) menurut Peraturan dan Prosedur Arbritase yang berlaku didalam Badan Arbritase tersebut.3 Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yanglain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagaikeputusan tingkat pertama dan terakhir.4 Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukandi dalam peraturan dan prosedur Arbritase Basyarnas, para pihakbersepakat memilih tempat pelaksanaan arbritase di kota tempat cabangBANK berada.

Bahwa para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yanglain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagaikeputusan tingkat pertama dan terakhir.d. Bahwa tanpa mengurangi tempat pokkok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukandi dalam peraturan peraturan dan prosedur arbritase BASYARNAS, para pihakbersepakat memilih tempat arbitrase di kota tempat cabang BANK berada.Namun penunjukan dan pembentukan arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukanoleh ketua BASYARNASe.

Oleh karenanya penyelesaian terhadap halhal yangberkaitan dengan hubungan hukum tersebut telah disepakati bersama melaluiBadan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan AgamaMagelang tidak berwenang mengadill perkara a quo.f.

timbul dari akadpembiayaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I melalui jalur non litigasi bukanlitigasi, yakni arbritase dengan menunjuk BASYARNAS sebagai lembaga arbriteryang akan menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I,sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman Jo.

non litigasi yakni BASYARNAS atau litigasi yakni Pengadilan Agama,sebagaimana asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkandalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semuakontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagimereka yang membuatnya.

MAJELIS ARBITER BASYARNAS dan II. PT. ATRIUMASTA SAKTI

MENGENAI AMAR PUTUSAN BASYARNASBahwa Majelis Arbiter BASYARNAS pada tanggal 16September 2009 itelah membacakan Putusan PerkaraNo.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara TERMOHON I!

)Perkara No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.

Isi Amar Putusan BASYARNAS tidak terdapatlarangan kepada Pemohon untuk mengajukanpembatalan putusan terhadap putusan BASYARNAS;(vide Amar Putusan BASYARNAS No.: 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak.) ;10.3.

no. 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak. antara PT.

Membatalkan Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diputuskan pada tanggal 16September 2009 dan yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jakatrta Pusat sesuaiakta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12Oktober 2009 ;3. Menyatakan Putusan BASYARNAS No. 16/tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah;
2. Membatalkan Putusan Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI) Kantor Perwakilan Jawa Timur nomor 02/Basyarnas-JTM/2022 tanggal 5 Desember 2022;
3. Menyatakan Putusan Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI) Kantor Perwakilan Jawa Timur nomor 02/Basyarnas-JTM/2022 tanggal 5 Desember 2022 tidak

mempunyai kekuatan hukum;

BASYARNAS ADALAH PROBLEM PERJANJIAN HUKUM SYARIAHa. Bahwa majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa melihatperjanjian dan sudah pasti tidak memahami implementasipenerapannya dimasyarakat, terlebih lebin menjawab rasa keadilandi masyarakat;b. Bahwa didalam akadakad syariah banyak dijumpai klausul Arbitrasebaik Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) ataupun BAMU (Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia);c.

Bahwa BASYARNAS/BAMUI sendiri berkedudukan di Jakarta dantidak jelas eksistensinya, antara ada dan tiada;e.

Bahwa terjadi ketidakadilan dalam praktek penerapan apabila terjadikredit macet, Bank tanpa musyawarah mufakat dan tanpa melaluig.putusan Basyarnas bisa langsung mengajukan lelang ke KPKNLdan apabila laku muncul pihak baru lagi yaitu PEMENANGLELANG;Sehingga yang jadi pertanyaan apakah persoalan tersebut bisadiselesaikan oleh BASYARNAS, karena klausul Arbitrase itu hanyamengikat nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat Il) sedangkanpemenang lelang dan KPKNL tidak masuk dalam bagian yangdiperjanjikan

Bahwa BASYARNAS/BAMUI sendiri berkedudukan di Jakarta dantidak jelas eksistensinya, antara ada dan tiada;Berdasarkan uraian diatas Pihak Pembanding mohon kepada majelishakim Pengadilan Tinggi Agama untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1. Menerima Banding Pembanding;2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Surabaya Nomor3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 6 Desember 2019;MENGADILI SENDIRI1. Menolak eksepsi Termohon ;2.

