Pemohon:
Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta

Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM

Mutiara;Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI

MUTIARA ;TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa Penggugat menerima copy Surat Keputusan TergugatDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamNomor : SK.17/IV/SET 3/2008 tanggal 15 Pebruari 2008tentang Pencabutan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian IzinPemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alamnya diKawasan Hutan Negara pada Goa Goa di Desa Tasuk,Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan

MUTIARA, yangmenjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai adaPutusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetapBerdasarkan uraian uraian tersebut di atas, dengansegala hormat Penggugat memohon agar Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadiliperkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikutDALAM PENUNDAAN :S Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanSurat Keputusan Tergugat Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam NomorSK

.17/IV/SET 3/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentangPencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungandan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/ V/2000tanggal 6 Desember 2000 tentangPemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet diHabitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan DesaBirang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,Propinsi Kalimantan Timur kepada CV.

Mutiara /Penggugat ; Berdasarkan hal tersebut, maka Direktur JenderalPerlindungan dan Konservasi Alam = menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a quoyang mencabut Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor131/KPTS/DJ/ V/2000, tanggal 6 Desember 2000 yangtelah memberikan Izin Pemanfaatan Sarang BurungWalet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Negarapada Goa Goa di Desa Tasuk, Kecamatan GunungTabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur,Kabupaten Daerah Tingkat

gugatannya meskipun telah diberi kesempatan oleh MajelisHakim dalam waktu yang cukup menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnyaTergugat dipersidangan telah mengajukan bukti buktiberupa asli dan foto copy surat yang diberi tanda T 1sampai dengan T 11, yang bermaterai cukup dan olehMajelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya,sebagai berikut : Bukti T 1 : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungandan Konservasi Alam No. 131/Kpts/DJV/2000

Hj, DEWI AZKA;DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Darmo &Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45 Lrg.Persatuan No. 3054 Palembang 30317,Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Maret 2015, Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT.LawanDIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUKUMDAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan Kuasakepada : Krisna Rya, S.H., M.H., Supardi, S.H., AgusPrabowo, S.H., M.Si., Drs.

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT vs KURNADI

kembali ini;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, Pasal 45A UndangUndang No. 5 Tahun 2004, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali : DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGANHUTAN DAN KONSERVASI

ALAM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYAALAM KALIMANTAN BARAT tersebut;Hal. 8 dari 9 hal.

Pemohon:
DEDI KUSNADY
Termohon:
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam Lingkungan Hidup NTB

Walet Lindung Lestari;1.Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan,2.H. Abdul Rahman Ismail

pemberianizin sebagimana dimaksud huruf a, hal ini adalahtidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang berlakudimana suatu' rekomondasi tidak pantas atau tidaktepat untuk dijadikan dasar hukum mencabut ataumerubah suatu surat keputusan yang telah dibuat ataudikeluarkan, sehingga Tergugat melanggar azaskecermatan.Bahwa dalam Surat Keputusan a quo dalamkonsiderans "Menimbanghuruf d yang menyebutkan bahwa sesuai dengan SuratBupati Berau yang ditujukan kepada Direktur JenderalPerlindungan Hutan Dan konservasi

oleh Tergugat dalam menimbang huruf ddan sebenarnya adalah menyatakan mendukungsepenuhnya kepada masyarakat penemu, pewaris danpekerja goa Sarang Burung walet sebagaipengelolanya dan surat tersebut berisi menyerahkansepenuhnya kepada Direktur Jenderal PerlindunganHutan Dan Konservasi Alam sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, hal ini adalahkonflik di daerah khususnya oleh Bupati Berau, dankarenanya Tergugat melanggar azas kebohongan publik;Halaman 9 dari 113 halaman Putusan Nomor19

Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan Dan Konsevasi Alam Nomor122/KPTS/DJ V/1999 tanggal 31 Agustus 1999 TentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal PerlindunganHutan Dan Konservasi Alam Nomor : 06/KPTS/DJ VI/1997tanggal 14 Januari 1997 Tentang Pemberian= IzinKepada PT.

Alam Nomor06/KPTS/DJ VI/1997 tanggal 14 Januari 1997 TentangPemberian Izin Kepada PT.

Bahwa~ demikian pula dalam Keputusan Direktur14Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi AlamNomor : 122/KPTS/DJ V/1999 tanggal 31 Agustus 1999Tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor06/KPTS/DJ VI/1997 tanggal 14 Januari 1997 TentangPemberian Izin Kepada PT.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Cq. Penyidik Direktorat Penyidikan dan Perlindungan hutan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kementerian kehutanan RI

Menteri Kehutanan RI Cq.Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam KementerianKehutanan RI Cq.

Penyidik DirektoratPenyidikan dan Perlindungan hutan padaDirektorat...........Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam Kementeriankehutanan RI, yang beralamat di GedungPusat Kehutanan Manggala Wanabakti BlokVU Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot SubrotoSenayan Jakarta Pusat, yang selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT sekarangTERBANDING; Setelah membaca semua suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut ; Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Padang

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DANKONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI CQ. PENYIDIKDIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PADADIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASIALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI, tersebut;Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah);

DIREKTORAT JENDERALPERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAMKEMENTERIAN KEHUTANAN RI CQ. PENYIDIKDIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTANPADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTANDAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANANRI VS 1. KUD SERBA GUNA, dk.

PENYIDIKDIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTANPADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTANDAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANANRI, yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan ManggalaWanabakti Blok VII Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot SubrotoSenayan Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Penyidikan danPengamanan Hutan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaEppy Agusfin, S.H., M.Si., dkk., para Pegawai padaKementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat diGedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt

Penyidik DirektoratPenyidikan dan Perlindungan Hutan pada Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RIyang berarti ditujukan kepada Penyidik sebagai pihak yangmelaksanakan perintah dan atau mendapat perintah tugas daripejabat atau pimpinan lembaga/instansi;c.

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, CQ.KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SIMATERA UTARA

DIREKTORATJENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,CQ.KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMSIMATERA UTARA, beralamat di jalan Sisingamangaraja Km 5,5 No.14Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Berkas perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Stb.3. Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 13 Pebruari 2014tentang pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.STB.

Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau; TERGUGAT III : 3. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA).

., Advokat berkantor di Jalan KS.Tubun Raya No. 19 E Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 25 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Dumai di bawah Register No. 135/SK/2012/PN.DUM tertanggal09 Juli 2012,Selanjutnya disebut 0.0.0... eeeeeeseeeesteeees TERGUGAT I;Halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2012/PN.DUM2 Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya AlamRiau, beralamat di Jalan H.R

HENDRI, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: KS.08/IV17/TU1/2012 tertanggal 21 Juni 2012 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawahRegister No. 121/SK/2012/PN.DUM tertanggal 25 Juni 2012, danSelanjutnya disebut ....... ee eeeeeeseeeeeeeees TERGUGAT II;3 Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam (Dirjen PHKA), beralamat di Gedung ManggalaWanabakti Blok I lantai 8 Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh

Hutan Wisata.29c Peraturan Daerah Propinsi Riau No.10 Tahun 1994 tentang Rencana TataRuang Wilayah Propinsi Riau, bahwa tanah terperkara masuk dalamKawasan Hutan Wisata Sungai Dumai.Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penggelolaan hutan,maka Penguggat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasankehutanan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) UndangUndang No. 41 Tahun 1999tentang KehutananBahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral Perlindungan Hutandan Konservasi

Alam (PHKA), dalam melaksanakan tugas mengelola kawasanHutan Taman Wisata Alam Sungai Dumai, Terguggat II bertanggung jawabkepada Direktorat Jendral PHKA Kementerian Kehutanan bukan bertanggungjawab kepada Penggugat, sehingga Terguggat II berkeyakinan harus melakukankegiatan pengelolaan kawasan Hutan Taman Wisata Alam Sungai Dumai kepadaDirektur Jendral PHKA Kementerian Kehutanan dan bukan kepada Penguggat.Sampai saat ini, Tergugat II tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadapkawasan hutan

CPI No. 1203/RBI/ 2012tanggal 16 April 2012 perihal Permohonan Rekonstruksi Hutan WisataSungai Dumai Konservasi Alam yang ditujukan kepada Kepala BP. MIGASPerwakilan Wilayah Sumbangut, yang telah diberi meterai secukupnya dantelah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberiTANGA woe ccceeecececcccccseesssesesccccceseesssssesceccsssesseusesscescsssssseuensnses (Bukti TI8);Fotocopy Surat BP.

ABDULLAH IBRAHIMmelawanPemerintah Negara R.I. cq Menteri Kehutanan R.I. cq Dirjend Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) cq Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA), dkk

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Cq. KEPALA KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) JAWA TIMUR VS. PT.. KAPUAS RAYA,

DIREKTORAT JENDERALPERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Ca.KEPALA KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM (BBKSDA) JAWA TIMUR, berkedudukan diJalan Bandara Juanda Surabaya, dalam hal ini diwakili olehPurwosudiro, SH., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 5456 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2008 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;MELAWANPT.

hurufb UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/KUHAP ;Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/MenhutI/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisKonservasi Sumber Daya Alam, yang menyatakan Unit PelaksanaTeknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah Organisasi Pelaksanatugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam ;Hal.12 dari 17 hal.Put.No.3127 K/PDT/2010Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.02/MenhutIl/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam tegas menyatakanbahwa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam disebutdengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ;Dengan demikian yang dimaksud dengan Unit Pelaksana TeknisKonservasi Sumber Daya Alam adalah Pemohon Kasasi ; Pasal 3 huruf (d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/MenhutI

DIREKTORATJENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Cq. KEPALAHal.16 dari 17 hal.Put.No.3127 K/PDT/2010KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA)JAWA TIMUR tersebut ;Membatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/PDT/2009/PT.SBY.

Pembanding/Penggugat : SARBINI Alias SYARBINY Diwakili Oleh : Syamsir, SH
Terbanding/Tergugat : Kementerian kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA)

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Cq. KEPALA KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) JAWA TIMURdanPT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA