BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI vs RINA ARIANTI, SH;

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI VS RAPAEL ADISUBALAKSANA, S.Sos;

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI VS RAPAEL ADISUBALAKSANA, S.Sos;

,MBA vs KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI;

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI (BAPEK) VS RUDOLF SAMUEL MUAYA;

Bahwa permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah bermula dariterbitnya:4.1 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor188.45/958/430.6.2/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang penjatuhanhukuman disiplin berupa pemberhentiandengan hormat tidak diataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (P6);4.2 Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding administrati keKetua Badan Pertimbangan Kepegawaian RI (Tergugat) dengan surattanggal 15 Mei 2013 (bukti P7):4.3 Tergugat mengeluarkan Surat

Faizin (Kabid di BKPP) melakukankoordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian RI diJakarta, dengan menemui Bp Robinsar Marbun SH. MH (Kepala SubBidang B4) dan mendapatkan penjelasan dari sdr.

Faizin (Kabid di BKPP) melakukankoordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian RI diJakarta, dengan menemui Bp Robinsar Marbun SH. MH (Kepala SubBidang B4) dan mendapatkan penjelasan dari sdr. Robinsar bahwa :1.

Pasal 51 ayat (3) UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa ini; Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor M.HH22.KP.06.03 tahun 2013 tanggal 31 Januari2013 pada tanggal 5 April 2013 kemudian mengajukan permohonanbanding administratif ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian RI (Tergugat)pada tanggal 16 April 2013 (bukti P10).

UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengandemikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Ini; Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor188.45/958/430.6.2/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang penjatuhanhukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (P6); Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding administratifke Ketua Badan

Pertimbangan Kepegawaian RI (Tergugat) dengan surat tanggal 15 Mei 2013 (bukti P7); Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor209/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang PenguatanHukum Disiplin atas nama Helmi Isnaini NIP.196906301998031008 (bukti P1); Surat Keputusan Tergugat diterima secara resmi olen Penggugat padatanggal 4 Desember 2013 dan gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari2014 sehingga gugatan diajukan masih dalam

Saadun (Badan Pertimbangan Kepegawaian RI) padatanggal 09 Maret 2018;Bahwapada tanggal 03 Oktober 2018 BAPEK telah membalaspermohonan banding administratif Penggugat denganSurat Nomor:438/BAPEK/S.1/2018 yang dicatat dalam agenda Surat Masuk olehPihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh pada tanggal 16 Oktober2018,dan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 17 Oktober2018 setelah disampaikan oleh Muzakkir, SKM., M. Kes., selaku KepalaBagian (Kabag.)

Bahwa tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mengupayakan bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI;2.Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan kepadaPresiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15Maret 2019;3.

apalagi Peraturan Pemerintahsebagaimana yang diamanatkan Pasal Pasal 129 ayat (5) UndangundangRepublik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negarasampai saat ini belum ada;Hal. 5 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNBahwa oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah menerbitkanPeraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upayaadminstratif, maka Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secaratertulis kepada Badan

Pertimbangan Kepegawaian RI pada tanggal 11 Januari2019, yang ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara;Bahwa atas surat keberatan Pengugat tersebut di atas, Penggugattelah menerima surat balasan 3 Februari 2019 dari Badan Kepegawaian DaerahPemerintah Propinsi Sumatera Utara atas tembusan yang diajukan Penggugattersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugatmelayangkan surat keberatan atas Objek Sengketa kepada Gubernur SumateraUtara (Tergugat) pada, akan tetapi sampai diajukannya

dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten;Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwaPengguat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden RI di Jakartamelalui surat tertanggal 25 Maret 2019 (Bukti P9) yang dikirim melalui jasa ExpedisiTIKI pada tanggal 04 April 2019 telah diterima oleh Puji A/Resepsionis pada tanggal05 April 2019 (Bukti P10);Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan dan bandingadministratif kepada Ketua Badan

Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta melauisurat tertanggal 25 Maret 2019 (Bukti P11) yang dikirim melalui Expedisi POSHalaman 38Putusan No.167/G/2019/PTUNMDNIndonesia pada tanggal 27 Maret 2019 (Bukti P12) dan diterima oleh SAADUN padatanggal 01 April 2019 (Bukti P13);Menimbang, bahwa terhadap kedua surat keberatan tersebut tidak dijawab;Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap diam Presiden sebagai atasan Tergugat yang belum memberikanjawaban atas keberatan

daerah yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah diKabupaten;Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap faktabahwa Pengguat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada PresidenRI di Jakarta melalui surat tertanggal 2 April 2019 (Bukti P14) yang dikirimmelalui jasa Expedisi JNE pada tanggal 04 April 2019 (Bukti P15) dan telahsampai pada tanggal 08 April 2019 (Bukti P 16);Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan danbanding administratif kepada Ketua Badan

Pertimbangan Kepegawaian RI diJakarta melaui surat tertanggal 2 April 2019 (Bukti P 17) yang dikirim melaluiHal. 53 Putusan Nomor : 159/G/2019/PTUNMDNJasa JNE pada tanggal 04 April 2019 (Bukti P18) dan diterima pada tanggal 08April 2019 (Bukti P 19);Menimbang, bahwa terhadap kedua surat keberatan tersebut tidakdijawab;Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa sikap diam Presiden sebagai atasan Tergugat yang belummemberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat

pemerintahandaerah yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten;Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwaPenggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden RI diJakarta melalui surat tertanggal 23 Maret 2019 (Bukti P9) yang dikirim melalui jasaExpedisi TIKI pada tanggal 25 Maret 2019 dan telah diterima oleh Sukadi padatanggal 27 Maret 2019 (Bukti P10);Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan danbanding administratif kepada Ketua Badan

Pertimbangan Kepegawaian RI diJakarta melaui surat tertanggal 23 Maret 2019 (Bukti P11) yang dikirim melaluiExpedisi POS Indonesia pada tanggal 25 Maret 2019 (Bukti P12) dan diterima olehSAADUN pada tanggal 27 Maret 2019 (Bukti P12) dan terhadap kedua suratkeberatan tersebut tidak dijawab;Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa sikapdiam Presiden sebagai atasan Tergugat yang belum memberikanPutusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUNMDN Halaman51jawaban atas keberatan

KEP130/A/JA/04/2017, tanggal28 April 2017 pada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI(Tergugat).Tergugat menerbitkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tentangMemperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik IndonesiaMengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Chuck Suryosumpeno,Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUNJKTS.H., MBA., NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 Aptil 2018.Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2018, Penggugat menerimaobjek sengketa berdasarkan Berita