, bukan wewenang Pengadilan AgamaSurabaya, oleh karena itu eksepsi Tergugat I/Terbanding dan eksepsiTergugat Ill/Terbanding Ill yang menyatakan Perkara a quo adalahwewenang BASYARNAS bukan wewenang Pengadilan Agama Surabayadapat dikabulkan;Menimbang, bahwa apabila mengabulkan eksepsi kompetensi absolute,maka harus diikuti pernyataan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadiliperkara yang bersangkutan, sebagaimana penjelasan pakar hukum Perdatadalam Bukunya M.

., Notaris di Medan; Bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 (Tentang Klausul Arbitrase) dariAkad Pembiayaan AlMurabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikanmelalui Badan Arbitrase Syarian Nasional (BASYARNAS) dan bukanPengadilan Agama;* Bahwa oleh karena para. pihak (Penggugat dan Tergugat !)

telahsepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan ArbitraseSyariah Nasional (BASYARNAS), maka menurut hukum penyelesaiansengketa ini harus dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ; Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pengadilan Agama Medanharus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut di atas,maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yth. agar mempertimbangkan danmemberikan

telahsepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan ArbitraseSyariah Nasional (BASYARNAS), maka menurut hukum penyelesaiansengketa ini harus dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pengadilan Agama Medanharus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut di atas,maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yth. agar mempertimbangkan danmemberikan

), maka menurut hukumpenyelesaian sengketa ini harus dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Agama Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa akad atau perjanjian tersebut karena terbukti telahdisepakati oleh para pihak secara hukum adalah mengikat dan wajib ditaatiserta dilaksanakan dalam upaya hukum apapun termasuk klausul penyelesaiansengketa melalui Basyarnas

Isi Pasal 55 ayat (2)tersebut di atas diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal Yangdimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akadadalah upaya sebagai berikut : pada huruf (c) melalui BASYARNAS ataulembaga arbitrase lain.

Nomor 700 K/Padt.Sus Arbt/2017pailit dalam sengketa di BASYARNAS sebagaimana perkara Nomor21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt tersebut.Bahwa akibat perbuatan Badan Arbitrase Syariah Nasionalmendudukkan PT Haseda Remindo tersebut tak pelak laporan atassetiap pemanggilan melalui surat panggilan dari BASYARNAS kepadaPT.

BASYARNAS jauh sebelum Putusan Nomor 21/tahun2015/BASYARNAS/put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015diserahkan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerangpada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG.

Sepanjangmenyangkut Surat Panggilan BASYARNAS hal tersebut telah denganjelas dipertimbangkan dalam Putusan BASYARNAS dalam halaman18 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya : menimbangHalaman 19 dari 34 hal Put.

(videputusan Basyarnas hal 21);14.Bahwa berdasarkan Pasal 60 pada ketentuan UndangUndang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketamenyatakan bahwa putusan Arbitrase (Basyarnas) bersifat final danmempunyai kekuatan hukum tetaop dan mengikat para pihak;15.Bahwa berdasarkan putusan Basyarnas tersebut, maka segala segalabentuk perbuatan dan/atau perikatan lain yang timbul dari perjanjian tersebutbatal demi hukum, termasuk perbuatan dan/atau tindakan Tergugat danTergugat

diri tidak berwenang mengadiligugatan a quo dan menyerahkan perkara kepada Ketua Pengadilan NegeriSemarang untuk memeriksa esensi Putusan Basyarnas sebelumdilaksanakannya eksekusi atas putusan Basyarnas tersebut;2.

Menyatakan putusan Basyarnas Perwakilan Jawa Tengah Nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah putusan yang "noneksekutabel";3.

Pertimbangan Majelis Hakim jelasjelas bertentangan denganpertimbangan Majelis Hakim Basyarnas sebagaimana halaman 20Putusan Basyarnas, yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat Asal telah melakukan pelanggaran denganmelakukan lelang atas aset Pemohon Kasasi/Pembanding/PenggugatAsal tanpa didahului oleh putusan Basyarnas. (vide Putusan Basyarnashal 20 alinea 1);b.

