Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Bundel Laporan hasil pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan SD (paket Buku-1) Dinas Pendidikan kab. Pesawaran tahun anggaran 2010 dengan isi :a) Pengumuman pemenang Nomor : 13/PAN/BUKU-1/III.1/2010 tanggal 08 Desember 2010 nama pemenang PT.

November 2010; i) Berita acara Penilaian evaluasi administrasi Nomor: 06/PAN/BA/BUKU-1/III.1/2010 tanggal 23 November 2010;j) Berita acara Koreksi aritmatik penawaran harga Nomor: 05/PAN/BA/BUKU-1/III.1/2010 tanggal 23 November 2010;k) Berita acara pemasukan / Pembukaan dokumen Penawaran Nomor: 04/PAN/BA/BUKU-1/III.1/2010 tanggal 22 November 2010;l) Berita acara penjelasan (aanwizing) Pekerjaan Nomor: 03/PAN/BA/BUKU-1/III.1/2010 tanggal 18 November 2010;m) Fotocopy Pengumuman Pelelangan Umum Dinas

pendidikan Kab.

Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan Kab.

Pendidikan maupun KetuaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan kab.

seharusnya bukubuku bantuan tersebut diterimaoleh Dinas Pendidikan Kab.

Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan nomor 420 / 1994.a/SK/III.01/2010,tanggal 13 Oktober 2010;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN;melawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN;

Pendidikan KotaBalikpapan memutuskan :1.1.

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memberiakn izin perpanjanganoperasional sekolah Nomor : 420/130/Dikdas/V/2016 dengan masa berlakusampai tanggal 31 Mei 2017 kepada SMPIT Istiqamah Balikpapan TerpaduBalikpapan yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 075 KelurahanGunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan .1.2.

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Memberikan lzin OperasionalSekolah Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 dengan masa berlaku sampaidengan 30 April 2017 kepada SDIT Istiqamah Balikpapan dibawa naunganYayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp.

Pendidikan Kota BalikpapanNomor : 420/288/DikdasX/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal :Penjelasan Keberatan SDIT dan SMPIT Istiqamah ;foto kopi sesuai asli Surat Dinas Pendidikan Kota BalikpapanNomor : 420/292/Dikdas/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal :Undangan Rapat Koordinasi ;Hal 2234 Put 02/P/FP/2016/PTUNSMDBukti T23Bukti T24Bukti T25 :Bukti T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31Bukti T32foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Rapat, tanggal 20 Oktober 2016,acara Rapat Koordinasi

Dinas Pendidikan Kota Balikopapan Memberikan izin operasional sekolah nomor :420/129/Dikdas/V/2016 masa berlaku sampai tanggal 30 April 2017 kepada SDITIstiqamah Balikpapan dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi diKomp. Mesijid Istiqamah Jalan Sikep No. 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan BalikpapanKota ;3.

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR;

., kewarganegaraan Indonesia, Ketua Tim PemantauKeuangan Negara Kota Surabaya, beralamat di KotaSurabaya, alamat elektronik zainulpkn02@gmail.com;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR,tempat kedudukan di Jalan Gentengkali Nomor 33, Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: Dr. Ramliyanto, S.P.

., jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 420/1973/101.1/2021, tanggal 06 April 2021, alamatelektronik pendidikanjatim@gmail.com;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapatdibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatelah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa walaupun informasi yang dimohonkan pada tahun 2019 adalahinformasi yang dibuat pada tahun 2017 dan 2018, yaitu berupa hardcopydan softcopy Dokumen Kontrak Paket Pengadaan Paket Pekerjaan diOPD Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017dan Tahun Anggaran 2018, akan tetapi secara normatif tidak terdapataturan yang membatasinya untuk dapat diberikan, dan informasi tersebutdinilai tetap bermanfaat untuk dijadikan sarana kontrol terhadapTermohon Keberatan untuk mengambil kebijakan pada tahuntahunberikutnya; Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat PemantauKeuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan olehKementerian Hukum dan HAM terpanggil berperan

dalih untukkepentingan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, sedangkan sisalebihnya sebesar Rp.94.203,050, tetap diserahkan kepada saksi Moh.Ridwan, SE.

Zuhri (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)sebesar Rp.16.000.000, ;Hal..4 dari 18 hal. Put. Wo.33 PK/Pid/2006Saksi H.

