UKKY JULI SETYAWAN Bin UNTUNG BASUKI dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; --------------------------------------- Menetapkanbarang bukti berupa:- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);- 1 (satu) bendel berkas permohonan ijin perencanaan letak penggunaan tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan yang diuajukan atas nama Hariwara Gatot P untuk dan atas nama PT.

Hutchision CP Telecomunication yang berlokasi di Gang Pasar RT.01 Rw.01 Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan berita acara pemeriksaan ijin gangguanDikembalikan kepada terdakwa 1. SIGIT WAHYU INDARTO Bin JARKASIH; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

pekerjaan Swasta, Pendidikan S1 (Olah Raga);Terdakwaterdakwa tidak ditahan;Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwaterdakwa menyatakan bahwa pada hari ini sehatdan bersedia untuk diperiksa dan terdakwaterdakwa juga menyatakan ia akan maju sendiridalam persidangan ini;Dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);e 1 (satu) bendel berkas permohonan ijin perencanaan letak penggunaan tanah, ijinmendirikan bangunan, ijin

gangguan yang diuajukan atas nama Hariwara Gatot P untukdan atas nama PT.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; atau Kedua: Pasal 10 ayat (1) PerdaKabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2006 tentang Ijin Gangguan jo.

UKKY JULI SETYAWAN BinUNTUNG BASUKI dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akandiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkanbarang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);e 1 (satu) bendel berkas permohonan ijin perencanaan letak penggunaan tanah, ijinmendirikan bangunan, ijin gangguan yang diuajukan atas nama Hariwara Gatot P untukdan atas nama PT.

62.5 (lima) lembar foto copy ijin Gangguan (HO) pangkalan miyak tanah gas H. SYAFRUDDIN, S.PD. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 101/HO/DMPTSPT/2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Gangguan Permohonan Baru INTAN BERSERI Tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
63.4 (empat) lembar foto copy SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL Nomor : 503/055/SPPM-DPMPTSP/03/2017.

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani SETYA AFRYAWAN, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 86/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs.

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani SETYA AFRYAWAN, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 88/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs.

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani SETYA AFRYAWAN, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 89/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs.

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani SETYA AFRYAWAN, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 90/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs.

Gangguan (HO) Ardiles Caf dan Ijin Gangguan(HO) Ardiles Karaoke.

gangguan (HO) Ardiles Cafe dan ijin gangguan (HO) ArdilesKaraoke tidak ada, yang ada hanya ijin ganguan (HO) Studio Pemancar Radio Non Komersil ; Bahwa yang mempunyai usaha tersebut adalah Ibu Nurwati ; Bahwa waktu itu saksi pekerjanya Bu Nurwati, saksi diminta untuk mengurusi ijin gangguan(HO) awalnya ijin gangguan (HO) Studio Pemancar Radio Non Komersil dan Cafe ; Bahwa yang memberi tahu kalau ijin ganggugan (HO) Ardiles Cafe dan Ardiles Karaoke itupalsu adalah Dinas Pariwisata ; Bahwa benar dari

diatas ditambah Ardiles Caf ; EKO WIDODO meminta persaratan antara lain : Fotocopy IMB, yang sudah ada danSurat Ijin Gangguan (HO) yang sudah ada, dan Fotocopy KTP.

Pada nomor 503/74/409.103/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang ada / diijinkanadalah Ijin Gangguan (HO) a.n.

Telah dengansengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hakberupa Surat ijin Gangguan (HO) dengan Usaha Studio Pemancar Radio Non Komersil danArdiles Cafe dan Surat Ijin Gangguan (HO) dengan Nomor : 503/74/409.103/2008 dengan UsahaStudio Pemancar Radio Non Komersil dan Ardiles Karaoke dan Nomor SK.503/74/409.103/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang ditanda tanagani Bupati Blitar HERRYNUGROHO, yang mana Surat Ijin Gangguan (HO) tersebut dipergunakan untuk sebagai suratsahnya