Bahwa majelis seharusnya melihat perobuatan Termohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat Asal yang telah mengajukan permohonaneksekusi atas keputusan Basyarnas adalah sebagai wujud pengakuanatas keputusan Basyarnas.

MENGENAI AMAR PUTUSAN BASYARNAS.1.Bahwa Majelis Arbiter BASYARNAS pada tanggal 16 September 2009telah membacakan putusan perkara No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1 mengajukanpemohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BASYARNAS) Perkara No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/ Ka.Jakkepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap :1. Majelis Arbiter BASYARNAS, yang memeriksa dan memutusPerkara No. 16/Tahun/2008/BASYARNAS/Ka.Jak, Cq. Prof. H.Bismar Siregar, SH., Hj. Fatimah Achyar, SH., dan Prof. Dr..

Sutan Remy Sjahdeini, SH., merupakan pelaksana (MajelisArbiter) yang ditetapbkan Ketua BASYARNAS dalam pemeriksaansengketa antara PT. Atriumasta Sakti (Termohon 1/PemohonArbitrase) terhadap PT. Bank Syariah Mandiri (Pemohon/TermohonArbitrase) dalam perkara No. 16/Tahun/2008/ BASYARNAS/Ka.Jak.Oleh karenanya secara hukum permohonan Pemohon dimaksudseharusnya diajukan terhadap BASYARNAS selaku lembaga yangmenerbitkan putusan BASYARNAS dan atau terhadap MUI selakuHal. 21 dari 51 hal. Put.

No. 188 K/AG/2010lembaga yang menaungi BASYARNAS, bukan tehadap Termohon dan Termohon Il ;3. ERROR IN PERSONA.Bahwa antara Termohon Il dengan Pemohon tidak memiliki hubungan hukumsehubungan dengan permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yangdiajukan, karena fakta hukumnya Termohon Il tidak dalam kapasitas danatau ikut merumuskan dan memutuskan putusan BASYARNAS No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. yang diajukan pembatalan olehPemohon.

Membatalkan putusan BASYARNAS No. 16/Tahun2008/BASYARNAS/ Ka.Jak. yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009 dan yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai AktaPendaftaran No. 01/BASYARNS/2009/PA.JP. tanggal 12 Oktober 2009 ;3. Menyatakan putusan BASYARNAS No. No.16/Tahun/2008/BASYARNAS/Ka. Jak. tanggal 16 September 2009 tersebut di atas tidak mempunyaikekuatan hukum ;4.

(vide P2);Bahwa perbuatan Tergugat I, yang melakukan penjualan aset melaluipelelangan umum, yang dilakukan oleh Tergugat II, tanpa didahului olehupaya penyelesaian perselisihan melalui BASYARNAS merupakan tindakanpelanggaran (vide Putusan BASYARNAS Hal 20);Bahwa dengan dilakukannya pelelangan dan eksekusi atas asetBanyumanik, yang merupakan tempat usaha Penggugat, maka telah terjadikerugian materiil secara nyata bagi Penggugat.

Akta Nomor 14 yang dibuat oleh Arlini Rahmi Damayanti,S.H., Notaris di Semarang tanggal 11 April 2008 dan segala bentukperbuatan dan/atau perikatan lain yang timbul dari perjanjian tersebut danmenghukum para pihak untuk mengembalikan kondisi seperti sebelumterjadinya akad (vide putusan BASYARNAS hal. 21);Bahwa berdasarkan pasal 60 pada ketentuan UndangUndang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketamenyatakan bahwa Putusan Arbitrase (BASYARNAS) bersifat final danmempunyai

Nomor 605 PK/Pdt/2016April 2008 yang dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris diSemarang ("Akta Perjanjian PRK Musyarakah Nomor 14 tanggal11 April 2008");Bahwa permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat sehubungandengan adanya Akta Perjanjian PRK Musyarakah Nomor 14 tanggal 11April 2008 dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 11.1, telah terdapatPutusan BASYARNAS Perwakilan Jawa Tengah Nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ("Putusan Nomor 01 BASYARNAS Jateng"),yang amarnya

diri tidak berwenang mengadiligugatan a quo dan menyerahkan perkara kepada Ketua Pengadilan NegeriSemarang untuk memeriksa esensi Putusan Basyarnas sebelumdilaksanakannya eksekusi atas Putusan Basyarnas tersebut;3.

