BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN VS AWALUDIN ISU;;

., vs - BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Timor Tengah Selatan) adalah padatanggal 30 Mei 2011, dan diberitahukan kepada Penggugat (OEBDTUNU.S, Pd) pada tanggal 15 Juni 2011;Bahwa selain tanggal pembuatan Surat Keputusan Pemberhentiantidak dengan hormat tersebut di atas yang dibuat dan ditandanganiserta dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Timor Tengah Selatan) padatanggal 30 Mei 2011 setelah putusan Pengadilan Negeri SoeNo.37/Pid.B/2011/PNSOE, tanggal 05 April 2011, mempunyaikekuatan hukum tetap, juga jika dilihat dari uraian isi surat keputusan

Oenino, maka Penggugat melalui gugatan ini pula menuntutTergugat (Bupati Timor Tengah Selatan) untuk membayar ganti rugikepada Penggugat (OBED TUNU.S.Pd) berupa:a. Gaji Penggugat sebagai PNS dalam jabatan sebagai KelapaSekolah SD. N.

Timor Tengah Selatan) dalam perkaraini maka dapat disimpulkan sebagal benikut:a.

Bahwa adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh Tergugat(Bupati Timor Tengah Selatan) dalam perkara ini oleh karenaTergugat (Bupati Timor Tengah Selatan) memberhentikanPenggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan No.BKPP.880/80/3/2011, tanggal 30Mei 2011, yang seolaholah Penggugat melanggar hukumandisiplin terberat, dan yang diancam Pidana Penjara 4 tahun ataulebih, sedangkan perbuatan pelanggaran hukuman disiplin sebagaiPegawai Negeri Sipil yang dilakukan

Menyatakan menurut hukum bahwa keputusanNo.BKPP.880/80/3/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkanoleh Tergugat (Bupati Timor Tengah Selatan) untuk dan atas namaPenggugat (OBED TUNU, S.Pd) harus dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;. Menghukum Tergugat (Bupati Timor Tengah Selatan) untuk segeramencabut surat keputusan tersebut dan mengembalikanPenggugat pada pekerjaannya semula sebagai PNS/Guru, dalamjabatannya sebagai Kepala Sekolah SD. N.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE (TERGUGAT I)., dkk

AYUANTTI ATTY vs BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 19/B &R/SKK/III/ 2019 tanggal 27Maret 201 9Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT ; Hal 1 dari 11 hal Putusan No.275/B/2019/PT.TUN.SBYNama JabatanTempat Kedudukan :MELAWAN: BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN :Di Jalan Piet A.Tallo No. 1Soe, Kab Timor TengahSelatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur 5Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada:1.Yusak E. Banunaek,S.H,.M.Hu m;2.Melkianus Yosep Nenoliu,S.H.,M.H;3.Joel A.A.Sonbai,S.H.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN vs YULIUS SESFAO

SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, tempat kedudukan Jalan Raya Piet ATallo, Nomor 1 Soe Kabupaten Timor Tengah Selatandalam hal ini menyerahkan kuasa kepada 51. Yusak E.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) berupa KeputusanBupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/2016, tanggal30 Desember 201 63 eo nnn nnn nnn nnn rnn nnn nnn nnn3. Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) mencabutKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/32/2016, tanggal 30 Desember 20 16;Hal 3 Put.183/B/2017 PT.TUN.SBY4.

Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk =membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 421. 000,(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 12/G/2017/PTUN. KPG . tanggal 14 Agustus 2017 sesuai SuratPermohonan Banding yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor :12/G/2017/PTUN.

