Ditemukan 25966 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 308/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 14 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Dr H DANDAN RIZA WARDANA MSi Diwakili Oleh : Dr H EFRAN HELMI JUNI SH MHum
Terbanding/Tergugat : WALI KOTA BANDUNG
116 — 12
Terbanding/Tergugat : WALI KOTA BANDUNG
116 — 12
Register : 14-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — ITMADI AZIZ, SKM VS MENTERI KESEHATAN RI;
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-05-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14K/TUN/2008 Tanggal 19 Mei 2008 — . ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
29 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
Register : 07-02-2017 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 24 Maret 2017 — Penggugat:
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 24
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 24
sebagaimanaSurat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No.
Sehingga berdasarkan hal ini, yangmemiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untukmembentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data TenagaHonorer Kategori Il adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentukoleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga HonorerMenjadi CPNS yang menyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasidan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAdan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan:Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / PegawaiKementrian
Negaratelah mengeluarkan surat Nomor : D 2630/V 2241/99 perihal Bataswaktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipildari tenaga honorer Kategori Il Tahun Anggaran 2012 dan TahunAnggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untukmenyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinnyadan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabilamelewati
Nomor Induk Pegawai seluruhCPNSD Kabupaten Dompu tanggal 28 Nopember 2014oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negarasejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan NomorNIP. 196412312014081012 (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara KantorRegional X Nomor : 057/KR.X.K2/III/2015, tanggal 27Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4221.
Register : 31-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 148/B/2018/PT.TUN.MKS Tanggal 7 Februari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
99 — 12
99 — 12
Register : 23-10-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 300/B/2017/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : SYAMSUL MAHLI LAITUPA,SE
Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
46 — 6
Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
46 — 6
Pembanding/Penggugat : SYAMSUL MAHLI LAITUPA,SE
Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
Register : 02-04-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 69/B/2020/PT.TUN.MKS Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat : WALIKOTA AMBON Diwakili Oleh : L. M. MANUPUTTY, S.H.
Terbanding/Penggugat : HAIDEE ALBERTA R.V NIKIJULUW Diwakili Oleh : HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH.,
76 — 28
Terbanding/Penggugat : HAIDEE ALBERTA R.V NIKIJULUW Diwakili Oleh : HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH.,
76 — 28
Walikota Ambon mengirimkan suratNomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian Laporan KeputusanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN MksWalikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3 Mei 2019, yangdituju&kan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (vide Bukti T5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 84/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 28
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 28
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No.
Bahwa badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan DaftarNominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu UjianTenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.7.
Negaratelah mengeluarkan surat Nomor : D 2630/V 2241/99 perihal Bataswaktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipildari tenaga honorer Kategori Il Tahun Anggaran 2012 dan TahunAnggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untukmenyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinnyadan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabilamelewati
Nasrullah, dkk (39 orang)yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerahtanggal 31 Mei 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Instansi Kabupaten Dompu atas nama Burhan yangdikeluarkan Kantor Regional X Badan Kepegawaian NegaraDenpasar tanggal 28 Nopember 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor814.2/138/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 atasnama Burhan ( sesuai dengan aslinya );Fotokopi Surat Tanda Terima yang dibuat oleh
Bukti T22 :Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : D 26 30/V 2241/99 tanggal 23 Oktober 2014perihal Batas Waktu Pengusulan berkas penetapan NIPCalon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori IITahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 (copydari copy );Fotokopi Penetapan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSDKabupaten Dompu tanggal 28 Nopember 2014 oleh KantorRegional X Badan Kepegawaian Negara sejumlah 390Orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP.197012312014081006 (sesuai dengan
Register : 18-07-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/2016 Tanggal 9 September 2016 — BUDI ASWIN TANJUNG VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA;
67 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 25-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 231/B/2019/PT.TUN.MDN Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ZAINUDDIN, S.Pd. Diwakili Oleh : SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H.
Terbanding/Tergugat : BUPATI KAUR Diwakili Oleh : DASRUL IMRAN, S.H.
39 — 20
Terbanding/Tergugat : BUPATI KAUR Diwakili Oleh : DASRUL IMRAN, S.H.
39 — 20
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 7 Juni 2016 — ITMADI AZIZ ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
73 — 62
73 — 62
., MKM.Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian.Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 49 JakartaSelatan.Frederika Lekatompesy, S.H., M.Kes.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum danHumas pada Sekretariat Badan PPSDMKesehatan.Jalan Hang Jebat Ill Blok F/3, Kebayoran BaruJakarta Selatan;Hendra Normansyah, S.H.Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi.Jalan HR.