Menyatakan putusan BASYARNAS Perwakilan Jawa Tengah Nomor01/P/Basy.PJT/VII/2010, tanggal 20 Juli 2010, adalah putusan yang noneksekutabel;3.

Bahwa, selain itu seharusnya setiap permasalahan menyangkut FasilitasPembiayaan AlMusyawakah TURUT TERLAWAN diselesaikan melaluiprosedur Badan Arbitrase Syariahn Nasional (BASYARNAS), sesuai denganketentuanketentuan yaitu :a.

Para Pihak sepakat dalam hal terhadap sengketa atau perselisihan yangada hubungannya dengan perjanjian ini, sedapat mungkin untukdiselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila jalan musyawarahtidak dapat menyelesaikan masalah maka Para Pihak sepakat untukmenyelesaikan melalui Prosedur Peraturan Badan Arbitrase SyariahNasional (Basyarnas) dimana Putusan BASYARNAS merupakan putusanfinal dan mengikat Para Pihak";c.

Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 18 tertanggal 13 Mei 2009dinyatakan :Sesuatu sengketa yang timbul atau dengan cara apapun yang adahubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secaradamai, kecuali sebagaimana ditetapkan didalam perjanjian ini, akandiselesaikan melalui dan menurut peraturan Prosedur Badan ArbitraseSyariah Nasional (Basyarnas);d.

Para Pihak sepakat dalam hal terhadap sengketa atau perselisihan yangada hubungannya dengan perjanjian ini, sedapat mungkin untuk diselesaikansecara musyawarah untuk mufakat, apabila jalan musyawarah tidak dapatmenyelesaikan masalah maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikanmelalui Prosedur Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)dimana Putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat ParaPihak;e.

No. 0672/Pdt.G/2016/PAJPdiselesaikan melalui prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).

Menolak permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase SyariahNasional(BASYARNAS) No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diajukanoleh Pemohon;7 777222.

"Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya".Dengan demikian maka putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikatbagiPenggugat dan T erguat; 222 nn en nn nn ne nn none nnnnnecnnscne nonce ceoeeBahwa Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) No. : 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.

Bahwa Tergugat menolak dengan teaas dalil Penggugat dalam Gugatannyayang selalu mendalilkan atas Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:a. Bahwa dalam Putusan Basyarnas No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak.terdapat Amar Putusan yang isinya melebihi dari yang dituntut/suatu halyang tidak dituntut oleh Penggugat (Pemohon Arbitrase Syariah), yang5.berbunyi sebagai berikut:Petitum Permohonan : Register No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak.

(vide hal 69 Putusan BASYARNAS).

(vide Putusan Basyarnas No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/ Ka.Jak.tanggal 16September 2009).; 222222 n nnn nn nnn nen n enn nn en nn=Bahwa oleh karena alasanalasan tersebut diatas cukup alasan untukmenyatakan bahwa Hakim telah memutus melebihi yang diminta. ;B. MENGENAI DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN ADANYADUAL1ISME PERATURAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS.5.

) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlakudalam Badan Arbitrase tersebut.Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.KIt Hal. 9 dari 21 halaman3 Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain,bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagaikeputusan tingkat pertama dan terakhir.4 Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukandalam peraturan dan prosedur Arbitrase di tempat Cabang BANK berada,namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau

Secara sah dan disepakati kedua belah pihak baik Para Penggugatdengan Tergugat I yang pada intinya apabila terjadi perselisihan maka kedua belahpihak telah saling sepakat menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepadaBadan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), tetapi dengan adanya PutusanMahkamah Konstitusi No 93/PUUX/2012, tanggal 29 Agustus 2013 tersebut,maka dapat dipastikan bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa danmengadili perkara ini ;Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Melalui BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d.

