Tingkat keterbuktian secara keperdataan;2. Tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secarasah dan meyakinkan yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana(Vide Pasal 183 KUHAP);Sedangkan dalam Ilmu Hukum Pembuktian, dikenal tiga macamtingkatan pembuktian yaitu:1. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpakeraguan (beyond reasonable doubt) biasanya diterapbkan dalamhukum pidana;2.

Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut denganketerbuktian yang jelas dan meyakinkan (clear and convincingevidence). Biasanya diterapkan, baik kasus perdata maupun dalamkasus pidana;3. Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat lebih besarkemungkinan keterbuktian (preponderance of evidence) biasanyaditerapkan dalam kasus perdata.

termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid,maka sangat jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Mungkid jugaberwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai pokok ' petitum keduapermohonan Pemohon di maksud, Pengadilan menilai bahwasanyasecara hukum telah dapat dibuktikan di persidangan mengenai halhalpokok menyangkut positaposita yang mendukung petitum keduapermohonan a quo, yaitu dengan substansi sebagaimana diuraikandalam uraian fakta hukum di atas, pola keterbuktian

identitasPemohon tersebut, serta untuk memudahkan Pemohon dalamsegenap pengurusan administratif lainnya kedepan, Pemohonberkeinginan untuk merubah atau mengganti namanya tersebut,yakni dari semula dengan nama WIDAYATI, menjadi TRI WIDAYATIsebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga dan Paspor Pemohon, di mana atas alasan sedemikian,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tidaksedikitobun mengeliminir keterbuktian

petitum kedua permohonanPemohon sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalamperkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagiPengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud, namundengan tanpa mengeliminir sedikitobun substansi dan maknaketerbuktian dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut,Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktian petitum keduatersebut

petitum ketiga dimaksud, sepenuhnya digantungkan pada terbukti atau tidaknya(dikabulkan atau tidaknya) petitum kedua permohonan Pemohon, ataudengan kata lain petitum ketiga tersebut adalah merupakankonsekuensi yuridis dari keterbuktian (dikabulkannya) petitum keduapermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbanganPengadilan atas petitum kedua permohonan Pemohon sebagaimanadiuraikan di muka, Pengadilan telah sampai pada penilaian dankesimpulan bahwasanya petitum kedua di maksud patut

menegaskan lingkup kewenanganPejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf bPerpres No. 25 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuatcatatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yangbersangkutan; Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan tanpa mengurangimakna dan esensi yang dimaksud dalam petitum ketiga permohonanPemohon tersebut, maka keterbuktian

maka atasnya Pengadilan juga menilai bahwasanya perkawinan Pemohon danMargaretha Kasijati tersebut dilaksanakan dengan niatan untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagaimana limitasi yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilanmenilai Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanyamenyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian

SABANdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpbun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang,

bahwa selanjutnya mengenai substansi petitum ketigapermohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hakekatnya substansi petitum ketiga tersebutadalah bersifat accessoir terhadap substansi petitum kedua permohonanPemohon, di mana keterbuktian petitum ketiga di maksud, sepenuhnyadigantungkan pada terbukti atau tidaknya (dikabulkan atau tidaknya) petitumkedua permohonan Pemohon, atau dengan kata lain petitum ketiga tersebutHalaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 144/Padt.P

/2017/PN Mkdadalah merupakan konsekuensi yuridis dari keterbuktian (dikabulkannya)petitum kedua permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan seutuhnya berpijak pada normayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 23Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan, yaitu. tentang lingkup kewenangan PejabatPencatatan Sipil, yang salah satunya adalah menyangkut kKewenangan untukmencatat data dalam Register Akta Pencatatan

petitumkedua di maksud patut dan cukup beralasan menurut hukum untuk dapatdikabulkan, maka dengan sifat accessoirnya petitum ketiga terhadap petitumkedua tersebut, secara hukum petitum ketiga di maksud dalam substansiHalaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 144/Padt.P/2017/PN Mkdpermohonan Pemohon dalam perkara a quo, juga harus dinyatakan dikabulkan,namun dengan tanpa mengeliminir sedikitoun substansi dan makna keterbuktiandalil petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akanmemperbaiki redaksional keterbuktian

Agung berpendapat sebagai berikut: Alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex facti in casu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2020Samarinda dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan NegeriBalikpapan in casu atas keterbuktian

Penuntut Umum danpemidanaannya in casu judex facti telah dengan cermat mempertimbangkanfaktafakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secaratepat dan benar sesuai faktafakta persidangan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum in casu yang pada pokoknya mohonuntuk membatalkan putusan judex facti tersebut dan membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan karena tidak terdapat cukup bukti sesuaifakta persidangan untuk dapat menyatakan keterbuktian

Oleh karenanya, terhadap hal yangsemacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan PenuntutUmum Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) in casu, judex facti telahmempertimbangkan secara cermat faktafakta di persidangan, yaituTerdakwa bersamasama dengan Saksi Nasrullah alias Ula bin Marzuki danSdr PO telah bermufakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika denganHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.

perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secara substansialjuga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan nama tersebut, yakniPengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana Pemohon dimaksud bertempat tinggal (berdomisili/berkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

karena keturunan(ayah biologis) seseorang ditunjukandengan penyebutan nama ayah biologis setelah katakata bin(untuk anak lakilaki)atau binti(untuk anak perempuan), sehingga perubahan nama sebagaimanadimohonkan pemohon dalam permohonan a quo, bukanlah suatu pengkaburan asalusul/hubungan darah dari anak yang bersangkutan dengan ayah biologisnya, di mana atasalasanalasan sedemikian, Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

segenap posita pendukung atas dalil petitumkedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yangcukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud,namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaikiredaksional keterbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya, yaitu dariyang semula petitum kedua dimaksud berbunyi : Menyatakan sah menurut

Tinggi Medan telah dengancermat mempertimbangkan pembuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkanfaktafakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militeryaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri dalam Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, danmenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun danpidana tambahan pemecatan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian

dakwaanOditur Militer in casu, dengan alasan tidak terdapat cukup alat bukti untukdapat menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut tidak dapatdibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikanHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 139 K/Mil/2018sebelumnya pada pemeriksaan tingkat judex facti, dan judex facti telahmemberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap alasan kasasitersebut, oleh karenanya hanya merupakan pengulangan semata danberkenaan dengan penghargaan atas

keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mengkonsumsiNarkotika jenis sabusabu pada tanggal 25 April 2017, telah bersesuaiandengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNKPematangsiantar yang tertuang dalam suratnya Nomor: R/562/IV/Ka/rh/2017/BNNKPS tanggal 27 April 2017 yang menyatakan urine Terdakwa positifmengandung zat Metamfetamina;Dengan demikian terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalamPasal 183 KUHAP, yaitu keterangan Terdakwa dan alat bukti surat untukmenyatakan keterbuktian

meninggal dunia pada tanggal 6 Juli2020, Pemohon Veronica Saniyem dengan DW Aboe Soekarno telah dikaruniaiHal 11 dari 15 halaman Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PN Mkd3 (tiga) orang anak kandung, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengesahan untuk mengurus proses pengurusan Taspen atas nama suamiPemohon yaitu DW Aboe Soekarno;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilanmenilai Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanyamenyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian

mana juga didasarkanpada ketercukupan alatalat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut,yaitu melalui alat bukti surat (P1 sampai dengan P10) dan alat bukti 2 (dua)orang saksi yang diajukannya, keberadaan alatalat bukti tersebut secarasubstansial juga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secarakumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuanKUHPerdata dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas

dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitobun Substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai substansi petitum ketigapermohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai

berikut :Menimbang, bahwa pada hakekatnya substansi petitum ketiga tersebutadalah bersifat accessoir terhadap substansi petitum kedua permohonanPemohon, di mana keterbuktian petitum ketiga di maksud, sepenuhnyadigantungkan pada terbukti atau tidaknya (dikabulkan atau tidaknya) petitumkedua permohonan Pemohon, atau dengan kata lain petitum ketiga tersebutadalah merupakan konsekuensi yuridis dari keterbuktian (dikabulkannya)petitum kedua permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan seutuhnya

sampai pada penilaian dan kesimpulan bahwasanya petitumkedua di maksud patut dan cukup beralasan menurut hukum untuk dapatdikabulkan, maka dengan sifat accessoirnya petitum ketiga terhadap petitumkedua tersebut, secara hukum petitum ketiga di maksud dalam substansipermohonan Pemohon dalam perkara a quo, juga harus dinyatakan dikabulkan,namun dengan tanpa mengeliminir sedikitoun Substansi dan makna keterbuktiandalil petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akanmemperbaiki redaksional keterbuktian

