Ditemukan 2571204 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ; GEDE KAMAJAYA
192 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ; GEDE KAMAJAYA
Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRl; Maka dengan demikian yang seharusnya didudukkan sebagaiTermohon adalah: Menteri Pendidikan Tinggi R.1:Sehingga dengan berdasarkan fakta tersebut seharusnya Komisi InformasiDaerah Bali sejak awal telah menyatakan bahwa Permohonan Pemohonharus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan tidak dapatmelanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap substansi/pokokpermasalahan dari permohonan tersebut;Bahwa demikian pula halnya dengan substansi
Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha untukmemberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatanberupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes untuk kerja maupun tes tulisTKB dan cara menghitung Nilai;4. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha untuk menolakmemberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatanberupa soal seleksi CPNS dan kunci jawaban;5.
Oleh Karena itu, MendudukkanRektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Pemohon Keberatandahulu Termohon Informasi adalah sudah tepat sebagaimana Pasal 22ayat (7) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, Bahwa terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar tersebut adalah tidak lengkap (onvoeldoende gemotiverd),oleh karena tidak mempertimbangkan secara jelas mengenai apakahpada Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan in casu RektorUniversitas Pendidikan Ganesha Singaraja telah
diberikankewenangan atau tidak untuk memberikan informasi sebagaimanayang diminta oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan,sedangkan bukti P4 (Surat Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 171317.A4/KP/2014, perihal: PelaksanaanTes Kompentensi Bidang (TKB) CPNS 2014) tersebut hanya memberiHalaman 4 dari 9 halaman.
Termohon Kasasi semulaTermohon Keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasarseharusnya mendasarkan Perimbangan hukumnya pada PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di LingkunganKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, khususnya Pasal 21 hurufa angka 1 dan 2; Pasal 22 sampai dengan Pasal 30;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru menafsirkanantara informasi publik dengan informasi yang bersifat pribadisebagaimana
Register : 20-10-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 42/G/2011/PTUN.Smg. Tanggal 14 Nopember 2011 —
191 — 101
191 — 101
Sakit sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan denganrekomendasi doktet. 22022 0n enna nnn ene n ewes en nnenen ensC. Mengundurkan (iri.D.
Perduptar hanya mengatur tatacara kehidupan dan perilaku Tarunaselama mengikuti pendidikan di Akpol, sementara untuk pedomanevaluasi pendidikan Taruna Akpol diatur dalam Keputusan GubenurAkpol nomor: Kep/39A/V1/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang pedomanevaluasi S1STIK bagi Taruna Akpol;b. Secara substansial Tergugat telah memedomani Kep Kapolri a quokhususnya paragraf 2 apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidakdapat memenuhi syarat akan dikeluarkan dari pendidikan;Cc.
Pol: SKep/11:IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Tarun 31 Akpol Sumber SMA.(Sesuai dengan aslinya); 15.:Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/39A/V1/201tanggal 6 Juni 2011 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Output S1STIK barTaruna Akpol. (Sesual dengaASIINYA) ; nne nnn een n nee nnn en enna nn nennnnee 16.:Fotokopi Paparan 4 Taruna yang belum lulus Dikdas Bhara Den 45 tertanggalJuni 2011.
JUNO JAQTALAN a. 2+ sesesee neces ecm eee cee ecmMenimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan para Penggugatdiberhentikan dengan hormat dari pendidikan di Akademi Kepolisian sesuai denganKeputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/41/V1/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian sebatas a.n paraPenggugat (Bukti P1 = T11), adalah : karena disamping tidak memenuhipersyaratan nilai jasmani Pendidikan Dasar Bhayangkara juga tidak memenuhipersyaratan dibidang akademis
Pembentukan Perwira Akademi KepolisianT.A. 2009 (bukti T17) dan telah mengikuti pendidikan dasar BhayangkaraTaruna (Dikdas Bhara) di Akademi Kepolisian;.
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU., II. KEPALA PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., III. Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI;
214 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU., II. KEPALA PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., III. Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI;
., Kepala Sub BagianBantuan Hukum Ill pada Bagian Advokasi dan BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;6. DYAH KISWORINI, S.H, Staf pada Bagian Advokasi danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;7.
Bahwa Kepala Kantor Dinas Pendidikan (DIKPORA) Kabupaten Dompusebagai Tergugat dan Mendiknas Cq.