;Yang dimaksud dengan penyelesaian Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketadilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut :a Musyawarah,b Mediasi Perbankan ;c Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ataulembaga arbitrase lain dan ataud Melalui Pengadilan dalam linghkungan Peradilan Umum ;2 Bahwa, berdasarkan pada bukti T.2 khususnya Pasal 6 : PenyelesaianPerselisihan : 1.

Dalam halpenyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini tidakmencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji sertamngikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui BadanArbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedurarbitrase yang berlaku dalam badan arbitrase tersebut. 3.

DALAM PROVISI

Menyatakan permohonan provisi untuk menunda seluruh proses eksekusi penetapan nomor: 3/Eks/2023/PA.Smn berdasarkan putusan Basyarnas nomor : 01/Th.2019/Basyarnas/PIT/Ka/DIY tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

1.Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;

2.Menolak perlawanan para Pelawan untuk

Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam surat perjanjianantara para Penggugat dengan Tergugat , bahwa paraPenggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian akadpembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7Agustus 2009, Pasal 17 dalam akad tersebut telah disepakatibahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara paraPenggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanyamelalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);b.

No. 306/Pat.G/2016/PASby.perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15tanggal 7 Agustus 2009 yang dalam pasal 17 telah disepakati bahwaapabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para penggugatdengan Tergugat , maka penyelesaian sengketanya melalui BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat eksepsiabsolute yang didasarkan atas akad yaitu para Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad pembiayaan

murabahahdengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009, dalam pasal 17 telahdisepakati bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara parapenggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanya melaluiBadan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka terlebih dahulupihak Tergugat dibebani untuk membuktikan apakah para pihak masihterikat dengan akad tersebut.Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Notaris Nomor 15 tanggal7

), maka berkenaan dengan pemilihan forumpenyelesaiansengketa pihakpihak terikat dengan isi perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa pihakpihak mengikatkan diri atas penyelesaiansengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maka haltersebut menghilangkan hak pada pihak untuk mengajukan penyelesaiansengketa melalui Pengadilan sebagaimana di kehendaki pada Pasal11 ayat(1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa yaitu Adanya suatu perjanjian

No. 306/Pat.G/2016/PASby.Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga adanya Klausula arbitrase syariahdalam akad antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi tolok ukur awaldalam penyelesaian sengketa perkara a quo yang juga melibatkan pihakpihak lain(Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat);Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan Para Pihak memilihforum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) maka Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang jikasengketa tersebut

Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain,bahwa pendapat hukum (Legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkanoleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama danterakhir. (Vide bukti P2).17.5.

Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukandidalam peraturan dan prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihakbersepakat memilih tempat pelaksanaan Arbitrase dikota tempat Bankberada, Namun petunjuk dan pembentukan Abritase atau Majelis Arbitrasedilakukan oleh Ketua BASYARNAS. (Vide bukti P2).17.6.

Mengenai Pelaksanaan (Eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai denganketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor 30 TH 1999 tentang Abritasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para pihak sepakat bahwa para pihakdapat meminta plaksanaan (Eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut padasetiap Pengadilan Negeri di Wilayah hukum Republik Indonesia.

Sementara dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 15 antara12TERGUGAT dengan PENGGUGAT apabila terjadi perselisihan, maka sepakatuntuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17.3 Akad Pembiayaan Murabahah No. 15yang menyatakan : "Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat 2tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat dengan ini berjanjiserta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannyamelalui .......... 11

.melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturandan prosedur Arbitrase yang berlaku didalam Badan Arbitrase tersebut ;II.

No. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTMenimbang, bahwa PEMOHON dalam surat permohonannyatertanggal ... telah mengajukan permohonan PEMBATALAN PUTUSANARBITRASE BASYARNAS, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama JAKARTA PUSAT dengan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTtanggal 13 Juli 2016, dengan dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dengan Termohon II telah mengajukan arbitasesehubungan dengan sengketa Pemohon dengan Termohon Il yangdiajukan tanggal .. dan atas permohonan tersebut Basyarnas telahmenjatuhkan

Menyatakan putusan Basyarnas No. ... tanggal ... bertentangan denganhukum;2. Membatalkan Putusan Basyarnas Nomor ... tanggal ....;3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Hal. 5 dari 24 hal. Put.

