Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan,ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama MenteriKelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di TobaSamosir, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah:a.Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkan diJakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama Menteri Kelautandan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di Toba Samosir,dan/atau;Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkan di Jakarta,tanggal 16 Juli 2007, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan,kepada PT Aquafarm Nusantara;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkan diJakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama Menteri Kelautandan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di Toba Samosir,dan/atau;Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkan di Jakarta,tanggal 16 Juli 2007, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan,kepada PT Aquafarm Nusantara;

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkandi Jakarta, kepada PT. Aquafarn Nusantara, di Toba Samosir,dan/atau;b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman ModalNomor 604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkandi Jakarta, tanggal 16 Juli 2007 atas nama Menteri Kelautan danPerikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara;2.

Deodor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan

Bahwa dokumen yang harus dimiliki terhadap orang yang melakukanusaha perikanan di bidang pengangkutan, pengelolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiaadalah : SIUP (Surat izin usaha perikanan) yang dikeluarkan oleh BadanPelayanan Perizinan Terpadu. dan Penanaman Modal KotaBengkulu.

berusaha di bidang pengumpulan, pengolahan, pengangkutan danpemasaran ikan maka perusahaan Sinar Mas milik Terdakwa harusdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ; Bahwa meskipun perusahaan Sinar Mas milik Terdakwatidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan akan tetapiTerdakwa tetap melakukan pengangkutan dan pemasaranikan,khususnya pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018; Bahwa usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yangdilakukan ketika itu berupa mengangkut dan memasarkan ikan

Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat(1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, apabila Terdakwaberusaha di bidang pengumpulan, pengolahan, pengangkutan danpemasaran ikan maka perusahaan Sinar Mas milik Terdakwa harusdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan Sinar Mas milik Terdakwatidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, dengan demikian maka unsur yangtidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor31

Pemerintah Provinsi Bengkulu atau Pemerintah Kota Bengkulu, sehinggaTerdakwa tidak mengetahui perlunya memiliki Surat Izin Usaha Perikanan bagiperusahaan Sinar Mas milik Terdakwa ;Menimbang, bahwa ketika perkara ini sedang diperiksa di PengadilanNegeri Bengkulu, setelah mengetahui perlunya memiliki Surat Izin UsahaPerikanan bagi perusahaan Sinar mas milik Terdakwa, maka Terdakwakemudian mengurus terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan perusahaan SinarMas tersebut, sehingga saat ini perusahaan Sinar

Mas milik Terdakwa telahmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan tujuanpemidanaan yang sematamata bukan upaya pembalasan melainkan lebihkepada upaya pembinaan agar di kemudian hari Terdakwa menyadarikesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, maka dalam penerapanhukuman yang akan dijatuhnkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akanmenerapkan ketentuan Pasal 14a KUH.

Usaha Perikanan (IUP) dari PemerintahKabupaten Tojo UnaUna Nomor : 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18Nopember 2016 yaitu dengan Nama Perusahaan/Perorangan : Dety PakayaJenis Kegiatan :Budidaya (pembesaran) Udang Lobster dan Ikan Demersalyang mana izin usaha perikanan tersebut berlaku sejak tanggal penerbitan 18Nopember 2016 sampai dengan 18 Nopember 2021.

Usaha Perikanan (IUP) Nomor523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang saat ini menjadiobjek sengketa dalam perkara A quo;Bahwa Setelah adanya Surat Rekomendasi Nomor: 523/216.10/XI/DKP/2016pada bulan November 2016, Penggugat mengurus untuk meningkatkan lagilegalitas pengelolaan kawasan pulau dan pesisir dalam rangka budidaya(pembesaran) udang lobster dan ikan demersal maka Turut Tergugat dalam halini Dinas Perikanan dan Kelautan menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (IUP)Nomor : 523.3

Menyatakan menurut Hukum, tindakan Tergugat dengan melakukanPembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang MilikTergugat yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milikPenggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusanpasal 1365 KUHP (Perdata) yang merugikan Penggugat;4.