DAMAYANTI PUTRI tersebut adalah tidak sah dandinyatakan batal demi hukum;Bahwa dalam Ketentuan UndangUndang mengisyaratkan keharusanadanya proses belajar mengajar untuk Program Paket C telah diatursecara khusus dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 khususnyaPasal 35 yang mengatur tentang Standar Pendidikan Nasional disebutkanstandar pendidikan nasional terdiri dari standar isi, proses, kompetisilulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,pembiayaan dan penilaian pendidikan yang
Bahwa Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga(DIKPORA) Kabupaten Dompu sebagai Tergugat dan MenteriPendidikan Nasional Cq.
nasional terdiri dari standar isi,proses, kompetisi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana,pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harusditingkatkan secara berencana dan berkala;Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2017Selanjutnya dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 30 Ayat (7)menyebutkan Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, B dan C terdiriatas Tutor penanggung jawab kelas, Tutor penanggung jawab
Register : 18-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM VS JUFRIYANTO;
144 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatanjuga tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusiakhususnya hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat baiksecara lisan ataupun tulisan yang tertuang dalam UndangUndang NomorHalaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 196 K/TUN/201620 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan sertatidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatanjuga tidak sejalan dengan Semangat Kebebasan Akademik, MimbarAkademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaiman tertuang dalam ketentuanUndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal8 ayat (1) bahwa: Dalam penyelenggaraan Pendidikan danpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasanakademik, dan otonomi keilmuan.
tinggi, oleh karena itu statute UniversitasTrisakti dan ketentuanketentuan lainnya harus berpedoman padaPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran SertaMasyarakat Dalam Pendidikan Nasional jo.
UndangUndang 2 Tahun1989 tentang System Pendidikan Nasional jo. Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor210K/ TUN/ 2001 tanggal 7 Maret 2002 disebutkan bahwa RektorHalaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 196 K/TUN/2016Universitas Tarumanegara adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negaradengan pertimbangan hukum sebagai berikut: bahwa kedudukantermohon kasasi Rektor Universitas Tarumanegara, yang melaksanakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan (edukasi) perguruan tinggiatas dasar rujukan : UU No.2 Tahun 1980 tentang Sytem Pendidikan Nasional PP No.60 Tahun 1999
Register : 19-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS ZAINUDIN ALAMON, DKK;
173 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
,yang diatur dalam undangundang;Bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar,menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU SISDIKNAS):Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjJawab Menteri;Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak hanya institusipendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat, tetapi merupakanbagian
Penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:1. Kuliah;2. Praktikum;3. kegiatan terencana;Halaman 7 dari 40 halaman.
Pertama, Rektor Universitas Swasta diangkat dandiberhentikan dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.Kedua, dalam pelaksanaan tugasnya, Rektor Universitas Swastamelakukan pendokumentasian seluruh kegiatannya dan kemudianmelaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melaluiDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/201604.55.56.yang berakar pada nilainilai agama,kebudayaan nasional Indonesiadan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;Bahwa pendidikan nasionalmemiliki fungsi dan prinsip.
Fungsi dan prinsip pendidikan nasional untukmewujudkan pendidikan yang demokratis tidak terwujud di dalamkampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;Bahwa pendidikan tinggi didasarkan pada 4 (empat) pilar bangsaIndonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:Halaman 22 dari 40 halaman.
Putus : 17-04-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2012 Tanggal 17 April 2012 — REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR VS MUH. RIJAL JUFRI ;
401 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
401 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1Nomor 1 UndangUndang Pasal 12 ayat 1huruf f Nomor 20 Tahun 2003 tentangUndangUndang Pendidikan Nasional yangpada dasarnya mengatur setiap peserta didikpada perguruan tinggi berhak menyelesaikanprogram pendidikan sesuai dengankecepatan belajar masingmasing dan tidakmenyimpang dari batas ketentuan waktuyang ditetapkan ;b.
Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan Keputusan DirekturJendral Pendidikan Islam Indonesia, maka tindakanpemberhentian/pemecatan Penggugat dengan tidak hormatadalah merupakan perbuatan sewenangwenang sertamelanggar asasasaSs umum pemerintahan yang baiksebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985 (tentang Peradilan
Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara Nomor : 248 Tahun 2010tanggal 21 September tentang pemberhentian/pemecatantidak terhornat kepada Penggugat adalah melanggarUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dan Keputusan Direktur JendralPendidikan Islam Dj.1/253/2007 tanggal 9 Juli 2007tentang Pedoman Umum Organisasi KemahasiswaanPerguruan Tinggi Agama Islam juncto Keputusan DirekturJenderal pendidikan Negeri Islam Nomor : dj.1/ 255/
Sejak berdirinya IAIN yang telah berubah namanya menjadiUniversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar hingga hari inibelum pernah membentuk lembaga/institusi berupa "DewanKehormatan Tata Tertib" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007. Jadi, tidak mungkin Universitas Islam Negeri (UIN)Alauddin Makassar menugaskan kepada lembaga DewanHal. 17 dari 25 hal. Put.
No. 78 K/TUN/20121818Kehormatan Tata Tertib untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) keputusanDirektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. 1/255/2007 yangselengkapnya berbunyi:1. Usul Dewan Kehormatan tata tertib yang tembusannyadisampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa;2.
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 032/G/2015/PTUN SMG Tanggal 15 Oktober 2015 — SUKARDI, M.Si Melawan KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI YAPENKOP SEMARANG
124 — 55
124 — 55
Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang ; ----------3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang ; --------------------------------------------------------4. Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ; ------------------------------------------------------------------------------5.
SUKARDI, M.Si Melawan KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI YAPENKOP SEMARANG
Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9Mei 2015,Nomor : 04/SKP/YAPENKOP/V/2015 Tentang PemberhentianKetua Sekolah Tinggi IImu Ekonomi Semarang; .TENGGANG WAKTU :Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat keputusan yangtelah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi(YAPENKOP) Semarang, Nomor : 04/SKP/YAPENKOP/V/2015 TentangPemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tersebutadalah pada tanggal
Eksepsi Gugatan Salah Orang ( Error In Persona );1.Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua UmumYayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang ;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan objectum litis, surat ke putusantersebut diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi(YAPENKOP) Semarang yang ditanda tangani oleh Ketua Umum danSekretaris Yayasan atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang,bukan oleh pribadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan AkademiKoperasi (YAPENKOP) Semarang ; Bahwa oleh
oleh seorang Menteri yaitu (MenteriPendidikan Nasional) dan akan termasuk urusan yang tempat eksekutif atauurusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan peraturan perUUan secaraatribusi khusus dalam bidang pendidikan Yayasan mendapat wewenangdari Pemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra pemerintahuntuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga selaras dengan yangdimaksud pasal 1 butir 1 UU Nomor:5 Tahun 1986 sebagaimana perubahanke2 UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:51 Tahun
dalam suatu yayasan pendidikan tersebut akan bertindak atauHal. 47 dari 61 hal.
Sukardi, M.Si sebagaiseseorang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannyakeputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh KetuaUmum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarangtanggal 9 Mei 2015 Nomor : 04/SKP/YAPENKOP/V/2015 tentangPemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, dan yangmenjadi pihak Tergugat adalah Ketua Yayasan Pendidikan AkademiKoperasi (YAPENKOP) Semarang sebagai pihak yang menerbitkankeputusan objek sengketa dimaksud
Putus : 19-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 — JUESA DEASTRI VS REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS;
439 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
439 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 26-08-2009 — Putus : 10-12-2009 — Upload : 23-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 48/G/2009/PTUN.Smg. Tanggal 10 Desember 2009 — Drs. ALOYSIUS LUKAS SOENARJO SOESILO,MA Melawan REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (UKSW) SALATIGA
488 — 438
488 — 438
Register : 01-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2017 Tanggal 12 April 2017 — REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA VS TENGKU REZA MAULANA;
247 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasipelaksanaan jalur, jenjang dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untukmencapai tujuan pendidikan untuk mewujudkan tugas dantanggungjawab tersebut maka pengangkatan rektor harus denganpersetujuan menteri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggiyang menyatakan rektor universitas/institute yang diselenggarakan olehmasyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggarauniversitas
Putusan Nomor 115 K/TUN/2017undangundang tentang pendidikan dan peraturan pemerintah tentangpendidikan tinggi yang mana dalam melaksanakan perintah daripemerintah, rektor menjalankan fungsi yang sama dengan pejabatpemerintahan karena pejabat rektor harus menyesuaikan kurikulumsystem pendidikan di PTSnya dengan kurikulum yang diaturberdasarkan Pasal 38 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional;7.
