SHUNLIDA 05Eks HAI WANG 68 saksi menemukan adanya penggunaan perangkat radiokomunikasi dan setelah dilakukan pemeriksaan, tidak didapatkan adanya suratijin penggunaan Frekuensi Radio ( ISR), sehingga selanjutnya dilakukanpenyitaan terhadap 1 (unit) Perangkat Radio Merk Icom M 710 ditambah 1(satu) buah Mic untuk diproses lebih lanjut;Bahwa sesuai dengan UU telekomunikasi penggunaan Frekuensi Radio (ISR)harus mendapatkan ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RIDirektorat Jenderal Sumber informatika

SHUNLIDA 05 Eks HAIWANG 68 tersebut selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untukpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Frekuensi Radio tersebutdipergunakan, tetapi kalau dilihat kondisi perangkatnya, Radio tersebut sudahlama dipergunakan;Bahwa pada tahun 2010, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakattermasuk kepada terdakwa, agar masyarakat yang mempergunakan FrekuensiRadio agar mengurus ijin ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yangformulirnya

MITRA MANDIRI INFORMATIKA;

PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3398/PJ/2019, tanggal 9 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA MANDIRI INFORMATIKA

Pengadilan Pajak NomorPUT004122.16/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00081/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 6Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015 Nomor 00010/207/15/015/17 tanggal 14 Februari 2017, atasnama: PT Mitra Mandiri Informatika

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00081/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 6 Maret 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2015 Nomor 00010/207/15/015/17 tanggal 14Februari 2017, atas nama: PT Mitra Mandiri Informatika, NPVWP01.604.314.3015.000, beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 11BTebet Barat, Tebet Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 1221/B/PK/Pjk/2020Nomor 00010/207/15/015/17 tanggal 14 Februari 2017, atasnama: PT Mitra Mandiri Informatika, NPWP 01.604.314.3015.000,beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 11B Tebet Barat, Tebet Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

MITRA MANDIRI INFORMATIKA;

SAMMY JONATHAN vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

., M.Si VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;

., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Hukum RFR & Rekan, beralamatdi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Mei 2021;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat, Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, jabatanKepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 663/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2020,tanggal 29 September 2020

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02 Tahun 2019,tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatunan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Suntoko, S.Sos NIP. 19620124198503 1 003;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatunan HukumanDisiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos. NIP. 19620124198503 1 003;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02 Tahun 2019,tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Suntoko, S.Sos. Nip. 19620124198503 1 003;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Suntoko, S.Sos Nip. 19620124198503 1 003;4.

CITRA SARI MAKMUR VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia (Tergugat) berupa Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentangIzin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis PacketSwitched PT Citra Sari Makmur;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang PencabutanKeputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Switched PT Citra Sari Makmur;4.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 366 K/TUN/2020Indonesia (Termohon Kasasi) berupa Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019,tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentang IzinPenyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PTCitra Sari Makmur;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentangIzin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet SwitchedPT Citra Sari Makmur;4.

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;

PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;

keberatan hak uji materiil terhadap PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentangRegistrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah denganPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasiyang kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun2016 kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Sselanjutnya disebutPERMEN a quo).

Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;.

(Bukti P16);Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan JaringanTelekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri KomunikasiDan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 TentangPenyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Bukti P17):Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun2015 Tentang

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentangRegistrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan JasaTelekomunikasi:Halaman 95 dari 105 halaman.

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk (dhl. PT. MOBILE-8 Telecom, Tbk);

DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (DPC FSB NIKEUBA) KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;

KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I CQ MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I >< PT.INTERNUX

PUTUSANNomor 591/PDT/2017/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara: = 0n none conne so nne conn e nnnnn nocnn cannesKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI C.Q MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI, beralamat di Jalan Merdeka BaratNomor 9, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr.FIRMAN WWAYA, S.H.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 142/KEP/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Izin PrinsipPenyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT.Internux (selanjutnya disebut Kepmenkominfo142/KEP/M.KOMINFO/ 03/2012);b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 26 April 2012 tentang ZinPenyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT.Halaman 4 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.

,Kementerian Komunikasi dan Informatika bermaksud mengatur realokasipengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan PersonalCommunication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz, mengingatbahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan KetentuanOperasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23/PER/M.KOMINFO/12/2010, dinyatakan bahwa

Komunikasi danInformatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika), yaitu:Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika yang melakukan pengawasan dan pengedalianterhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit,dan perangkat pos dan informatika (Pasal 182 Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016); danDirektorat Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatikayang melakukan pengawasan

packet switchedberdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 26 April 2012 tentang IzinPenyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet SwitchedPT.

PT.M.TECH PRODUCTS >< PT.SRISINDU INFORMATIKA CS

PT SRISINDU INFORMATIKA, beralamat di Jalan TanahAbang No. 12 Q Jakarta Pusat di Jalan Tanah Abang No. 12Q Jakarta Pusat 10160 Indonesia , dalam Hal ini diwakili olehTn. Sudiana Direktur Utama Jalan Tanah Abang No. 12 QJakarta Pusat 1010 Indonesia dalam perkara ini memberikankuasa kepada: Muchlis .M.

Menghukum TERGUGAT agar mengizinkan PENGGUGAT selaku pemegang izin yang sah atas izin Penyelenggara Jaringan Tetap Lokalberbasis Packet Switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHzberdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikaNo.237/KEP/M.KOMINFO /07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 untukmelakukan kerjasama daniatau penggabungan frekuensi dengan operator lain berdasarkan kesepakatan agar dapat beroperasi dengan rentang pita frekuensi 30 MHz;6.

