Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta;3. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sesungguhnya atas Aplikasi CXM karena merupakan pencipta Aplikasi CXM;4.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst

PUTUSANNomor 60/Pdt.Sus Hak Cipta/2020/PN.

Direktorat Hak Cipta dan DesainHalaman 1 dari 69 Putusan Nomor 60/Pdt.SusHak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.Industri, beralamat di JI. H.R.

) Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 60/Pdt.SusHak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

, dapatdisimpulkan bahwa pemegang hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 4 UU Hak Cipta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pencipta ataupenerima peralinan atas hak cipta secara sah dari pencipta atau penerimahak cipta;Selanjutnya terkait dengan siapa saja pihak yang dapat dikualifikasikansebagai pencipta diatur dalam ketentuan sebagai berikut:a.

Meskipunpencatatan hak cipta bukanlah sebagai dasar suatu lahirnya hakcipta. UndangUndang Hak Cipta menegaskan pencatatan hanyalahsebagai fasilitas administratif untuk bukti awal kepemilikan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat BENNY BONG;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2017;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut;

Penggugat:
BENNY BONG
Tergugat:
1.DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
2.DIREKTUR UTAMA WD EMPAT PULUH COMPANY

69/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Niaga Jkt.Pst

PENETAPANNomor 69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksadan memutus perkaraperkara gugatan merek pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan penetapan;Setelah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Desember2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Penetapan

Sawangan Baru, Kec.Sawangan, Kota Depok, selaku Kuasa Hukum Penggugat BENNYBONG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.2.

., tersebut diatas ; Tergugat datang menghadapkuasanya SETYOWATI WIWIN K, S.H, sebagai Pegawai pada Kantor DirekturHak Cipta dan Desain Industri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, dan Tergugat II tidakdatang menghadap dipersidangan dan tidak diwakilkan Kuasanya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut KuasaPenggugat menyatakan mencabut kembali Surat gugatan register perkaraNomor 69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst., tersebut;Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst4.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,Tri Indroyono, S.E., S.H.Perincian :Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00Biaya Proses Rp. 75.000,00Redaksi Rp. 5.000,00Materai Rp. 6.000,00Biaya Panggilan Rp 1.800.000,00Jumlah Rp1.916.000,00(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.SusHak Cipta/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst

lainnya dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umumtanggal 20 Maret 2014, No.Reg.Perkara : PDM 08 / Pande / 07 / 2014, yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa TB SASTRA WIJAYA NK, BIN TB EMED SUJANA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) yaitu Hak Cipta

merupakan hak Eksklusif bagi pencipta atau pemegang hakcipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secaraotomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurutperaturan perundanundangan yang berlak sebagaimana dalam dakwaan melanggarPasal 72 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terdakwa harusdijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TB SASTRA WIJAYA NK, BIN EMEDSUJANA dengan pidana penjara

pada hari Selasatanggal 15 Mei 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempatdi Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Peguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak BantenJI.M.Arsyad No.70 Pasar Heubeul Kabayan Pandeglang, atau setidaktidaknya ditempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan sengaja dantanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 2 ayat (1) Hak Ciptamerupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pada pokoknya keterangannya sebagaiberikut:e Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupunrohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya.e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan keterangannya.e Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa benar saksi selaku Comunnication Assosiate United NationsDevelopment Programme (UNDP) Indonesia telah melaporkan dugaan tindakpidana Hak Cipta sesuai Laporan Polisi Nomor: Lp /105 /V/

Hal tersebutdilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Hak Cipta yaitu: merupakan hak Eksklusif bagipencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yangtimbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurutperaturan perundanundangan yang berlaku.Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Hak Cipta:Pelaku memiliki hak eksklusif untukmemberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa

9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst

,Yully Intan Sari, S.H., Dewa Ayu Trisna Dewi, S.H., merupakan ParaHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Padt.SusHak Cipta/2020./PN Niaga Jkt.

Hak Terkait adalan melampirkan dokumen berupa suratpernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dimana Pemegang HakCipta menyatakan bahwa karya cipta yang dimohonkan tidak meniru dantidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyekkekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat(2).Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Padt.SusHak Cipta/2020.

Pura NusaPersada;Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Padt.SusHak Cipta/2020./PN Niaga Jkt.

