Ditemukan 116886 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 20-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/ Intervensi I : PT. Persatuan Perkasa yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan, selaku Direktur Utama Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
233 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 31-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 258/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION (INSA), dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
103 — 54
  • Jkt.Pst terkait dengan nama DPP INSA;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor : AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016 tentangHalaman 13 dari69 halaman Putusan Nomor : 258/G/2016/PTUNJKTPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PersatuanPengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia adalah pembentukanperkumpulan badan hukum baru yang tidak ada kaitan dengan organisasilain, namun apabila dikaitkan dengan organisasi DPP INSA(Penggugat Il) yang belum badan hukum maka persyaratan
    ,tertanggal 23 Agustus 2016 yang dalam bagian provisi menundakeberlakuan Surat keputusan Penggugat sebagai badan hukum; hal itumerugikan kepentingan Para Penggugat yang telah digunakan namanyauntuk melakukan gugatan hukum tersebut.;2.
    Mencermati kembali dalil Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 3angka 3 sebagaimana tersebut sebelumnya, dengan menggarisbawahi dalilPara Penggugat yang pada pokoknya menyatakan kepentingannyadirugikan akibat Penetapan Penundaan Pelaksanaan atau keberlakuanHalaman 22 dari69 halaman Putusan Nomor : 258/G/2016/PTUNJKTSurat keputusan Penggugat sebagai badan hukum, maka apabilamendasarkan pada hukum sebab akibat, penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Pengesahan Badan Hukum versi Para Penggugat oleh
    ;Terkait Dengan Kapasitas Hukum Penggugat : Kedudukan Hukum Penggugat 1 Sebagai Badan Hukum TelahDibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaBerdasarkan Putusan No. 66/G/2016/PTUNJKT, Tertanggal 23Agustus 2016 2.
    AH.01.07Tahun 2015, tertanggal 30 Desember 2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanIndonesian National Shipowners Association. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0044492. AH.01.07Tahun 2016, tertanggal 12 April 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan PersatuanPengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. MITRA TIRTA UTAMA Diwakili Oleh : Eko Sapta Putra, S.H.
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. OCEANIA DEVELOPMENT.
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. WISMA AMAN SENTOSA.
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PT. PALU GADA MAS.
109 — 18
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-03-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penggugat:
SITI LATIFAH
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda kebon Jeruk, Jakarta Barat
222 — 69
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-09-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 April 2022 — Penggugat:
Nunung Rusmiati/ Dr. NUNUNG RUSMIATI, S.Si.,M.Si
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASITA Aliansi Sekumpulan Industri Tur Agensi diwakili oleh Tn. Artha Hanif selaku Ketua Umum
179 — 47
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 74/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat II : PT. Fadlan Mulia Jaya diwakili oleh: Faisal Dean Ridwan,S.T (Direktur)
Terbanding/Penggugat I : PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
Terbanding/Penggugat II : Giovanni Adhiputra Aziz
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
81 — 13
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 63/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
290 — 221
  • Tahun2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan RumahSakit Islam Bercahaya Cilacap Tanggal 10 Desember 2016. Yayasantersebut samasama didirikan dengan Pengesahan Pendirian BadanHalaman 33 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUNJKT.Hukum Murni hal tersebut bisa dilihat dari Surat Keputusan yangTergugat sahkan. Murni dalam arti pendirian badan hukum Yayasantersebut tanpa sejarah;i.
    Demikian pula Tergugat dan II, pada prinsipnya memberikankebebasan atas pendirian badan hukum yayasan. Namun kebebasantersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;2.
    Bukti T1 3b : Print Out dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) :Akta Notaris Ratin Setyowati, SH, M.Kn Nomor 20, tanggal14 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap,(fotokopi hasil print out data base);7.
    MIFTAHUL HUDA, S.H.LLMYang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa Ahli menerangkan Pengertian Yayasan tertuang dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 1 ayat (1)bahwa Yayasan adalah Badan Hukum yang kekayaannya terpisah yangtujuannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidakmempunyai anggota;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yayasan sebagai badan hukum kapan itulahir ?
