Ditemukan 17195 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-04-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 15 April 2020 — SITI MUJIATI, S.Pd. binti MUKODAM
246 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-06-2020 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1230 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 29 Juni 2020 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA
371 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim), setelahdihitung yang menjadi hak Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur(Dapen Pupuk Kaltim) oleh Kurator, hasilnya akan diperhitungkansebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankankepada Terdakwa, yaitu berupa:2. 1. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;2.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
419 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
419 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 760 K/PID.SUS/20152.Tidak dilakukan Pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai(PPN) antara Tahun 2008, 2009, dan 2010 ;Pembayaran pekerjaanpekerjaan pada tahun sebelumnyatelah sesuai dengan hukum ;Transaksi Print Out Rekening Koran yang dilakukan olehBendaharawan Pengeluaran Elfian belum terealisasi ;Pertanggungjawaban SPMU telah sesuai hukum ;Perhitungan kerugian Negara oleh Penuntut Umum adalahtidak mendasar ;Tidak terbuktinya kerugian keuangan Negara/Daerah ;Atas pertimbangan Memori Banding
Penilaian kerugian keuangan Negara seharusnya didasarkanpada pemeriksaan investigatif sebagaimana diatur Pasal 13UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Dan Bukan DariLaporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;5.
Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Elfian(Terdakwa Bendahara) sesuai pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.763.418.211,00 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atastotal kerugian Negara berjumlah Rp105.830.013.698,00.Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkanoleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwaadalah sebagai berikut :1. Total kerugian Negara sesuai temuan BPKRp105.830.013.698,61 ;2.
Nomor 760 K/PID.SUS/201520.21.Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan2010 bukanlah pemeriksaan investigatif BPK dalam rangkapenilaian kerugian keuangan negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UndangUndang BPKmelainkan hanya Laporan Pemeriksaan rutin yangdilakukan BPK, hal ini berkesesuaian dengan keteranganMaruahal Situmorang di depan persidangan sebagaimanadikutip dari putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiMedan Nomor 65/Pid.Sus.K
Putus : 27-03-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/PID.SUS/2019 Tanggal 27 Maret 2019 — GERARDUS KAIBU,S.IP
190 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-06-2020 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 3 Juni 2020 — UMBU NJAKA ATA alias NIA LU
276 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-01-2019 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 22 Januari 2019 — ALWI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN
157 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-06-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 18 Juni 2020 — ZAINURI MASYKUR Bin
RUBINGAN HADI MUSTAFA
169 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 9 Nopember 2020 — M. THORIQ, S.H., S.Sos, Sp.N, M.Kn., M.Si, DKK.
222 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-10-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H.
212 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2312 K/Pid.Sus/2019yakni CV Aneka Karya Presrtasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV KharismaPembina Ilmu, PT Cipta Inti Permindo, CV Cipta Pustaka Ilmu, CVKharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka dan CV Visi NaraUtama yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp48.213.742.971,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga belasjuta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujun puluh saturupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa terbukti melakukan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; I KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH
226 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak30 drum dari bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumberdananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013, yang manauang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah Terdakwaterima dan aspal sebanyak 30 drum telah Terdakwa jual yang selanjutnyahasil penjualan 30 drum aspal tersebut Terdakwa terima dan nikmati sendiri,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiriserta menyebabkan terjadinya kerugian
Keuangan Negara cq.
Putus : 13-08-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2438 K/PID.SUS/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 — ZALI, S.Th.I.
115 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-07-2020 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — JUMRIN PAGALA, S.SOS., M.M.
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2017 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M
325 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1374 K/Pid.Sus/2017menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012,perinal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada DinasKebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten DairiAPBD TA. 2008 yang menimbulkan Kerugian Keuangan
SIMBOLON, S.T. telahmenimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012,perinal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada DinasKebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten DairiAPBD Tahun Anggaran 2008 yang menimbulkan Kerugian
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 359.090.909,00Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (8) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHal.24 dari 83 hal. Put.
Khayla Prima Nusayang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara akibat dariperbuatan Terdakwa tersebut;c.
Bahwa akibat perobuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwatersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yangmengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikanjumlahnya yaitu sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilanjuta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), maka denganHal.76 dari 83 hal. Put. No.1374 K/Pid.Sus/2017demikian unsur merugikan keuangan Negara juga telah terpenuhi atauterbukti;5.
Putus : 04-04-2018 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 April 2018 — YUSMAN, SE
200 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
juga bagian dari unsur secara melawan hukum berlaku umumkepada siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ataukedudukan seseorang pelaku tindak pidana sepanjang ia mampubertanggungjawab secara hukum, meskipun kata melawan hukum tidaksecara tegas dirumuskan dalam pasalpasal KUHP;Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsurunsur sebagai perbuatan secara melawan hukum,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangmengakibatkan kerugian
keuangan negara akibat dari perbuatanTerdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)Dakwaan Primair dengan pertinmbangan hukum sebagai berikut:a.
keuangan negara yangcukupsignifikan jumlahnya yaitu. sebesar Rp1.035.798.142,00sebagaimana fakta hukum persidangan,;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uangpengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan hartabenda atau jumlah uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaituHal. 46 dari 50 hal.