Eksepsi kewenangan absolut yaitu Pengadilan Agama tidakberwenang memeriksa dan memutus sengketa permohonanpembatalan putusan basyarnas yang diajukan oleh Pemohon sesualdengan ketentuan pasal 70 dan penjelasannya,dan terhadappermohonan pembatalan putusan basyarnas harus didukung buktiberupa putusan pengadilan, sedangkan SEMA No. 8 Tahun 2008tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah butir 8menyatakan : Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan ataupertimbangan dari putusan Badan Arbitrase

Pertimbangan Majelis basyarnas dalam putusannya telah tepatyang menyatakan bahwa Pemohon telah wanprestasi karenaPemohon ingkar memenuhi kewajibannya dalam akad murabahahno. 53.

Termohon II bukan merupakan Arbiter dalam pengambilan keputusan No.16/Th 2014/ Basyarnas/Ka.Jak.4. Akad pembiayaan murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 2005 pasal 15tentang Penyelesaian Perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untukmerujuk serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas) untuk memberi putusan.5.

Bahwa, kemudian meskipun belum pernah mengajak Para Penggugatmaupun Turut Tergugat untuk membicarakan Musyawarah untuk mufakatmenyangkut penyelesaian permasalahan Fasilitas Pembiayaan AlMusyawakah Turut Tergugat , baik secara langsung maupun melaluiProsedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Tergugat malahmengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama JakartaPusat sesuai dengan suratnya tanggal 7 Juni 2016 perihal PermohonanEksekusi Hak Tanggungan No. 965/2008 tanggal 10 April

Para Pihak sepakat dalam hal terhadap sengketa atau perselisihanyang ada hubungannya dengan perjanjian ini, sedapat mungkin untukdiselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila jalanmusyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah maka para pihaksepakat untuk menyelesaikan melalui Prosedur Peraturan BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dimana Putusan Basyarnasmerupakan putusan final dan mengikat Para Pihak;Halaman 6 dari 16 hal. Pen. No. 972/Pdt.G/2016/PA.JPC.

Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah No. 18 tertanggal 13 Mei2009 dinyatakan:Sesuatu sengketa yang timbul atau dengan cara apapun yang adahubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secaradamai, kecuali sebagaimana ditetapkan didalam perjanjian ini, akandiselesaikan melalui dan menurut peraturan Prosedur Badan ArbitraseSyariah Nasional (Basyarnas);d. Pasal 11 angka 14 ayat 1 Akad Fasilitas Pembiayaan Line FacilityAl Musyarakah Nomor 25 tertanggal 18 April 2008 dinyatakan :1.

Para Pihak sepakat dalam hal terhadap sengketa atau perselisihanyang ada hubungannya dengan perjanjian ini, sedapat mungkin untukdiselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila jalanmusyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah maka Para Pihaksepakat untuk menyelesaikan melalui Prosedur Peraturan BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dimana Putusan Basyarnasmerupakan putusan final dan mengikat Para Pihak;e.

Pembiayaan AlMusyawakah Turut Tergugat diselesaikan melalui prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas).

Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smgdan menurut prosedur peraturan badan Arbritase Syariah Nasional(BASYARNAS) dimana putusan Basyarnas merupakan putusan final danmengikat para Pihak dan ayat (2) Pemilihan prosedur penyelesaiansengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, tidakmengurangi penjual berdasarkan pertimbangnnya sendiri untukmenyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses diKantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana terjadi dalam wilayahNegara Republik Indonesia

;Menimbang bahwa mengacu kepada isi akad pada Pasal 10 ayat (1) dan(2) di atas penyelesaian sengketa diselesaiakan secara damai, jika tidakdapat diselesaikan secara damai diselesaikan melalui dan menurutprosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasioanl (BASYARNAS)akan tetapi penyelesaian sengketa secara damai dan melaluiBASYARNAS tersebut tidak mengurangi hak penjual berdasarkanpertimbangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihantersebut ke Pengadilan Agama Sukoharjo;Menimbang

Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ataulembaga arbitrase lain dan ataud.