Furnilux Indonesiasetelah dicetak selanjutnya Terdakwa menyelipkan jinGangguan (HO) untuk dimasukan ke ruang Kepala Kantor untukpenandatangan kemudian Terdakwa menunggu Ijin Gangguan(HO) ke luar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya iamelihat Ijin Gangguan (HO) telah ditandatangani oleh KepalaKantor terletak di meja kerja di ruang Pelayanan Perijinan,kemudian Terdakwa AMAR HAMZAH ~~ mengambilnyaselanjutnya melalui komunikasi telepon Suherman menghubungiTerdakwa menanyakan perihal Ijin Gangguan

Sergai,kemudian Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) harilagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO),selanjutnya asli Sertifikat Ijin Gangguan CV.

Sergai, kemudian Terdakwamengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untukmengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO), selanjutnya asliSertifikat Ijin Gangguan CV.

tuliskan sesukanya, setelah ituSertifikat Ijin Gangguan (HO) CV.

Terdakwamengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan (HO) yang terletakdi atas meja kerja yang ada di ruang Pelayanan Perijinan danmencetak Ijin Gangguan (HO) atas nama PT.

Grobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan usaha / kegiatan (yaitutempat karaoke yang bernama karaike Walet) tanpa dolengkapi ijin gangguan, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikute Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam memenuhi kebutuhanhidupnya seharihari terdakwa telah membuka usaha yaitu tempat hiburan berupakaraoke yang diberi nama Kafe Karaoke Walet.

Grobogan; Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wib dan yangmelakukan operasi antara lain petugas satpol PP, petugas kepolisian danpetugas dinas Perijinan ; Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha kafe karaoke walet tidak memilki ijinusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 21 Perda No. 3tahun 2011 tentang ijin gangguan dan saat ditanya dan di cek ternyata tidakpunya ijin tersebut ; 3 WIBOWO SH Bahwa Usaha karaoke kafe walet milik terdakwa berada di Jl.

Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga halnyaTerdakwa tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan catatandakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 40 ayat (2)Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan, yang unsurunsurnya sebagai berikut2 Melakukan usaha/kegiatan tanpa dilengkapi ijin gangguan ; Ad.1 Unsur barang siapa ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur

Grobogan oleh petugas satpol PP, petugaskepolisian dan petugas dinas Perijinan kabupaten Grobogan terhadap karaokedan cafecafe di Kabupaten Grobogan ; e Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha kafe karaoke walet tidak memilki ijinusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 21 Perda No. 3tahun 2011 tentang ijin gangguan dan saat ditanya dan di cek ternyata tidakmemiliki iin gangguan dari pemerintah daerah Kab.

Grobogan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai unsur melakukan usaha / kegiatan tanpa dilengkapi ijin gangguan telahterbukti ; Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 40 ayat (2) Perda Nomor 3Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan telah terbukti dan tidak ditemukan alasan pemaafdan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka kepadaterdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pelanggaran melakukan

dalam dalildalil angka I.2. ini ;2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Ijin Gangguan Nomor503.08/379/35.73.314/ 2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat,maka Pemohon Ijin, in casu, Deky Rusianto selaku Direktur PT.

Peni Suparto, MAP sebagai Walikota Malang, yangdiantaranya berisi sebagaimana terurai dalam dalildalil diatas ; Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang memutuskanmenetapkan menerbitkan surat ijin gangguan kepada Deky RusiantoRusianto selaku Direktur PT.15Bakti Jaya Perkasa, adalah bertentangan dengan ketentuanketentuandalamPeraturan .....peraturan perundangundangan yang bersifat materiil/substansial, dan olehTergugat seharusnya ditolak ; Berwenang ; 1 Bahwa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08

BAKTI JAYA PERKASA, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupaSurat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008tentang penerbitan Surat Ijin Gangguan (HO) kepada DEKY RUSIANTO selakuDirektur PT.

2006 tentang Sistemdan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas PerijinanKota Malang dalam hal Persyaratan Administrasi Penerbitan Ijin Gangguan, padahuruf e menentukan : Melampirkan Asli Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik tanah dan ataubangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang dimohonkan,diketahui oleh RT., RW., dan Lurah : Apabila salah satu tetangga yang berhimpitan keberatan dengan alasan yangtidak obyektif menurut hukum normatif maka Ijin Gangguan

tidak menimbulkan keresahan masyarakat : Bahwa .....e Bahwa Saksi tahu yang menerbitkan Ijin Gangguan (HO) untuk Vivace Family Karaokeadalah Walikota sebelum tahun 2008 dan untuk Happy Puppy adalah Kepala DinasPerijinan tanpa atas nama Walikota tahun 2008 ;* Bahwa Saksi tahu di dalam Surat Ijin Gangguan untuk Vivace Family Karaoke ada ijinjuga untuk caf dankaraoke ;e Bahwa Saksi tidak tahu Surat Ijin untuk Happy Puppy sama dengan Surat Ijin VivaceFamilyKaraoke 5 $2 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Grobogan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,telah melakukan usaha/kegiatan yang tidak memiliki ijin gangguan.

Grobogan tidak memiliki iingangguan ;eBahwasyaratsyaratnya untuk mengurus ijin gangguan adalah SuratRekomendasi dari BAPPEDA, Jjin lokasi, Dokumen UKL, Ijin Lingkungan,IMB, ijin penyelenggaraan hiburan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ;e Bahwa Ijin gangguan itu berlaku untuk 5 tahun dan bila habis harus dilakukanpendaftaran ulang ;eBahwa syaratnya untuk melakukan pendaftaran ulang adalah Fotocopy iingangguan, sertifikat, retribusi dan KTP ;Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia

tidak keberatanatas keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa terdakwa tahu kesalahannya yaitu tidak punya ijin gangguan karenapemilik meninggal dunia ;e Bahwa Kesulitan yang terdakwa alami untuk mengurus ijin gangguan adalahkarena tanah yang saya tempati ijinya tidak diperpanjang sejak tahun 2006 ;e Bahwa penghasilan bersih Karaoke Daun Fulus setiap bulan sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus

Gangguan, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1.

gangguan telah terbukti;Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 40 ayat (2) Perda Nomor 3Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan telah terbukti dan tidak ditemukan alasan pemaafdan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka kepadaterdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pelanggaran melakukan usaha / kegiatan tanpa dilengkapi ijin gangguan ;Menimbang, bahwa dengan melihat tingkat kesalahan pelanggaran yangdilakukan terdakwa, maka

b. 1 (satu) lembar foto uang hasil lelang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan / Surat Ijin Tempat Usaha (HO/ITU) No : 503/100/HO-BBMT/KPPT.WK-KS/2013 a.n. Sdri. Yuli Ari Mukti.foto.d. Surat Ijin Penjualan BBM Nomor : 503/I/SIP-BBM/WKSRG/2011.e. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/I/SITU/WKSRG/2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara 2.

Yuli Ari Mukti (Saksi Il) mengurus Surat Ijin Gangguan atauIjin Tempat Usaha ( HO / ITU ) ke kantor Dinas Pendapatan Daerahkota Sorong, dan pada bulan Januari 2013, Surat Ijin Gangguan atauIjin Tempat Usaha ( HO / ITU ) tersebut selesai atas nama Sdri. Yuli AriMukti (Saksi II) dengan Nomor : 503/100/HOBBMT/KPPT.WkKS/2013 tanggal 11 Januari 2013, namun Terdakwa sudah memulaijual beli BBM jenis solar pada bulan Desember 2012.G.

Bahwa benar petugas Polres Sorong menggerebek tempatusaha penjualan bahan bakar minyak milik Terdakwa atas namaistrinya dengan alasan bahwa surat ijin Gangguan/Ijin tempatusaha (HO/ITU) milik Terdakwa atas nama istrinya tersebutsudah tidak berlaku lagi karena dikeluarkan oleh DinasPendapatan Daerah Kota Sorong.12. Bahwa benar sejak bulan Januari 2013 yang berwenangmengeluarkan surat ijin Gangguan/Ijin tempat usaha adalahKantor Dinas Pelayanan Perijinan Kota Sorong.13.

