MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut dalam Kontrak Kerjasama Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tanggal 22 Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan

hubungan hukum, yaitu Kontrak Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerjasama Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tanggal 22 Pebruari 2017 batal karena wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

Merek dagang: Pioneer,Bahwa Merek Dagang PIONEER Penggugat terdaftar di Indonesia,pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual(Haki), Departemen Kehakiman & HAM RI, antara lain dibawah No.268087tanggal 29 Oktober 1991 dan diperbaharui dibawah No.495651 tanggal 20Oktober 2001, untuk melindundgi:Pesawatpesawat penerima radio dan televisi, amplifieramplifier, pesawatpesawat untuk merekam dan memproduksi suara (termasuk phonographphonograph listrik, pesawatpesawat pemain piringan

Bahwapembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatuinstrtumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Halaman 5 dari 9 halaman.

www.hukumonline.comPUTUSANNOMOR 09 K/N/HakKI/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) antara:MOHINDAR H.B., bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Timur D Nomor 5 Jakarta Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRI SUMARTINI, beralamat di Jalan Tebet Barat,Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2002, sebagaiPemohon

www.hukumonline.comPUTUSANNomor 08 K/N/HaKI/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari:SOEWARDJONO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Timur 1/4 Kebayoran Baru JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Asti Soekanto, SH., dan Irsan Pardosi,SH., Pengacara, berkantor di Jalan Jenggala II No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkansurat

Bahwapembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatuinsttumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa yang telah diberikan berupa KnowHow yang diikat dengan perikatan hukum, sedangkan dalam instrumenhukum merupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI).

Putusan Nomor 100/B/PK/Pjk/2021atas pembayaran a quo yang pada dasarnya merupakan suatuberbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukum merupakankedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Lagi pula pembayaranroyalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatu instrumenkeuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnya merupakansuatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukum merupakankedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam OECDTransfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwa untuk mengujieksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihakHalaman 7 dari 11 halaman.

Bahwa merekmerek dagang YVES SAINT LAURENT Penggugat terdaftardi Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia, antaralain di bawah :1. No. 166.967 tanggal 25 September 1982, dan diperbaharui di bawah No.337.311 untuk melindungi : deodorant parfum spray (Bukti P1)2.

nnnnnnneSetiap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah, mempunyai paguanggaran yang berbedabeda, demikian juga harga penawaran sendiri, olehkarena itu setiap penyedia barang/jasa (pemenang lelang) di dalam dokumenpenawaran yang memuat rincian harga penawaran sendiri dalam kegiatanusahanya, tidak ada yang sama dan rincian harga penawaran sendiri setelahselesai lelang, tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu dokumenpenawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, tidak ada kaitannyadengan Hak

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

PUTUSANNo. 040 K/N/Hakl/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki)antara :RUDYAN, beralamat di Jalan Pasir Putih IV Kav. 18No. 21, Ancol Timur, Jakarta Utara, dalam hal inimemben kuasa kepada: Haposan Hutagalung, SH,Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum pada KantorHukum Haposan Hutagalung & Pariners, beralamat di19 Floor Patra Office Tower Room

(d) Bahwa pembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian darisuatu instrumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun2002, harta peninggalan XXXX berupa Hasil Karya Cipta lagulagumerupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang dilindungiundangundang. Bahwa terhadap harta peninggalan XXXX berupa Hak Atas KekayaanIntelektual (HAKI) berupa Hasil Karya Cipta LaguLagu sejumlah 146judul lagu diatas, Para Pemohon memohonbantuan kepadaPengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan sebagai hartawarisan dari almarhum XXXX.

PPh Badan Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008,Mahkamah Agung telah membatalkan koreksikoreksi DirekturJenderal Pajak mengenai biaya royalti yang dibayarkan kepadaDMC dan TMC, menolak permohonan peninjauan kembali DirekturJenderal Pajak, dan mempertahankan Putusanputusan PengadilanPajak;bahwa pembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatuinsttumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleHalaman 9 dari 17 halaman.