Judex Facti Keliru dan Tidak Cermat Dalam Putusannya yang MenyatakanSah Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 523.3/503/023/ XI/DKP/2016 Tanggal 18November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S : 00 52 1.79; E:12139 58.73 ; dan; S: 0021 41.8 E: 121 50 37,6 adalah sah dan mengikat.IV.

Bahwa mengenai keberatan bahwa Judex Factie keliru dan tidak cermatdalam putusannya yang menyatakan Sah Izin Usaha Perikanan (IUP) No.523.3/503/023/ XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 milik Penggugat padatitik kordinat S : 00 52'1.79;E:121 39 58.73 ;dan;S:002141.8E:121 50 37,6 adalah sah dan mengikat, menurut Pengadilan TingkatBanding bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugatdan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena untukterbitnya suatu Izin Usaha Perikanan

Menyatakan Terdakwa TJAI TJING ALIAS SUCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;3.

ujang.- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas namaKuspriadi.- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015.- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest).- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278.- 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278.- 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013.- 1 (satu) lembar surat izin

usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013.- 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.

Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati)tetapi tetap menyuruh saksi Ujang Bin Sukur untuk melakukanpenangkapan ikan di perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga denganalasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkapberupa jaring trawl (pukat harimau).

Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapitetap menyuruh saksi Ujang Bin Sukur untuk melakukan kegiatanpenangkapan ikan di perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga dengan alasanuntuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaringtarwl (pukat harimau).

usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013.e 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013.e 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.Tetap terlampir dalam berkas perkara.aMenghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan

usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013.e 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.

Memerintahkan barang bukti berupa: 4(empat) fiber warna kuning yang berisi 308(tiga ratus delapan) ekor satwa jenis ketam tapak kuda (blangkas) 1(satu) polyform yang berisikan telur satwa ketam tapak kuda (blangkas) seberat 34(tiga puluh empat) kilogram dirampas untuk dimusnahkan; 1(satu) lembar Izin Usaha Perikanan no.503/693/V/IUP/Dislutkan an.Yusmitra yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 5 April 2013

1(satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Perikanan no.503/278/V/IUP/Dislutkan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 11 April 2014dikembalikan kepada Yusmitra Bin Jamain;--------------------------------------------6.

Menetapkan barang bukti berupae 4(empat) fiber warna kuning yang berisi 308(tiga ratus delapan) ekor satwajenis ketam tapak kuda (blangkas)e 1(satu) polyform yang berisikan telur satwa ketam tapak kuda (blangkas)seberat + 34(tiga puluh empat) kilogramdirampas untuk dimusnahkan;e 1(satu) lembar Izin Usaha Perikanan no.503/693/V/IUP/Dislutkan an.Yusmitrayang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi SumateraSelatan tanggal April 2013e 1(satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Perikanan

Perikanan yangmenyampaikan lalu diperlinatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwadibenarkan bahwa itu tanda tangannya sendiri yang menerima surat tersebut;e Bahwa, lalu diiperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa suratpencabutan Surat Izin Perikanan terkait peredaran Blangkas / Mimi(Tachipleus Gigas), saksi membenarkan;e Bahwa, saksi menerbitkan surat izin usaha perikanan yang baru pada tanggal11 April 2014 hanya untuk usaha ikan, udang dan lainlain kecuali Blangkassudah tidak boleh lagi;e Bahwa

Usaha Perikanan no.503/693/V/IUP/Dislutkan an.Yusmitrayang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi SumateraSelatan tanggal April 2013= 1(satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Perikanan no.503/278/V/IUP/Dislutkan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Selatan tanggal 11 April 2014Kesemua barang bukti dan fotofoto telah dilihat dan dibenarkan oleh para saksi danTerdakwa;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusanini, maka halhal

