Arutmin Indonesia dan tidak memiliki UP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa10melakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa jjin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan danareklamasi ;Atas

ArutminIndonesia ;Bahwa menurut keterangan ahli terdakwa tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangandilokasi tersebut ;Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukankegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalammelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan

tanpaijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasialam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yangmelakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;Bahwa terdakwa maupun saksisaksi membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan ;13Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, makaharuslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuatdan menjadi

PC300SE7 warna kuning, tidakmemilki IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten TanahLaut, namun setelah dilakukan pemeriksaan suratsurat ahli Sdr.SEFTA HADI CHIMARO, ST ternyata terdakwa tidak terdaftarsebagai pemilik IUP ;Menimbang, bahwa pada kegiatan penambangantersebut ternyata terdakwa juga tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP17operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal

minning), dengan demikian maka unsur " TanpaIUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas ternyata perobuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selamapersidangan dalam perkara ini, Majelis

AR dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksimendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yangtanpa izin (Illegal Minning) yang dilakukan menggunakan Bot/Rakit yangterbuat dari kumpulan Drum dan beralaskan kayu di Sungai Krueng InongDesa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya,setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan personel Sat ReskrimPolres Nagan Raya langsung menuju

ke lokasi tersebut, sesampainya kelokasi tersebut ternyata memang ditemukan 1 (satu) unit Bot/Rakit yangterbuat dari Drum dengan beralaskan Kayu yang yang digunakan untukmelakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (Illegal Minning) danlangsung' melakukan penangkapan atau penggrebekan, dari hasilpenangkapan atau penggrebekan tersebut personel Sat Reskrim PolresNagan Raya berhasil mengamankan Terdakwa Jumadi Bin Alm ABDULHAMIT (pekerja), 38 Tahun, Wiraswasta, alamat Desa Nanga YenKecamatan Hulu

satu) unir mesin Kompresor merk shark warna oren, 1(satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigenberukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talangpenyaring emas, 2 buah indang penyaring emas serta 4 (empat) orangpekerja berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang buktilangsung diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya.Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Minning)didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten

minning) dikarenakan emas yang merupakanhasil dari usaha penambangan tanpa izin (illegal minning) dibawa olehsaudara OVAR yang selama ini sebagai orang yang dipercayakan olehsaudara TOKE DIN untuk menyimpan emas hasil dari usaha penambangantanpa izin (illegal minning).Bahwa jumlah emas yang merupakan hasil dari usaha penambangan tanpaizin (illegal minning) tersebut yang dibawa oleh saudara OVAR adalahseberat + 5 gram dan merupakan hasil dari 3 (tiga) hari terakhir yaitu Hariminggu tanggal 26 Januari

Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin(Illegal Minning) adalah sebagai orang yang menyelam untuk mengarahkanselang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalamsungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalammesin pompa Keong air (mesin penghisap) serta sebagai pengindang untukmemisahkan antara emas dan pasir.

SANDHY RIZA SAPUTRA dalamrangka kegitan penindakan illegal minning diwilayah hukum PolsekKintap ;e Bahwa ditempat kejadian saksi mengamankan 1 (satu) unit excavatormerk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CATO320DVBZP02067dengan nomor invoice S$4691101.0100001100114652 dalam keadaanmesin hidup dan sedang melakukan pengupasan tanah penutup (overburden) ;e Bahwa kemudian saksi mengamankan Sdr. YOSEP (operator excavator),Sdr.

RAHMAT HIDAYAT dalam rangkakegitan penindakan illegal minning diwilayah hukum Polsek Kintap ;Bahwa ditempat kejadian saksi mengamankan 1 (satu) unit excavatormerk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CATO320DVBZP02067dengan nomor invoice S4691101.0100001100114652 dalam keadaanmesin hidup dan sedang melakukan pengupasan tanah penutup (overburden) ;Bahwa kemudian saksi mengamankan Sdr. YOSEP (operator excavator),Sdr.

