ini dicap Kadastrale Bureauyaitu Kantor Kadaster (Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah)sehingga dari bukti data yang ada pada data arsip negara adalahmerupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan;Bahwa berdasarkan Data Arsip Negara (milik negara) yang tersimpan diArsip Nasional Republik Indonesia pada Data Pemerintah TertinggiBinnenlandsch Bestuur No. 2201, yaitu silsilan Radja Padjadjaran tertulisdidalamnya Prabu Wira Sastra Nagara atau Prabu Wira Nata Sastra NagaraRegent van

Bahwa Data Arsip Negara (yang tersimpan di Arsip Nasional RI),bukanlah merupakan alat bukti yang sah terhadap keturunan maupunkepemilikan hak atas tanah, karena mengenai garis keturunan seseorangpembuktiannya adalah dengan menggunakan surat keterangan waris,sedangkan untuk pembuktian hak atas tanah adalah dengan sertifikathak atas tanah yang masih berlaku dari Kantor Pertanahan ;2.

Hukum Indonesia Tidak Mengenal data Arsip Negara sebagai alatBukti yang sah Terhadap keturunan maupun kepemilikan Hak AtasTanah, yang dikenal adalah Surat keterangan waris atau Fatwa waris.1. Bahwa Data Arsip Negara (yang tersimpan di Arsip Nasional Rl)bukanlah merupakan alat bukti yang sah terhadap keturunanmaupun kepemilikan alat bukti yang sah terhadap keturunanHalaman 68 dari 95 halaman.

Oleh sebab itu datadari Arsip Negara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untukmemperkuat dalil gugatan PENGGUGAT.b. Bahwa Tanah Obyek Sengkata Adalah Tanah Landreform, BukanBerasal Dari Tanah Verponding No. 53, 57 dan 693.Atas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas, dengan iniPARA TERGUGAT menyanggah sebagai berikut :1.

Putusan No.19/PDT/2017/PT.BDG.Bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris RWirasastra Negara yang berdasarkan Arsip Negara yaitu Peta Kadaster,pada Data Binnenlands Bestuur No. 220, tercatat bahwa pada tahun 1678tanah Tagalwaroe milik Raja Pajajaran yaitu Raja Yudha Kantjana Nagaratanah Croon Donrin (artinya tanah raja).

HIP, padahal Peta yang dimaksudkan menjadi satu kesatuandengan warkah/arsip Negara, substansi Peta dan tata cara pemohon informasisudah diatur mulai dari UUPA No. 5 Tahun 1960 sampai dengan PeraturanKa.

HIP merupakan satu kesatuandengan warkah/arsip Negara.12)Bahwa tentang pemilik tanah atau pihakpihak yangmembutuhkan dengan tujuan yang jelas jugasudah diatur dalam Peraturan tersebut angka 2 dan3 diatas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Facti yang menguatkan Putusan KIP sudah tepat dan benar, tidak terdapatkekeliruan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan :e Bahwa

Ciampel, Karawang, Jawa Barat, yang diperolehsecara turun temurun dengan alas hak Eigendom Kroon DomeinPeta Kadaster Blok Nambo, dan surat Balasting tanah di Ciampel.Bukti kepemilikan mana hingga saat ini Tercatat di arsip Negara.( Bukti P4, P5, P6)..

., namun ditanggapi bahwa SKtersebut adalah arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan secara umum;Bahwa karena tidak diberikannya SK Tergugat dari pihakpihak yangdianggap berkompeten serta tidak ditanggapinya surat keberatan pertamayang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita nomor 17 diatas, maka pada tanggal 3 Juli 2015 Penggugat II melapor ke Polda Sultradengan Laporan Polisi Nomor : LP/355/VII/2015/SPKT Polda Sultra terkaitdugaan tindak pidana penyerobotan tanah;Bahwa selanjutnya

M.SANUSI Alias CACO yang tentu saja lari dari tujuan penerbitan SK sebagaipemukiman masyarakat karena masih banyak warga yang ada di sekitarMuara Mangolo yang tidak memiliki tanah pemukiman, salah satunyaadalah ANTO yang hingga kini masih menyewa tanah milik orang tuaPenggugat tepat berada di sebelah barat Kode A.1 untuk pemukimannya;Anehnya lagi bahwa SK Bupati Kolaka yang selama ini dirahasiakan karenadianggap sebagai arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan untuk umumtermasuk kepada Para Penggugat