Usaha Perikanan no.503/693/V/IUP/Dislutkan an.Yusmitrayang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi SumateraSelatan tanggal April 2013e 1(satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Perikanan no.503/278/V/IUP/Dislutkan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Selatan tanggal 11 April 2014Karena milik Terdakwa Yusmitra Bin Jamain maka dikembalikankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dandihukum, maka T erdakwa juga harus dibebani

Memerintahkan barang bukti berupa:= 4(empat) fiber warna kuning yang berisi 308(tiga ratus delapan) ekor satwajenis ketam tapak kuda (blangkas)= 1(satu) polyform yang berisikan telur satwa ketam tapak kuda (blangkas)seberat + 34(tiga puluh empat) kilogram= dirampas untuk dimusnahkan;=> 1(satu) lembar Izin Usaha Perikanan no.503/693/V/IUP/Dislutkanan.Yusmitra yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Selatan tanggal 5 April 2013= 1(satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha

Menetapkan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------- 1 (satu) unit KM.Sumber Sukses GT.6 No.4938; - 2 (Dua) set alat tangkap jenis trawl; - 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan No.552.2/Hubkominfo/201;- 1 (satu ) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201;- 2 (Dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 024SIPI-KAN/SB/2013; - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013

tidak berlaku lagi;- 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas Nama Jon Lukman ; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tan Anio alias Anio 7.

Bahwa saksi Junaidi merupakan saksi fakta atas terbitnya surat izin penangkapikan dan surat izin usaha perikanan. Bahwa benar saksi diperlihatkan surat izin usaha perikanan (SIUP) No.041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 01 April 2013 atas nama Tan Jauw Kwan dan surat jjinpenangkapan ikan (SIPI) N0O.024/SIPIKAN/SB/2013 tanggal 01 April 2013 yangdigunakan oleh kapal KM.

usaha perikanan (SIUP) dari instansi yangberwenang.Bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pada KM.

Seri : 350387.GT 512Bahwa benar ahli menerangkan surat izin penangkap ikan perikanan (SIPI)masaberlakunya adalah 1 (satu) tahun .Bahwa ahli menerangkan bahwa masa surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)berlakuselama orang masih melakukan kegiatan usaha perikanan ,hal ini sesuai denganPermen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor .PER.30/MEN/2012tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia .Pasal 13 ayat (1).Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki

Usaha Perikanan (SIUP);Menimbang , bahwa setiap kapal penangkapan ikan yang berat kotornya diatas 5(lima) GT wajib memiliki SIP!

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM.Sumber Sukses GT.6 No.4938; 2 (Dua) set alat tangkap jenis trawl; 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikanNo.552.2/Hubkominfo/201 ; 1 (satu ) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ; 2 (Dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : O24SIPIKAN/SB/2013; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi; 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

Menyatakan Terdakwa Zainal Bin Awal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Usaha Perikanan (SIUP);e Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap KM.

Usaha Perikanan (SIUP)e Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap KM.

Usaha Perikanan (SIUP)sedangkan untuk kapal yang dipergunakan dalam kegiatan penangkapan ikan harusmemiliki Surat Izin Penagkapan Ikan (SIPI);Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM.

Usaha Perikanan (SIUP)Bahwa KM.

Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bila seseorangmelakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjaditujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewilden beoogd).

MADIDIHANG; Dirampas untuk Negara ;- 1 (satu) lembar asli SIUP-K (Surat Izin Usaha Perikanan) No. 523/DKP-03/SIUP/01/IV 2015, Perusahaan/Pemilik an. Djisman berlaku sejak tanggal 08 April 2015 s/d 08 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nasution Djou,SE.M.AP dan dikeluarkan di Kwandang tanggal 08 April 2015 ;- 1 (satu) lembar asli SIPI-K (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523/DKP-03/SIPI/01/IV/2015, perusahaan pemilik an.

