Pimpinan danAnggota DPRD adalah enam hari dengan harga satuan Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pembayaranuntuk perjalanan dinas yang didasarkan pada dokumenpelaksanaan anggaran SKPD pada secretariat DPRD KabupatenKupang adalah tepat dan benar karena didasarkan pada PERDAKabupaten Kupang No. 1 tahun 2011 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagaimanaketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006tentang pedoman Pengelolaan Keuangan

Derah yang menentukan : Semua Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalamrangka pelaksanaan urusan / pemerintahan derah dikeloladalam APBD 5.

melakukan penggelapan selaku BendaharaPengeluaran yang menggunakan uang persediaan untuk kerperluanpribaditerdakwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.297.984.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa Drs.HASAN selaku Bendahara Pengeluaranpada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tidak melaksanakantugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggal9 Februari 2010, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 298.000.000,(dua ratusSembilan puluh delapan juta rupiah) belum diterima berdasarkan pernyataanHASAN diktehaui sisa dana tersebut digunakan untuk kepetingan pribadi ;Menimbang, bahwa terdakwa Drs.HASAN selaku Bendahara Pengeluaranpada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tidak melaksanakantugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Derah Pasal 220 ayat (1)Bendahara pengeluaran secara administrastif wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan /tambah uang persediaankepada Kepala SKPD melalui PPSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;Menimbang, bahwa sampai dengan dilaksanakan penggantian BendaharaPengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 9 Pebruari 2010dari terdakwa DRS.HASAN kepada MUTMAINNAH,SAP, terdakwa tidakhal 55 dari 86 halPutusan No.8/Pid.Sus/2013/PN.MTRmempertanggungjawabkan

200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggal9 Februari 2010, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 298.000.000,(dua ratusSembilan puluh delapan juta rupiah) belum diterima berdasarkan pernyataanHASAN diketahui sisa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi ;Menimbang, bahwa terdakwa Drs.HASAN selaku Bendahara Pengeluaranpada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tidak melaksanakantugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Derah Pasal 220 ayat (1)Bendahara pengeluaran secara administrastif wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan /tambah uang persediaankepada Kepala SKPD melalui PPSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa atas pencairan dana uang persediaan DinasPendidikan Kabupaten Sumbawa tersebut diatas mengakibatkan terdakwaDrs.HASAN mendapat untung sebesar Rp. 297.984.000,

lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah, (fotocopy dari fotocopy);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti berupa suratsurat yang telah difotocopy dan bermeterai cukup dantelah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T 1 sampai dengan T 17, sebagai berikut;1 Bukti T: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :10 Tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah, (fotocopy dari fotocopy);2 Bukti T2 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan

Derah Provinsi DKIJakarta Nomor : 2097/076.26, tanggal 25 Mei 2012, Perihal : Rencana RuislagTanah dan Bangunan SMP Negeri 273 Kota Administrasi Jakarta Pusat yangditujukan kepada PT.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhirdengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangmenyatakan :1) Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Derah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

diduga bertentangan denganUndangUndang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak adakeraguan sedikitoun bagi para Pemohon menyimpulkan, bahwaMahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujianPerda No: tentang APBD Kabupaten MorowalliUtara terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Derah pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:C.

Yang bersangkutan memiliki wewenang, dalam hal ini Walikotamempunyai kewenangan sebagai pejabat pemegang kekuasaan umumpengelolaan keuangan derah (Pasal 1 butir 4 jo Pasal 2 PP. No.105 tahun2000) dan kewenangan untuk menerbitkan SKO (Pasal 26 PP. No.105Tahun 2000) ;2. Wewenang tersebut telah disalahgunakan oleh Walikota karenamencairkan dana APBD yang tidak dianggarkan dalam Perda ;3.

Bahwa saksi terima uang dari bagian Keuangan Daerah KabupatenBatang ;Bahwa sepengetahuan saksi semua Anggaota Dewan sebanyak 45orang semua dapat dana pensiun ;Bahwa KomisiA membidangi masalah keuangan termasuk gaji ;Bukti tanda terima uang ini tandatangan saksi ;Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan mengenai dana tali asih untukAnggota Dewan maupun dana pensiun PNS ;Bahwa saksi lupakarena sudah lama tiap aitem pada saat pembahasananggaran untuk tahun 2004 yang dibahas pada tahun 2003 ;Bahwa Kabag Keuangan

Derah tidak bisa mengajukan anggaran sendirisemua memakai atauran dan tentu sepengetahuan Kepala Daerah ;Bahwa semua danadana yang dikeluarkan oleh Eksekutip tentunyasudah dibahas terlebih dulu oleh bagian Anggaran dan sudah disahkandalam Paripurna;Bahwa untuk tali asih dalam APBD lupa dimasukkan dalam pos mana;Bahwa pembahasan anggaran tahun 2004 dibahas pada tahun 2003 danpada bulan Agustus 2004, saksi menerima uang atas informasi dari stafSekwan yang sudah masuk dalam rekening ;Bahwa mengenai

KUSRIN dengancatatan penyalurannya nanti disesuaikan dengan keperluan/kebutuhan LSPBM(Lembaga Simpan Pinjam berbasis Masyarakat), rapat tersebut seingat saksidilaksanakan sekitar Desember akhir tahun 2007 dimana wakiu itu saksimendapat informasi dari pihak Badan Pengelola Keuangan Derah Kalau danaHibah suda tersedia kemudian pihak BPKD meminta agar asosiasi membuatpermohonan dan hibah disertai perincian pihak penerima hibah,kesepakatantentang penyaluran dana hibah kepada 48 (empat puluh delapan)

bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasterlihat adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Anang Prihartono , ImamSoewoko dalam pencairan kekurangan tambahan tunjangan penghasilan berdasarkan prestasikerja pada Dinas Pendidikan kota Probolinggo tersebut dimana Terdakwa dalam melakukanperbuatannya tanpa memperhatikan ketentuan Permendagri No 13 Tahun 2004 yangdiperbaharui dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Derah pasal 132 ayat (1) dan (2) , serta Perwali KotaProbolinggo No 17 Tahun 2012 ;Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiairtersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMA SAMA * 522 2222 nine nnn nn nnn nn nn ncn nnn

Dengan demikianperbuatan Terdakwa yang memerintahkan para Kepala SKPD/Dinas untukmelanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah merupakan perbuatanmelawan hukum, karena Terdakwa seharusnya juga mentaati peraturanpengelolaan keuangan derah tersebut bukan mengintervensi sehingga terjadipelanggaran peraturan pengelolaan keuangan daerah.Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak konsistensebagaimana diuraikan pada halaman 77 yang menyatakan karena Terdakwasebagai Bupati telah memerintahkan

secarabersamasama atau turut serta dengan Terdakwa danperbuatan yang dilakukan secara bersamasama olehTerdakwa dengan saksi Sahrudin Mile dan saksi IsnainiPansiradju berpotensi merugikan keuangan negara cq.Keuangan Pemerintah Kota Ternate oleh karena perbuatanatau tindakan Terdakwa secara bersamasama dengan saksiSahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju tersebut telahmenyimpang dari prosedur pengelolaan keuangan daerahsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Derah;Bahwa tindakan saksi Sahrudin Mile selaku PPK yangmengiyakan atau menaati perintah saksi Isnaini Pansiradjuselaku Pengguna Anggaran dan menuruti kemauan ataupermintaan Terdakwa untuk membuat berita acara kemajuanpekerjaan 100 % dan berita acara pembayaran 100 % yangtidak benar isinya untuk kegiatan pembangunan jalan ngadesone lanjutan yang dikerjakan oleh PT.

No. 1805 K/PID.SUS/2015Kota Bekasi sehingga akibat penyimpangan tersebut di atasterdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah pasal135 yang menyebutkan bahwa, Bendahara Pengeluaran sebagaiHalaman 76 dari 185 Putusan Nomor : 41/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGwajib pungut pajak pengahasil (PPh) dan pajak lainnya, wajibmenyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yangdipungutnya ke rekening kas Negara pada bank yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi

No. 1803 K/PID.SUS/2015* Bahwa dengan pertimbangan demikian seharusnya Majelis HakimTingkat Banding menyadari dan mengetahui bahwa terdapat 23orang guru yang dipotong atas pembayaran Bantuan KeuanganPeningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasanKota Bekasi sehingga akibat penyimpangan tersebut di atasterdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00.

diperoleh fakta bahwa ada realisasi pengeluaran ataupenggunaan dana yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada makaberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu KotaKecamatan (IKK) lle Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHAPKKND/2021Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timu, telah terjadikerugian keuangan

Derah/Negara, karena Pemerintah Daerah atau Negara tidakmemperoleh manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan, sehinggaterjadi kekurangan uang dalam Kas Derah, yaitu. total sebesar Rp.1,528,040, 739.00, (Satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ributujuh ratus tiga puluh sembilan);Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut di atas, adalah olehkarena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B.

IYUS SUHERLAN SDN JATI 3.000.000SAMPURNA XJumlah 65.680.000 diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untukmelakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp.65.680.000,00.

diperoleh fakta bahwa ada realisasi pengeluaran ataupenggunaan dana yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada makaberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) lle Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor:ITDA.5/01/LHAPKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat DaerahKabupaten Flores Timu, telah terjadi kerugian keuangan

Derah/Negara, karenaPemerintah Daerah atau Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengandana yang telah dikeluarkan, sehingga terjadi kKekurangan uang dalam Kas Derah,yaitu total sebesar Rp. 1,528,040,739.00 , (Satu milyar lima ratus dua puluhdelapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan);Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut di atas, adalaholeh karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa PETRUS SABON AMADOSI alias PET bersamasama dengan saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ

diperoleh fakta bahwa ada realisasi pengeluaran ataupenggunaan dana yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada makaberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu KotaKecamatan (IKK) lle Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHAPKKND/2021Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timu, telah terjadikerugian keuangan

Derah/Negara, karena Pemerintah Daerah atau Negara tidakmemperoleh manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan, sehinggaterjadi kekurangan uang dalam Kas Derah, yaitu total sebesar Rp. 1,528,040,739.00, (Satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tigapuluh sembilan);Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur Yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi menuruthukumAd. 5.

Bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah oleh Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuaidengan isi pasal dan lampiran.