Rasuna Said Blok X5 Kav 49 JakartaSelatan.Rochmat Ali Syaefudin, S.H.Analis Manajemen Kepegawaian pada BiroKepegawaian.Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 49 JakartaSelatan.Wahyu Hanggoro Suseno, S.H.Analis Manajemen Kepegawaian pada BiroKepegawaian.Jalan HR.
BuktiP 11:kepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, (fotokopisesuai fotokopi yang legalisir);Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan kepada KepalaBiro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan Rl.Nomor: KP.04.01/1.4/14476/2014, tanggal 12 November2014 Hal Permohonan Keringanan Hukuman An.
NIP. 197306262006041006, ditujukankepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, (fotokopi darifotokopi);Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan kepada KepalaBiro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan RI.Nomor: KP.04.01/1.4/14476/2014, tanggal 12 November2014 Hal Permohonan Keringanan Hukuman An.
., (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Biro Kepegawaian Setjen KementerianKesehatan RI. kepada Sekretaris Badan PPSDM KesehatanNomor : KP.04.01/II.41/0043/2015, tanggal 6 Januari 2015,Perihal : Permasalahan Kepegawaian a.n. ITMADI AZIZ,SKM., NIP.197306262006041006, (fotokopi sesuai denganaslinya);Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/Pid.B/2013/PN.
Register : 13-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 24 Maret 2014 — RIYADI;KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
63 — 174
63 — 174
Register : 15-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
BUDI KURNIADI, S.TP.,M.Si.
Tergugat:
BUPATI LEBONG
35 — 20
BUDI KURNIADI, S.TP.,M.Si.
Tergugat:
BUPATI LEBONG
35 — 20
Register : 28-02-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 27 Mei 2013 — H. MAKMUR RAHIM, SH;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
44 — 20
44 — 20
NIP. 19590902 198102 1 001, tanggal 5OktoberBerdasarkan atas hal tersebut, maka dalam hal pemberhentian PNSataupun pencabutan Keputusan Pemberhentian PNS melibatkaninstitusi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini sesuai denganfungsi dan peran BKN sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang No. 34 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian, diatur sebagai berikut :1.a.
Badan Kepegawaian Negara (BKN)menyelenggarakan managemen PegawaiNegeri Sipil yang mencakup perencanaan,pengembangan kualitas +sumber dayaPegawai Negeri Sipil dan administrasikepegawaian, pengawasan, pengendalian,penyelenggaraan dan pemeliharaan informasikepegawaian, mendukung perumusankebijaksanaan kesejahteraan Pegawai NegeriSipil, serta memberikan bimbingan tekniskepada unit organisasi yang menanganikepegawaian pada instansi pemerintah pusatdan pemerintahBahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) UndangUndangNo. 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut diatas, maka yang berhak menyelenggarakan manajemen PegawaiNegeri Sipil adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN);Halaman 13 dari 26 halaman Perkara No.26/G/2013/PTUNJKT2.
Negara, sehinggasesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor : 43 tahun1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, seharusnya Penggugat juga menjadikanBadan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam perkaraMenimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tentang GugatanPenggugat Kurang Pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa materi eksepsi tentang Gugatan Penggugat KurangPihak yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dikatagorikan sebagai EksepsiLain yang
(llI/d), sehingga Pengadilanberkesimpulan bahwa wewenang pemberhentiannya menjadi wewenang PejabatPembina Kepegawaian Pusat, dalam hal ini Menteri PerhubunganMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur sertaSUBSTAN j=
Register : 13-05-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Juni 2015 — IRA RACHMAWATI;MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
28 — 22
28 — 22
Register : 26-08-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 39/G/2019/PTUN.BJM Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
Zainal Hakim, ST.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
85 — 0
Zainal Hakim, ST.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
85 — 0
Register : 20-05-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 28-10-2013
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 10/G/2013/ PTUN-BKL. Tanggal 10 September 2013 — MUHAMMAD AMRAN EFENDI melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
67 — 33
67 — 33
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 320/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs. WAHYA, M.Pd.
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR BANTEN
65 — 18
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR BANTEN
65 — 18
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 69/B/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 23 April 2018 —
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 6
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 6
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
Register : 13-09-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 21/G/2017/PTUN.BNA Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
Tgk. Arwyzal Abm, ST
Tergugat:
1.BUPATI ACEH BARAT
2.Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh
104 — 6
Tgk. Arwyzal Abm, ST
Tergugat:
1.BUPATI ACEH BARAT
2.Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh
104 — 6