Pencatatan karya cipta dapat juga dibatalkan ataspermintaan dari yang mencatatkannya.Ahli Prof DR Mohamad Hawin S.H., .LL.M., dipersidangan dibawahSsumpah memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa Hak cipta adalah hak intelektual yang mengandung hak moraldan ekonomi.Bahwa Hak cipta tidak boleh melanggar orisinalitas.Bahwa Karya cipta jenis karya tulis berbeda dengan aplikasi hologram.Bahwa Pencatatan hak cipta di kemenkumham hanyalah tindakanadmintratif untuk mencatat karya cipta yang dilakukan

oleh seseorang.Bahwa Pencatatan hak cipta di kemenkumham dapat diajukanpembatalan ke Pengadilan, oleh pihak yang berkepentingan denganHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.SusHak Cipta/2020.

PUTUSANNomor 67 K/Pdt.SusHKI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)pada tingkat kasasi telan memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PT INTER SPORTS MARKETING, diwakili oleh ImansyahBudianto, selaku Direktur, berkedudukan dahulu di BoutiqueOffice Park B3, Jalan H.

SusHKI/2020membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi senilai total Rp10.200.000.000,00(sepuluh milyar dua ratus juta rupiah);Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:Atau, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.SusHKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby

Konvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 April 2019, terhadap putusantersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2019,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi HAKI Nomor22/Pdt.SusHKI.Hak Cipta

Membatalkan Putusan perkara Nomor 22/Padt.SusHKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., tertanggal 23 April 2019;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing(Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association(FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;3.

jumlah kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat, makaMahkamah Agung akan menetapkan ganti rugi yang harus dibayar olehTergugat berdasarkan keadilan dan kepatutan yaitu. sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTER SPORTS MARKETINGserta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 22/Pdt.SusHKI/Cipta

9/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst

PUTUSANNomor : 09/Pdt.SusHKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa danmemutus perkara perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta padatingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1)2)3)4)H.

Saya telah menjelaskan kepada Bapak Ody, saya adalah penulis danpencipta film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang KerokHalaman 4 Putusan Nomor : 09/PdtSusHak Cipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst10.Beruntung (1973) dan saya pertegas bahwa saya tidak pernah menjualatau menyerahkan hak cipta filmfilm dimaksud kepada siapapun.2. Bahwa almarhum Benyamin Suaeb adalah aktor yang dipilih dan dimintauntuk bermain pada kedua film tersebut, dan bukan pemegang hak cipta.3. Bahwa klaim PT. Falcon dan PT.

Adapun perhitungankerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :1) Kerugian dari harga penjualan Hak Cipta atas cerita film Benyamin BiangKerok yang diinginkan oleh Penggugat sebagai Pencipta dan/atauPemegang Hak Cipta yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliarrupiah).2) Kerugian dari harga penjualan Hak Cipta atas cerita film Biang KerokBeruntung yang diinginkan oleh Penggugat sebagai Pencipta dan/atauPemegang Hak Cipta yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah

Nomor : 09/PdtSusHak Cipta/2018/PN.Niaga.

MULYATININGSIH, SH., MH.Halaman 31 Putusan Nomor : 09/PdtSusHak Cipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;Atau:Kedua:Bahwa Terdakwa Hi.

Achmad Budi Siswanto, S.H. bin Muchsin Jatnoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjualkepada umum suatu ciptaan tanpa izin atau persetujuan Pencipta ataupemegang hak cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal72 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta, dalam dakwaan Alternatif Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi.

Artinya, Pemohon Kasasitidak melanggar Hak Cipta. Menurut Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: Tidakdianggap sebagai pelanggaran UndangUndang ini, pemanfaatanciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial olehHal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1101 K/PID.SUS/2016pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhikewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif;Telah jelas bukan perbuatan melanggar hukum (HakCipta);Il.

(linat buktibukti tertulis PemohonKasasi tentang ijin lisensi);Bahwa Pemohon Kasasi ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangkapada tanggal 10 Nopember 2014 dengan sangkaan melanggar Hak Ciptayang diatur dalam UndangUndang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002,pada hal pada tanggal dan bulan tersebut sudah berlaku UndangUndangHak Cipta yang baru, yaitu UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 yangsudah diundangkan sejak tanggal 16 Oktober 2014.

Artinya Pemohon Kasasi yang sudah memiliki hak oleh pemegangHak Cipta masih tetap disalahkan, pada hal menurut Pasal 87 Ayat (4)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 harus diterapbkan dalam kasusyang menimpa Pemohon Kasasi;. Bahwa Judex Facti telah memberikan ketidakpastian hukum tentangpenerapan UndangUndang Hak Cipta yang baru bagi kepentinganpemegang Hak Cipta. Bukankah pemegang Hak Cipta memiliki hak untukmemberi lisensi kepada Pemohon Kasasi?