Arutmin Indonesia ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan penambangan dilokasi tersebut ;Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkan penambangan tanpa jjin (illegalminning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa jjin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara

Arutmin Indonesiadan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkannegara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki UP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukanterdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daripasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti

melakukan Penambangan di Lokasi tambang Gunung Kampas di DesaPandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan luas lahanbukaan seluruhnya kurang lebih 7 Meter X 10 Meter dengan kedalamansekitar 5 Meter, dan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwatersebut mulai tanggal 7 Oktober 2011 telah menghasilkan batubara sejumlahlebih kurang 4 (empat) Rit Mobil Tronton Hino yang sudah terjual,sedangkan pada sat hari yang keempat yaitu pada hari senin tanggal 10Oktober 2011 saat terjadinya razia illegal

minning atau pertambangan tanpaijin oelh Anggota Direktoran Pam Obvit Polda Kalsel yaitu Sdr.

Arutmin Indonesia ;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan penambangan dilokasi tersebut ;e Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangandapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa,misalnya perijinan, royalti

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitasyang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatastemyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal19dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa jjin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh13terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan danareklamasi ;Atas

ArutminIndonesia ;e Bahwa menurut keterangan ahli terdakwa tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangandilokasi tersebut ;e Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukankegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalammelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak

penambangan tanpaijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasialam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yangmelakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;e Bahwa terdakwa maupun saksisaksi membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, makaharuslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuatdan

PARHANSYAH, ST Bin DARMAN SABRAN ternyataterdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik IUP ;Menimbang, bahwa pada kegiatan penambangantersebut ternyata terdakwa juga tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur " TanpaIUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut

) KARSUN : Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 November 2013 sekira pukul23.30 Wita, bertempat dilokasi areal perkebunan kelapa sawit PT.Indoraya Everlatex di lokasi Avdeling IV blok 8/9 Desa PandansariKecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkapterdakwa karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IljinUsaha Pertambangan (IUP) ;Bahwa saksi datang kelokasi kejadian bersama 6 (enam) oranganggota polisi dari Polsek Kintap yang dipimpin oleh KapolsekKintap dalam rangka kegitan penindakan illegal

minning diwilayahhukum Polsek Kintap ;Bahwa sebelumnya ada laporan dari pihak PT.

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki UP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpajin (illegal minning) ;13Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;Atas

ArutminIndonesia ;Bahwa menurut keterangan ahli terdakwa tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangandilokasi tersebut ;Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukankegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalammelakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpaijin (illegal minning) ;Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan

tanpa jjin(illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam,sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban16yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukanpenambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan,royalti dan jaminan dana reklamasi ;e Bahwa terdakwa maupun saksisaksi membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, makaharuslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat danmenjadi

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki UP eksplorasi dan IUPOoperasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan danareklamasi ;Atas

Arutmin untukmelakukan kegitan penambangan tersebutBahwa menurut keterangan ahli terdakwa tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangandilokasi tersebut ;22e Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukankegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalammelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa

menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpaijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasialam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yangmelakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;e Bahwa terdakwa maupun saksisaksi membenarkan barangbukti yang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, makaharuslah dianggap segenap isi berita

HENDRY PRAYITNO, ST BinSOEPARNO ternyata terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilikIUP ;Menimbang, bahwa pada kegiatan penambangantersebut ternyata terdakwa juga tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki UP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkan penambangantanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;21Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi makaaktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karenakewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukanpenambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti danjaminan danareklamasi ;Atas

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yangdilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/13badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukanterdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK "telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti

Arutmin Indonesia ;Bahwa pada saat kejdaian tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ;Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkan penambangan tanpa jjin (illegalminning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa jjin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi

Arutmin Indonesiadan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkannegara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi13maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikianmaka unsur" Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daripasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti

penangkapan berhasil mengamankan Terdakwa Misrijal BinAbdullah Yusuf (Operator 2), dan Terdakwa Ismail Bin Alm Usman Bakar(penindang emas) serta 1 (satu) unit alat berat excavator (beco) merekHITACHI warna Orange juga serobuk Emas murni 9,8 Gram dengandibungkus plastic bening sedangkan Operator (satu) berhasil melarikandiri;Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dandibawa ke Polres Nagan Raya.Bahwa Terdakwa Misrijal dan Terdakwa Ismail melakukan penambanganemas tanpa izin (Illegal

Minning) di Dusun Agoi Pemukiman Pulo RagaDesa Panton Bayam Kec.

lantai asbuk tersebut diletakkan ambalpenyaring emas, kemudian ambal penyaring emas yang ada dilantai asbuktersebut dibuka oleh pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempelHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Skmpada ambal tersebut dengan cara menyiram ambal dengan air, yang manadi dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emasdipisahkan dengan pasir dengan cara diindang oleh Terdakwa Ismail; Bahwa peran Terdakwa Misrijal dalam kegiatan penambangan emas tanpaizin (Illegal

Minning) adalah sebagai Operator 2 (dua) dan Pispot (bagianperlengkapan beco) dan saudara Ismail dalam kegiatan penambanganemas tanpa izin (Illegal Minning) adalah sebagai pengindang emas.

