MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;

2. Menyatakan biaya perkaranihil;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Menyatakan biaya perkara nihil.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon I tentang gugurnya praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;

2. Menyatakan biaya perkara nihil.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Termohon I mengenai gugurnya Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon tentang gugurnya Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Termohon I mengenai gugurnya Praperadilan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Dalam Eksepsi

• Menerima Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Dalam Eksepsi

• Mengabulkan Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

M E N G A D I L I:

1. DALAM EKSEPSI

• Menerima eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan;

1. DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan permohonan praperadilan dari Pemohon gugur;
• Membebankan biaya perkara Praperadilan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Untuk itu gugurnya praperadilan harus dilihat (waktunya) lebihdahulu mana antara permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkarayang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pemeriksaan oleh majelishakim pokok perkara.

Kedua, praperadilan gugur sejakpersidangan perdana atas perkara dimaksud telah dimulai dan ketigaadalah gugurnya praperadilan terhitung sejak penuntut umummembacakan surat dakwaannya dalam sidang yang terbuka untukumum.

Ada putusanputusanyang mengartikan bahwa gugurnya praperadilan karena setelah penuntutumum melimpahkan perkara tersebut atau pokok perkaranya ke pengadilannegeri. Ini tafsiran yang pertama.Tafsiran yang kedua adalah praperadilan digugurkan karena setelah ketuapengadilan negeri menetapkan majelis hakim untuk memeriksa, mengadili,dan memutus pokok perkara tersebut.

Gugurnya praperadilan menurut saya tidak menjadi hilangnya hak daritersangka untuk dilindungi dari kesewenangwenangan, tidak menjadi hilanghak dia untuk diakhiri kesewenangwenangan terhadap dia.

Menurut Mahkamah perbedaanpenafsiran demikian bukanlah sematamata masalah penerapan = atauimplementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dariketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri,dalam hal ini pengertian tentang perkara mulai diperiksa yang dapatmenyebabkan gugurnya praperadilan.

82 ayat 1 huruf d Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana harus diterapkan dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam praktek, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seringkallmenimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi para Hakim Praperadilan,hal tersebut disebabkan karena adanya penafsiran yang berbeda tentang perkaraHalaman 8 dari 11 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Pspmulai di periksa yang berakibat gugurnya

Praperadilan dan ada 3 (tiga) kelompokpenafsiran berkenaan dengan gugurnya Praperadilan, ada yang menafsirkangugurnya Praperadilan adalah setelan Penutut Umum melimpahkan pokokperkara tersebut ke pengadilan negeri, ada yang menafsirkan gugurnyaPraperadilan adalah setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakimuntuk memeriksa perkara pokok, dan ada yang menafsirkan bahwa gugurnyaPraperadilan adalah setelah dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umumdalam sidang pokok perkara;Menimbang,

(d)Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berakibatpermohonan yang diajukan oleh pemohon praperadilan menjadi Gugur ;Menimbang, bahwa gugurnya praperadilan oleh karena sehubungan dengankeberadaan pokok perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kePengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah pula ditetapkan hari persidangan yaitu hariSelasa tanggal 19 September 2017, maka dari itu permohonan praperadilan ini harusdinyatakan GUGUR ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Tentang waktu gugurnya praperadilan :Menimbang bahwa pasal 82 ayat 1 huruf d kitab undangundang acarapidana berbunyi dalam hal suatu perkara sudah mulai mulai diperiksaPengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan perkara praperadilan belum selesaimaka permintaan tersebut gugur.Menimbang bahwa pengujian pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP olehmahkamah konstitusi menyatakan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAPlaskonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai permohonan praperadilan gugursaat telah dimulainya sidag pertama

telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sehinggaketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana harus diterapkan dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam praktek, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seringkallmenimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi para hakim Praperadilan,hal tersebut disebabkan karena adanya penafsiran yang berbeda tentang perkaramulai di periksa yang berakibat gugurnya

Praperadilan dan ada 3 (tiga) kelompokpenafsiran berkenaan dengan gugurnya Praperadilan, ada yang menafsirkangugurnya Praperadilan adalah setelan Penutut Umum melimpahkan pokokperkara tersebut ke pengadilan negeri, ada yang menafsirkan gugurnyaPraperadilan adalah setelah ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakimuntuk memeriksa perkara pokok, dan ada yang menafsirkan bahwa gugurnyaPraperadilan adalah setelah dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umumdalam sidang pokok perkara;Menimbang,

bertentangan dengan hukum,yang mana kebenaran hal tersebut haruslah diuji terlebin dahulu dalampemeriksaan Praperadilan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, telah mengatur secara limitatif akan halhal dan metode pemeriksaanPraperadilan, yang mana salah satunya dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana atau UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 17 dari 19 Penetapan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bkntentang Hukum Acara Pidana tentang gugurnya

Praperadilan yang telah dibatalkanoleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUUXIII/2015, yang menyatakanPasal 82 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa Suatu perkara sudahmulai diperiksa dimaknai Permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkaratelah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atasnama Terdakwa/Pemohon Praperadilan

Kepastian hukum, yaitu harus ada kejelasan mengenai bataswaktu gugurnya praperadilan yang di satu sisi merupakan hal yangdiperlukan oleh pihak yang bersangkutan (tersangka, penyidik danpenuntut Umum) untuk mengajukan permohonan praperadilan karenamasih ada kesempatan yang cukup mengingat batas waktu praperadilangugur dapat diperhitungkan apalagi apabila permohonan praperadilandiajukan sebelum pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, dan disisi lainnya adalah untuk mempercepat pelimpahan dan