Serpong KotaTangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan tanpa hak melakukanperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta, berbunyi: "Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atauPemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yangtimbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasanmenurut peraturan

untuk melakukan kegiatan memperbanyak, menggandakan,mengumumkan, mengcopy dan memperdagarigkan atau menjual kepingDVD Game/Permainan berbagaimana judul hasil bajakan atau tanpa ijinPencipta/Pemegang Hak Cipta dengan menggandakan alat/mesin Duplikatorpenggandaan.

B/2014/PN.TNG.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 72 ayat (1)UU RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa ANTON SUCIPTO pada waktu dan tempat yang samaseperti dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, dengan sengaja dan tanpa hakmenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaanatau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud padaayat (1) UndangUndang RI No.19 tahun 2002, yang dilakukan Terdakwa dengan

Ciater Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan Banten, yang kemudian menjual ataumemperdagangkannya, tidak dapat dibenarkan/tidak diperboleh danperbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar tindak pidana dibidangHak Cipta;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 72 ayat (2)UU RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

adalah sebagai berikut :Il Barang siapa;2 Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) : "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta ataupemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yangtimbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangipembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku", atau Pasal49 ayat (1) : "Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin ataumelarang pihak lain yang tanpa

8/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Sby

Indomas Cipta Sarana ;TB. USEP NURYADDI ; Pandeglang ;27 Tahun / 11 Nopember 1984;Lakilaki ;Indonesia ;Kp. Kadu Toke Rt. 03/14 KabupatenPAndeglang; ISlAM j == 2Karyawan PT. Indomas Cipta Sarana ;HARIS ; Jakarta ;31 Tahun / 03 Oktober 1980; Lakilaki ;Indonesia ;Pedongkelan Rt. 012 Rw. 016 Kel. Kapuk, Kec.. Nama Lengkap : SUPARMAN Tempat Lahir Palembang ;Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun /03 Oktober 1979 ;Jenis Kelamin Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal Jl.

Indomas Cipta Sarana dimanaIndra (DPO) dan Lu Tjin Hai (DPO) selaku Pemilik Usaha dan karyawandari PT.

INDOMAS CIPTA SARANA, JIn. Raya Adi Sucipto No. 7 Kp. Blendung,Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Tangerang dan PT. SELARAS OPTIKJAYA, Pergudangan Lio Baru Asri JIn.

Indomas Cipta Sarana ;1 (satu) unit mobil box Mitsubishi No.Pol. : B9420BCD berikut kuncikontak, STNK dan Buku Uji Berkala ; dikembalikan kepada Suwarti melalui PT.

INTER SPORT MARKETING (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;

1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Smg

menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima HakCipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atasPelanggaran Hak Cipta, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut ;Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1 /Pdt.SusHKI/2019/PN Smg.

UndangUndang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 secaralimitatif sudah menentukan kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksaperkara hak cipta yaitu :3.1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, gugatan yang menjadi kompetensiPengadilan Niaga adalah gugatan pelanggaran hak cipta.

Sedangkanhak untuk mengajukan gugatan tetap ada pada pencipta/ahli warisnya ataupemegang hak cipta.

Sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebih dahulu,dalam konteks FIFA, dia sebagai perancang kegiatan piala dunia, danberdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadi pencipta,jadi Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik hak moraldan hak ekonomi.

Sepak bola sekarangsudah bagian dari industri, sudah ada misi kemanusiaan, dsb, kontensiaran sepak bola merupakan karya cipta yang dilindungi hak cipta.Bahwa benar hak cipta sifatnya otomatically, sehingga secara otomatisjika suatu karya cipta bisa dirasakan maka sudah tercipta juga hak cipta.Bahwa benar tidak dibutuhkan pendaftaran, satusatunya pendaftaran diIndonesia disebut dengan pencatatan.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
3.Persatuan Warga Sapta Darma

1/Pdt.Sus-HKI-Cipta/2023/PN Niaga Smg

No 2192 K/PID.SUS/2009wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dengan sengaja dantanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatuProgram Komputer, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ParaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya saksi PRAYITNO

PRIYO SANTOSO AMK.An. dan Terdakwa 2.MUSLIH HERDIANSYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPELANGGARAN HAK CIPTA sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2002 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PRIYO SANTOSO AMK.An danTerdakwa 2. MUSLIH HERDIANSYAH dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;3.