Eksepsi Kompetensi Absoulut (Pengadilan Negeri Semarang TidakBerwenang Mengadili Perkara a quo. 1)Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalahmempersoalkan mengenai permasalahan hukum yangmenyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnyainformasi informasi yang menurut Penggugat merupakanRahasia Dagang;2) Bahwa sehubungan dengan hal ini, mohon dipahami Indonesiaadalah anggota World Trade Organization atau WTO (videUndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahanAgreement Establishing the

Hak atas RahasiaDagang kendatipun ia adalah bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI), kepemilikannya tidak adanya keharusan pendaftaran sepertihalnya hakhak Intelektual lainnya (vide : Cipta, Merek atau Paten) ; Menimbang bahwa, menentukan apakah Penggugat / Pembandingsebagai pemilik / pemegang hak atas Rahasia Dagang, Pengadilan TingkatBanding dengan berpedoman pada rumusan Undangundang yangmenyangkut Soal : ~ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnna.

gram, berat mnO2 hanya 2,6548(62,9%), berat kaleng/kadar Zeng (Zn) hanya 2,90 gram (74,6%).Bahwa dari uraian diatas jelaslah kami terdakwa telah diduga melanggar hukumUndangundang Perlindungan Konsumen, sedangkan secara materiil dugaanperbuatan kami para terdakwa adalah secara bersamasama telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa baterai merk ABC ukuran kecil.Bahwa menurut kami dan apabila hal ini juga dibenarkan oleh Majelis Hakim makahal tersebut masih berada dalam ruang lingkup Hak

Atas Kekayaan Intelektual(HAKI), khususnya tentang Merek yang diatur dalam ruang Undangundang No. 14Tahun 1997 dan sekarang diatur dalam Undangundang No.15 Tahun 2001(mengingat asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis) apalagi apabila JaksaPenuntut Umum cermat membaca Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen pada Penjelasan Bab I Umum alinea 12 yang berbunyi12Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaanintelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undangundang

PengadilanNegeri Jakarta Pusat, karena jelasjelas Pengadilan Niaga secara absoluttidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo disebabkan alasanalasansebagai berikut :Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaraperkara yang berkaitan dengankepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sertaperkaraperkara yang berkaitan dengan Hak

atas kekayaan intelektual(HAKI).

Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaraperkara yang berkaitan dengan kepailitan danpenundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkaraperkara yangberkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian,Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkaramengenai gugatan perdata umum, seperti perobuatan melawan hukum dan wanprestasi;10.

yang dilakukan olehPemohon Kasasi pada OHIM sesungguhnya telah mencakuppendaftaran di 27 negara bagian EU, dengan demikian sesungguhnyasecara keseluruhan merek Absortech telah didaftarkan oleh PemohonKasasi di 31 negara (India masih pending), dan terhitung sejak tanggal10 Maret tahun 2005 merek Absortech telah terdaftar di 27 negaraanggota EU atas nama Pemohon Kasasi;Sesungguhnya pengetahuan akan fungsi dan kedudukan dari OHIMsudah diketahui secara luas oleh pihakpihak yang berkecimpung didunia hak

atas kekayaan intelektual (HAKI) dan adalah sangatmengherankan apabila Majelis Hakim Judex Facti pada kenyataannyatelah mengabaikan keberadaan dari 27 negara Anggota EU tersebutdengan hanya menganggap bahwa pendaftaran pada OHIM hanyaberlaku untuk satu negara saja.

Bahwa pada oprinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaraperkara yang berkaitan dengan kepailitandan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkaraperkarayang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dengandemikian, Pengadilan Niaga tidak mempunyai kKewenangan untuk mengadiliperkara mengenai gugatan perdata umum, seperti perbuatan melawanHal. 13 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011hukum dan wanprestasi;.