Ditemukan 14003 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 09-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PID.SUS-LH/2018/PT PDG
Tanggal 9 April 2018 — Jeifil Esa, S.S.i alias Je bin afniWI Afniwirman;
464 — 109
  • Kukang atau malumalu (Nycticebus coucang) kepada saksi ADEPUTRA Bin AHMAD TASAR beserta Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Sumatera, selanjutnya Terdakwa bersamasama saksi ADEPUTRA Bin AHMAD TASAR dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Sumatera pergi menuju tempat tinggal Terdakwa untukmenunjukkan 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malumalu (Nycticebuscoucang) tersebut dan setibanya ditempat tinggal Terdakwa saksi ADE PUTRABin AHMAD TASAR dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan
    Hidup danKehutanan Sumatera melihat 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malumalu (Nycticebus coucang) didalam 2(dua) krangkeng yang terbuat dari besi,setelah itu saksi ADE PUTRA Bin AHMAD TASAR dan Tim Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera melakukan tindakan penyitaanbarang bukti terhadap 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malumalu(Nycticebus coucang) didalam 2 (dua) krangkeng yang terbuat dari besi, 1(satu) unit HP Android Merk XIOMI Type MI4X CMIT ID : 2017 CP 1333
    denganHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26/PID.SUSLH/2018/PT PDGSimcard No. 0822 6814 4914, setelah itu saksi ADE PUTRA Bin AHMADTASAR dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananSumatera membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas danmenyerahkannya ke Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (BPPHLHKS) di Padanguntuk diproses lebih lanjut.Bahwa barang bukti berupa 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang ataumalumalu (Nycticebus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 03-02-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/Pid.Sus-LH/2022
Tanggal 3 Februari 2022 — MAULUD Bin SANKARTA
226 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-02-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pid.Sus.LH/2017
Tanggal 16 Februari 2017 — LETIN SIRAIT
417 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pid.Sus-LH/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA;
527 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hidup (UPL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) adalah wajib memiliki izinlingkungan;Bahwa sebelum mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah KotaMakassar, Terdakwa telah melakukan penimbunan lahan dengan melakukanperjanjian kerja dengan saksi Ir.
    Surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kota Makassar,tanggal 18 November 2013, Nomor 660.2/1119/BLHD/XI/2013, Perihal:Penghentian Sementara Konstruksi PT. Mariso Indoland Makassar;3.
    Hidup (UPL) UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan wajib memiliki izinlingkungan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niat yang telahnyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaanitu bukan sematamata disebabkan oleh kemauannya sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/TUN/LH/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)., II. SARJUM VS I. KEPALA BDAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT., II. PT. CIREBON ENERGI PRASARANA;
499 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)., II. SARJUM VS I. KEPALA BDAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT., II. PT. CIREBON ENERGI PRASARANA;
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANWAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) dan PemohonKasasi Il SARJUM;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-04-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 07/PID.B / 2011/ PN LBJ.
Tanggal 20 April 2011 — MARHASAN Alias MARHASAN, Cs
84 — 53
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4249 K/Pid.Sus-LH/2022
Tanggal 7 Oktober 2022 — RAMUDAH alias AYANG binti UMAR
142 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Upload : 11-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PT SMG
Priyanto als. Pri Bin Kardi
439 — 51
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 03-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2206 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 3 Mei 2016 — MIJAN
468 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa MIJAN terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana pengelolaan limbah B.3 tanpa izin sebagaimanadakwaan melanggar Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIJAN dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwaditahan di Rutan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair4 (empat) bulan kurungan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — LAZARUS MANULLANG VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
384 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LAZARUS MANULLANG VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, DK
    MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di GedungManggala Wanabakti Blok Lt.4, Jalan Jend. GatotSubroto Senayan, Jakarta 10207, Selanjutnya memberikuasa kepada:1. Nama : Krisna Rya, S.H., M.H;Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;2. Nama : Supardi, S.H;Jabatan : Kepala Bagian PenangananPerkara dan Bantuan Hukum;3. Nama : Imam Setiohargo, S.H., M.H;Jabatan : Kepala Bagian Hukum danKerjasama Teknik Setditjen BlnaUsaha Kehutanan;4. Nama : Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 03-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/LH/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, II. PT. YASMIN BUMI ASRI;
638 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, II. PT. YASMIN BUMI ASRI;
    , Provinsi Jawa Barat, jabatan BendaharaPengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(Walhi):Selanjutnya memberi kuasa kepada:Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 253 K/TUN/LH/20171.
    hidup wajib memiliki amdal.