MADIDIHANG ditangkap oleh petugas DitPolair Polda Gorontalo pada saat kapal sudah ditangkap dan yangmemberitahukan kepada saksi adalah Terdakwa;Bahwa setahu Saksi Kapal penangkap ikan wajib memiliki dokumen berupaSIUP (surat izin usaha perikanan) dan SIPI (surat izin penangkapan ikan);Bahwa Kapal KM.

Madidihang berukuran 10 GT (gross tone) makawajib memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan);Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal perikanan adalah orang yangmemimpin di kapal penangkap ikan dan sebagai penanggung jawab penuhdiatas kapal;Bahwa Terhadap orang atau kapal penangkap ikan yang dapat menunjukkandokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) namun dokumen tersebut sudahtidak berlaku lagi atau kadaluarsa, maka orang atau kapal tersebut dianggaptidak memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha

perikanan);Bahwa yang mengeluarkan Dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan)untuk kapal KM.

MADIDIHANG tanpa mampu menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah atau yang masih berlaku ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dihubungkandengan pengakuan Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh PetugasKepolisian Polairud Polda Gorontalo, di atas Kapal KM.

Usaha Perikanan) No. 523/DKP03/SIUP/01/NV 2015, Perusahaan /Pemilik an.

Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi Tan Anio alias Anio (diajukan dalam perkara lain) sebagaipengurus kapal KM.

Sumber Sukses GT.6 R.16No. 4938 berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi(mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati)tetapi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencarinafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukatharimau) sebanyak 2 (dua) set.

Sumber Sukses GT.6 No. 4938 ;2. 2 (dua) set alat tangkap jenis trawl ;3. 80 (delapan puluh) Kg ikan jenis campur ;4. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkapan Ikan Nomor : 552.2/Hubkominfo/201 ;1 (satu) lembar pas kecil Nomor : 552.2/Hubkominfo/201 ;2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 024/SIPIKAN/SB/2018 ;7. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ;8. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha

Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ; 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor :041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama JonLukman ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang buktidalam perkara Tan Anio alias Anio ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 109 /PID.SUS/2015/PT.PBR

Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ; 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama JONLUKMAN ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang buktidalam perkara TAN ANIO alias ANIO ;Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan

Penggugat akan memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebanyak 61 Kapal milik Penggugat, dimana hal ini hanya dapatdilakukan apabila Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal AtasNama Penggugat tidak dicabut oleh Tergugat;d.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMENKP/2015 tertanggal 3Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan PenanamanModal Atas Nama PT.

Usaha Perikanan PenanamanHalaman 44 dari 60 halaman.

dijadikan sebagai dasar pencabutanSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a quo;Hal tersebut bersesuaian juga dengan:1.

Usaha Perikanan PemohonKasasi.

Usaha Perikanan sebagaimanadimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa TJAI TJING alias SUCENG sebagai pemilik kapal KM.Bersatu GT.6 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM.

usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013; 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No :006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidakberlaku;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 7 dari 13 hal.

No. 2234 K/Pid.Sus/20151 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013;1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No :006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidakberlaku;Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.

No. 2234 K/Pid.Sus/2015 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang(manifest); 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapikan No : 552.2/Hubkominfo/278; 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278; 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan (SIPI) No : 008/SIPIKAN/LG/2013; 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013; 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No :006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013

Usaha Perikanan (dakwaanHal. 11 dari 13 hal.

WARGA KELANA 05 tidak pernah mengajukanpermohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal tersebut; Bahwa oleh karena tidak pernah ada pengajuan permohonanSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan IkanHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt(SIPI) atas nama kapal KMN.

WARGA KELANA 05 ke DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kalimantan Selatan, maka Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan juga tidak pernahmenerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05,sehingga keaslian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI atas nama kapal KMN.

Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN.