mana adalah didasarkan padaketercukupan alatalat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon di maksud, yaitumelalui alat bukti surat (P1 sampai dengan P10) dan alat bukti saksi (saksiMULYONO dan saksi TRIYONO) yang diajukannya, di mana keberadaan alatalatbukti tersebut secara substansial bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secarakumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuanKUHPerdata dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata; Menimbang, bahwa keterbuktian segenap

memperbaiki redaksional keterbuktian petitum kedua tersebut dalam amarPenetapannya, yaitu dari yang semula petitum kedua di maksud berbunyiMenetapkan hukum bahwa Pemohon TRI LESTARI adalah wali yang sah darianak perempuan yang bernama : BRILIAN RETNA AMAMUHTI, yang lahir diMagelang, pada tanggal 26 Mei 1999, anak dari suami istri MUHAMMADMUHTAR dengan RETNO DWI HARIYANTY, menjadi kalimat amar denganredaksional sebagai berikut : Menetapkan Pemohon TRI LESTARI sebagai wali yangsah dari anak perempuan

RETNA AMAMUHTI dalam menerima hak(dana) pensiun dari Almarhumah RETNO DWI HARIYANTI tersebut;danBenar, selain baru berusia 15 Tahun dan 5 Bulan, sampai dengan saat iniBRILIAN RETNA AMAMUHTI tersebut juga belum menikah (belumkawin) dan juga belum memiliki pekerjaan/mata pencaharian sendiri,sehingga oleh karenanya BRILIAN RETNA AMAMUHTI tersebutsebagai anak tertunjang masih memiliki hak atas pensiun dariAlmarhumah RETNO DWI HARIYANTI selaku Ibu kandungnya;Menimbang, bahwa dari pola dan substansi keterbuktian

oleh seorang Wali dalam lingkup perwalian, maka atasnya Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpositanya menyangkut tuntutan (petitum) ketiga tersebut, dan oleh karena substansituntutan (petitum) ketiga tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yangberlaku, maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menuruthukum untuk dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansidan makna keterbuktian

dalil petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, Pengadilanakan memperbaiki redaksional keterbuktian petitum ketiga tersebut dalam amarPenetapannya, yaitu dari yang semula petitum ketiga di maksud berbunyi*Menetapkan hukum bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurushak pensiun atas nama almarhumah RETNO DWI HARIYANTI yangditerimakan kepada anaknya yang bernama BRILIAN RETNA AMAMUHTI,menjadi kalimat amar dengan redaksional sebagai berikut : Menetapkan bahwaPenetapan ini akan dipergunakan

masyarakat dan akhirnya mengalami kurang Percaya Dirikarena sering Minder , maka nama Pemohon dirubah menjadi WAHYU CAHYO;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian buktibukti surat danketerangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demikepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari,terutama yang berkaitan dengan hak hak individunya, maka Pengadilan menilaiPemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanya menyangkutpetitum kedua di maksud, pola keterbuktian

mendukung danbersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yangdigariskan dalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang HukumAcara Perdata;Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebutdalam perkara a quo sebagaimana substansi petitum kedua permohonannya,Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum(misbruik van recht) dalam permohonan di maksud,;Him. 6 dari 9 hlm Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN MkdMenimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian

segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2)Undang Undang

sering sakitsakitan, maka secara adat istiadat di daerah namaanak Pemohon dirubah menjadi SHAFINA KARUNIA RAHMAWATI;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian buktibukti Surat danketerangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demikepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari,terutama yang berkaitan dengan hak hak individunya, maka Pengadilan menilaiPemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanya menyangkutpetitum kedua di maksud, pola keterbuktian

bukti tersebut secara substansial juga bersifat saling mendukung danbersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yangdigariskan dalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang HukumAcara Perdata;Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebutdalam perkara a quo sebagaimana substansi petitum kedua permohonannya,Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum(misbruik van recht) dalam permohonan di maksud,;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian

segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2)Undang Undang

ParaPemohon tersebut dilaksanakan dengan niatan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasebagaimana limitasi yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Mkd.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilanmenilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanyamenyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian

dalam surat perkawinan (bukti surat P4) tersebut tidak lain adalahPemohon FX TOEMIDJO WR dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitopun Substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonan ParaPemohon tersebut, Pengadilan akan

memperbaiki redaksional keterbuktian petitumkedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pertimbangan Pengadilan ataspetitum kedua permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka,Pengadilan telah sampai pada penilaian dan kesimpulan bahwasanya petitum keduadi maksud patut dan cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan ParaPemohon dalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnyaberpijak

Pengertian umum berdasarkan praktek kesalahan terdakwa terbuktiberdasarkan alat bukti, dengan demikian yakin sepenuhnya bahwatidak diragukan lagi sebagai pelakunya. terbuktinya kesalahan terdakwa berdasar alat bukti oleh hukumdinyatakan : keterbuktian kesalahan yang beralasan (reasonable)atau ketidak raguan yang beralasan. sebaliknya kesalahan tidak terbukti berdasar alat bukti oleh hukumdi nyatakan :1. Keterbuktian tanpa dasar (Unfounded)2. Keterbuktian berdasar spekulasi (Speculative)3.

Keterbuktian berdasar Asumsi (Assumption)4. keterbuktian berdasar Imajinasi (Imaginary) oleh karena itu keraguan disebabkan tidak ada atau tidak cukupbukti disebut keraguan yang beralasan atay Resonable doubet.Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2019/PT YYK1. Kesalahan yang di dakwakan tidak terbukti.2. Sehingga tidak ada alasan untuk meyakinkan kesalahanterdakwa.3. kesalahan itu tidak ada landasan yang kuat untuk melakukankeyakinan yang kukuh untuk membuktikan kesalahan.c.

dengan demikian terdakwasebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannyatelah dapat memenuhi unsur barangsiapa sebagaimana yang dimaksud olehundangundang ;Ad. 2.Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerim i, menerimahatau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu barang; aan Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian

No. 394/Pid.B/2015/PN Tbn14ronennnn Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dari unsurAd.2. membeli sesuatu barang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur daripasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahul atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;nonoeene Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa telahmembeli sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio J warna Hijau dengannomor polisi S3563FG dengan harga sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enamratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit

W4746 DX supaya dikembalikan kepada penuntutumum untuk dipergunakan untuk bukti perkara lain atas nama JUNAEDI BinRATIBAN dipertimbangkan sebagai berikut ;oonoee Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang disita secara sah,ditunjukan kepada saksisaksi maupun terdakwa dan telah dipertimbangkanmenyangkut keterbuktian terhadap diri terdakwa adalah hanya 2 (dua) unit sepedamotor yakni 1 (satu) unit Yamaha Mio J warna Hijau dalam kondisi dilepas kacaspionnya dan plat nomor polisinya dan 1 (satu

) unit sepeda motor Yamaha Miowarna Merah yang telah ditempel dengan skotlet warna hitam dikeseluruhanbodinya dan dilepas kaca spionnya serta plat nomor polisinya, sehingga majelisberpendapat beralasan permohonan penuntut umum untuk dikabulkan untukdikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian perkara lain danpenentuan statusnya dalam perkara tersebut, sepanjang menyangkut barang buktiyang telah disita secara sah, ditunjukan kepada saksisaksi maupun terdakwa dantelah dipertimbangkan keterbuktian

sehingga dapat disimpulkan bahwamemang sejak semula Pemohon lahir telah dimaksudkan untuk diberi namaDIAYATUS SOLIHAH;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian buktibukti surat danketerangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demikepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari,terutama yang berkaitan dengan hak hak individunya, maka Pengadilan menilaiPemohon telah dapat membuktikan segenap dalildalil positanya menyangkutpetitum kedua di maksud, pola keterbuktian

saling mendukung danbersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yangdigariskan dalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang HukumAcara Perdata;Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebutdalam perkara a quo sebagaimana substansi petitum kedua permohonannya,Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 83 /Pat.P/2019/PN MkdPengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik vanrecht) dalam permohonan di maksud;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian

segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,telah menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohondalam perkara

Pemohonnama Perubahan Pemohon sudah diketahui oleh masyarakat tempat tinggalPemohon dan sudah dipakai dalam keseharian;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian buktibukti surat danketerangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demikepastian hukum dan demi melindungi kKepentingan Pemohon di kemudian hari,terutama yang berkaitan dengan hak hak individunya, maka Pengadilan menilaiPemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanya menyangkutpetitum kedua di maksud, pola keterbuktian

mendukung danbersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yangHim. 6 dari 8 hlm Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Mkddigariskan dalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang HukumAcara Perdata;Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebutdalam perkara a quo sebagaimana substansi petitum kedua permohonannya,Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum(misbruik van recht) dalam permohonan di maksud,;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian

segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2)Undang Undang

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki PutusanPengadilan Militer IO5 Pontianak Nomor 31K/PM.I 05/ADA/II/2019 tanggal 9Oktober 2019 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidanatambahan berupa pemecatan dari dinas militer.Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, OditurMiliter mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Oditur Militersependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 105 Pontianakmengenai keterbuktian unsur

terhadapisterinya Saksi1 yang sedang berdua dan bahkan minta ijin kepada Saksi2akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti halnyaperbuatan yang dilakukan oleh Saksi2 dengan isteri Terdakwa, danperbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun timbulbirahinya dan Saksi2 akan terganggu rasa kesusilaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertamasepanjang mengenai keterbuktian

terhadap uraian fakta hukum majelis hakim tingkatpertama sama persis dengan tuntutan Oditur Militer, maupun keberatan terhadappertimbangan uraian unsur ke2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan"; karena selurunnya merupakan keberatan yang terkait denganpembuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa,sedangkan berdasarkan faktafakta hukum yang diuraikan di atas dan kesimpulanmajelis hakim tingkat banding yang menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertamasepanjang mengenai keterbuktian

unsurunsur tindak pidananya sudah tepat dan benar;maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan olehsebab itu haruslah ditolak.Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenaipenjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang memberatkanTerdakwa dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding menyatakan putusanmajelis tingkat pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsurunsur

uraian di atas, majelis hakimtingkat banding menolak sebagian keberatan Terdakwa dalam memori banding tetapimenerima sebagian khususnya mengenail penjatuhan pidana tambahannya.Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer yangsependapat dengan putusan tingkat pertama baik terhadap pembuktian unsurunsurtindak pidananya maupun terhadap penjatuhan pidana pokok dan penjatuhan pidanatambahan berupa dipecat dari dinas militer, majelis hakim tingkat banding sesuaidengan penilaian keterbuktian

Dengan demikian, maka terbuktibahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannyatelah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2009 menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

telah mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWanasari Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 14 Oktober 2009 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

demikian, maka keterangan saksisaksi tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izinPenggugat sejak tanggal tanggal 05 Januari 2012 dan kepergian Tergugat tersebuthingga sekarang sudah selama 2 tahun 8 bulan berturutturut dan selama 2 tahun 8 bulanberturutturut tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti (in casu Pengadilan Tinggi Jawa Timur)yang menguatkan Pengadilan Negeri Blitar atas keterbuktian

Putusan Nomor 1437 K/Pid.Sus/2019dijatunkan kepada Terdakwa in casu tidak salah dalam menerapkanhukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikanpertimbangan hukum secara tepat dan benar sesuai faktafakta hukumdi persidangan;Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi/Penuntut Umum atasketerbuktian dakwaan in casu dan pemidanaannya dengan alasan JudexFacti telah salah dalam menerapkan hukum, karena terdapat bukti yangcukup sesuai fakta untuk menyatakan keterbuktian Terdakwa melanggarPasal

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, jugadengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu ketidakpedulian Tergugatterhadap kondisi Penggugat dan keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat;Menimbang, bahwa fakta ketidakpedulian Tergugat serta diawali denganpertengkaran dan disertai pula dengan tindakan kekerasan Tergugat terhadapPenggugat hal mana kesemua fakta tersebut menunjukkan adanya keterkaitanerat

dasarnya keberatan Terdakwa dalam memoribandingnya hanya bersifat permohonan agar tidak dijatunkan pidanatambahan pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim TingkatBanding akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan perlutidaknya dijatunkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militerterhadap diri Terdakwa.MenimbangMenimbang6: Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer IIl19 JayapuraNomor : 08K/PM.III19/AD/I/2014 Tanggal 12 Maret 2014 dan BeritaAcara Sidang tanggal 12 Maret 2014 mengenai keterbuktian

unsur/tindak...tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang ketika melakukankejahatan belum lewat lima tahun maka Majelis Hakim TingkatBanding akan memberikan pertimbangan tentang keterbuktian unsurtersebut sebagai berikut :1.

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidanaDesersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amandan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer.Bahwa dengan demikian mengenai keterbuktian unsur tindak pidanaDesersi dalam waktu damai yang ketika melakukan kejahatan belumlewat lima tahun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikanpertimbangan yang tepat dan benar dan oleh karenanya