Bahwa benar karena Kantor Pelayanan Perijinan Kota Sorongbaru terbentuk pada bulan Januari 2013 maka pada bulanJanuari 2013 adalah masa transisi maka Kantor DinasPendapatan Daerah Kota Sorong masih berwenang memprosespengajuan perpanjangan surat ijin Gangguan/Ijin Tempat Usaha(HOITU) dan surat ijin Gangguan/Ijin tempat usaha millikTerdakwa yang diatas namakan nama istrinya adalah sah.14.

Bahwa benar Terdakwa dan istrinya tidak tahu dan tidak pernahdiberitahu oleh Instansi yang berwenang bahwa ada pengalihanfungsi dan wewenang yang mengeluarkan Surat Ijin Gangguan/Ijin tempat usaha, dari Dinas Pendapatan Daerah kepada KantorPelayanan Perijinan Kota Sorong sehingga Terdakwamenganggap surat ijin Gangguan/Ijin tempat usaha miliknyayang diatas namakan istrinya sah dan masih berlaku hinggatanggal 31 Desember 2013.15.

masih berwenang memprosespengajuan perpanjangan surat ijin Gangguan/Ijin Tempat Usaha(HOITU) dan surat ijin Gangguan/Ijin tempat usaha millikTerdakwa yang diatas namakan nama istrinya adalah sah.Bahwa benar Terdakwa dan istrinya tidak tahu dan tidak pernahdiberitahu oleh Instansi yang berwenang bahwa ada pengalihanfungsi dan wewenang yang mengeluarkan Surat Ijin Gangguan/Ijin tempat usaha, dari Dinas Pendapatan Daerah kepada KantorPelayanan Perijinan Kota Sorong sehingga Terdakwamenganggap surat

UNING SUWANDARI Alias BU WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan

:1.Ketel Uap Batu Bara (Mesin Boiler Batubara) dioperasikan padapermulaan Tahun 2006 tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), adalahmelanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;Dampak dioperasikannya Ketel Uap Batubara (mesin Boiler batubara)tersebut, antara lain:Berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset DanStandartisasi Industri Dan Perdagangan Departemen Perindustrian RIBadan Penelitian dan Pengembangan Industri beralamat

Menyatakan bahwa pengoperasian Ketel Uap Batubara (mesin Boilerbatubara) tidak dilengkapi atau tidak memiliki Ijin Gangguan (HO) adalahbertentangan dengan PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun2000 tantang Restribusi Ijin Gangguan;.

,tertanggal 28 Mei 2008, adalah tentang tidak adanya jinMendirikan Bangunan (IMB) yang melanggar PERDA KabupatenPekalongan Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi jinmendirikan Bangunan dan tentang ketel uap batu bara (mesinbroiler batu bara) yang tidak memiliki ijin gangguan (HO) adalahmelanggar peraturan daerah (PERDA) Kabupaten PekalonganNomor : 2 tahun 2000 tentang retribusi ijin gangguan.

Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan Ijin Gangguan(H.O/Hindoerordinantie) yaitu PERDA Nomor : 2 Tahun 2000;Bahwa semua ijin dan persyaratan telah dipenuhi oleh PemohonPeninjauan Kembali (Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin Gangguan) danjuga telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:85 PK/TUN/2010 TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2010, sehinggaalasan Judex juris Mahkamah Agung RI Nomor: 1191 K/PDT/2009.

Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan Ijin Gangguan(H.O/Hindoerordinantie) yaitu PERDA Nomor: 2 Tahun 2000;.

Gangguan, adapun bunyi pasalnya sebagaiberikut :(1) Persyaratan Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9meliputi:a.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 503.45/5sekret tanggal 14Desember 2015 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan PenanamanModal Kota Bogor perihal Surat Penolakan Ijin Gangguan BukanPerusahaan Industri ;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Nomor 503.45/5sekret tanggal14 Desember 2015 perihal Surat Penolakan Ijin Gangguan BukanPerusahaan Industri ;.