KPG. tanggal 14 Agustus2017 mulai halaman 49 sampai dengan halaman 56 berpendapat danberkesimpulan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukumbahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/2016, tanggal 30 Desember 2016 (surat bukti bertanda P 2)tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud di dalam Pasal.1.Pasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang

MUSA LIUNESI vs BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkanputusan dalam sengketa antara ; 222220 none none nnneMUSA LIUNESI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempattinggal di RT. 04 RW. 02 Dusun Desa Belle, Kecamatan Kie,Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagaiene eaten PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWAN :BUPATI

TIMOR TENGAH SELATAN, berkedudukan di Jalan BasukiRachmat Nomor 1 SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan ; Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN vs AWALUDIN ISU

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN vs NURIMAN SANTOSO

mm nnn win neniHaL.2 Perkara 50/B/2019/PT.TUN.SBY.TENT ANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor:9/G/2018 / PTUN.KPG. tanggal 29 Nopember 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut: 22722 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nenaMENGADILI:.DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; 9 ll.DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan batal Surat Bupati

Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.867/375/3/2017 tanggal 23 Mei 2017, perihal Penahanan Gaji Pegawai ASN;3.Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk mencabut SuratBupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.867/375/3/2017 tanggal 23 Mei 2017, perihal Penahanan Gaji Pegawai ASN dan membayar semua gajidan tunjangan yang merupakan hak dari Penggugatsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;4.Menghukum Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk membayar Biaya yang

YULIUS SESFAO VS BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No.BKD.862.3/32/3/2016 tanggal 30 Desember 2016;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat;4.

Menyatkan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016;------------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.862.3/32/3/2016, tanggal 30 Desember 2016;--------4.

Mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------------------------------------5. Menghukum Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

YULIUS SESFAO (Penggugat)BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)

OBJEK SENGKETA :Bahwa ada pun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalahKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/32/3/2016tanggal 30 Desember 2016 ; 2Il.

MUSA LIUNESI (Penggugat)BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)

DAVID SELAN. dkk. vs BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Menyatakan batal atau tidak sahnya SuratKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorPEM.141/2/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentangpemberhentian Kepala Desa Nobi Nobi ~ danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Nobi Nobi ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat7Keputusan pemberhentian dan pengangkatan PenjabatKepala Desa Nobi Nobi Nomor : PEM.141/2/2010tanggal 10 Juni 2010 atas nama Johanis P.

MIKHAEL FALLO (Penggugat)BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)

TIMOR TENGAH SELATAN ;Tempat Kedudukan : JL.

Timor Tengah Selatan Nomor:PEM.141/8/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa NifukiuKecamatan Amanuban Timur, tanggal 1 Agustus 2011 oleh karenyaharuslahdibatalkan; 22222 222 222222 2 2222 ooo = ==Bahwa selain itu secara normatif, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor:PEM.141/8/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa NifukiuKecamatan Amanuban Timur, tanggal 1 Agustus 2011 telah bertentangan denganPasal 52 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72TAHUN

Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : PEM.141/9/2011, Tanggal28 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : PEM.DES.141/03/2006 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Desa Pada DesaDesa Dalam Wilayah Kecamatan Kolbano, Batuputih,Kotolin, Amanuban Timur dan Mollo Utara Kabupaten Timor TengahSelatan, Tanggal 13 Maret 2006, yang secara tegas menyatakan bahwa masajabatan Kepala desa yang dianekat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PEM.DES.141

Timor Tengah Selatan NomorPEM.141/8/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Kepala Desa Nifukiu Kecamatan AmanubanTimur (sesuai dengan aslinya) Bukti P.2 : Tanda tera Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: PEM.141/8/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Kepala Desa Nifukiu Kecamatan AmanubanTimur ( sesuai dengan aslinya) Bukti P.3 : Fotocopy Surat Bupati Timor Tengah Selatan NomorPEM.141/03/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang PemberhentianMenimbang

1 Agustus 2011 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Kepala Desa Nifukiu Kecamatan AmanubanTimur (sesuai dengan aslinya)Fotocopy Surat Bupati Timor Tengah Selatan NomorPEM.141/9/2011 tanggal 28 Juli 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorPEM.Des.141/03/2006 Pemberhentian Dan Pengangkatan KepalaDesa Pada DesaDesa Dalam Wilayah Kecamatan Kolbano,Batuputih, Kotoln, Amanuban Timur Dan Molo Utara KabupatenTimor Tengah Selatan ( sesuai dengan aslinya ) ; Fotocopy Surat Keputusan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN vs SIMON PETRUS TANAEM

TULLE, ST vs BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN VS FINCE ANASTASIA LEDA, SKM

Putusan Nomor 171 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Obyek Sengketa:Yang menjadi obyek sengketa adalah:Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKD.862.3/246/3/2013tanggal 16 Oktober 2013, tentang Memberhentikan Dengan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKPP.813.2/70/3/2011D, Tanggal 18 April 2011, Penggugat diangkatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 198802142011012012,Golongan Ruang (Ill/a), dengan tugas pada satuan Organisasi/Unit KerjaPemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;2.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/246/3/2013, tanggal 16 Oktober 2013, tentang MemberhentikanDengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FinceAnastasia Leda, SKM, NIP. 198802142011012012, Pangkat GolonganRuang CPNSD Ill/a, Jabatan Staf, Unit Organisasi Puskesmas Kuanfatu,Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/246/3/2013, tanggal 16 Oktober 2013, tentang MemberhentikanDengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FinceAnastasia Leda, SKM, NIP.198802142011012012, Pangkat GolonganRuang CPNSD Ill/a, Jabatan Staf, Unit Organisasi Puskesmas Kuanfatu,Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/246/3/2013, tanggal 16 Oktober 2013, tentang MemberhentikanDengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FINCEANASTASIA LEDA, SKM, NIP 198802142011012012, Pangkat GolonganHalaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2015Ruang CPNSD III/A, Jabatan Staf, Unit Organisasi Puskesmas Kuanfatu,Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ; BKD.862.3/246/3/2013, tanggal 16 Oktober 2013, tentang Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FINCE ANASTASIA LEDA, SKM, NIP 19880214 201 101 2 012, Pangkat Golongan Ruang CPNSD III/A, Jabatan Staf, Unit Organisasi Puskesmas Kuanfatu, Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;------------------------------------------------------------------- 3.

Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ; BKD.862.3/246/3/2013, tanggal 16 Oktober 2013, tentang Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FINCE ANASTASIA LEDA,SKM, NIP 19880214 201 101 2 012, Pangkat Golongan Ruang CPNSD III/A, Jabatan Staf, Unit Organisasi Puskesmas Kuanfatu, Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-------------------------------------4.

FINCE ANASTASIA LEDA, SKM. vs BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN vs YAT OKTAFIANUS TIMO, S.Pd

YAT OKTAFIANUS TIMO, S.Pd VS BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN;

OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKD.862.3/306/3/2013tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri SipilDaerah atas Nama YAT OKTOFIANUS TIMO, S.Pd. NIP.197610042010011012 Pangkat/Golongan Ruang Ill/a, Jabatan Gurupada SMA Negeri Banat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten TimorTengah Selatan;Il.

DASAR GUGATAN:1.Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/306/3/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama YATOKTOFIANUS TIMO, S.Pd., NIP. 1976100 42010011012Pangkat/Golongan Ruang Ill/a, Jabatan Guru pada SMA Negeri Banat,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan SuratKeputusan tersebut, baru diketahui olen Penggugat pada tanggal 24Januari 2014 sehingga sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu untuk mengajukan gugatan;Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/306/3/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Calon Pegawai Negeri

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/306/3/2013 tanggal 27 #Desember 2013 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan a.n. YatOktofianus Timo, S.Pd.;3.

Putusan Nomor 225 K/TUN/2015Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKD. 862.3/306/3/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri SipilKabupaten Timor Tengah Selatan kepada Yat Oktofianus Timo, S.Pd., NIP.1976100 4 2 01 00 11012 Pangkat/Golongan Ruang Ill/a, Jabatan Gurupada SMA Negeri Banat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor TengahSelatan adalah: Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tersebut

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN vs 1. SITI Z. MOLLO, SST.DK

Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara berupa : Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/53/3/2013tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari jabatan sebagaipenyuluh pertanian penyelia pada Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatankepada Siti Z.

Mollo, SST (vide bukti P2 = T1) ; Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.862.3/54/3/2013tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari jabatan sebagaipenyuluh pertanian penyelia pada Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatankepada Pieter S.

Nahak (vide bukti P1 = T2) ; Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.820/59/3/2013tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup PemerintahKabupaten Timor Tengah Selatan (vide bukti P3 = T3);3.

Menyatakan sah daan tetap berlaku : Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/53/3/2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang HukumanDisplin berupa pembebasan dari Jabatan sebagai PenyuluhPertanian Penyelia kepada SITI Z.