Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi InfromasiProvinsi Jawa Timur namun tidak memberikan datadata tersebut olehsebab itu saksi Gada Rahmatullah melaporkan kejadian tersebut ke PolresSampang; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gada Rahmatullah mengalamikerugian sebesar Rp15.000.000,00 meliputi untuk transport Sampang keSurabaya, menghadiri mediasi dan sidang di Komisi Informasi ProvinsiJawa Timur dan saksi tidak bisa mengakses tentang Keterbukaan

Publik;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 52 UndangUndang RINomor 14 Tahun 2008 tentang Keterobukaan Publik;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sampang tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:1.

Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBadan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publikberupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaansebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Publik dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ec.

Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan PengadilanNegeri Sampang dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, denganancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

menyediakan waktu, pikiran tenaga untuk mengurus haltersebut, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Ketua LSM Bongkar.Bahwa dengan faktafakta tersebut di atas maka unsur tersebut juga terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umummengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 52 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Publik yang ancamanpidananya paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal45A ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junctoUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa perkara pidana yang diancamdengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau diancam pidana dendaadalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi, oleh karenaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkansecara berkala (vide Pasal 9 UU No. 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Publik), meliputi :1. informasi yang berkaitan dengan BadanPublik;2. informasi mengenai kegiatan dan kinerjaBadan Publik terkait;3. informasi mengenai laporan keuangan;dan/atauHalaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/20144. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan.c.2.

Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik), danc.3.

., M.Si telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publikyang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasipublik yang harus diberikan atas dasar permintaan sebagaimana diatur dalamPasal 52 UURI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H.

Infromasi Provinsi Jawa Timur namuntidak memberikan datadata tersebut oleh sebab itu saksi Gada Rahmatullahmelaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gada Rahmatullah mengalami kerugiansebesar Rp 15.000.000, meliputi untuk transport Sampang ke Surabaya,menghadiri mediasi dan sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dansaksi tidak bisa mengakses tentang Keterbukaan Publik.Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 52 UURI No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan

Publik;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telahmengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 98/Pid.

20166.10.11.Bahwa dalil Termohon/dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwaarsip yang dimaksud belum ditemukan dan masih dalam pencarian adalahsebuah alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum karena akibat darisurat yang dikirimkan oleh Termohon/dahulu Termohon Informasi ahli warisyaitu Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merasa sangat dirugikan;Bahwa akibat kekecawaan yang didapat oleh Pemohon/dahulu PemohonInformasi maka pada tanggal 14 November 2012 Pemohon/dahuluPemohon Informasi meminta adanya keterbukaan

publik kepada KomisiInformasi Pusat agar Pemohon mendapatkan titik terang karenaTermohon/dahulu Termohon Informasi tidak dapat memberikan surat yangdimintakan oleh Pemohon/dahulu Pemohon Informasi berupa:a.

Keterbukaan Informasi Publik;Bahwa dasar filosofis dibentuknya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi merupakankebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungansosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merasa sangat keberatanterhadap Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIPPS/2012tanggal 28 Mei 2015 karena hak atas informasi adalah merupakan HakAsasi Manusia dan keterbukaan

publik merupakan salah satu ciri negarademokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkanpenyelenggaraan Negara yang baik;Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Komisi InformasiPusat RI Nomor 301/XII/KIPPS/2012 tanggal 28 Mei 2015 karena dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Salinan Akta Jual Beli antaraMarsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal,Kabupaten Kebumen, Jawa T engah dengan Akta Jual Beli Nomor24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984,

Dari hal tersebutsudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quountuk mempertimbangkan hal tersebut, sehingga keterbukaan publik tidakdijadikan sarana tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;2.

Darihal tersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yangmemeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut,sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sarana tertentu yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;2. Majelis Komisioner memberikan Putusan terhadap Petitum yang tidakdimohonkan;Bahwa yang menjadi petitum dalam sengketa Informasi Publik Nomor0012/SI/IV/2014 yang diajukan oleh Pemohon (Sdr.

Pemohon Keberatan telah menambah bukti baru berupa foto copy suratsurat yang telah diberi materai cukup dengan diberi tanda P1 sampai dengan P13yang rinciannya sebagai berikut:Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Penjelasan Legal Standing dari Kepala Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat PEMDA LAMPUNG TIMURNo:100/370/21/SK/2012 Tentang LSM Team 99 PemburuKoruptor (Fotocopy sesuai dengan aslinya);: UndangUndang RI No.14 Tahun 2008 Tetang Keterbukaan

Publik(Fotocopy dari fotocopy);: PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Fotocopydari Fotocopy);: UndangUndang RI No. 8 Tahun 1985 Tentang OrganisasiKemasyarakatan (Fotocopy dari Fotocopy);: UndangUndang RI No. 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kepegawaian (Fotocopy dari Fotocopy );: UndangUndang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, (Fotocopy dari Fotocopy

Dari haltersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yangmemeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut,sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sarana tertentu yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangDEIlAKU,~~~ =n nne enn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnmnnnnnnnnnn2.

;Bahwa dengan tidak diberikanya BAP tersebut kepada Penggugat, makahal ini telah membuktikan bahwa Tergugat tidak transparan dalammelaksakan tugas dan fungsinya yang telah tidak sesuai dengan UndangHalaman 7 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjn32.33.34.35.36.37.Undang dan telah melawan hukum, yaitu melawan, melanggar UndangUndang No. 14 tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik ;Bahwa atas dugaan Penggugat adanya dugaan pemberian suap yangdilakukan oleh Tergugat II terhadap

Tergugat tidak transparan dalammelakukan tugas dan fungsinya yang telah tidak sesuai dengan UndangUndang dan telah melawan hukum yaitu, melanggar UndangUndang No. 14tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik versi Penggugaty...Kutipan posita gugatan Penggugat :Halaman 21 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjn31.

Bahwa dengan tidak diberikanya BAP tersebut kepada Penggugat, maka halini telah membuktikan bahwa Tergugat I tidak transparan dalam melaksakantugas dan fungsinya yang telah tidak sesuai dengan UndangUndang dan telahmelawan hukum, yaitu melawan, melanggar UndangUndang No. 14 tahun2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik ; 35.

Tergugat tidak transparandalam melakukan tugas dan fungsinya yang telah tidak sesuai denganUndangUndang dan telah melawan hukum yaitu, melanggar UndangUndang No. 14 tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik versiPenggugaty...Kutipan posita gugatan Penggugat :31.

Bahwa dengan tidak diberikanya BAP tersebut kepada Penggugat, maka halini telah membuktikan bahwa Tergugat I tidak transparan dalam melaksakantugas dan fungsinya yang telah tidak sesuai dengan UndangUndang dan telahmelawan hukum, yaitu melawan, melanggar UndangUndang No. 14 tahun200R Tentane Informasi Keterbukaan Publik : 35.

Dari hal tersebut sudahsangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksasengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut,sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagaisarana tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;. Bahwa Pertimbangan Majelis Komisioner terkait PokokPerkara yaitu Salinan/Fotocopy Surat Pertanggungjawaban(SPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) dan KwitansiHal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor :55/G/KI/2019/PTUN.SMG.pembayarannya dari:a.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakaninformasi publik tersebut di atas dengan sebaikbaiknya dan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah Badan PublikNegara sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, maka memenuhi syaratsebagai Tergugat;lll.

Dari haltersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yangmemeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut,sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai sarana tertentuyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukan denganitikad baik.

karena dalam gugatanPara Penggugat sangat jelas tidak secara nyata menguraikan fakta dan peristiwahukum apa saja yang dapat dikatagorikan bahwa Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum, hal mana Para Penggugat dalam gugatannya hanyamenuduh Tergugat II merekayasa dan hal itu tidak benar serta tidak dapat dibuktikankebenaranya, dan mengenai harga lelang yang dinilai Para Penggugat terlalu rendahadalah persoalan yang bersifat subjektif disamping itu telah dilakukan secaraprosedur dan dengan keterbukaan

publik serta dengan beberapa kali pelelangandengan harga dimaksud, tetapi tetap tidak ada pembelinya sehingga pelelangan yangketiga kalinya baru dibeli oleh Tergugat II, dan Para Penggugat sendiri mengakuiadanya pemberitahuan dan pelaksanaan lelang tersebut begitu pula sebelumnya ParaPenggugat telah diberi kesempatan untuk menjual sendiri, sebagaimana diakui ParaPenggugat dalam gugatan pada point 7 s/d 9, oleh karena dalam hal ini justruTergugat II lah yang telah menyelamatkan kerugian yang akan