No 2192 K/PID.SUS/2009DENGAN TANPA HAK MENGEDARKAN, MENJUAL KEPADA UMUMBARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DAN TANPA HAKMEMPERBANYAK PROGRAM KOMPUTER UNTUK KEPENTINGANKOMERSIL ;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaTerdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;3.

Bahwa penerapan hukum dari Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karenapenerapan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 19Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanaterhadap diri Para Terdakwa adalah sangat berlebihan ;Bahwa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta pada diri Para Terdakwasama sekali tidak terpenuhi, ini terbukti fakta di persidangan bahwaperbuatan Para Terdakwa dengan menyewakan

kaset VCD adalah kasetkaset VCD yang umum (bukan kaset VCD yang dilarang Pemerintah,contohnya : VCD Porno) tetapi hanya saja sebagian kecil ada VCD yangbukan original, demikian juga tujluan menyewakan kaset VCD tersebut ParaTerdakwa hanyalah mencari keuntungan kecil untuk menyambung hiduptidak ada tujuan lainlain, sehingga apabila dikaitkan dengan unsurmenyiarkan, mengedarkan ataupun menjual suatu barang hasil pelanggaranHak Cipta, unsur itu tidak ada pada diri Para Terdakwa, namun demikianPara

Bahwa benar saksi Naniek Soetrisno mempunyai buku panduan SistemProgram Perawatan Yemember yang diciptakan oleh Naniek Soetrisno dantelah didaftarkan di Direktorat Cipta Departemen Hukum dan HAM RI dengannomor 033666 dimana pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan TerdakwaTHIO INGE CATHERINE adalah terletak pada brosur dan pamflet, dimanabrosur dan pamflet telah diubah dan atau ditambah menjadi De Grace withYemember oleh Terdakwa dan diedarkan tanpa seijin dan sepengetahuan(tanpa hak) dari saksi Naniek

Bahwa benar Terdakwa didakwa dengan pasalpasal tentang hak cipta danmenurut keterangan ahli merek Elfrida Lisnawati yang bekerja di DirektoratMerek HAKI tidak dapat terlalu jauh menanggapi atau menerangkantentang masalah hak cipta jadi benar saksi hanya memberi pendapat tentangmerek, dalam hal ini tidak dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalamHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1460 K/Pid.

Halini berkenaan dengan prinsip First to Use dalam sistem HAKI sekalipun brosuratau pamflet hak cipta tidak dilakukan pendaftaran oleh saksi korban selakupencipta, namun berdasarkan prinsip yang tersurat dalam Pasal 1 angka 5Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1460 K/Pid. Sus/2013UndangUndang No. 19 Tahun 2002 dengan telah diumumkan brosur ataupamflet Yemember kepada khalayak ramai atau umum telah memenuhi unsurkumulatif tentang pengertian pengumuman Hak Cipta.

Hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban berawal dari adanyakerjasama bisnis dengan saksi korban selaku pemilik merek dan Hak CiptaYemember serta Hak Cipta Brosur atau Panduan/Pedoman dalammelakukan kegiatan perawatan kesehatan pelangsingan dan kecantikan.Dalam kesepakatan Terdakwa menggunakan merek dan hak cipta saksiHal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1460 K/Pid. Sus/2013korban dengan kewajiban Terdakwa membayar royalti sebesar 3% setiapbulan.

Menyatakan Terdakwa THIO INGE CATHERINE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum su atuCiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait berupabuku, program komputer, pamflet, perwajahan (/ay out) karya tulis yangditerbitkan, dan semua hasil karya tulis lain ;4.

4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Menyatakan Terdakwa Jiu Kiun als Akiun Bin Ng Chiung Sin telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkaitsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2002tentang hak cipta;2.

milik Terdakwatersebut baik kepada WAMI, ASIRI, RAI, APMINDO dan YKCI;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebihn dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta

Unsur suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

berupa pengumuman music/lagu ditempat usahanya tanpaizin dari pemegang hak cipta/pemilik hak atau kuasanya;Menimbang, bahwa Karoke Paradise milik Terdakwa Jin Kiun Als Akiun Bin NgChiung Sin baru mendapatkan lisensi baik dari WAMI, ASIRI, RAl, APMINDO DANYKC sekira bulan September 2014.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

32/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst

67/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst

18/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst