Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk mencabut Keputusan TUN berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 3064/2015 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Yusi Tri Ariyanto, SH; ---------------- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.500,00,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah); ------------------------------

Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) untukmencabut Keputusan TUN berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:3064/2015 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Yusi Tri Ariyanto, SH; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.500,00,(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah); Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hariKAMIS , tanggal 17 MARET 2016 oleh Kami SUZANA, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN sebagaimana permohonan Penggugat Penggugat dalam suratnya No: 521/MM/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) atas nama CV. MANUNGGAL MANDIRI; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 158.500,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

MANUNGGAL MANDIRI:2ne enn3 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN sebagaimanapermohonan Penggugat Penggugat dalam suratnya No: 521/MM/III/2013tanggal 23 Maret 2013 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi PenetapanJenis Kendaraan (SPJK) atas nama CV.

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Tanjung Pinang ; Keputusan Objek Sengketa bersifat Kongkret, Individual dan FinalKongkret : Bahwa yang dimaksud '"kongkret" adalah objek yangdiputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu dan dapat ditentukan hal mana objek yangdiatur dalam Keputusan TUN aquo dapat ditentukan yaituHalaman 6

Keputusan TUN aquo hanya mencantumkanpertimbangan dasar hukum Surat Walikota yang notabene hanyamerupakan pengantar Surat DPRD Kota Tanjug Pinang bukan yangutama.

Hal int menunjukkan Keputusan TUN aquo khusunya dalamBagian Menimbang telah tidak memuat secara lengkap dasar hukumditerbitkannya Keputusan TUN hat ini membuktikan Keputusan TUNmelanggar azas bertindak cermat yang justnr dapat menimbulkankonflik hukum akibat ketidakcermatan Tergugat ; Bahwa selain itu, apabila dicermati dengan seksama pada Poin C dan DKeputusan TUN mencantumkan dasar hukum penerbitannya dengan alasanPemberhentian Jamal Adisusanto sebagai Anggota Partai namun faktasebenamya segala

Asas Kepastian HukumBahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN telah melanggar asaskepastian hukum dikarenakan Tergugat tidak dapat memastikan sebenarnyaapakah dasar hukum Keputusan Pemberhentian Penggugat, apakahberdasarkan Keputusan Pembagian Masa Tugas atau KeputusanPemberhentian ? sebagaimana terbukti adanya pertentangan antara poinpoindlam bagina Menimbang Keputusan TUN aquo.

DPRD KOTA Tanjungpinang pada bagian konsideran Keputusan TUN Tergugat) ; C.

Dengan demikian, Keputusan TUN a quo bukanlahmerupakan Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 UU PTUN :Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf b UU PTUN, terdapatketentuan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalahpengaturan yang memuat normanorma hukum yang dituangkan dalambentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang ;1818lil.Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Keputusan TUN aquo yang diajukan oleh

Dengan demikian, Keputusan TUN a quo bukan merupakanpengaturan yang bersifat umum dan oleh karenanya Keputusan TUN a quobukan merupakan Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN ;Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf c UU PTUN, terdapatketentuan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masihmemerlukan persetujuan adalah keputusan untuk dapat berlaku masihmemerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

Dengan demikian, Keputusan TUN a quo merupakanKeputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat danoleh karenanya Keputusan TUN a quo merupakan Keputusan TUN yangtidak termasuk Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 UU PTUN ; Keputusan TUN a quo Dikeluarkan Tidak Berdasarkan Ketentuan KitabUndangundang Hukum Pidana dan Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana atau Peraturan Perundangundangan Lain yang Bersifat HukumPidana ; Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2

Dengan demikian Keputusan TUN a quobukanlah Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 UU PTUN ; Keputusan TUN a quo Dikeluarkan Bukan Berdasarkan PemeriksaanBadan Peradilan Berdasarkan Ketentuan Peraturan PerundangundanganYang Berlaku ; Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e UU PTUN, terdapatketentuan sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanyaI.

Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibatterbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuanpenerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selaludimaksudkan untuk menimbulkan suatu = akibat hukum ;Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yangmenimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanyamerupakan pemberitahuan atau keterangan saja.

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat IIadalah merupakan produk hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga dengan demikian keputusan TUN tersebut seharusnya menjadibatal demi hukum.

TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal Butir 9 UndangUndang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara jo.

Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat IIbertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat materiil/substansial (inhoudsgebreken), dalampraktek ini adalah menyangkut isi keputusan TUN yang bertentangandengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi;Bahwa Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya yang dilegitimasioleh Keputusan TUN Tergugat I, yang pada pokoknya telahmenyimpulkan bahwa Kerjasama PT Indosat, Tbk (in casu PenggugatII Intervensi

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biayaperkara;Dalil Penggugat II Intervensi 2Alasanalasan gugatan Penggugat II Intervensi 2:I.Tentang : Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1 Butir 9 UndangUndang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara jo.

Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat IIbertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat materiil/substansial (inhoudsgebreken), dalampraktek ini adalah menyangkut isi keputusan TUN yang bertentangandengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi;Bahwa Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya yang dilegitimasioleh Keputusan TUN Tergugat I, yang pada pokoknya telahmenyimpulkan bahwa Kerjasama PT Indosat, Tbk (in casuPenggugat II Intervensi

TUN 1039/2010 padapersidangan a quo serta adanya peninjauan lapangan pada objektanah KEPUTUSAN TUN 1039/2010 oleh.

Berdasarkan Surat Pernyataan Penyanding Tgl 662009yang disebutkan dalam KEPUTUSAN TUN 1039/2010,KEPUTUSAN TUN 1039/2010 diterbitkan tanpa suratpenyanding dari tanah tetangga yaitu pemilik tanahSertifikat Hak Milik Nomor 1725 tahun 1986 atas namaAndy Lukman; danb.

Pada bagianmenimbang yang terdapat dalam KEPUTUSAN TUN1039/2010, disebutkan bahwa salah satu dokumen yangditimbang dalam diterbitkannya KEPUTUSAN TUN 1039/2010adalah Surat Pernyataan Penyanding Tgl. 662009, Olehkarena itu TERGUGAT DAN TERGUGAT Il harus sanggupmembuktikan di depan persidangan bahwa Bapak AndyLukman pernah memberikan. persetujuan terhadapditerbitkannya KEPUTUSAN TUN 109/201 0;Bahwa selain dari.

Surat Pernyataan Penyanding, pada bagianmenimbang KEPUTUSAN TUN 1039/2010 terdapat dokumenyang dipertimbangkan yaitu Surat KuasaMembangun/Mengatasnamakan IMB Tgl. 2612010.

Dalam proses pembangunan yang dilakukanoleh pemohon KEPUTUSAN TUN 1039/2010 tersebut,PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan pengawasanpembangunan yang dilakukan oleh pemohon KEPUTUSANTUN 1039/2010.

Bahwa sesuai dengan asas Contrarius actus dalam hukum administrasinegara yakni asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya jugaberwenang untuk membatalkannya, karena Keputusan TUN ObyekSengketa merupakan Keputusan TUN yang bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat sebenarya tidakmempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan TUN termaksud,a.

P.1/Menhut.I/2015 tanggal 27 Januari 2015, Tergugat tidak memilikiwewenang untuk menerbitkan Keputusan TUN Obyek Sengketa ; Bahwa karena Keputusan TUN Obyek Sengketa diterbitkan olehPejabat yang tidak berwenang, maka Keputusan TUN tersebut harusdinyatakan sebagai Keputusan TUN yang tidak sah ; 5.

Dengan demikian, Keputusan TUN Obyek Sengketamerupakan Keputusan TUN yang bertentangan dengan Yurisprudensiberupa Putusan Mahkamah Agung No. 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 AprilBahwa karena yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum, makaKeputusan TUN Obyek Sengketa yang bertentangan dengan yurisprudensimerupakan Keputusan TUN yang bertentangan dengan hukum.

Dengandemikian, Keputusan TUN Obyek Sengketa harus dibatalkan dandinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Bahwa selain itu, Keputusan TUN Obyek Sengketa itu pwun bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Karena : na. Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan asas kecermatansebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; 1) Keputusan TUN tersebut diberi Nomor 1/1/C/PMDN/2016.

keputusan TUN a quoadalah dalil yang tidak benar, dengan alasan : 1).

Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 85/O/DJSDPPI.3/KOMINFO/1/2011 tertanggal 24 Januari 2011 Perihal Tagihan BHPFrekuensi Radio (Bukti P2) (selanjutnya disebut KEPUTUSAN TUN3Bahwa KEPUTUSAN TUN 1. dan KEPUTUSAN TUN 2 tersebutdimasukkan sebagai objek gugatan secara bersama dalam gugatan inimengingat bahwa kedua KEPUTUSAN TUN tersebut saling terkaitsatu dengan yang lainnya, dimana penghitungan Biaya HakPenggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR)Penggugat sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN

TUN 1 telahdihitung dan ditetapbkan dengan mempergunakan dasar perhitunganangka Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio tahun 2009 yangsalah sebagaimana juga tertuang dalam KEPUTUSAN TUN 2;Tentang KEPUTUSAN TUN Yang Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara;Bahwa KEPUTUSAN TUN 1 dan KEPUTUSAN TUN 2 merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1 Butir 9 UndangUndang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik IndonesiaNo.

Tentang FaktaFakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan a quoa)Mengenai KEPUTUSAN TUN 1.Bahwa KEPUTUSAN TUN 1 yangdikeluarkan oleh Tergugat 1 padatanggal 15 Desember 2010menetapkan besaran dan waktupembayaran BHP Pita Penggugatuntuk periode tahun pertama (15Desember 2010 s.d. 14 Desember2011):.

Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 sebesarRp.85.416.227.182, bukan sebesar total Rp172.670.937.297,sebagaimana yang dicantumkan dalam KEPUTUSAN TUN 2 danjuga bukan sebesar total Rp171.595.788.884, sebagaimana yangdicantumkan dalam KEPUTUSAN TUN 1;b.

Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN 1 dan KEPUTUSAN TUN 2;16.Bahwa dampak dari KEPUTUSANTUN 1 dan KEPUTUSAN TUN 2dapat menyebabkan kerugian yangsangat besar bagi Penggugatberupa, antara lain:a.

; Berdasarkan Keputusan TUN Tergugat di atas, konsekwensi hukumnya bagiPenggugat adalah : =< nates terse ticiiaeninen Penggugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai DirekturUmum BPD SumselBabel yang diangkat berdasarkan Risalah RUPSLuar Biasa No. 75 BPD SumselBabel, tanggal 8 Desember 2010,setelah menerima Surat Keputusan TUN Tergugat ; Penggugat dilarang menjabat/menjadi Pemegang saham, anggotaDewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industriperbankan untuk jangka waktu

Keputusan TUN Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 9 UUParanda TUN: caesar scasenceisceereanne ureracese en aicoereena emesisBahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhiketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 9 UU Peradilan TUN,yang menyatakan : = 22222 enn ene nnn nn ee nnn nnnKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan

BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ; Bahwa Keputusan TUN tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiRegulator dalam membidangi usaha perbankan di Indonesia yangmerupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku(UndangUndang No. 23 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 3 Tahun2004 jo.

Dimana berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara,Tergugat sebagai Pejabat TUN mempunyai kewenangan bebas yangHalaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNJKT.diberikan oleh undangundang untuk memutus sendiri (vrij bestuur)menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fit and properLOSE 5 nnnnnnnnnnn nnn nena ccna tence nanan nen cence nen tenetsBahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual danFinal dengan alasan sebagai berikut : ===Konkrit : Objek Keputusan TUN

TUN Tergugat ; Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNJKT.1.3.

Bahwa Keputusan TUN diterbitkan dan ditetapkan olehTERGUGAT pada tanggal 25 September 2019; Halaman 9 dari 307 Halaman Putusan Nomor 1/G/2020/PTUN.DPSd. Bahwa Keputusan TUN diterima olen PENGGUGAT IV padatanggal 25 September 2019; e. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan a quo, PENGGUGATIV telah mengajukan keberatan secara tertulis kepadaTERGUGAT melalui surat keberatan tertanggal 4 Oktober2019, (surat keberatan untuk selanjutnya disebut sebagai(Keberatan); 222 n omen nn nnn nnn n neces nc ncncnnnf.

Bahwa Objek sengketa yang digugat oleh PARA PENGGUGATdalam hal ini adalah Surat Keputusan dari TERGUGAT Nomor:54/BWI/Bali/IX/2019 tanggal 25 September 2019 (selanjutnyaKami rujuk sebagai Keputusan TUN); 7.

Perwakilan BadanWakaf Indonesia Kota Denpasar; Bahwa, apabila menggunakan pengertian konkret, individualdan final, maka Keputusan TUN telah memenuhi unsurunsursebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN,sebagai berikut: Konkret, karena Keputusan TUN tersebuttidak abstrak, tetapi telah nyatanyata ada (berwujud) danmengenai halhal tertentu atau dapat ditentukan yaitu terkaitisi keputusan TERGUGAT aquo; 11.Bahwa Surat Keputusan dari TERGUGAT Nomor:54/BWI/Bali/IX/2019 tanggal 25 September 2019,

Bahwa, Keputusan TUN juga telah memenuhi unsurunsur yangdiatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan karena: a. Keputusan TUN adalah penetapan tertulis (berwujud dankonkret) yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan TUN diterbitkan oleh TERGUGAT selaku PejabatTata Usaha Negara di tingkat eksekutif; c. Keputusan TUN bersifat final sebagaimana telah kamijelaskan di atas; 0 nn nnn nn nnn nn nnerd.

Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum sekaligusberlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini PARAPENGGUGAT terkait langsung dengan Keputusan TUN (videPasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan); 13.

Tanah dan Bangunan);Bahwa, sebelum adanya Keputusan TUN aquo, antara PENGGUGATdengan Sdr.

Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.PENGGUGAT sebagai pemilik atas objek tanah dan bangunansebagaimana tersebut dalam Keputusan TUN telah dirugikan hakhaknya.c.

Bahwa, Keputusan TUN tersebut juga telah memenuhi unsurunsuryang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan,dikarenakan: Keputusan TUN adalah penetapan tertulis (berwujud dan konkret)yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan TUN diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TataUsaha Negara di tingkat eksekutif; Keputusan TUN bersifat final sebagaimana telah kami jelaskan diatas; dan Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum sekaligus berlakubagi warga masyarakat dalam hal ini PENGGUGAT selaku

TUN adalah milik PENGGUGAT, olehkarenanya Keputusan TUN yang diterbitkan olen TERGUGAT terkait sitaObjek Tanah dan Bangunan sangat merugikan PENGGUGAT ;Bahwa, dengan adanya PPJB Lunas antara PENGGUGAT dengan Sadr.Andianto Setiabudi yang telah terjadi atau dilakukan pada tahun 2011sebelum adanya Keputusan TUN, sehingga Keputusan TUN atas Sitaterhadap Objek Tanah dan Bangunan menjadi tidak relevan dan logis,karena maksud dan tujuan dari Keputusan TUN aquo bermaksud untukmemberikan sanksi kepada wajib

AndiantoSetiabudi, maka pemilik atas Objek Tanah dan Bangunan adalahPENGGUGAT, sedangkan Keputusan TUN aquo diterbitkan terkaitkewajiban pajak orang / Badan Hukum yang terkena sanksi, sehinggadengan terbitnya Keputusan TUN yang telah menyita barang milikPenggugat sangatlah bertentangan dengan UU Penagihan PajakDengan Surat Paksa jo.

Bahwa Keputusan TUN 1 diterima oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 6November 2007, Keputusan TUN 2 diterima oleh Tergugat IIIntervensi pada tanggal 31 Maret 2009 dan Keputusan TUN 3 diterimaoleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 April 2014. Dengandemikian, Gugatan terhadap masingmasing Keputusan TUN telahmelewati tenggang waktu sejak diterimanya Keputusan TUN;3.

Bahwa selain itu, Keputusan TUN 1 dan Keputusan TUN 2 adalah keputusantata usaha negara yang diumumkan dalam Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia. Sehingga, selain telah melewati tenggangsejak diterimanya Keputusan TUN, Gugatan dalam sengketa a quo jugatelah melewati tenggang waktu sejak diumumkannya Keputusan TUN 1dan Keputusan TUN 2;4.

Bahwa Keputusan TUN 1 diterima oleh Tergugat II Intervensi padatanggal 6 November 2007, Keputusan TUN 2 diterima oleh TergugatIl Intervensi pada tanggal 31 Maret 2009 dan Keputusan TUN 3diterimaoleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 April 2014. Dengandemikian, Gugatan terhadap masingmasing Keputusan TUN telahmelewati tenggang waktu sejak diterimanya Keputusan TUN;6.

Bahwa selain itu, Keputusan TUN 1 dan Keputusan TUN 2 adalahkeputusan tata usaha negara yang diumumkan dalam TambahanBerita Negara Republik Indonesia. Sehingga, selain telah melewatitenggang sejak diterimanya Keputusan TUN, Gugatan dalamsengketa a quo juga telah melewati tenggang waktu sejakdiumumkannya Keputusan TUN 1 dan Keputusan TUN 2;7.

Bahwa Keputusan TUN 1 diterbitkan pada tanggal 6 November 2007dan Keputusan TUN 2 diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2009.Sesuai dengan Pasal 30 UU PT, dengan diumumkannya KeputusanTUN dan Keputusan TUN 2 dalam Tambahan Berita Negara, makaGugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalamPasal 55 UU PTUN, karena lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejakdiumumkannya Keputusan TUN 1 dan Keputusan TUN 2;9.

Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 85/O/DJSDPPI.3/KOMINFO/1/201 1 tertanggal 24 Januari 2011Perihal Tagihan BHP Frekuensi Radio (Bukti P2)(selanjutnya disebut KEPUTUSAN TUN 2).Bahwa KEPUTUSAN TUN 1 dan KEPUTUSAN TUN 2 tersebutdimasukkan sebagai objek gugatan secara bersama dalamgugatan ini mengingat bahwa kedua KEPUTUSAN = TUNtersebut saling terkait satu. dengan yang lainnya,dimana penghitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) IzinPita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) PENGGUGATsebagaimana dimaksud dalam

KEPUTUSAN TUN 1 telah dihitungdan ditetapkan dengan mempergunakan dasarperhitungan angka Biaya Hak Penggunaan (BHP) FrekuensiRadio tahun 2009 yang salah sebagaimana juga tertuangdalam KEPUTUSAN TUN 2.Tentang KEPUTUSAN TUN Yang Merupakan Keputusan Tata UsahaHalaman 5 dari 95 halaman Putusan No. 49/G/2011/PTUNJKTNegaraBahwa KEPUTUSAN TUN 1 dan KEPUTUSAN TUN 2 merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang undang RepublikIndonesia No. 51 Tahun 2009 tentang

Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN 1 dan KEPUTUSANTUN 2Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN 1 dan KEPUTUSAN TUN 2dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagiPENGGUGAT berupa, antara lain:terancamnya kelangsungan usaha PENGGUGAT karenaharus:membayar BHP Pita yang tidak semestinya baiktagihan yang berjalan maupun tagihan tagihanyang akan datang;membayar tambahan BHP Radio yang tidak semestinyauntuk periode 2009 s.d. 2010 yaitu) sebesar Rp.168.870.483.813 sebagaimana ditetapkan dalamKEPUTUSAN TUN 2;

TUN 2.Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangkapembangunan yang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN 1dan KEPUTUSAN TUN 2 tersebut yang merupakankeputusan Tata Usaha Negara untuk tetap terusdilaksanakan.Bahwa berdasarkan hal hal di atas dan bukti bukti yangsah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan makaapabila KEPUTUSAN TUN 1 yang diterbitkan olehTERGUGAT 1 dan KEPUTUSAN TUN 2 yang diterbitkanoleh TERGUGAT 2 tersebut tidak ditunda sudahjelas akan mengakibatkan kerugian yang sangatbesar bagi kepentingan

TUN 1);Surat PLT.

Bahwa sehingga untuk itu sesuai Pasal 1 butir 38Undang Undang (UU) No. 5 tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU tentang PERATUN) SKTergugat tersebut di atas merupakan keputusan TUN,karena yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau.

Bahwa Keputusan TUN Tergugat telah tidakmemperhatikan asas asas formal dalam praktekpembuatan Keputusan TUN yang diantaranya adalah asaskecermatan formal serta asas pertimbangan dan asaskepastian hukum formal dalam formulasi keputusan.Bahwa tidak diperhatikannya asas kecermatan formaldapat disimpulkan oleh karena terdapat kesalahanpenyebutan objek dalam Keputusan TUN Tergugat yakniterhadap = Izin Penggunaan Bangunan YAYASAN yangHalaman 17 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTditerbitkan

AsasKepastian hukum, Keputusan TUN merupakan tindakansewenangwenang Tergugat selaku Badan atau pejabat TUNsehingga bertentangan dengan Asas' Larangan BertindakSewenang wenang31.