Bahwa adapun alasan Penggugat dan temanteman Penggugatmempertanyakan akreditasi dan fasilitasfasilitas pendidikan tersebutadalah sebagai bentuk kepedulian Penggugat sekaligus adalahmerupakan hak Penggugat untuk mengetahui akreditasi dan fasilitasfasilitas pendidikan kampus tempat dimana Penggugat sedang mengikutibangku kuliah/akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;.
Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukankesejahteraan umum, dengan cara yang aspioratif, akomodatif, danselektif;Bahwa Pendidikan adalah Kepentingan dari seluruh warga negaraakan tetapi dengan dikeluarkannya Objek Gugatan telah melanggarasas kepentingan umum karena telah memberhentikan Penggugatuntuk memperoleh hak dasarnya yaitu. Pendidikan sehinggabertentangan dengan Hak Asasi Manusia;.
Penggugatuntuk mengetahui akreditasi dan fasilitasfasilitas pendidikan kampustempat dimana Penggugat sedang mengikuti bangku kuliah/akademiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UndangUndang Nomor 12Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetapi bukan informasi yangditerima Tergugat malah menerbitkan objek Gugatan;Halaman 12 dari 23 halaman.
Register : 10-12-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 24 Februari 2010 — Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2. Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA
145 — 57
145 — 57
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2. Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA
Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus Menteri Pendidikan Nasional Nomor12/MPN/HK/2010 ~~ itertanggal 12 Januari 2010member i kuasa kepadaa. Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MM., DFM (Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Departemen PendidikanNasional) j 8+ ss8+sseessees snr seme ssmne seb.
Bambang Sarengat (Kepala SubDirektorat Organisasi Perguruan Tinggi,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Halaman3 dariDepartemen PendidikanASS Oe) gam wen ee = ww ee = re ee oelriyanto Nainggolan, SH (Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Departemen PendidikanNasional) $2 #82 sse5 sees = aes some ese somes eeeBhimo Widyo Andoko, SH., MH (Kepala Seksi pada Sub Direktorat Organisasi PerguruanTinggi, Direktorat Jenderal PendidikanTinggi, Departemen PendidikanNasional) f2 ase sees
Register : 21-09-2004 — Putus : 08-02-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 48 / G / TUN / 2004/ PTUN. Smg Tanggal 8 Februari 2005 — - H.M. FAQIH CHAIRONI
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara
194 — 101
194 — 101
Bahwa, dalam berkas persyaratan calon Penggugat tersebuttermasuk Surat Keterangan Pendidikan sederajat SLTA dariKantor Departemen Agama Kabupaten Jepara NomorMk.09/3.a/PP.00/409/ 2004 tanggal 15 Januari 2004 yangdibuat dan ditandatangani oleh Tergugat. (bukti P 8) ;. Bahwa, penerbitan Surat Keterangan Pendidikan tersebutdi atas telah sesuai dengan Surat Direktorat JenderalKelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.1I. NomorDt.
Personil yang bersangkutan harus membawasurat keterangan dari Pimpinan pondok,yang menerangkan bahwa dia benar sebagaisantri pada pondok tersebut dan telahmendapatkan ijazah/syahdah setara dengantingkatan tingkatan pendidikan formal. ;b. Pihak Departemen Agama menganalisismateri materi yang telah diajukan danmembuat surat keterangan berdasarkankepada surat keterangan Pimpinan pondok.2.
secara rasional danadministratif :Bahwa, ternyata setelah dilakukan pengecekan di lapangandan verifikasi data data pendukung, diperoleh faktabahwa Ponpes Al Makmun ~ yang mengeluarkan SuratKeterangan atas nama Penggugat, baru berdiripada tahun 1980an (sementara dalam SuratKeterangan Ponpes disebutkan Penggugat mengikutipembelajaran dari tahun 1960 s/d 1965) : Ponpes Al Makmun tesebut kualifikasinyahanyalah mengajarkan Pendidikan Al Quran sajaserta sama sekali tidak mengajarkan Kitab kitabsebagaimana
FAQIH CHAIRONI) adalah Calonterpilih anggota DPR RI. dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) berasal dari Daerah Pemilihan JawaTengah II dalam Pemilu tahun Bahwa, Penggugat telah menyerahkan persyaratan berkaspencalonan anggota DPR R.I. melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ke Komisi PemilihanUmum dan dinyatakan lengkap serta memenuhi' syarat dansalah satu dari berkas' persyaratan tersebut adalah SuratKeterangan Pendidikan sederajat SLTA dari KantorDepartemen Agama Kab
Personil yang bersangkutan harus membawa surat58keterangan dari Pimpinan Pondok, yang menerangkan bahwadia benar sebagai santri pada pondok tersebut dan telahmendapatkan ijasah / syahadah setara dengan tingkatantingkatan pendidikan formal ;b.
Register : 13-04-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — BUDIMAN VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP;
154 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIMAN VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP;
., M.H,Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kelud< No. 7/9, KelurahanSidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Culacap,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGAKABUPATEN CILACAP, tempat kedudukan di Jalan Kalimantan,Nomor 51, Cilacap;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. HARI KISMOYO, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap;2.
Putusan Nomor 190 K/TUN/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cilacap,Nomor 355.2
Bahwa pada sekitar tahun 2009 penyelenggara Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan, KecamatanKroya, Kabupaten Cilacap menawarkan kepada Penggugat untuk mengikutiProgram Pendidikan Setara SMP yaitu kejar Paket B, atas tawaran tersebutPenggugat menanggapinya dengan mendaftarkan diri untuk menjadipeserta didik Di PKBM ngudi raharjo Desa Pesanggrahan, KecamatanKroya, Kabupaten Cilacap dengan iktikad baik melengkapi persyaratanyaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Bahwa Penggugat setelah di terima menjadi peserta didik di Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan,Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap mengikuti pendidikan aktif selama 3tahun secara berturutturut (tidak putusputus) sehingga pada tahun 2012Penggugat mengikuti ujian persamaan paket B dan berhasil Lulus sehinggakepadanya di berikan ijasah dengan Nomor 03PB0032584 dan SuratKeterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kesetaraan Sekolah MenengahPertama (SMP) oleh Dinas Pendidikan
Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);Bahwa yang menjadi objek gugatan atau objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Cilacap, Nomor 355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan Ijasahdan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012atas nama Sdr.
Register : 25-01-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 02/G/2013/PTUN-PDG Tanggal 17 Juli 2013 — MUHAMMAD ILHAM,Cs
LAWAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
282 — 159
282 — 159
BP. 1010313104 Pendidikan Dokter 2010 (Foto copy sesuaidengan aslinya);12.
Bahwa pengertian joki dalam dunia pendidikan yaitu mengantikan pihak dalammengikuti ujian,dengan memalsukan identitas peserta ujian;. Bahwa mengenai kasus perjokian jika dilihat dari sudut pandang bidang sosial danpolitik dalam dunia pendidikan tindakan perjokian pantas untuk diberi sanksi, tapitidak boleh mematikan karakter mahasiswa;.
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaranPendidikan;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut, telah mengatur kewenanganpenyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah melaluiMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional,sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, yang
berbunyi : Menteri bertanggungjJawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkankebijakan nasional pendidikan, Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Menteri Pendidikandalam mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkankebijakan nasional pendidikan maka dituangkan dalam suatu ketentuan peraturan dibidangpendidikan agar dapat memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaranpendidikan nasional bagi semua pengelola dan penyelenggara
pendidikan termasuk padatingkat Perguruan Tinggi;Menimbang, bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan pengelolaan danpenyelenggaran pendidikan Perguruan Tinggi khususnya di lingkungan UniversitasAndalas, telah juga diatur oleh Menteri Pendidikan sebagaimana telah dituangkan dalamPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 47 Tahun 2013 tentang StatutaUniversitas Andalas;Menimbang, bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas
Register : 19-10-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2016 Tanggal 20 Desember 2016 — WAKIL KETUA III SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPORTASI (STMT) TRISAKTI VS ARIEF WIDYATMOKO HAREFA, DKK;
152 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daniel Achmad 2241.13.377;Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti sesuaidengan Kepres Nomor 12 Tahun 2001 merupakan Badan Tata UsahaNegara di bidang Pendidikan, sehingga Wakil Ketua III Sekolah TinggiManajemen Transportasi Trisakti merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 diselenggarakan Rapat 3Lembaga antara BEM, DPM, dan MPM di Ruang MPM/DPM KMSTMTTrisakti:Bahwa pada hari Sabtu, 02 Mei 2015 diselenggarakan Rapat KoordinasiOrganisasi Mahasiswa
Di hari yang samakampus mengeluarkan kebijakan yaitu melarang keras kepada mahasiswa(Para Penggugat) yang terkena sanksi Drop Out (DO) masuk ke wilayahkampus STMT Trisakti bahkan memasang foto lengkap dengan data diri;Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan UndangUndang Dasar Pasal 28 Cayat (1) menyatakan Setiap orang berhak mengembangkan diri melaluipemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni danbudaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraanumat manusia, Pasal 31 ayat (1) menyatakan Setiap warga Negara berhakmendapat pendidikan., UndangUndang Dasar 1945 dalam Pasal 28Eyang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat.
Karena STMT adalah murni sebuah lembaga swasta nirlaba yangbergerak dalam bidang pendidikan, knususnya pendidikan Tinggi;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya jelas mendasarkan gugatannyapada Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negaraadalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabatTata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang
Agar dalam kapasitasnya tersebutdapat membela kepentingan hukumnya yang dijalankan oleh STMT Trisaktisebagai penyelenggara pendidikan di bawah naungan yayasan Trisakti;Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat/Kini ParaTermohon kasasi harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.
Putus : 23-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 74/G/2010/PTUN-PBR Tanggal 23 Februari 2011 — ERWIS MARIONO, SH VS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPAPATEN ROKAN HULU DKK
173 — 91
173 — 91
SKHUN dan IJAZAH diterbitkan oleh BADAN PENELITIANPENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
HARRIS oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAUmelalui Penyelenggara Program Paket CC sebagaimanaSURAT KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU yangmenunjuk Tergugat dalam hal ini KANTOR KEMENTRIANAGAMA KABUPATEN ROKAN HULU sebagai PenyelenggaraProgram Paket C, maka yang semestinya yang ikutdigugat penggugat adalah DEPARTEMEN PENDIDIKANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.
Skadefik merupakan tanggungjawab Direktorat Pendidikan Keagamaan dan PondokPesantren dan Direktorat Pendidikan Masyarakat.Jumlah jam belajar minimal yang harus dipenuhidalam 1 minggu adalah 15 jam untuk kegiatanpembelajaran akademik dan 4 jam untuk kegiatanpraktek keterampilan (5 hari x 3 jam atau 3 harix 5 jam ditambah 1 hari x 4 jam untuk praktekketerampilan).Walaupun dalam penyelenggaraan program inimendapat pengarahan dan bimbingan dari DepartemenAgama dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiapPondok
Pesantren tetap berhak untuk mengatur danmenentukan jadwal pendidikan serta prosespembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan,tradisi dan kondisi Pondok Pesantren.
HARRIS penuhi dengan benardan lengkap.5.0 Bahwa dari petitum Penggugat yang hendakmembatalkan Ijazah yang bersangkutan sangatlah tidaktepat sebab yang berhak menyatakan tidak sahnya ataubatalnya suatu Ijazah merupakan kewenangan absolutDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU, sementara Ijazah dimaksudditerbitkan oleh Instansi yang bersangkutan.
Register : 16-12-2010 — Putus : 07-02-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/PLW/2010/PTUN-JKT Tanggal 7 Februari 2011 — Menteri Pendidikan Nasional, 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua
182 — 91
182 — 91
Menteri Pendidikan Nasional, 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman Pintu' , Senayan, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada lriyantoNainggolan, SH., Dyah Kisworini, SH., LusianaMatondang, SH., Dimpos Batubara, SH., Affan Mohammad,SH., masing masing warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHalaman 1 dari 13 halaman Putusan.No.140/PLW/2010/PTUNJKT.Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1128/A5.2/
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI PAPUA, berkedudukan diJl. Jend.
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — PRINCESS JANF VS I. REKTOR UNIVERSITAS YARSI., II. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI., III. KETUA PENGURUS YAYASAN YARSI;
378 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
378 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam pertimbangannya Majelis Hakimmembelokkan hakekat pendidikan yang diatur dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 4Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi (Butir 1 s/d 7 Halaman 101 s/d 113 Salinan Putusan), danmengabaikan berbagai pelanggaran pasalpasal dari peraturan perundangundangan di atas yang secara jelas telah disampaikan pada Gugatan.Majelis
Hakekat pendidikan adalah suatuproses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yangmemasyarakat, membudaya, dalam tatanan kehidupan yang berdimensilokal, nasional dan global. Hakekat pendidikan adalah kemampuan untukmendidik diri sendiri atau proses pengkaderan dengan hakekat tujuannyaadalah pembebasan (Paula Freira, 1985. Pendidikan Kaum Tertindas:Jakarta: LP3ES).
Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PTTUN Jakarta) mengacu pada Pasal31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikanbeban tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan nasional kepadapemerintah dan penyelenggara layanan pendidikan serta komponenmasyarakat.
Karenatindakan Para Termohon Kasasi secara nyata melanggar asasasaspenyelenggaraan pendidikan dan melanggar prinsipprinsip penilaianyang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Bukti P 33,P 18 31, dan P 34).
hasil belajar, Permen Ristek dan Dikti Nomor 44Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
Register : 03-07-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2017 Tanggal 27 September 2017 — REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM VS JUFRIYANTO;
196 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengingatkan pihak Rektorat, para pengambil kebijakan di UPB sesuaidengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta lebihmemperhatikan hakhak mahasiswa, meningkatkan mutu (kualitaslulusan) harus memiliki kompetensi yang terukur, dan setiapaturanaturan harus sesuai dengan ketentuan, harus ada reformasibirokrasi, struktur yang jelas, harus ada perubahan setelah kegiatan iniberdasarkan kritik dan saran dari selurun mahasiswa, pihak rektoratharus peka dan jangan mengedepankan egosentris
Bahwa telah terjadi tindakan kriminal dalam dunia pendidikan di UniversitasPutera Batam, pelecehan, pelanggaran hak azasi manusia, mulai daribendera merah putih, simbolsimbol negara, surat keterangan dari rumahsakit dan dokter yang tidak berlaku, hakhak mahasiswa setelah melakukanHalaman 12 dari 32 halaman.
Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatanjuga tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusiakhususnya hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat baiksecara lisan ataupun tulisan yang tertuang dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilanserta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,nilai Keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa
Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatanjuga tidak sejalan dengan Semangat Kebebasan Akademik, MimbarAkademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana tertuang dalamketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi Pasal 8 ayat (1) bahwa: Dalam penyelenggaraan Pendidikan danpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasanakademik, dan otonomi keilmuan.
Selain itu, Tergugat juga mengabaikanPedoman Pendidikan Universitas Putera Batam 2014/2015, khususnya didalam Bab 4 tentang Tata Tertib Point 4.99 mengenai pihak yangberwenang memberikan sanksi. Dalam butir (2) disebutkan bahwa Dekanuntuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangjipelanggaran. Oleh karena itu, dengan surat keputusan Tergugat tersebutdi atas tidak melalui proses pemberian sanksi yang benar dan tepatsehingga sangat merugikan Penggugat:34.
Putus : 19-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/TUN/2014 Tanggal 19 Juni 2014 — MUHAMMAD ILHAM, dkk
Melawan
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
143 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 dan Pasal 5, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Pendidikan Nasional yang menyebutkan Pasal 4Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilanserta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasiHalaman 8 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 160 K/TUN/2014manusia, nilai kKeagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa,sedangkan Pasal 5 nya menyebutkan Setiap warga Negaramempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,perlakuan yang tidak adil/diskriminatif ini tercermin dengan tidakdibenarkan/tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan termasukuntuk mengikuti ujian tengah maupun ujian akhir semester, dansangat disayangkan saat ini diantara Para Penggugat akanmenyelesaikan akhir perkuliahannya, sehingga putusan
sehingga akibatnya sampai hari ini ParaPenggugat baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasamadengan kawankawannya tersebut mengalami depresi karena terkatungkatungnya Para Penggugat untuk menggapai dan melanjutkan jenjangpendidikan dan melalui berbagai upaya telah Para Penggugat lakukan,untuk mencari penyelesaian persoalan antara Para Penggugat denganTergugat secara damai akan tetapi menemui jalan buntu, untuk itu tidakada daya upaya yang dapat Para Penggugat lakukan lagi demi masadepan pendidikan
dilakukan oleh Para PemohonKasasi, menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasimerupakan pelanggaran nilainilai agama, adat istiadat, norma dan etika,seharusnya secara hukum sanksi yang diberikan kepada Para PemohonKasasi adalah sanksi moral dan tidaklah sanksi "seberat yang diberikanoleh Rektor yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa";Bahwa sanksi yang diberikan kepada Para Pemohon Kasasi adalah sanksiyang dipandang tidak mendidik, mematikan yang seharusnya sebagaiLembaga Pendidikan