    Surat Keputusan (SK Menhukham) nya sebagai dasar sebagaimanadalam Pasal 11 dan Pasal 16 UU Yayasan No 16/2001 di sana jelasbahwa eksistensi Badan Hukum Yayasan lahir pada saat Aktapendiriannya disahkan, beda dengan Badan Hukum (Yayasan) yangmerupakan kelanjutan yang dalam Pasal 21 bahasanya Akta Pendirianyang berisi Anggaran Dasar disetujui atau persetujuan, yang manapersetujuannya karena terjadi perubahan, perubahan yang palingmendasar ada 11 (sebelas) hal (Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan No.Halaman
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara Wilayah SUMBAR Diwakili oleh Ir. H. Isrin Agoes. MBA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PUSAT AKATAN ALUMNI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Diwakili oleh H.R. Muhammad Syafi'i, SH.M.Hum
75 — 15
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
YAYASAN SHIHHATUL IMIM Diwakili oleh Drs. H. BAHARUDDIN M. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
YAYASAN GENERASI SEJAHTERA. Diwakili oleh Arman Hamdhan
316 — 649
  • ., M.Kn tanggal 27 September 2018 No. 7 nomorAHU0000728.AH.01.05.Tahun 2018 tanggal 29 september 2018Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum YayasanShihhatul Iman;2.
    Atas hal tersebut memenuhi ketentuanRumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA No. 3 tahun2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan yang berbunyi : Pengujian surat Keputusan TUN yang diterbitkanoleh MenteriHukum dan HAM RI terhadap Pengesahan Badan Hukum tidakhanya meliputi aspek formal admonistrasi badan hukum danperizinanya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikat baik,riwayat pendirian, dan perubahan
    kepengurusan suatu badanhukum untuk menentukan siapa yang berhak untuk atas namabadan hukum atau organ badan hukum tersebut.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tergugat berupa SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU004374 .AH. 01.04 tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi Sejahtera ;3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU 004374 .AH. 01.04 tahun 2019 Tanggl 19 Maret 2019 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera ;4.
    Hukum yayasan generasi sejahtera3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 April 2023 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : MARSEKAL TNI (Purn) IDA BAGUS PUTU DUNIA
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : KOMANG PRIAMBADA, SE
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/ Intervensi I : PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Terbanding/ I : MAYJEN TNI (Purn) WISNU BAWA TENAYA
Terbanding/ II : NI NYOMAN RAI SUMAWATI, S.H., M.Kn.
226 — 15
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-06-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 259/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penggugat:
Drs. HERI SATMOKO, M.H.
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Gerakan Pemuda Marhaenis dengan ketuanya: Ir. Emir Moeis, M.Sc
145 — 89
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-12-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 438/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 4 April 2023 — Penggugat:
PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
226 — 22
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2021 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 284/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juli 2022 — Penggugat:
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
216 — 71
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-08-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 184/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pembanding/Penggugat : IWAN SANTOSO Diwakili Oleh : Myrna Wulandari, S.H
Terbanding/Tergugat : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Direktur utama
115 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juli 2016 — PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
64 — 28
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-08-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat:
1.Martinus Roga
2.Farida Safitri
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
345 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-07-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 1 September 2022 — Penggugat:
himpunan pengusaha nahdliyin
Tergugat:
Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia
299 — 111
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 301/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2017 — PT. PRIMA INDOBAHARI SENTOSA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.
107 — 45
  • Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan,peleburan dan pemisahan murni.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH02.AH.01.01 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan AnggaranDasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, DanPerubahan Data Perseroan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 dan perubahan
    Prima Indobahari Sentosa, tertanggal 18 Maret 2016, yang tercatat di dalamSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU0035360.AH.01.11.Tahun 2016, tertanggal 18 Maret 2016.5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.Menimbang, bahwa Pihak Ketiga dalam sengketa a quoatas nama PT. Prima Indobahari Sentosa, dalam hal ini diwakili oleh Asli Warinah,bertindak atas nama PT.
    Prima Indobahari Sentosa, yang diwakiliEko Wijaya, hal ini berarti status Penggugat adalah badan hukum perdata,semantara pribadi Eko Wijaya dalam perkara a quo sejatinya bertindak untuk danatas nama badan hukum PT. Prima Indobahari Sentosa dan bukan bertindakuntuk dan atas nama pribadi, namun dalam Surat Gugatan Penggugatmencampuradukan antara PT.
    Hukum Perseroan, Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DanPerubahan Data Perseroan, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagiberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : M.HH01.AH.01.01 Tahun 2011, tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DanPerubahan Data Perseroan Terbatas, sementara terhadap
    Hal ini berarti status Penggugat adalahbadan hukum perdata, sementara pribadi Eko Wijaya bertindak untuk dan atasnama badan hukum PT. Prima Indobahari Sentosa sebagai badan hukumperdata dan Eko Wijaya sebagai orang atau person yang juga sebagaipemegang saham.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 241/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : David Siemens Kurniawan Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
167 — 29
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-04-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penggugat:
1.Ir.Muhammad Barori,M.Si
2.Drs.Sumarjono,M.Si
Tergugat:
Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
384 — 383

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN:

    • Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat;
    • Memerintahkankepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000108 AH.01.05 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 03 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta sampai adanya putusan Pengadilan yang