Pengadilan,dan jika hal itu benarbenar terjadi, maka sangat dipastikan diseluruh dunia manapuntidak ada yang mau mendirikan sebuah Bank, oleh karena itu seluruh kontruksigugatan dan petitum Para Penggugat seperti itu yang tidak dapat dibuktikankebenarannya oleh hakim haruslah dinyatakan ditolak;Bahwa Tergugat I (Bank Danamon) yang mengajukan pelelangan terhadap barangjaminan sebagai hak bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli lelang denganproses pelelangan sebagaimana mestinya dengan sistem keterbukaan

publik tidakdapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum, bahwa apabila dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibenarkan,maka seluruh perusahaan perbankan akan bangkrut dan mengalami liquidasi, olehkarena itu dalil Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum itu haruslaholeh hakim dinyatakan ditolak, dan Para Penggugat yang mendalilkan dalamgugatannya itu, maka dialah sendiri yang harus membuktikannya.Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam

Dari hal tersebut sudah sangat sepatutnya MajelisKomisioner yang memeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan haltersebut, sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai sarana tertentuHalaman 6 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;4. Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan setiap orang berhak untukmemperoleh informasi publik yang meliputi melihat dan mengetahui informasi13publik, menghadiri pertemuan publik untuk memperoleh informasi publik danmendapatkan salinan informasi publik serta menyebar luaskannya sesuaiketentuan undang Undangnn nnn nnn nen nc nnn nnereonceenne= Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat Keberatan/PemohonInformasi untuk mendapatkan akses informasi keterbukaan

publik, PenggugatKeberatan/Termohon Informasi wajib menyediakan, memberikan dan/ataumenerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, sepanjang diperkenankan dan melanggar peraturan perundang undangan ;soecenneene Menimbang, bahwa Tergugat Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal17 Pebruari 2015 pernah mengajukan Permohonan Informasi perihal Salinan SPJPerjalanan Dinas tahun 20132014 termasuk di dalamnya bukti pembayaran ataukuitansi, Salinan Surat Perjanjian Kerja (dokumen kontrak

Dari haltersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yangmemeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut,sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai saranatertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.3. Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukandengan itikad baik.

karena dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas tidaksecara nyata menguraikan fakta dan peristiwa hukum apa saja yang dapatdikatagorikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum, hal mana Para Penggugat dalam gugatannya hanya menuduhTergugat II merekayasa dan hal itu tidak benar serta tidak dapat dibuktikankebenaranya, dan mengenai harga lelang yang dinilai Para Penggugatterlalu rendah adalah persoalan yang bersifat subjektif disamping itu telahdilakukan secara prosedur dan dengan keterbukaan

publik serta denganbeberapa kali pelelangan dengan harga dimaksud, tetapi tetap tidak adapembelinya sehingga pelelangan yang ketiga kalinya baru dibeli olehHalaman 9 dari 13 Hal.

Dari hal tersebutsudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quountuk mempertimbangkan hal tersebut, sehingga keterbukaan publik tidakdijadikan sebagai sarana tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.3. Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukan dengan itikadbaik.

Pada saat Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Kami mendapat Suratdari Kepaniteraan dengan menyebutkan Nama Panitera Penggantinya yangbernama Dul Husin dan sesuai keterbukaan publik kata surat itu dapatmenghubungi orang tersebut jika ada halhal yang mau ditanyakan, padaakhirnya ketika kami berkomunikasi dengan Dul Husin kami sudah menangdan minta uang Rp 35.000.000, di bayar separoh yaitu Rp 17.500.000, jikasetuju dia akan mengirimkan nomor rekening dan separohnya lagi setelahPutusan dikirim, jika