Untung Syafii (Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupatensumenep) sebesar Rp.7.000.000, Saksi M.Syafaat (Kepala Sub Dinas Dikluspora) sebesar Rp.6.000.000. : Saksi Effendi (Bendaharawan Proyek PLS) sebesar Rp.4.500.000,dan untuk dana taktis sebesar Rp.5.000.000, ; Marsalam (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep) sebsarRp.3.000.000. ; Saksi Mulyadi, dkk (staf Seksi PLS Dinas Pendidikan KabupatenSumenep) sebesar Rp.5.900.000, ; Sisa lebih sebesar Rp.12.062.500, digunakan untuk memperkaya diriTerdakwa

Zuhri (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep) diHal. 8 dari 18 hal. Put.

Marsalam (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep) sebesarRp.3.000.000, Saksi Mulyadi, dkk (staf Seksi PLS Dinas Pendidikan KabupatenSumenep) sebesar Rp.5.900.000. : Sisa lebih sebesar Rp. 12.062.500 digunakan untuk memperkaya diriTerdakwa sendin ;Sedangkan uang proyek yang telah disetujui Terdakwa untuk diserahkankepada saksi Moh.

BUTTU SARIRA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA;

DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA VS NELSON YOHOSUA ONDI, S.IP;;

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI VS ALI MUKMIN;

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yangditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, halHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2021Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., AryaBaskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;1.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);2.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, halTanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., AryaBaskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;1.2.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tertanggal 27 Mei 2019, halTanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., AryaBaskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;2.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya(P3PMS);Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/20213.

Putusan Nomor 72 PK/TUN/2021Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Tergugat) selaku PejabatPemerintahan yang mengeluarkan keputusan bukanlah kepada WalikotaSurabaya selaku atasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya(Tergugat) maka secara hukum Penggugat belum menempuh upayakeberatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs 1. ABDUL SALAM ADAM., 2. ARIFIN;;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA., II. GUBERNUR DKI JAKARTA., III. MUHAMMAD AZHAR;

., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KeadilanPendidikan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKIJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto,Nomor 4041, Jakarta Selatan, DK! Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S.

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukanalternatif sebagai upaya mengantisipasi dampakHalaman 2 dari 14 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentangPetunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran2020/2021 juncto Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan atas KeputusanKepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang PetunjukTeknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran20202021;6.

Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukantindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampakpelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran20202021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yangtidak diterima di sekolah negeri karena:a. usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;b. pembatasan usia untuk jalur inklusi;c.

Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI JakartaNomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan PesertaDidik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 juncto Keputusan Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Tahun Ajaran 20202021;6.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;

Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/2019, tanggal 15 April2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra PratamaSebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan BelanjaPengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs TahunAnggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;4.

Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi untukmencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor05/PPK/SPPBUJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukankepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada DinasPendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;4.

MASUD bin MEKKAlawan- USMAN MARALA, S.Pd- NURDIN- KEPALA DESA UGI- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO di Jln.Ahmad Yani No. 27 SengkangKabupatenWaio,semulasebagaiTurutTergugatilsekarang Turut Pembanding Il; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November2011 Nomor: 397/PEN.MAJ/2011/PT.MKS, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding; 2.

digugatnya.danselanjutnya berpendapat bahwa penggugat mempunyai kebebasan untukmenentukan siapa yang akan digugat sepanjang pihak yang digugat tersebutsecara nyata berselisih hukum dengan penggugat dan setelah mencermatiapa yang didalilkan oleh penggugat : yakni obyek sengketa awalnya ditempati3 perumahan guru dan sekarang hanya satu rumah yang ditempati tergugat Ilsedangkan tergugat menguasai dan menanami pisang tanpa persetujuanpenggugat dilokasi obyek sengketa, sedangkan tiga rumah guru tersebutdidirikan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (TurutTergugat Il) dengan status pinjam dari penggugat melalui Kepala Desa Ugi(Turut Tergugat ), sehingga dengan demikian terdapat suatu bentukperselisihan antara penggugat dengan para tergugat dan Para TurutTergugatTergugat, maka oleh karena itu alasan eksepsi mengenai kekurangan pihakyang digugat dalam gugatan (Plurium Litis Consortium) patutlah ditolak.

memutusPerkaraperkara ini, dimana Hakim pertama mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensidengan pertimbangan bahwa oleh karena kapasitas para penggugat dalamrekonvensi bertentangan dengan asas legitimate persona standi in judicio (videhalaman 34 Putusan PN Sengkang Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Kepala Dinas PendidikanKabupaten Wajo dalam perkara ini adalah sangat jelas yaitu sebagai perpanjangantangan dari Bupati Wajo sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulubahwa seorang Kepala Dinas

Pendidikan berkewajiban melaksanakan kebijakanBupati sesuai asas Desentralisasi yang dianut dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Menimbang, bahwakeberatan keberatan yangdiajukanolehPembandingdidalammemoribandingnyatersebutdiatastidakditemukanadanyahal halbaru yangdapatmelemahkanataumembatalkanputusanP engadilanNegeri Sengkangtersebutdanpadadasarnyahal hal yang diuraikandalammemori bandingtersebutsudahdipertimbangkanolehPengadilantingkatpertama; Menimbang, bahwa oleh karena

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA TUAL3.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM & DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TUAL4.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KOTA TUAL5.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL6.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL Cq. KEPALA PUSKESMAS UN KOTA TUAL7.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL Cq. KEPALA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTA TUAL8.WALIKOTA TUAL Cq.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TUAL Cq. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 7 KOTA TUAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGAKOTA TUAL yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Lodar ElKecamatan Dullah Selatan Kota Tual selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. WALI KOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM & DINASSOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TUAL, yangberalamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Lodar El Kecamatan DullahSelatan Kota Tual selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. WALI KOTA TUAL Cq.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLEHRAGA KOTA TUAL Cq.

Bahwa tanah tanah milik CAREL FELIX TALAUT tersebut kemudian ketikaterbentuk Kota Tual dan mengingat kepentingan pembanguan Kota Tual, makaatas perintah atau keputusan atau kebijaksanaan Tergugat sebagai pengusahapemerintah tertinggi di Kota Tual, lalu dimanfaatkan untuk kepentinganPemerintah Kota Tual, dengan rincian sebagai berikut ; Digunakan untuk Lokasi Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKota Tual (Tergugat II) dengan ukuran 48 Meter x 56 Meter = 2.688 M?

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROV.DKI CQ. SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT >< NY.HRE SOEKAESIH CS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROPENSI DKIcq. SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT,beralamat di Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Blok BLantai 4, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasakepada Suhiyar Nangcik, S.H., Yayan Mulyana, S.H., RudiYunus Azhari, S.H.,C.N., Hilmy Rosyida, S.H.,M.M.,Junaedi, S.H., Dana Firlianthi, S.H. dan Drs.

yang tidak terpisahkan dengan pokokperkara;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangdikemukakan oleh Penggugat didalam gugatan Penggugat kecuali yangdiakui kebenarannya oleh Tergugat ;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 12 dimana Penggugatmengharapkan adanya pembayaran ganti kerugian materil dan immaterilatas hak pengelolaan kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat/Tergugat adalah telah keliru dan tidak berdasar mengingat hal ini tidaksesuai dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 132 Tahun 1977 tentang Penyerahan Pengelolaan Sekolah DasarYang Dibangun Oleh Pemerintah Daerah Khusus loukota Jakarta KepadaYayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika, di mana dalam diktummemutuskan telah menetapkan pada point Il yang berbunyi :Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DaerahKhusus lbukota Jakarta untuk melaksanakan isi keputusan ini lebih lanjut;Bahwa terlihat jelas Gubernur Kepala Daerah Khusus loukota Jakarta telahmenugaskan

kepada Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika ........ , bukanmenugaskan kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat/Tergugat ;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 13 yang berbunyi :"Bahwa harga tanah tersebut saat ini mencapai harga Rp15.000.000,00 /M2(lima belas juta rupiah per meter persegi) sebagaimana harga pasar yangada saat ini, sehingga wajar kiranya jika Penggugat memperhitungkan gantirugi tersebut sebesar Rp49.020.000.000,00 (empat puluh milyard dua puluhjuta rupiah);Adalah

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap dengantidak memasukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selakupelaksana isi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor 132 Tahun 1977, maka gugatan Penggugat menjadiKurang Pihak (plurium litis consortium);Halaman 9 Putusan Nomor G10/PDT/2016/FT.DKL2. Mohon Dikeluarkan Dari Pihak;a.

SUGIANTI ; KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Woeri ViveKhananda selaku kuasa hukum Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta setelah kuasa hukum Penggungat menghubungi Tergugatpada tanggal 22 Desember 2015 prihal somasi yang telah dikirimkan.Dalam pertemuan itu, lou Rr,Woeri Vive Khananda memintaPenggugat menghentikan semua aktivitas yang berhubungan denganLawyer karena proses Penetapan NIP Penggugat akan diselesaikanoleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;17.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, penggugat mendatangikembali Dinas Pendidikan Provinsi

BuktiBuktiP 1P 2P 3AP 3BP 4AP 4BSurat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI JakartaNomor : 10026/ 087 Tertanggal 30 September 2016.

tangan Dinas Pendidikan.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakartakepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiHalaman 36 dari 50 halaman Putusan No.294/G/2016/PTUNJKT6. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. BuktiT10DKI Jakarta, Nomor 10026/087 Hal: Jawaban DugaanMal administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta, tanggal 30 September 2016.

Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.10026/087, tertanggal 30 September 2016, perihal Jawaban DugaanMaladministrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;3. Mewajibkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untukmencabut surat No. 10026/087, tertanggal 30 September 2016, perihalJawaban Dugaan Maladministrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 301.000.

SURAHMI , KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Pendidikan KotaMagelang) selaku Pejabat TUN dan apabiladitinjau dari pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun1986 Jo.

Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan KotaMagelang) untuk menerbitkan Surat Tugas yang baruyaitu mengembalikan kedudukan Penggugat (Ny.SURAHMI) seperti semula untuk tetap mengajar di SMPNegeri 6 Kota Magelang :5.

Bahwa benar Penggugat sebagai Guru di SMP Negeri 624Kota Magelang mengampu mata pelajaran IPS, tetapisejak tanggal 21 Januari 2008 ditugaskan sebagai GuruIPS pada SMP Negeri 9 Kota Magelang, demikian berdasarSurat Tugas Nomor : 800/281/230 tanggal 17 Januari2008 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang ;.

Pendidikan Kota Magelang ' (sesuaiasli) ;: Surat Panggilan I Nomor : 800/543/230 Tanggal 15Pebruari 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota34Magelang terlampir Surat Panggilan II dan SuratPanggilan Ill (foto copi)T 10 : Surat Penggugat kepada KepalaSekolah SMPN 6 Kota Magelang tertanggal 4 Januari2008 (sesual asli)T Il: Surat Pernyataan dari SURAHMItertanggal 10 September 2007 (sesuai asli) ;Menimbang,.............2..004.Menimbang, bahwa dalam Perkara ini para pihaktidak mengajukan saksi saksi untuk

Pendidikan Kota Magelang disebutkan bahwasalah satu kewenangan di dalam uraian tugas yang dimilikiKepala Dinas Pendidikan Kota Magelang adalah untukmelaksanakan pengelolaan dan pembinaan tenaga pendidikanyang penjabarannya pengelolaan kepegawaian menjadi daritugas bagian tata usaha untuk melaksanakan urusanadministrasi kepegawaian antara lain, kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, penggajian pegawai, mutasi danlain lain di lingkungan dinas pendidikan ;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkanbahwa

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAKARTA VS SUGIANTI;

PUTUSANNomor 159 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA,tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 4041,Kuningan, Jakarta Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Fadjar, S.H., M.Si,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pegawai Biro HukumSetda Provinsi DKI Jakarta, dan kawankawan, beralamat diJakarta,berdasarkan Surat

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta Nomor 10026/087, tertanggal 30 September 2016 yangditerima Penggugat pada tanggal, 4 Oktober 2016 perihal jawabandugaan maladministrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PendidikanProvinsi DKI Jakarta Nomor 10026/087, tertanggal 30 September 2016yang diterima Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016 perihal jawabandugaan maladministrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusanpenetapan NIP dan pengangkatan Penggugat menjadi CPNS;5.

PANHURI ; KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA,DK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PANHURI, bertempat tinggal di Jalan Trikora, RT.04,Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:JUNAIDI, S.H. dan kawankawan, para Advokat, berkantordi Jalan Imam Bonjol Nomor 07 Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Melawan:1 KEPALA DINAS

PENDIDIKAN KOTASAMARINDA, berkedudukan di Jalan DahliaNomor 77, Kelurahan Bugis, Kecamatan SamarindaUlu, Kota Samarinda;2 WALIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di JalanKusuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telahmenggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para

Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa secara fakta hukum terhadap dalildalil gugatan Penggugat yangterdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata denganNomor Register 09/Pdt.G/2010/PN.Smda. tertanggal 27 Januari 2010 yangditujukan kepada Tergugat II adalah tidak tepat/kabur (obscuur libel),sebab menurut Tergugat II terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebutseharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah pihak: Pemerintah Pusat,lalu Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat

I Kalimantan Timur(Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melaluiMenteri Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Timur, kemudian Kantor Pertanahan/Kantor Agraria(Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi KalimantanTimur) selaku panitia yang menyediakan lahan untuk pembangunanSekolah Dasar (SD) Inpres dan Panitia Penerima Hibah Tanah/WakafTanah;Bahwa oleh karena pihakpihak: Pemerintah Pusat, lalu KepadaPemerintah Provinsi Daerah Tingkat

I Kalimantan Timur (GubernurProvinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui MenteriPendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiKalimantan Timur, kemudian Kantor Pertanahan/Kantor Agraria (KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur) selaku1110panitia yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD)Inpres dan Panitia Penerima Hibah Tanah/Wakaf Tanah yang pada awalmenempati/memiliki dan menggarap tanah/objek perkara tidak turut sertadigugat