INTERNUX X KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI C.Q MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

Pemohon:
KOPERASI KARYAWAN PT GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA
Termohon:
PT GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA

PT.PRIMA JAYA INFORMATIKA >< PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

PRIMA JAYA INFORMATIKA, yang berkedudukan di Jakartadan beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai Dasar,Jalan Kuningan Mulia Kav.9C, Jakarta 12980, INDONESIA,dahulu beralamat di Graha MIK, Lantai 8, Taman PerkantoranKuningan, Jalan Setiabudi Selatan Kav. 1617, Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KANTA CAHYA, SH,SOEGIHARTO, SH., Advokat dan Pengacara pada KANTORADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KANTA, SH &ASSOCIATES, yang berkantor di Gedung Permata Kuningan,Lantai Dasar, Jalan Kuningan

Telekomunikasi Selular dan PT.Prima Jaya Informatika Nomor : PKS Telkomsel : PKS.91/LG.05/SL01/V1/2011, Nomor : PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJITD/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011;3 Menolak gugatan selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanwanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugimateriil sebesar Rp. 1.653.570.731.673,33 (satu trilyun enam

PERKUMPULAN STRADA VS PT TRIBUANA SARANA INFORMATIKA

., dan KawanKawan, Para Advokat,pada Kantor Advokat Darwin Aritonang & Partners, beralamat di GrahaRospita, Jalan Pramuka Raya Nomor 185, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2012;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;MelawanPT TRIBUANA SARANA INFORMATIKA, berkedudukan di JalanPerkicil If EA, 3/48, Tangerang, diwakili oleh Handaja Dharmahutamaselaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Soemantry,S.H., dan KawanKawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Teddy

sekalipun Penggugat sudah mengeluarkan biayabiaya untuk melaksanakanpekerjaanpekerjaannya, Penggugat belum pernah menerima pembayaran apapun,sampai akhirnya Tergugat melalui Romo Markus S Wanandi, SJ dalamkedudukannya selaku Direktur memberikan pembayaran sebesar Rp24.500.000,00pada tanggal 9 Mei 2008;Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat makabaru pada tanggal 1 Juli 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian KerjasamaAntara Perkumpulan Strada Dengan PT Tribuana Sarana Informatika

S.J., Sebagai Pribadi dan PT Tribuana Sarana Informatika SedangkanTergugat Bukan Merupakan Pihak;Hal. 7 dari 55 hal. Put.

No. 860 K/Pdt/2013Bahwa tidak benar pada tanggal Juli 2008, antara Perkumpulan Strada dan PTTribuana Sarana Informatika ("PT Tribuana") telah ditandatangani PerjanjianKerjasama tentang Pengembangan Sistem Informatika Manajemen Strada("Perjanjian Kerjasama");Bahwa yang benar adalah bahwa pada tanggal Juli 2008, telah ditandatanganiPerjanjian Kerjasama antara PT Tribuana dan Bapak Markus S. Wanandi. S.J.

No. 860 K/Pdt/2013122 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian kerjasama antaraPerkumpulan Strada dengan PT Tribuana Sarana Informatika tentang PengembanganSistem Informasi Manajemen Strada yang ditandatangani oleh Penggugat danTergugat pada tanggal Juli 2008;3 Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp1.176.000.000,00kepada Penggugat;4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratussembilan puluh satu ribu rupiah );5 Menolak gugatan

PT.TRIBUANA SARANA INFORMATIKA >< PERKUMPULAN STRADA

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi PENGGUGAT danTERGUGAT maka baru pada tanggal 1 Juli 2008 dibuat dan ditandatanganiPERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERKUMPULAN STRADA DENGAN PT.TRIBUANA SARANA INFORMATIKA TENTANG PENGEMBANGAN SISTEMINFORMAS!I MANAJEMEN STRADA (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama);6.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau cidra janji atasPERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT PT.TRIBUANA SARANA INFORMATIKA TENTANG PENGEMBANGAN SISTEMINFORMAS!I MANAJEMEN STRADA tanggal 1 Juli 2008;3.

,SEBAGAI PRIBADI DAN PTTRIBUANA SARANA INFORMATIKA SEDANGKAN TERGUGAT BUKANMERUPAKAN PIHAK1. Bahwa tidak benar pada tanggal 1 Juli 2008 antara PERKUMPULAN STRADA danPT. TRIBUANA SARANA INFORMATIKA ("PT Tribuana") telah ditandatanganiPerjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Sistem Informatika Manajemen Strada("Perjanjian Kerjasama");2. Bahwa yang benar adalah bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 telah ditandatanganiPerjanjian Kerjasama antara PT. Tribuana dan Bapak Markus S.Wanandi.S.J.

Untuk segera memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan PTTRIBUANA SARANA INFORMATIKA, dengan alasan :e Tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diperjanjikan;e Tidak mengikuti kaidah umum pengembangan lunak (SoftwareDevelopment);e Kerugian yang telah ditimbulkan dan yang akan muncul menunjukkanangka yang cukup signifikan;b.

Eksepsi salah pihak/exceptio error in pesona, yang menjadi pihak dalamperjanjian kerjasama tersebut adalah Bapak Markus S.Wanandi S.J sebagaipribadi dan PT.Tribuana Sarana Informatika, sedangkan Tergugat bukanmerupakan pihak ;B.