Babussalam dan Kantor BKKBN adalahSurat Pengalinan Hak dari ARIFIN JAMAL yang mana surat tersebutdiserahkan kepada Ustadz RAHMAN dan selanjutnya diamankan oleh MUH.SANUSI T. yang hingga saat ini Surat Pengalihan Hak tersebut tidakdiketahui keberadaannya yang boleh jadi surat tersebutlah yang selama inidianggap sebagai arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan untuk umum.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum di atas, maka penerapan pasal 23ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

negara yang tidakdapat disampaikan secara umum adalah pertimbangan yang tidaksempurna, tidak memperhatikan dalil posita gugatan dan fakta yangterungkap dalam persidangan.Kata diumumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai/ diartikan4. adanya pemberitahuan kepada orang banyak; 2. memaklumkan,menyebarluaskan untuk orang banyak.Jika Termohon Kasasi semula Tergugat telah mengumumkan objeksengketa, maka pertanyaan yang muncul dimana diumumkan dan siapayang mengumumkan serta kepada siapa pengumuman

,S.STP., MM., menanggapinya dengan menyampaikan kepada Penggugat bahwa SK tersebut adalah arsip negara yang tidak dapat disampaikansecara umum adalah pertimbangan yang keliru, tidak sesuai dalil gugatandan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam dalil gugatan samasekali Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah mendalilkan telahmenemui Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka ARIFIN JAMAL, BD.

Slip Gaji Pegawai Negara yang berisikan rincian gaji sebesarRp 45.000.000, (empat uluh lima juta rupiah) yang terdapat tanda / capDewan Kemanan Istana Presiden, Badan Arsip Negara KepegawaianNagara, GUbernur Dewan Keuangan Presiden Komisaris Rupiah.f. 1 (satu) keping kertas warna kuning emas bentuk persegipanjang bertuliskan angka 100.000 dan tulisan seratus ribu rupiah no :WR 999999.g. Surat Keterangan Tugas Tenaga Ahli atas nama: M.

, 1 (Satu) buah kalung lencana plastikbergambar BURUNG GARUDA, pada bagian depan bertuliskanPELAKSANA PROGRAM PEMERINTAH KOMISI DISIPLIN PANGKAT. danbagian belakang bertuliskan FASILITAS ALAT NEGARA AGENT TESTERPRODUCT, yang telah diberikan Kartu Tanda Pelaksana Program KegiatanPemerintah Nomor : 0R1014371TTD, Surat Keputusan Terdaftar MenjadiPegawai Negara dan Slip Gaji Pegawai Negara yang berisikan rincian gajisebesar Rp.45.000.000, yang terdapat tanda/cap Dewan Keamanan IstanaPresiden, Badan Arsip

Negara Kepegawaian Negara, Gubernur DewanKeuangan Presiden Komisaris Rupiah, serta 1 (Satu) keping kertas kuningbertuliskan 100.000, yang dijelaskan terdakwa bahwa kertas kuning itumerupakan mall (bentuk awal) sebelum uang kertas rupiah dilakukanpencetakan.Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN PbrBahwa pada kesempatan itu terdakwa juga menjelaskan kepada saksiISWANTO SARNA dan saksi MURSIDI, yaitu jika mereka ikut menjadi AnggotaBIN RI tersebut, maka selain mendapat gaji sebesar Rp.45.000.000

SOERADY EFFENDY, ITE BANKUM, BANTUANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar SKT.03040506 / PHI /BANKUM / R 23 / RI, tertanggal: ISTANA PRESIDEN DPH, 13 Januari2018 atas nama MUHAMMAD SOERADI EFFENDY, ITE BANKUM.Slip Gaji Pegawai Negara yang berisikan rincian gaji sebesar Rp45.000.000, (empat uluh lima juta rupiah) yang terdapat tanda / capDewan Kemanan Istana Presiden, Badan Arsip Negara KepegawaianNagara, GUbernur Dewan Keuangan Presiden Komisaris Rupiah.1 (satu) keping

Adapun isi Eksepsi dari pihakTermohon Keberatan adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Dari permintaan pemohon tanggal 13 Pebruari 2018 adalah Arsipyang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yangmenggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negaraHalaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara No : 161/G/KI/2020/PTUN.SBY.16.yang apabila setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan ataumemiliki arsip negara sebagai dimaksud dalam pasal 33 untukkepentingan sendiri atau orang

Dengan demikiankeputusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep dalam sengketa a quoadalah menyatakan bahwa Eksepsi Termohon diterima untuk seluruhnya,dengan Eksepsi dari Termohon Keberatan (Termohon) sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Dari permintaan pemohon tanggal 13 Pebruari 2018 adalah Arsipyang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yangmenggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negarayang apabila setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan ataumemiliki arsip negara

Adapun isi Eksepsi dari pihakTermohon Keberatan adalah sebagai berikut :Dalam EksepsiDari permintaan pemohon tanggal 13 Pebruari 2018 adalah Arsipyang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yangmenggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip miliknegara yang apabila setiap orang yang dengan sengaja menguasai danatau memiliki arsip negara sebagai dimaksud dalam pasal 33 untukkepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana denganpidana penjara paling lama 5 tahun

SumenepHalaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara No : 161/G/KI/2020/PTUN.SBY.17.dalam sengketa a qua adalah menyatakan bahwa Eksepsi Termohonditerima untuk seluruhnya, dengan Eksepsi dari Termohon Keberatan(Termohon) sebagai berikut :Dalam EksepsiDari permintaan pemohon tanggal 13 Pebruari 2018 adalah Arsipyang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yangmenggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip miliknegara yang apabila setiap orang yang dengan sengaja menguasai danatau memiliki arsip

negara sebagai dimaksud dalam pasal 33 untukkepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana denganpidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 250 juta.Berdasarkan hal tersebut diatas termohon tidak dapat memenuhipermintaan pemohon.Bahwa penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Publik yangdiajukan oleh Pemohon (MOH.

Pemilik tanahTegalwaroe dan Tegalwaroelanden yang dikenal sebagai tanah Raja PadjadjaranPrabu Soesoek Toenggal dan Prabu Poetjoe Oemoem Manding Sarie sejak tahun1411, berdasarkan data Arsip Negara yang tersimpan di Arsip Nasional RepublikIndonesia.

Silsilah initercatat di Arsip Negara dan tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia,sebagaimana copy salinan yang diberikan oleh Kantor Arsip Negara (ANRJD);Bahwa fakta juridis pada data statistik Buitenzorg bahwatanahTegalwaroelanden yaitu tanah Tegalwaroe, tanah Sumadangan, tanah Ciampeldan Tanah Kandang Sampie adalah tanah milik Raja Padjadjaran yang diperolehsecara turun temurun sejak dari Prabu Lingga Wesi, Prabu Wastu KantjanaNagara tahun 1225, Prabu Poetjoek Oemoem Manding Sarie tahun

Putusan Nomor 254 K/TUN/2014menjadi Raden Toemenggoeng Sastranagara berkuasa pada tahun 1854 fakta inidapat diketahui dari Arsip Negara yang tersimpan di Arsip Nasional RepublikIndonesia (ANRI) pada data Arsip Binnenlandsch Bestuur nomor 2201 TanahTegawaroelanden adalah Tanah Kroon Domein (Tanah Radja) atas nama PraboeWira Sastranagara tahun 1853 dan tertulis Tanah Kroon Domein TanahTegalwaroe Landen.

Dan sebagaimana keterangan Arsip Nasional RepublikIndonesia tanggal 14 Oktober 2011 Het Land Kroon Domein Land Prabu WiraSastra Nagara;5 Bahwa berdasarkan data Arsip Negara yang tersimpan di Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI) Hooge Regering Nomor F36 dan Nomor H10tertulis bahwa Tanah Tagalwaroeberada di wilayah Nambo Buitenzorg sejakdahulu karena merupakan Tanah Radja di dalam peta tersebut tertulis adanyamakammakam situs Radja Negara Pasundandan Makam Situs Radja Padjajaran,sehingga perlu adanya

Bahwa terhadap tambahan nama CITRA dalam Kutipan AkteKelahiran Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon disarankan olehPegawai Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil KabupatenJember bahwa untuk pembetulan nama seseorang yang sudahtercatat / teregister secara resmi dalam arsip negara apabila terjadiperubahan dapat dilakukan melalui surat permohonan pembetulannama di Pengadilan Negeri ;.

Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon pada Kutipan AkteKelahiran Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon disarankan olehPegawai Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil KabupatenLumajang bahwa untuk pembetulan nama seseorang yang sudahtercatat / teregister secara resmi dalam arsip negara harusdilakukan melalui surat permohonan pembetulan nama diPengadilan Negeri ;7.

mahluk ciptaan Allah SWTyang mulia di muka bumi ini;Bahwa Termohon/Pembanding setelah menerima dan membacasalinan putusan resmi yang dikeluarkan oleh PengadilanAgama Palu dalam perkara a quo, oleh Termohon/Pembandingmenemukan dan bertanya mengapa dari seluruh Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara aquo ada 2 (dua) anggota Majelis yang belum bertanda , danmengapa salinan putusan resmi yang ada tidak pula dibubuhimaterai yang cukup karena suatu putusan Pengadilanmerupakan arsip

Negara, sehingga dengan fakta intTermohon/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Palu kiranya dapat mempertimbangkan dalammemberikan putusan nantinya ;Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas,Penggugat/Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranyaBapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Paluberkenan memutuskan : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembandingtersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor241/Pdt.G/2006/PA.PAL tanggal 17

Bahwa di sebelah selatan tanah a quoPenggugat juga mempunyai tanah denganalas hak eigemdom no 6183 yang dikenaldengan blok Padurenan atas nama Aria SoeraWinata, tercatat di arsip negara pada petakadaster H48 Blok 52 N 11, Blok 55 N 11,Blok 56 N 12, Blok 57 N 13 dan Blok 58N 14;11.

Bahwa suatu fakta riwayat tanah milik Penggugatseluruhnya tercatat dengan baik di di Arsip Negara danarsip Tergugat. Atas dasar tersebut terbukti Tergugattelah lalai meneliti data tanah dalam penerbitansertipikat tanah sengketa a quo ; 21.

Bahwa sebagai Bukti hingga saat ini tanah sengkeraa quo masih tercatat di arsip negara dapat dilihat dariSurat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor ArsipNasional Republik Indonesia (ANRI) tanggal 14 Oktober2011 tentang Riwayat dan asal usul tanah dan datakepemilikan tanah Penggugat atas nama Aria SoeraWinata yang tercatat pada peta tanah Kadaster D 38Hoge Regering terkenal dengan nama TjiakonPadoerenan Dan Data Kepemilikan Tanah Atas NamaAria Soera Winata yang tercatat pada peta tanahKadaster

Bahwa berpedoman kepada butir penjelasan diatas,terbitnya Sertipikat tanah sengketa A quo jelasbertentangan dengan UndangUndang karena tidakmengacu kepada warkah dan data/riwayat tanah yangbenar, dimana tanah yang terletak di lokasi a quotercatat dengan baik di Arsip Negara maupun ArsipTergugat sebagai tanah milik Penggugat yangdiperoleh secara turun temurun dan belum pernahdiperjual belikan kepada siapapun, yang seharusnyadilindungi hukum ;23.

Tanah a quo tercatat di Arsip Negara dan keberadaantanah Penggugat dengan alas haknya sudah dilaporkanKepada Tergugat jauh sebelum Sertipikat tanah sengketaa quo diterbitkan ; 2. Bahwa permasalahan Tanah a quo pernah ditangani olehTergugat karena diserobot oleh PT. GUNUNG SUBURSENTOSA, jauh sebelum Sertipikat tanah sengketa a quoditerbitkan ; 3.

Pencatatan SipilKabupaten Lumajang untuk meminta agar Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Lumajang segera merevisi nama PemohonPudentiana Rusyanti menjadi Pudentina Rusyanti dan mencoret nama Petrusyang melekat pada nama depan suami Pemohon sehingga menjadi AanSuharto sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan namunoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten LumajangPemohon disarankan untuk pembetulan atau perbaikan nama seseorangyang sudah tercatat secara resmi dalam arsip

Negara apabila terjadipembetulan atau perbaikan nama dapat dilakukan melalui suratpermohonan ke Pengadilan Negeri ;e Bahwa tujuan Pemohon mengadakan pembetulan atau perbaikan namaPemohon dan nama suami Pemohon tersebut dimaksudkan agar nama yangtertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut sama dengan identitas lainyang dimiliki Pemohon dan anakanak Pemohon ;e Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat berkepentingan sekaliagar terhadap nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang tercantumdalam