Pengajuan permohonan yang kedua tentang Ijin Gangguan yaitu tanggal6 November 2015 (vide Bukti. P3 sampai dengan Bukti. P10);c.

Hal ini sejalan dengan ketentuanPasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011tentang Ijin Gangguan;.

berdasarkan Perda Nomor7 Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang ijin gangguan PERSYARANTAN BUKTI.No BERADSARKAN PERDA BUKTI.

Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak mengerjakan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan tidak menyerahkan surat ijin Hinder ordonantie (HO) / ijin gangguan);3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat HO atas nama Esti Isniati tersebut kepada Penggugat;4.

Gangguan, PENGGUGAT telahmelakukan pengurusan HO (Hinder Ordonantie)/ljin Gangguan di KantorPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten dengan biayasebesar Rp. 16.625.000, (enam belas juta enam ratus dua puluh lima rupiah).Lalu atas telah dilakukannya pengurusan HO (Hinder Ordonantie)/jinGangguan tersebut, PENGGUGAT meminta uang jasa kepada PENGGUGATsebesar Rp. 7000.000, (tujuh juta rupiah), sehingga total biaya untukpengurusan HO (Hinder Ordonantie)/Ijin Gangguan tersebut adalah sebesarRp

Dalam somasinya PENGGUGAT berusaha mengingatkankembali akan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT atas Pembangunan OBJEK SENGKETA sebagaimanatersebut dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN dan juga atas kesepakatanlisan pengurusan pembuatan ijin IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan HO(Hinder Ordonantie)/Ijin Gangguan atas OBJEK SENGKETA.

Bahwaselain itu, mengenai Pengurusan pembuatan ljin Mendirikan Bangunan(IMB) dan ljin Hinder Ordonantie (HO)/Ijin Gangguan dengan yang dilakukanHal 26 dari 53 Hal Putusan No. 455/Pdt.G/2015/PN.Smg.10.11.12.13.14.15.oleh Tergugatlr, dan untuk keperluan tersebut Penggugat.lr telahmengeluarkan biaya sebesar Rp. 38.700.000, (tiga puluh delapan juta tujuhratus ribu rupiah), sedang biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat.

rela dan tanpa adanya Uang Jasa.Bahwa oleh karena itu, maka dalam pengurusan pembuatan ljin MendirikanBangunan (1MB) Ijin Hinder Ordonantie (HO)/Ijin Gangguan oleh Tergugat.Irterdapat kelebihan pembayaran, yaitu total pemasukan sebesar Rp.38.700.000. dikurangi pengeluaran IMB dan HO sebesar Rp.23.901.768,sehingga masih ada kelebihan pembayaran Penggugat.r sebesar Rp.14.798.232, (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu duaratus tiga puluh dua rupiah).Bahwa ternyata Tergugat.

Menyatakan Tergugat telah ingkar janjiwanprestasi, karena tidak mengerjakanpekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan tidak menyerahkansurat ijin Hinder ordonantie (HO) / ijin gangguan);3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat HO atas nama Esti Isniatitersebut kepada Penggugat;4.

Bahwa akan tetapi ditunggu hingga beberapa waktu menurut prosedur dantatacara yang telah ditentukan, ijin gangguan (HO) dimaksud tidak jugadiberikan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan;. Bahwa padahal sekalipun ijin gangguan (HO) belum diterbitkan, Penggugattetap selalu mengajukan permohonan pengujian specimen kesehatanlingkungan kepada instansi terkait secara berkala hingga sekarang ini dan10.11.12.hasil pengujiannyapun selalu lolos.