Dwi Setiawan, saksi dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2019 saksi mendapatkaninformasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tanpa izin(Illegal Minning) yang dilakukan malam hari di Dusun Agoi PemukimanPulo Raga Desa Panton Bayam Kec. Beutong Kab.

Saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI;e Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat dilokasi Tambang batubara Gunung Ayam SKJM, Desa Kintap Kecil, Kec.Kintap,Kab.Tanah Laut saksi dan petugas lain dari Polsek Kintap melakukanpengamanan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan olehterdakwa;e Bahwa kegiatan pengamanan merupakan bagian dari Operasi Rutin PolsekKintap dalam rangka penindakan terhadap Illegal Minning di wilayah hukumPolsek Kintap;e Bahwa pada

saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ;2 Saksi SUGIONO,SH BinSLAMET (Alm);Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat dilokasi Tambang batubara Gunung Ayam SKJM, Desa Kintap Kecil, Kec.Kintap,Kab.Tanah Laut saksi dan petugas lain dari Polsek Kintap melakukanpengamanan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan olehterdakwa;Bahwa kegiatan pengamanan merupakan bagian dari Operasi Rutin PolsekKintap dalam rangka penindakan terhadap Illegal

Minning di wilayah hukumPolsek Kintap;Bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi tambang ada 1 (satu) unit Excavatormerk Hitachi Zaxis 450 LC warna Orange yang sedang melakukan kegiatanmemisahkan longsoran tanah dari batubara yang akan digali;Bahwa di lokasi tambang, saksi ada juga mengamankan saksi Agustinus HeruKristiawan (Pengawas Tambang), saksi Subandi (Operator Excavator) dansaksi Irhamsyah (Helper Operator Exacavator);Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada bagian Pengawas, Operator

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa,misalnya perijinan, royalti

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan UP operasi produksi, makakegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsurTanpa IUP telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasaldakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, maka aktifitas yang dilakukanterdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning);Bahwa terdakwa bisa saja memiliki SPK (Surat Perintah kerja dari PT. ArutminIndonesia karena lokasi yang ditambang oleh terdakwa tersebut menjadipenguasaan PKP2B PT.

Arutmin Indonesia, namun dalam perkara ini, terdakwatidak memilikinya;Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahantidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan danareklamasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada

menurut keterangan ahli, seseorang atau badanhukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajibmemiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiridari 2 (dua) tahap, yaitu IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi;e Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatanpenambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi sehingga menurut keterangan ahli,maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalammelakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal

minning) ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslahdianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah

Arutmin dan tidak memiliki UP eksplorasi maupun IUPoperasi produksi, sehingga menurut keterangan ahli, maka kegiatan yang dilakukanterdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpaijin (illegal minning ), dengan demikian maka unsur Tanpa IUP telah terpenuhi ;Ad. 4.

Arutmin Indonesia14dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi maka aktifitas yangdilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa dampak penambangan tanpa ijjin(illegal minning) adalah kerusakan ekosistemdan vegetasi alam, sedangkan negara jugadirugikan karena kewajibankewajiban yangharus dipenuhi oleh orang/badan yangmelakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti danjaminan dana reklamasi ;Menimbang

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukanTerdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur" Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwamelakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem danvegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikankarena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahantidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan,royalti dan jaminan dana reklamasi ;24Menimbang

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yang dilakukanTerdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpayin (illegal minning) ;Bahwa menurut keterangan ahli SEFTA HADI CHIMARO.ST, dampakpenambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasialam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harusdipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehTerdakwa, misalnya

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi danIUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan Terdakwa melakukan penambangandapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur"'Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan DakwaanKedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 TentangMineral dan Batubara yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi danIUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangandapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur"'Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas ternyataperbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Kesatu PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara38dan