WARGA KELANA 05,sehingga keaslian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05 diragukankebenarannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan selanjutnyaadalah apakah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) kapal KMN. WARGA KELANA 05 adalah dokumen yang sahditerbitkan oleh instansi yang berwenang?

WARGA KELANA 05 tidak pernah mengajukanpermohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal tersebut sehingga Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan,maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kalimantan Selatan juga tidak pernah menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN.

C.4/KM.63/29/III/2015 (asli)7. 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal dan Daftar Muatan Barang (manifes) (asli)8. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: 552.2/Hubkominfo/278 (asli);9. 1 (satu) Lembar Pas Kecil No: 552.2/Hubkominfo/278 (asli);10. 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No: 008/SIPI-KAN/LG/2013 (asli) yang sudah tidak berlaku11. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 006/SIPI-KAN/LG/2013 (asli) yang sudah tidak berlaku

12. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 006/SIPI-KAN/LG/2013 Tanggal 02 Januari 2013 (asli) yang sudah tidak berlaku;DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TJAI TJING Alias SUCENG.7.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 006/SIPIKAN/LG/2013 Tanggal 02 Januari 2013 (asli) yang sudah tidak berlaku.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TjaiTying Alias Suceng.4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima riburupiah).Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1.

Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) yang sudah tidak berlaku lagi dianggap tidak ada dilengkapidengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),Bahwa saksi menerangkan, setahu saya yang memrintahkan Nahkoda kapal KMBERSATU GT 6 (Saudara Ujang) untuk melakukan penangkapan ikan di Laut AlangTiga wilayah pengelolaan Perikanan Kabupaten Lingga Kepri adalah , Saudara TjaiTjing yang beralamat di Desa Penuba Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Kepri

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013 Tgl 02 Januari 2013 (asli) tidak berlaku lagi;7.

Usaha Perikanan (SIUP);5 Di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkandengan unsurunsur tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:Ad. 1.

Sedangkan berdasarkanPermen KP NO 30 Tahun 2012 Pasal 13 menyatakan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)masa berlakunya sepanjang usaha yang dilakukan oleh Perusahaan/Perorangan masih ada.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas menurutMajelis, unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), tidak terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa Zainal Bin Awal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Usaha Perikanan (SIUP);e Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap KM.

Putri Ayu oleh Ahliukur kapal dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IVPangkal Balam KM.Putri Ayu berukuran 7 GT (Gross ton) sehinggaberdasarkan pasal 1 butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagainelayan kecil;e Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yangditunjuk ketika melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolanperikanan

Usaha Perikanan (SIUP)e Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap KM.

Putri Ayu oleh Ahli ukurkapal dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IV PangkalBalam KM.Putri Ayu berukuran 7 GT (Gross ton) sehingga berdasarkan pasal 1butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no.31 tahun 2004tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil;e Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjukketika meakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolan

Usaha Perikanan (SIUP)sedangkan untuk kapal yang dipergunakan dalam kegiatan penangkapan ikan harusmemiliki Surat Izin Penagkapan Ikan (SIPI);Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM.

. / hlm.28- 2 ( dua ) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) Nomor 024SIPI-KAN/SB/2013 ; -------------------------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUP-KAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ; --------------------------------------------------------- 1 ( satu ) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUP-KAN/SB/2013 tanggal 1-April-2013 ; -------------------------------------- 1 ( satu

Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1( satu ) unit Kapal Motor Sumber Sukses GT.6 Nomor 4938 ; 2. 2 ( dua ) set alat tangkap jenis traw ; 3. 1 ( satu ) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan IkanNomor 552.2/Hubkominfo/201; 22222 en ne enn ene e eee1 (satu ) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201; 2 ( dua ) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) Nomor 024SIPIKAN/SB/20138 ; 222 on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncn nnn6. 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Perikanan

( SIUP ) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ; o 22 ne nn1 ( satu ) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1April2013 ; 8. 1 (satu ) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( SKK ) atas namaJon Lukmaan ; ao >Ndikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTan Anio alias AniO ; 22 nnn nn nnn nnn nnn enn nnn nnn neem nnn nnn4.

Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat ( 1 ), dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi Tan Anio alias Anio sebagai pengurus kapal Kapal Motor Sumber SuksesGT.6 R.16 Nomor 4938 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal Kapal MotorSumber Sukses GT.6 R.16 Nomor 4938 berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidakberlaku lagi ( mati ) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi ( mati )tetapi tetap menyuruh saksi Jon Lukman bin Makmur untuk melakukan penangkapanikan

Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi ( mati )tetapi tetap menyuruh saksi Jon Lukman bin Makmur untuk melakukan penangkapanikan di perairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga, dengan alasan untuk mencari nafkahyang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring traw ( pukat harimau ) sebanyak 2( dua ) set.

Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi ( mati ),tetapi tetap menyuruh saksi Jon Lukman bin Makmur untuk melakukan penangkapanikan di Perairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkahyang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring traw ( pukat harimau ) sebanyak 2( dua ) set.

Menyatakan menurut hukum izin usaha perikanan (IUP) Nomor523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugatpada titik kordinat S: 00 52 1.79: E : 121 39 58.73 dan S : 0021 41.8.

Menyatakan menurut hukum izin usaha perikanan (IUP) Nomor523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik PenggugatHalaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2677 K/Pdt/2019pada titik kordinat S: 00 52 1.79; E : 121 39 58.73 dan S : 0021 41.8.

Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat dengan melakukanpembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan danTiang milik Tergugat yang terletak di dalam/areal izin usaha perikanan(IUP) milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimanadalam rumusan Pasal 1365 KUHP (perdata) yang merugikan Penggugat;.

Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan semipermanen (cottage) yang terobuat dari papan dan tiang milik FrangkyChandra (Tergugat) yang terletak di dalam/areal izin usaha perikanan(IUP) milik Penggugat Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S: 00 52 1.79; E:121 39 58.73 dan S : 0021 41.8 *; E : 121 50 37,6 (peta lokasiterlampir) yang terletak di Pulau (Binongko) Desa Tete B, KecamatanAmpana Tete, Kabupaten Tojo UnaUna, Provinsi

usaha perikanan(IUP) Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016milik Penggugat pada titik koordinat S: 00 52 1.79 ; E : 121 39 58.73 dan S : 0021 41.8 ; E : 121 50 37,6 yang terletak di Pulau (Binongko) desa Tete B, Kecamatan Ampena Tete, Kabupaten Tojo UnaHalaman 7 dari 9 hal.

C.4/KM.63/29/III/2015 (asli)7. 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal dan Daftar Muatan Barang (manifes) (asli)8. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: 552.2/Hubkominfo/278 (asli);9. 1 (satu) Lembar Pas Kecil No: 552.2/Hubkominfo/278 (asli);10. 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No: 008/SIPI-KAN/LG/2013 (asli) yang sudah tidak berlaku11. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 006/SIPI-KAN/LG/2013 (asli) yang sudah tidak berlaku

12. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 006/SIPI-KAN/LG/2013 Tanggal 02 Januari 2013 (asli) yang sudah tidak berlaku;DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TJAI TJING Alias SUCENG.7.

lampiran Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1April2013 ;8. 1 (satu ) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( SKK ) atas namaJon Lukmaan ; oa & N dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTan Anio alias Anio ; 4.

Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat ( 1 ), dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi Tan Anio alias Anio sebagai pengurus kapal Kapal Motor Sumber SuksesGT.6 R.16 Nomor 4938 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal Kapal MotorSumber Sukses GT.6 R.16 Nomor 4938 berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidakberlaku lagi ( mati ) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi ( mati )tetapi tetap menyuruh saksi Jon Lukman bin Makmur untuk melakukan penangkapanikan

usaha perikanan untuk Kapal Motor Sumber Sukses ;Bahwa saksi tahu Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013tanggal 1April2013 atas nama Tan Jauw Kwan dan Surat jin Penangkapan Ikan( SIPI ) Nomor 024/SIPIKAN/SB/2013 tanggal 1April2013 yang digunakan oleh KapalMotor Sumber Sukses diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenLingga, namun telah habis masa berlakunya yaitu sejak tanggal 1April2014 ; keberatan dan membenarkannya ;13Putusan Nomor 7/Pid.SusPrk/2015/PN.Tpg.Bahwa

Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013tidak berlaku lagi ; 1 ( satu ) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor 041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1April2013 ; 1(satu ) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK ) atas nama Jon Lukmaan ; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TanAnio alias Anio ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonanpembebasan

lagi ; 1 ( satu ) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Nomor041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1April2013 ; 1( satu ) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( SKK ) atas nama Jon Lukman ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara Tan Anio alias Anio ; 7.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Nguyen Hoang Hai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;------

Usaha Perikanan (SIUP).Bahwa, pada saat kapal perikanan BV. 8919TS melakukan penangkapan ikandidaerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatandengan menggunakan Trawl tersebut, kKemudian KP PAUS O1imendekati keduakapal tersebut dan melakukan pengejaran.

Usaha Perikanan tangkap kepada DirekturJenderal, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai kKewenangannya;Bahwa benar yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan,Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan untukKapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Ton danUsaha Perikanan Tangkap yang menggunakan modal asing dan / tenagakerja asing adalah Direktur Jenderal Perikanan (Pasal 14 ayat (2) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012);Bahwa

Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;Hal 19 dari 33 Hal Putusan No.33/Pid.SusPRK/2018/PN.PtkMenimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabilasemua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalamperbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur tersebut sebagai berikut :Ad.1.

Usaha Perikanan, Surat Izin PenangkapanIkan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan untuk Kapal Perikanan, untuk kapalperikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Ton sampai dengan 30(tiga puluh) Gross Ton (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 30 Tahun 2012), dan Bupati / Walikota berwenangmenerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan danSurat Izin Kapal Pengangkut Ikan untuk Kapal Perikanan untuk kapal perikanandengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh

Menyatakan terdakwa Nguyen Hoang Hai telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan SengajaMelakukan Penangkapan Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dan dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggudan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;2.

Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN TRUONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak

pidana : Secara bersama sama Dengan sengaja turut serta melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan

di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan

menggunakan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN TRUONG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara bersama samaDengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaMelakukan Usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan yang tidakMemiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Menggunakan AlatPenangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan SumberDaya Ikan di Kapal Penangkap Ikan;1.

Bahwa terdakwa NGUYEN VAN TRUONG selaku KKM Kapal perikanan.BV. 92413TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Trawldidaerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina SelatanHal 4 dari 32 Hal Putusan No.24/Pid.SusPRK/2018/PN.Ptktanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan telah berhasilmendapatkan Ikan campur + 815 Kg yang disimpan diatas kapalperikanan BV92431TS .

Usaha Perikanan tangkap kepada DirekturJenderal, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;Bahwa benar yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan,Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan untukKapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Ton danUsaha Perikanan Tangkap yang menggunakan modal asing dan / tenagakerja asing adalah Direktur Jenderal Perikanan (Pasal 14 ayat (2) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012);Bahwa

Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabilasemua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalamperbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur tersebut sebagai berikut :Ad.1.

Usaha Perikanan, Surat Izin PenangkapanIkan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan untuk Kapal Perikanan, untuk kapalperikanan dengan ukuran diatas 10 (Ssepuluh) Gross Ton sampai dengan 30(tiga puluh) Gross Ton (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 30 Tahun 2012), dan Bupati / Walikota berwenangmenerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan danSurat Izin Kapal Pengangkut Ikan untuk Kapal Perikanan untuk kapal perikanandengan ukuran sampai dengan 10 (