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu PenggugatPembanding adalahdidasarkan atas perbuatan (bukan kebijakan) Termohon Kasasi/dahuluTergugat/Terbanding yang tidak menerbitkan ijin gangguan atas permohonanperpanjangan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/ Pembanding;Yaitu bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding didalammenjalankan kegiatan usahanya telah memenuhii Ijin Gangguan Nomor 503T. 117/02.11/2000 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 November 2004dan ketika habis masa berlakunya sudah diperpanjang

ke Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding dengan mengajukan permohonanperpanjangan ijin gangguan dengan Nomor Pendaftaran 1097/X1/04 tanggal9 November 2004.

;Perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding yang tidakmemberikan/mengeluarkan ijin gangguan atas permohonan perpanjanganPenggugat itulah yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dalamperkara a quo dijadikan dasar gugatan sehingga diajukan di peradilan umumin casu Pengadilan Negeri Yogyakarta;9.

Bahwa dengan demikian harus dibedakan antara perkara a quo denganperkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu: Perkara a quo ialah perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding yang tidak mengeluarkan ijin gangguan ataspermohonan perpanjangan ijin gangguan tertanggal 9 September 2004 dengantanpa alasan, sehingga merugikan Penggugat;Hal. 9 dari 13 Hal.

KASMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanandengan perintah terdakwa tetap ditahan ; Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) bendel pengajuan permohonan ijin gangguan yangberisi : 1 (Satu) Lembar Permohonan Ijin Undang undang Gangguan(HO) tertanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh BAMBANG KUSMULYADI ;2 (dua) Lembar Daftar isian Permohonan ijin gangguanyang ditanda tangani oleh BAMBANG KUSMULYADI ;1 (Satu) Lembar Pernyataan' tetangga tertanggal

gangguan atas nama BAMBANGKUSMULYADI,SH yang dikeluarkan oleh kantor camatungaran timur :Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.

gangguan kepada Pemerintah KabupatenSemarangmelalui Camat Ungaran Timur untuk menggunakanee setempat usaha kerajinan meubel Posmo Furniture JalanHalmahera Raya Nomor 11 Rt.06 Rw.

O1 Kelurahan GedanganakKecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, di tempat usahaitu. kemudian terdakwa membuat surat yang menimbulkan suatuhak bagi terdakwa untuk mengurus permohonan Ijin Gangguan /IMB di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang berupaSurat Kuasa tertera diantaranya Ungaran tanggal 18 Pebruari2010, yang diberi kuasa BAMBANGK, yang memberi kuasa HARRYWIBOWO untuk membuktikan suatu kenyataan yang diketahuinyatidak pernah terjadi, karena saksi HARRY WIBOWO Bin UPITNANsebagai pemilik

DEWI RUSMINI BintiSOENOE sebagai Kepala Seksi Pembangunan pada KantorKecamatan Ungaran Timur, diantaranya berupa surat kuasauntuk mengurus permohonan ijin gangguan / IMB di KecamatanUngaran Timur Kabupaten Semarang tertera diantaranyaUngaran 18 Pebruari 2010, yang diberi kuasa BAMBANGK, yangmemberi kuasa HARRY WIBOWO untuk membuktikan suatukenyataan yang diketahuinya tidak pernah terjadi, karenasaksi HARRY WIBOWO Bin UPITNAN sebagai pemilik tempat usahadi Jalan Halmahera Raya nomor 11 Rt.06 Rw.01

atasdugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO)pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesarRp.131.727.472., (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) denganperhitungan :1.

AmarHamzah yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadapbeberapa perusahaan diantaranya :Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulanAgustus Tahun2012 pemilik PT.

Gangguan (HO) No.248/03/VI/KP2TPM/ 2012, tanggal 14 juni 2012, PUSKESBUN Adolinasebesar Rp.913.500.

Gangguan HO Nomor 383/01/VII/KP2 TPM 2009, tanggal 17 januari 1012 CV.

GLOBALARTHA SEJAHTERA Nilai Nominal Rp.2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar ijin Gangguan (HO) Asli Nomor :313/03/IX/KP2TPM/ 2012, tanggal 3 Agustus 2012 PT. FURNILUXINDONESIA Nilai Nominal Rp.9.000.000, (sembilan jutarupiah) ;1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor : 313/03/VII/KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012 PT.

