Ditemukan 16944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keterbuktian kepermukaan
Penelusuran terkait : Keterbukaan publik Keterbukaan informasi Keterbukaan informasi publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1941 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — Drs. Ec. BURHANUDDIN RIDWAN, S.H., M.Si
117 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi InfromasiProvinsi Jawa Timur namun tidak memberikan datadata tersebut olehsebab itu saksi Gada Rahmatullah melaporkan kejadian tersebut ke PolresSampang; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gada Rahmatullah mengalamikerugian sebesar Rp15.000.000,00 meliputi untuk transport Sampang keSurabaya, menghadiri mediasi dan sidang di Komisi Informasi ProvinsiJawa Timur dan saksi tidak bisa mengakses tentang Keterbukaan
    Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBadan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publikberupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaansebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Publik dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ec.
    Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan PengadilanNegeri Sampang dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, denganancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1425 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — dr.FIRMAN PRIA ABADI, M.M.
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUHAIRI melaporkan Terdakwa kePolres Sampang.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSampang tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.
    keputusan Pengadilan NegeriSampang tersebut yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannyaseperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telahmelakukan kekeliruan dan salah penafsiran atas fakta perobuatan yang dilakukanoleh Terdakwa, yaitu : Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, dengan penafsiran yang keliru atas usurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa dengan melanggar Pasal 52 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    menyediakan waktu, pikiran tenaga untuk mengurus haltersebut, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Ketua LSM Bongkar.Bahwa dengan faktafakta tersebut di atas maka unsur tersebut juga terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umummengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 52 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-04-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SAMPANG Nomor 98/PID.B/2014/PN.SPG
Tanggal 19 Nopember 2014 — Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, SH, Msi;
144 — 65
  • ., M.Si telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publikyang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasipublik yang harus diberikan atas dasar permintaan sebagaimana diatur dalamPasal 52 UURI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H.
    Sampang untuk menindaklanjuti hasil putusansidang ajudikasi non litigasi di Komisi Infromasi Provinsi Jawa Timur namuntidak memberikan datadata tersebut oleh sebab itu saksi Gada Rahmatullahmelaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gada Rahmatullah mengalami kerugiansebesar Rp 15.000.000, meliputi untuk transport Sampang ke Surabaya,menghadiri mediasi dan sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dansaksi tidak bisa mengakses tentang Keterbukaan Publik.Sebagaimana
    diatur dan diancam pidana Pasal 52 UURI No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telahmengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 98/Pid.
    keluarkan merupakan konsekuensi sebagai ketua kelompok, memperhatikan pulabahwa pidana denda dalam Pasal 52 Undangundang No. 14 Tahun 2008 bersifat alternatif,maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu tidak menjatuhkanpidana denda kepada terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka membebankan biaya perkara kepada terdakwa;Mengingat UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 52Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 14-02-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gpr
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
50 — 41
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 07-03-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2014 — BUPATI BANDUNG BARAT VS MUHAMMAD HS;
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 04-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;
262 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalimantan Timur Nomor 0003/REGPSI/III/2014 Tanggal 16 April 2015;1.Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi Informasi ProvinsiKalimantan Timur pada halaman 18 Poin F (4.26) bahwa atasPermohonan Informasi dari Pemohon Majelis Komisioner akanmenguraikan berdasarkan pernyataan sebagai berikut:Bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon pada paragraph (2.2)di atas merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    Dalam Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakniPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan PengklasifikasianInformasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkanPengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitiansebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikanuntuk diakses oleh setiap orang.
    Informasi Publik denganPasal 1 angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukanbahwa data Pribadi adalah data Perseorangan tertentu yangdisimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungikerahasiaannya, akan tetapi bila dibaca secara seksama, MajelisKomisi Informasi telah salah dalam dalam mengutip Pasal 17 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyebutkanbahwa informasi rahasia adalah informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan undangundang, sedangkan bunyi Pasal17
    Selain hal tersebut seharusnya MajelisKomisi Informasi tidak hanya menggunakan Pasal 1/7 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasiyang dikecualikan atas permohonan pemohon informasi, dalam halini Majelis Komisi Informasi juga harus mempertimbangkan Pasal 17Halaman 13 dari 18 halaman.
    Bahwa Kewenangan KomisiInformasi dalam memberikan Putusan Komisi Informasi hanya didasarkanpada 2 (dua) hal sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian KelimaPutusan Komisi Informasi Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi PutusanKomisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadapseluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintahdi bawah ini:a.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1025/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 9 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 26
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 59/Pdt.Sus-KIP/2020/PN Pal
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat:
BENNY TANDRA
Tergugat:
Gereja Bethany Indonesia Cab. Palu
388 — 126
  • PUTUSANNomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN PalDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarakeberatan atas putusan keterbukaan informasi publik, yaitu antara:BENNY TANDRA, lakilaki, agama Kristen, bertempat tinggal bertempattinggal di BTN Tawanjuka Mas Blok K/y, KelurahanTawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakilloleh
    Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh
    Majelis Komisi, serta dihubungkandengan bukti PK1, yaitu salinan putusan Komisi Informasi Propinsi SulawesiTengah Nomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, Majelis Hakimmenyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi yaitu bahwaDokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany IndonesiaCabang Palu periode tahun 2005 s.d. 2016 jelas merupakan informasi yangterbuka, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan cUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yangtimbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalahHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Paltersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, pasalpasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
19 — 9
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 226/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Lbp
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
335 — 56
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 05-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 101/PID/2018/PT PAL
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, SH
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
59 — 40
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN BANGKALAN Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bkl
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
132 — 34
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO vs LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR;
461 — 398 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum
Register : 14-02-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 31/Pid.B/2018/PN MJY
Tanggal 17 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDY RACHMAN
2.TOTO HARMIKO
Terdakwa:
BIBIT PURWANTO., S.Sos, MSi
160 — 74
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SULAIMAN HASAN VS I. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SERANG., II. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN., III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN., IV. DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN KAB. SERANG., V. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. SERANG., VI. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG;
163 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterbukaan InformasiPublik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasanalasansebagai berikut:Bahwa Putusan Nomor 1085/V/KI BANTENPS/2015 yang dibuat padatanggal 1 September tahun 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasanalasansebagai berikut
    :Bahwa Putusan Nomor 1082/V/KI BANTENPS/2015 yang dibuat padatanggal 1 September tahun 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasanalasansebagai berikut:Bahwa Putusan Nomor 1088/V/KI BANTENPS/2015 yang dibuat padatanggal 1 September tahun 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan penjelasan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3.
    Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;3.
    Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;a. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
224 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • informasi sebagaimana diatur dalamUndangundang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasipublik terdapat pembagian kedudukan dan/golongan suatu informasi publikdiantaranya;.
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016jenisnya yang bukan merupakan peraturan merupakan suatu kekeliruandalam menafsirkan hukum karena tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal9, Pasal 10, Pasal 11 jo Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor1/G/K1/2016/PTUNJKT, tanggal 3 Oktober 2016 pada halaman 56 paragraf1, berbunyi:Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016diajukan Pemohon Kasasi sejak munculnya sengketa ini Jelas lah kiranya,sengketa ini merupakan sengketa keterbukaan informasi yang manakepentingan hukum pemohon kasasi didasarkan pada Undangundangtentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan informasi a quoguna kepentingan penelitian yang secara spesifik mengenai pengaturanhukuman mati di Indonesia;Bahwa pertimbangan Majelis yang menggunakan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Grasi tersebut bukanlah syarat dalam mengecualikan
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang jika dinilai akanmenimbulkan polemik secara politis dan sosiologis;Bahwa berdasarkan fakta persidangan sengketa informasi, sampaipersidangan ketiga pada tanggal 22 Februari 2016 di Komisi Informasi,Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya dalam hal pengecualianinformasi dalam sengketa a quo yang didasarkan pada pengujiankonsekuensi oleh Pimpinan Badan Publik (Termohon Kasasi);Bahwa tujuan dari Keterbukaan Informasi
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat apabila keberadaan informasiyang bersifat pribadi yang dimaksud, adapula dalam putusanpengadilan para terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap,maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik PutusanPengadilan Terpidana Mati maupun Keputusan Presiden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-11-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — UNIVERSITAS MATARAM VS JUMAIDI;
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 31-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 782/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Mdn
Tanggal 24 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
447 — 143
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-02-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA VS ROBBY CHARLES SOETA;
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zakaria Agan selaku kuasa dari Robby CharelsSoeta melalui surat Nomor 02/KIPRCS/II/2014 tanggal 3 Maret2014 yang ditujukan pada Kepala KPKNL Palangkaraya yangpada intinya meminta copy Risalah Lelang Nomor 013/2004.Namun surat permohonan dimaksud tidak sesuai ketentuanperaturanperundangan dan tidak menyebutkan UndangUndang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,maka permohonan informasi tidak termasuk dalam ranahlayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi, sehingga
    Namun suratpermohonan' dimaksud tidak sesuai ketentuan peraturanperundangan dan tidak menyebutkan UndangUndang 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka permohonaninformasi tidak termasuk dalam ranah layanan informasi melaluiPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga seharusnyapenyelesaian permohonan informasi dimaksud tidak dapatditindaklanjuti ke Komisi Informasi.
    jawaban memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali,dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Juris yang menguatkan Putusan Judex Facti tidak dapat dibenarkan dantelah terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyatanyata di dalam penerapanhukum dengan pertimbangan:Bahwa objectum in litis atas berupa keterbukaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/Pdt.Sus-KIP/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK VS 1. KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, DK
324 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 533 K/Pdt.SusKIP/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, yang diwakili olehDirektur Utama, Anggara Hans Prawira, berkedudukan di JalanM.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.