Ditemukan 3080025 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 1493/Pdt.G/2015/PA.Smn Tanggal 13 Januari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 5
15 — 5
Penggugat danTergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan danpercekcokan terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah.Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan sangat sulituntuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan ceraipasal 19 huruf
Register : 25-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 605/Pdt.G/2016/PA.Smn Tanggal 2 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 3
16 — 3
Register : 29-06-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 06-03-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Smn Tanggal 10 September 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
19 — 3
19 — 3
Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran terjadi pada tahun2013 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan lebihmemilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxxxxxxxx,Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sehingga sejak itu antaraPemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut hematMajelis Hakim dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada alasanperceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohonmemberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalildalil permohonanPemohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Pemohonbernama Penggugat adalah warga / penduduk Kabupaten Sleman, yang beralamatdi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Sleman, dan Termohon juga bertempat tinggal di wilayahhukum
keduanya berkualitas sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan padaalasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlumendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belahpihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsurunsur alasanperceraian Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut :a.
(f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu. permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Pemohon baru dapat mangucapkan ikrar talaknya setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talaktersebut baru
Register : 01-06-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-03-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 687/Pdt.G/2015/PA.Smn Tanggal 17 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
19 — 0
19 — 0
Register : 09-06-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 27-05-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 720/Pdt.G/2015/PA.Smn Tanggal 5 Agustus 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 5
20 — 5
melainkan telah berubahmenjadi neraka yang mengerikan yang membuat mereka tersiksa lahir batin, danoleh karenanya menyelamatkan mereka dari siksaan nerakan rumah tanggamalalui pintu perceraian tentu lebih baik dari pada membiarkan mereka dalamkesengsaraan rumah tangga;Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benarbenartelah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan alasanperceraian pasal 19 huruf
Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari KitabFiqghus Sunnah Juz Il halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakimberbunyi:Coy! yS Jats yrall cui I5 asl all ola!
Register : 19-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 956/Pdt.G/2015/PA.Smn Tanggal 27 Oktober 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
25 — 6
25 — 6
pertengkaran danTermohon tidak mau lagi hidup rukun dengan Pemohon, maka keadaan tersebutmenurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai tujuanperkawinan sebagaimana pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentangperkawinan juncto Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alqur'an surat ArRum ayat 21 tersebut diatas, karenanya lebih baik dibubarkan saja;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah cukup buktitelah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf
fPeraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam AlQur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :naB,n= U9$# Eb$s?
Register : 18-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 421/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 3 Desember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
18 — 1
18 — 1
Register : 22-10-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 385/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 11 Nopember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 10
59 — 10
Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.
Register : 26-06-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 19 Oktober 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 3
14 — 3
Termohon membantah sebabsebab pertengkarannyasehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupafotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangyang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktiansempurna maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istriyang sah sehingga diajukannya permohonan Pemohon telah berdasarkanhukum;Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkanpada Pasal 19 huruf
Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohonuntuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Kolaka;Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminyaadalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimanayang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlahnafkah
tangga kedua belah pihak masihrukun, maka biaya yang diserahkan kepada Termohon setiap bulannyasejumlah tiga juta sampai empat juta dalam setiap bulannya, karena itudipandang layak dan patut membebankan kepada Termohon sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehinggaberjumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, mutah merupakan kewajibanyang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, haltersebut diatur dalam Pasal 149 huruf
(a) dan Pasal 158 huruf (6) KompilasiHukum Islam, karena mutah itu disamping merupakan kewajiban syariat jugapada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalamkesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti di persidangan, terbuktibahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istriselama 9 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istripendamping Pemohon
Register : 14-01-2015 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 33/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 18 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
50 — 3
50 — 3
Register : 26-10-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 390/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 11 Nopember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 22
59 — 22
yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwaTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Bukti P, telah terbuktisecara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehinggakeduanya memiliki /egal standing sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkanpada Pasal 19 huruf
Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaksi dari pihak keluarga /orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa saksisaksi yang telah diajukan oleh Pemohon telahmemenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah
menarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf
(f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untukdatang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak ternyata
Register : 05-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 13/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 12 Maret 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
51 — 3
51 — 3
Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 15 April 2019 — HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd. anak dari M. PINUS
1285 — 1288 — Berkekuatan Hukum Tetap
1285 — 1288 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 372 K/Pid.Sus/2019dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal12 huruf (e) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSintang tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:1.
PINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negarayang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) junctoUndangUndang
Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinyapada butir huruf a dan b, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan olehKarena pada pokoknya menyangkut pengulangan fakta persidangan yangmenjadi kewenangan Judex Facti dalam menilai dan memutus suatuHal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 372 K/Pid.Sus/2019perkara a quo yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar danalasan pada pemeriksaan tingkat kasasi;.
,M.Hum., berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1
Register : 26-04-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-01-2017
Putusan PA SLEMAN Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Smn Tanggal 15 September 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 4
14 — 4
Selamaitu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;Bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf ( b ) KompilasiHukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa pertamatama berdasarkan bukti P.1 ( Kartu Tanda Penduduk )terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagimana tersebut dalam suratpermohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman,sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat(2) Undangunadang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Pasal 19 huruf ( b )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) KompilasiHukum Islam;Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimanatercantum dalam kitab atTuhfah yang kemudian diambil alin sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:dan dale GS gy!
Register : 27-08-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 1005/Pdt.G/2015/PA.Smn Tanggal 4 Januari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 2
13 — 2
diputuskan jika ada buktibukti yang cukup;Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokokpermohonan Pemohon adalah permohonan untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon dengan alasan karena sejak tahun 2013 Termohon telah meninggalkanrumah bersamanya tanpa pamit, sehingga memicu rumah tangga Pemohon danTermohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran,;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 jo.
jjinPemohon dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah rapuhdan tidak utuh lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawamadlarat kepada kedua belah pihak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan jugasebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka terbukti alasanperceraian Pemohon telah beralaskan hukum ;Menimbang bahwa berdasarkan' pertimbangan tersebut, denganmemperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974jo.
Register : 25-08-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 283/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 21 September 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
23 — 4
23 — 4
terusmenerus sejak Desember 2012, karena Termohontidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon di Ambon, Termohon suka cemburu,suka marah, serta boros dalam mengelola keuangan, kemudian pada bulanFebruari 2013, terjadi perselisihan, akhirnya Pemohon pergi tinggalkanTermohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Makassar dan kembali keAmbon menjalankan usahanya dan sejak itu Pemohon dengan Termohonberpisah tempat tinggal hingga sekarang;Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 19 huruf
Pasal116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum.Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohontersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P, atas nama Pemohon dan Termohon, yangmerupakan akta autentik yang memiliki kKekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, maka harus dinyatakan sah apaapa yang ada padanya,sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangansuami istri sah;Menimbang, bahwa Pemohon telah
b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf b dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telahmendengar keterangan saksisaksi dari pihak keluarga / orang yang dekatdengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangansaksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukanfakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :1.
Pasal 19 huruf b dan f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf b dan f KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2) Kompilasi HukumIslam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohonuntuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Kolaka ;Menimang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 28-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 397/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 23 Desember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
60 — 14
60 — 14
tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadirdi persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwaTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkanpada Pasal 19 huruf
Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaksi dari pihak keluarga /orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannyatelah menyampaikan bukti tertulis P serta mengajukan dua orang saksisebagaimana tersebut
menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf
(f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untukdatang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak ternyata
Register : 02-03-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PA KOLAKA Nomor 88/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 7 April 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
12 — 7
12 — 7
yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapatditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidakhadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Bukti P, telah terbuktisecara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehinggakeduanya memiliki legal standing sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkanpada Pasal 19 huruf
Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarketerangan saksisaksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan keduabelah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang telah diajukan oleh Pemohon telahmemenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapatditerima;Menimbang, bahwa dua orang
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohonuntuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Kolaka ;Menimang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 05-10-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 351/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 22 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 0
11 — 0
Putus : 12-02-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 12 Februari 2019 — SUROSO ATMOMARTOYO
420 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
420 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertamina(Persero):Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan alternatif sebagai berikut:Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atauDakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHal. 1 dari 47 hal.
Menyatakan Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam DakwaanAlternatif
Menyatakan Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalamDakwaan
Soegih Interjaya yang merupakan agen tunggal Octel diIndonesia:3) Bahwa dengan demikian terhadap Terpidana/Pemohon PeninjauanKembali tidak lagi dinukum dengan pidana tambahan membayar uangpengganti sebesar USD 190.000 (seratus sembilan puluh ribu dolarAmerika Serikat);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanatersebut patut untuk dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat(2) yuncto Pasal 266 ayat (2) huruf