Tgl.yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan bahwa terdakwa GUGUN CECE LESMANA Bin ENDANG UNAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak bisa menunjukkan Surat Ijin IMB, Ijin Gangguan, Ijin SIUP dan mengoperasikan Minimarket Indomart yang telah dihentikan Sementara Pemberian Ijin Pendirian Minimarket Berjejaring di Kota Tegal ;- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Kepada Walikota Tegal tanggal 06 Januari 2012 dengankelengkapan' suratsuratnya, namun sebelum ijin gangguan (HO)dikeluarkan, Pemda Kota Tegal menerbitkan Perda No. 3 tahun 2012 yangdisusul kemudian dengan terbitnya Instruksi Walikota Tegal No. 503 / 002 /2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penghentian SementaraPemberian Ijin Pendirian Minimarket Berjejaring di Kota Tegal ;Menimbang, bahwa ternyata Mini Market Indomart tersebutwalaupun belum mendapat ijin beroperasi dari Pejabat yang wenang, akantetapi

Tgl.yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :e Menyatakan bahwa terdakwa GUGUN CECE LESMANA BinENDANG UNAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tidak bisa menunjukkan Surat Ijin IMB,Ijin Gangguan, Ijin SIUP dan mengoperasikan Minimarket Indomartyang telah dihentikan Sementara Pemberian ljin PendirianMinimarket Berjejaring di Kota Tegal ;e Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Dendasebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;e Menetapkan apabila pidana denda

Berdasarkan surat keputusan Tergugatberupa ijin gangguan Tower/menara sellularNomor : 503/111/X/2007 tertanggal 30. = Oktober2007, dimana ijin yang dikeluarkan Tergugattersebut diperuntukan bagi PT.

Centralindo maupun ijin gangguan pendirian Toweroleh PT. Tower Bersama telah mendapat' persetujuanwarga. Bahwa PT. Centralindo dalam mengajukanpermohonan ijin mendirikan bangunan telahmendapatkan persetujuan dari warga yang berbatasanlangsung dengan lokasi pendirian Tower dan telahdiketahui oleh Kepala Desa Cemani. Demikian halnyadengan permohonan ijin gangguan Tower yang diajukanleh PT.

Peraturan Daerah Kabupaten SukoharjoNomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Gangguan,bahwa kewenangan mengeluarkan Ijin MendirikanBangunan dan Ijin Gangguan adalah menjadi kewenanganBupati Daerah.

gangguan(HO); e ee re re ee ee ee eee eee eeBahwa yang = menjadi keberatan Wiyono~ adalah jumlahkompensasinya yang tidak sesuai denganpermintaannya; eee e eeeBahwa untuk ijin gangguan (HO) pada tahun 1996 sudahpernah diajukan dan untuk 5 tahun berikutnya saksi tidaktahu = karena sudah tidak bertugas di PT.

Bahwa gugatan para Penggugat terkesan dibuat mengada adasehingga banyak kesalahan dan ketidak cermatan dalammenyusun materi gugatan baik salah dalam menuangkan dasarhukum maupun ketidak jelasan dan kesalahan penentuan obyek85sengketa dan Tergugat tidak menerbitkan Keputusan BupatiSukoharjo No. 503/111/X/2007 tentang Ijin Gangguan, tetapiTergugat menerbitkan adalah Keputusan Bupati Sukoharjo No.503/111/X/2007 tentang Ijin Gangguan, dan para Penggugatsalah menyebutkan dasar hukum Peraturan Daerah KabupatenSukoharjo

/HO.S/2013 tanggal 19Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PelayanasnPerizinan WAYAN GUNDANA, SH yang masa berlakunya sampaidengan tanggal 19 Maret 2014;Surat Ijin Gangguan Nomor : 503/016493.68.12/HO.S/2013 tanggal19 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PelayanasnPerizinan WAYAN GUNDANA, SH yang masa berlakunya sampaidengan tanggal 19 Maret 2014;Foto copy Sertifikat Ijin Gangguan Nomor : 503/ 016493. 68.12/HO.S/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor

/HO.S/2013 tanggal 19Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PelayanasnPerizinan WAYAN GUNDANA, SH yang masa berlakunya sampaidengan tanggal 19 Maret 2014;e Surat Ijin Gangguan Nomor : 503/016493.68.12/HO.S/2013 tanggal19 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PelayanasnPerizinan WAYAN GUNDANA, SH yang masa berlakunya sampaidengan tanggal 19 Maret 2014;e Foto copy Sertifikat Ijin Gangguan Nomor : 503/016493.68.12/HO.S/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor

Dimasukkan dalam stopmap hijauDan semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, sehingga tidak adaalasan bagi kami untuk tidak menerbitkan Ijin gangguan (HO) tersebut.Bahwa kemudian kami mengeluarkan Sertifikat Ijin GanggunanNomor :503/016493.68.12/HO.S/2013 tanggal 19 Maret 2013, namunsebelum kami mengeluarkan surat ijin gangguan tersebut kami jugamelakukan peninjauan lokasi (dilakukan oleh tim ijin gangguan yangdipimpin oleh Sdr.HANDOKO selaku Kepala Seksi Pengolahanperijinan dengan jumlah tim 6

Bahwa ijin gangguan (HO) bisa dicabut apabila ternyata usaha yangdilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukkanya, sehingga dalam hal inipihak yang mengeluarkan ijin (kantor Pelayanan perijinan) bisamencabut ijin tersebut.Saksi 4. RIA SEPTIANA DAMAYANTL : Bahwa Saksi bekerja di Game Land yang beralamatkan di JI MagelangKm 6 Yogyakarta sebagai pemandu dan Saksi baru bekerja di GameLand baru satu bulkan, mulai tanggal 4 Oktober 2013.

/HO.S/2013 tanggal 19Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PelayanasnPerizinan WAYAN GUNDANA, SH yang masa berlakunya sampaidengan tanggal 19 Maret 2014;Surat Ijin Gangguan Nomor : 503/016493.68.12/HO.S/2013 tanggal19 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PelayanasnPerizinan WAYAN GUNDANA, SH yang masa berlakunya sampaidengan tanggal 19 Maret 2014;Foto copy Sertifikat Ijin Gangguan Nomor : 503/ 016493. .12/ HO.S /2013 tanggal 05 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala

Gangguan (HO) Nomor1097/X1/2004 tanggal 9 November 2004;Bahwa akan tetapi ditunggu hingga beberapa waktu menurut prosedur dantatacara yang telah ditentukan, ijin gangguan (HO) dimaksud tidak jugadiberikan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan;Bahwa padahal sekalipun ijin gangguan (HO) belum diterbitkan, Penggugattetap selalu mengajukan permohonan pengujian specimen kesehatanlingkungan kepada instansi terkait secara berkala hingga sekarang ini danhasil pengujiannyapun selalu lolos.

Nomor 375 PK/Pdt/201610.11,12.Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku (PerdaNomor 2 Tahun 2005), Tergugat sebagai pelayan masyarakat harusmemberikan pelayanannya kepada Penggugat sebagai anggotamasyarakat yang membutuhkan perijinan dimaksud);Bahwa akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, meski Penggugat telahmemenuhi persyaratan permohonan ijin gangguan (HO) yang diajukan,Tergugat belum juga memberikan Surat ljin Gangguan (HO) kepadaPenggugat dengan tanpa alasan yang jelas;Bahwa

Gangguan (HO)Halaman 3 dari 15 hal.

Perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum Termohon PeninjauanKembali/Tergugat yang tidak mengeluarkan ijin gangguan ataspermohonan perpanjangan ijin gangguan tertanggal 9 September 2004,sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;b.

:Perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang tidakmemberikan/mengeluarkan ijin gangguan atas permohonan perpanjanganPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat itulan yang merupakanperbuatan melawan hukum yang dalam perkara a quo dijadikan dasarHalaman 13 dari 15 hal. Put.