Notaris Kabupaten Sukoharjo;Menimbang, bahwa dalam akad tersebut disebutkan pada Pasal 10tentang Penyelesaian Sengketa terdiri dari dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat(2), ayat (1) Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atauperselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapatdiselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurutprosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat ParaPihak,

Musyawarah, b. mediasiperbankan, c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ataulembaga arbitrase lain, dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum;Menimbang, bahwa setelah uji materi terhadap penjelasan Pasal 55ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,maka lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012tanggal 29 Agustus 2013 yang amar pokoknya 1.

eksepsi tentangkewenangan absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidakberwenang mengadili perkara a guo karena dalam akad yang disepakati olehPenggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding sudah diperjanjikanapabila terjadi sengketa mengenai akad, maka penyelesaiannya dilakukanmelalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak terdapat kesepakatan melaluimusyawarah mufakat, maka para pihak mengikatkan diri satu terhadap yanglain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS

Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dandengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untukmenyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS)Hal. 8 dari 12 hal.Putusan No. 20/Pdt.G/2020/PTA.Jbmenurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam BadanArbitrase tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan MurabahahBil Wakalah Nomor 36 tanggal 07 Juli

Klausula ArbitraseSyariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad utama (principalagreement) dan telah dirumuskan dengan kalimat atau katakata yang tegas(expressis verbis), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdatakesepakatan itu menjadi Pacta Sunt Servanda yang melahirkan yurisdiksiabsolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga pihakpihak yang terikat dalam kesepakatan itu secara imperatif terikat dengan isiperjanjian sehingga tidak berhak mengajukan penyelesaian

sengketa di antaramereka selain kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Hadis Nabi SAW riwayat Imam alTirmidzi dari Amr bin Auf yangmenyatakan:LaL> dol sl W> p5> bw pgs ole dgalurollKaum Muslimin harus memenuhi syaratsyarat yang telah merekasepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal ataumenghalalkan suatu yang haram.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan TergugatI/ Terbanding I, telah sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa keBadan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) apabila terjadi sengketa mengenaiakad dan tidak diperoleh penyelesaian

55 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah dijeiaskanbahwa, "Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akadadalah upaya sebagai berikut:a Musyawarah,b Mediasi perbankan,c Melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan ataud Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum4 Bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No.23/2006 tentang Perubahan Atas Undangundang"No.7/1987 tentang Peradilan Agama menegaskan, Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:1 Ekonomi Syariah"2 Bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 73100359 tertanggal 17 April 2012 antara PTBank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Tasik Malaya denganPenggugat disebutkan bahwa bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakatmengenai penyelesaian perselisihan, rrsaka semua sengketa yang timfaul dari Akad IniIakan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Masionai (BASYARNAS)menurut Peraturan Administrasi

dan Prosedur BASYARNAS yang keputusannyamengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama danterakhir (vide pasal 22 ayat 3).Bahwa dalam pihan penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum Akad PembiayaanNomor 73100359 tertanggal 17 April 2012 antara PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk Kantor Cabang Syariah Tasikmaiaya dengan Penggugat seyogyanyaharusdiselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)menurut Peraturan Administrasi dan Prosedur BASYARNAS

permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.5mestinya,;Bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 93/PUUX/2012sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk penyeiesaian secara litigasi sengketaperbankan Syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kewenangan untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat kepadaTergugat seharusnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasionai (BASYARNAS

) menurut peraturan Administrasi dan Prosedur BASYARNAS yangkeputusanya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkatpertama dan terakhir (vide pasal 22 ayat 3 )Bahwa dalam pilihan penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum AkadPembiayaan Nomor 733100359 tertanggal 17 April 2012 antara Penggugat danTergugat seyogyanya harus diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase SyariahNasional (BASYARNAS) menurut Administrasi dan Prosedur Basyarnas sebagaikeputusan pertama dan terakhir