Ditemukan 11 data
143 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. BP. WIRIAGAR, Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putusan Nomor 3417 B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00008/216/14/081/16tanggal 14 Desember 2016, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E,Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP WIRIAGAR LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR LTD;
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR, LTD;;
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR, LTD;
Desember 2014 Nomor 00013/246/14/081/16 tanggal 14Desember 2016 atas nama: BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TBSimatupang Kav 88, Jakarta 12520, dan menetapkan Pajak Yang Terutangdan Pajak Yang Masih Harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak US$24,954,867.00PPh Pasal 26 Yang Terutang US$ 2,495,487.00Kredit Pajak Setoran Masa US$ 2,456,939.00PPh Kurang Bayar US$ 38,548.00Sanksi Administrasi : Bunga
Desember 2014 Nomor 00013/246/14/081/16 tanggal14 Desember 2016, atas nama: BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau ArkadiaTower D & E, Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 10 halaman.
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT BP WIRIAGAR, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
44 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP WIRIAGAR, LTD;
111 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT BP WIRIAGAR LTD, tersebut;
BUT BP WIRIAGAR LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT38384/PP/M.IV99/2012, Tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalamSKPKB PPN Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor: 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009, atasnama : BUT
BP Wiriagar Ltd, NPWP : 01.070.467.4081.000 alamat Perk.
pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sudahbenar.Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuHalaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT
BP WIRIAGAR LTD, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT BP WIRIAGAR LTD, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh WidayatnoSastrohardjono
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP Wiriagar Ltd;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
BUT BP Wiriagar Ltd. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2012 Nomor 00005/246/12/081/16tanggal 18 November 2016, atas nama : BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E,Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520, dan menetapkan Pajak YangTerutang dan Pajak Yang Masih Harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak US$13,513,969.00PPh Pasal 26 Yang Terutang US$ 1,351,397.00Kredit Pajak Setoran Masa US$ 1,343,246.00PPh Kurang Bayar US$ 8,151,00Sanksi Administrasi : Bunga
Desember 2012 Nomor00005/246/12/081/16 tanggal 18 November 2016, atas nama :BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP 01.070.467.4081.000, beralamatdi Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB SimatupangKav 88, Jakarta 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakJanuari s.d.
Desember 2012 Nomor 00005/246/12/081/16tanggal 18 November 2016, atas nama : BUT BP Wiriagar Ltd.,Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 812/B/PK/Pjk/2021NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran HijauArkadia Tower D & E, Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP874/WPJ.07/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14 tanggal 20 Januari2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, JalanLetijen T. B.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14 tanggal 20 Januari2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, JalanLetien T. B.
131 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3418 B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00272/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Januari2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00006/216/12/081/16tanggal 18 November 2016, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd., NPWP01.070.467.4081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E,Jalan TB Simatupang Kav 88, Jakarta 12520;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP WIRIAGAR LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.