Bahwa telah terbukti Keputusan TUN Tergugat telahtidak menerapkan atau bertentangan dengan Asas asasUmum Pemerintahan yang Baik.35. Bahwa telah terbukti Keputusan TUN Tergugat tidakmemperhatikan asasasas formal mengenai pembentukankeputusan, yaitu) asas kecermatan formal serta asaspertimbangan dan asas kepastian hukum formal dalamformulasi keputusan.

Oleh karena itu,Keputusan TUN Tergugat menjadi tidak sahmenurut hukum dan tidak dapat diterima sebagaikeputusan yang mengikat bagi Penggugat.Halaman 27 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKT36. Bahwa telah terbukti Keputusan TUN Tergugatbertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Dengan demikian, Keputusan TUN a quobukanlah merupakan Keputusan TUN yang dikecualikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN;Keputusan TUN a quo Bukan Merupakan Pengaturan yangBersifat Umum;Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf b UU PTUN,terdapat ketentuan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalahpengaturan yang memuat normanorma hukum yang dituangkandalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikatsetiap orang;Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan

Keputusan TUN a quo nyatanyata telah dipakai olehKejaksaan Agung dalam proses penyidikan terhadap diriHalaman 12 dari 98 halaman.

Keputusan TUN a quo berbedadengan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh auditor swastayang hanya bersifat informatif;Lebih lanjut, Keputusan TUN tersebut juga tidak memerlukanpersetujuan dari pihak lain, seperti Kejaksaan Agung yang dalamhal ini meminta dikeluarkannya Keputusan TUN a quo karenaBPKP dan Kejaksaan Agung adalah dua lembaga publik yangberbeda yang masingmasing dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan hukum tata usaha negara yangdilakukannya.

Dengan demikian, Keputusan TUN a quomerupakan Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukumterhadap Penggugat dan oleh karenanya Keputusan TUN a quomerupakan Keputusan TUN yang tidak termasuk Keputusan TUNyang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPTUN;Keputusan TUN a quo Dikeluarkan Tidak Berdasarkan KetentuanKitab Undangundang Hukum Pidana dan Kitab UndangundangHukum Acara Pidana atau Peraturan Perundangundangan Lainyang Bersifat Hukum Pidana ;Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf

Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagaiakibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuanpenerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yangselalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yangmenimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanyamerupakan pemberitahuan atau keterangan saja.

Penggugat baru mengetahui Keputusan TUN Objek sengketaa quo pada tanggal 18 Januari 2019 ketika Penggugatmenerima surat tersebut dari Tergugat melalui PegawaiNegeri Sipil Pemerintahan Daerah Nias Selatan ;2. Setelah menerima Surat Keputusan TUN dari Tergugat,Penggugat telah mengajukan Surat keberatan = danpermohonan secara tertulis kepada Tergugat untuk mencabutSurat dimaksud (tanggal 11 Febuari 2019 dan tanggal 25Febuari 2019). Namun tidak mendapatkan tanggapan dariTergugat ; 3.

Namun sampai dengan gugatan ini kembali diajukanoleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.Penggugat tidak mendapatkan jawaban apapun dari BadanPertimbagan Kepegawaian (BAPEK) atas keberatan Penggugatterhadap objek Keputusan TUN a quo ataupun dari Tergugat ;Sehingga, Penggugat kembali mengajukan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo ;V.

Bahwa Keputusan TUN Obyek Sengketa dalam perkara a quoditerbitkan berdasarkan :a. Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undangundang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ; nn2 22a nnn eee b.

Bahwa oleh karena itu, objek sengketan Keputusan TUN yangditerbitkan Tergugat bertentangan dengan asas Nebis In IdemC. Keputusan TUN objek sengketa a quo telah bertentangandengan Pasal 57 UndangUndang No.30 Tahun 2014 ;19.

Naarododo Dakhi,A.MD diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018,selanjutnya diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 18januari 2019 ; Maka, jelas dan terang benderang Tergugat menyampaikanobjek sengketa Keputusan TUN bertentangan dengan pasal62 ayat 2 UndangUndang No.30 Tahun 2014 ;E.

TUN Tergugat dan meminta Tergugat untukmelaksanakan isi putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga, denganalasan sebagai berikut:1)1.Keputusan TUN Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena melanggar Pasal 123 ayat (13) UndangUndang Paten dan/atau;Keputusan TUN Tergugat melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;OBJEK GUGATAN PTUN1.1.

TUN Tergugat;2.

Keputusan TUN Tergugat Merupakan Objek Sengketa Tata UsahaNegara4.2.

TUN Tergugat sangatmengadangada dan tidak jelas.

Dalam hubungannyadengan Keputusan TUN Tergugat yang jelas bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, menunjukkan sikapTergugat yang tidak mengutamakan landasan peraturanHalaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 462 K/TUN/2017Cc.perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalammenerbitkan Keputusan TUN Tergugat, dengan tidakmelaksanakan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 54 K/Pdt.SusHKI/2015 juncto PutusanPengadilan Niaga pada PN.

Dengan demikian, Keputusan TUN merupakan keputusan yangbersifat final.Halaman 9 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJ KTAlasan 4: Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum.8.A.2.10.11.Sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan TUN menimbulkanakibat hukum bagi Para Penggugat.

Jaminan tersebut sekarangtelah dirampas melalui penerbitan Keputusan TUN tersebut.Saat ini hanya ada ketidak pastian terhadap status investasiyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Il danPenggugat Ill karena adanya Keputusan TUN tersebut.Status Penggugat sebagai PT PMA menjadi tidak jelas.Akibat dari Keputusan TUN tersebut, status Penggugat sebagai PT PMA menjadi tidak jelas.

didengar pendapatnya mengenai akanditerbitkannya Keputusan TUN.

yangmendesak sehingga Keputusan TUN tersebut wajib ditundapelaksanaannya.

lain yang terkait.Akibat Keputusan TUN tersebut, maka Izin Prinsip Penggugat dicabut.

1: Keputusan TUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh BKPM.os Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh BKPM.

Dengan demikian, Keputusan TUN merupakan keputusan yangbersifat final.Alasan 4: Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum.8. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan TUN menimbulkanakibat hukum bagi Para Penggugat.

Jaminan tersebut sekarangtelah dirampas melalui penerbitan Keputusan TUN tersebut.Saat ini hanya ada ketidak pastian terhadap status investasiyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Il danPenggugat Ill karena adanya Keputusan TUN tersebut.Status Penggugat sebagai PT PMA menjadi tidak jelas.Akibat dari Keputusan TUN tersebut, status Penggugat sebagai PT PMA menjadi tidak jelas.

sehingga Keputusan TUN tersebut wajib ditundapelaksanaannya.

/G/2016/PTUNJKTAkibat Keputusan TUN tersebut, maka Izin Prinsip Penggugat dicabut.

KEPUTUSAN TUN yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;Bahwa oleh karena itu terhadap KEPUTUSAN TUN yang diterbitkan olehTERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undangundang RepublikIndonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU PTUN ), yaitu :1.

Merupakan Penetapan Tertulis.Bukan saja karena KEPUTUSAN TUN yang diterbitkan olehTERGUGAT dibuat dalam bentuk tertulis, namun terutama sudah jelaskarena ;a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya,yakni Bupati Kabupaten Badung (in casu TERGUGAT) ;b. Maksud serta mengenai hal apa isi KEPUTUSAN TUN dariTERGUGAT yakni tentang kewajiban pembayaran uang sewa tanahuntuk menara terpadu ; dan ;c.

dapat ditentukan, yakni k ewajibanpembayaran nilai sewa tanah untuk menara terpadu (in casuKEPUTUSAN TUN) ;Bersifat individual, artinya KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yakni PT bali Towerindo Sentra,Tbk (in casu PENGGUGAT) ;Bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum, yakni kewajiban pembayaran nilai sewa tanah untukmenara terpadu (in casu KEPUTUSAN TUN) ;B.

Tentang Alasan Hukum di ajukannya Gugatan a quo terhadapKEPUTUSAN TUN ;1.Bahwa terhadap KEPUTUSAN TUN telah melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu :a.

Bahwa dalam peraturan tersebut di atas sama sekali tidak diaturmengenai pengenaan time value of money atas sewa sebagaimanaditetapbkan dalam KEPUTUSAN TUN yang objek sengketa a quo ;2. Bahwa terhadap KEPUTUSAN TUN ~ tersebut telahmelanggar dan bertentangan dengan azasazas umumPemerintahan yang baik yaitu :Halaman 8 dari 17halaman. Putusan Nomor 47PK/TUN/2017.