Nomor 2860 K/PID.SUS/2017sebesar Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratussembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dandiperhitungkan sejumlanh uang yang telah dikembalikan Terdakwakepada Penyidik Kejati yang jumlah sebesar Rp361.847.000,00 (tigaratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)sesuai Berita Acara Penyidik Kejati Riau tanggal 29 Desember 2016 dantanggal 10 Januari 2017 sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;Menimbang
Nomor 2860 K/PID.SUS/2017 Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 19-06-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — Dr. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, S.E., M.Si.
230 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-12-2017 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1728 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Desember 2017 — HEZKIEL MANSI, S.E., DK.
132 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2020 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 22 Juni 2020 — MUH. ARASY
155 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 10 Maret 2016 — DUSKI BIN ABDUL WAHAB
189 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
LebakNegara (Rp)1 2 31 Nilai Pertanggungjawaban Dana 1.337.651.700Kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreformAlokasi ATK 12.083.058()Nilai yang sesuai dengan tujuan 114.600.000()Pajak 64.318.488()Kerugian Keuangan Negara 1.170.816.270 Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 1.170.816.270, dalam KegiatanRedistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Lebakmerupakan kerugian Negara yang timbul karena penerbitan 3.421 buahsertifikat, yang mana terdapat 3.376 buah sertifikat pada KantorPertanahan
keuangan Negara hanya didasarkan pada Laporan AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akanHal. 105 dari 146 hal.
Keuangan Negara adalah Badan PemeriksaKeuangan (BPkK)BPKP Tidak Berwenang menetapkan Kerugian Keuangan NegaraBPKB tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan PerhitunganKerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.Bahwa keberadaan BPKP diatur di dalam Kepres No. 103 Tahun 2001Pasal 52 Pasal 54.
No. 754 K/Pid.Sus/2015Bahwa yang menjadi dasar BPKP merasa berwenang melakukanperhitungan kerugian keuangan Negara adalah MoU antara BPKPdengan Kepolisian.Bahwa beradasarkan Undang Undang No. 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 1 butir ke2dinyatakan :Pasal 12.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, MoU antara KepolisianRI dengan BPKP sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat digunakansebagai norma yang mengikat secara hukum, dan dengan demikian tidakdapat dijadikan dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikanbukti perhitungan kerugian keuangan Negara ;Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadi Tingkat kasasi perkara Nomor 946 K/Pdt/2011, tanggal 23 Agustus2011, yang telah berkekuatan
Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/PID.SUS/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana
171 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan negara sebesarRp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tigaribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)adalah sebagai berikut :> Bahwa Saksi MOH.
Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak SAH, karena didasarkan ataspenghitungan kerugian Keuangan Negara dari Lembaga/ Institusi atauJabatan yang tidak berwenang;Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primairmaupun Subsidair, secara jelas dan terang telah mendasarkanpenghitungan kerugian Keuangan Negara dari hasil pemeriksaan yangdilakukan sendiri oleh Penuntut Umum, tanpa melibatkan auditorkeuangan yang memiliki keahlian khusus dalam memeriksa adanyadugaan kerugian keuangan negara;Terlepas
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memahamibahwa penentuan adanya kerugian negara harus didasarkan atas hasilaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang secara konstitusionalmemiliki kewenangan atributif dalam melakukan penghitungan keuanganNegara;Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sesuai denganUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, khususnya Pasal 6, adalah merupakan kewenangan dariBadan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan kewenangan dari institusilain.
Andi Hamzah, SH., bahwakerugian yang diderita oleh negara dan keuntungan negara harus secararill dimana telah untuk membuktikan telah terjadi kerugian keuangannegara harus dipanggil ahli di bidang keuangan negara;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian negara yang sudah dapat dihitung
No. 683 K/PID.SUS/2017Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja PerangkatDaerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaankeuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara.
Putus : 13-07-2020 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 13 Juli 2020 — MULYADI HARTONO, S.P., M.M. bin NADJIDI H. ABBAS
296 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
296 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
., meminjam 5(lima) perusahaan untuk melakukan penawaran Pengadaan PeralatanJurusan Teknik Mesin, Manajemen, Informatika dan Agrobisnis padaPoliteknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015, yang berada dalam satukendali sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp7.282.036.280,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tigapuluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana hasil auditinvestigatif BPK tanggal 13 Desember 2018; Bahwa Purwanto, S.P. berhasil meminjam dokumen perusahaan