    AMDAL tidak pernah dilakukan konsultasi publik yang melibatkanPenggugat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarianfungsi lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat yang terkenadampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atassegala bentuk keputusan dalam proses Amdal:c.
    Penggugat (yang mempernyatakandiri sebagai organisasi lingkungan hidup) kepada Pengadilan TataUsaha Negara;Gugatan Penggugat sekarang ini adalah gugatan Tata Usaha Negarabiasa dan bukan seperti yang diharuskan/ ditegaskan oleh Pasal 93termaksud di atas, padahal Penggugat mempernyatakan diri sebagaiorganisasi lingkungan hidup;c.
    Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa:(1) Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup;(2) Hakim lingkungan hidup yang berada dalam lingkungan peradilan umummaupun Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkaralingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;(3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 07-04-2011 — Upload : 08-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/PID.SUS/2010
Tanggal 7 April 2011 — Terdakwa; Kim Young Woo
1236 — 739 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 47 UU No. 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,Sdr.
    hidup secara berlanjut ;Apakah dalam ranah hukum pidana lingkungan hidup dikenal istilah bersalahmelakukan perbuatan pidana lingkungan hidup ?
    tentulah tidak, dalam hukumpidana lingkungan hidup hanya dikenal 2 (dua) tindakan pidana lingkunganhidup yaitu : (1) pencemaran lingkungan hidup, dan (ii) perusakan lingkunganhidup. Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya tidak menyatakan bahwaPemohon Kasasi bersalah melakukan tindakan pidana pencemaran lingkunganhidup atau perusakan lingkungan hidup.
    Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan SubsidairPasal 43 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 jo. Pasal 45 jo. Pasal 47 UU No. 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,lebih subsider Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 45 jo. Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta LebihSubsidair lagi Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 45 jo.
    Kep.154/BAPEDAL/12/2001, tanggal 7Desember 2001, dan Menteri Lingkungan Hidup No. 79 Tahun 2005 tanggal 6Mei 2005. Selanjutnya dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PemohonKasasi selalu dimonitor melalui mekanisme kontrol yang dilakukan oleh KantorKementerian Lingkungan Hidup.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 15-03-2016 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN MASOHI Nomor 41/Pid.Sus-LH/2016/PN Msh
Tanggal 15 April 2016 — JAKSA PENUNTUT : ROZALI AFIFUDIN ,SH TERDAKWA : MUHAMMAD IRWAN LAOMBING Alias IWAN
451 — 74
  • Pendidikan Formal :e SLTA lulus tahun 1999, berijazah diYogyakarta;e $1 Kehutanan Universitas Gajah Mada,lulus tahun 2005, di Yogyakarta;e $2 Ilmu Lingkungan Hidup UniversitasGajan Mada, lulus tahun 2009, diYogyakarta;Pekerjaan/Jabatan :e Diangkat menjadi PNS tahun 2008;e Penganalisa Data Perlindungan dan Pengawetan KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sejak tahun 2008sampai dengan sekarang;eBahwa Tupoksi ahli dalam jabatan Penganalisa DataPerlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2017 — REZA GANNY, DKK MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. PP PROPERTI, Tbk(Perseroan)
516 — 261
  • Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) RencanaPembangunan Apartemen The Ayoma PT PP Properti Tbk;Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RKLRPL) Rencana PembangunanApartemen The Ayoma PT PP Properti Tbk11.
    Hidup No.16 tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan dokumen Lingkungan Hidup;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang PedomanKeterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup danIzin Lingkungan;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata LaksanaPenilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan IzinLingkungan Lampiran VI.Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Bab II;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
    Hidup No.16 tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan dokumen Lingkungan Hidup;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang PedomanKeterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak LingkunganHidup dan Izin Lingkungan;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang TataLaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup SertaPenerbitan Izin Lingkungan Lampiran VI.Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 BabIl;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
    Pedoman Penyusunandokumen Lingkungan Hidup;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pedoman KeterlibatanMasyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata LaksanaPenilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan IzinLingkungan Lampiran VI.Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Bab II;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — JONNI SIHOTANG
1066 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gorga Duma Sari;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baligekarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 98 Ayat (1) junctoPasal 116 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atauDakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 109 juncto Pasal 116Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut
    No. 110 PK/Pid.SusLH/2018kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNI SIHOTANG berupapidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahunkurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3.
    Gorga Duma Sari;21)Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013tanggal 1 Maret 2013 perihal Permohonan Rekomendasi DokumenIzin Lingkungan Hidup oleh PT.
    Gorga Duma Sari;22)Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPPPSDh);23) Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR);24) Copy Telaahan Staf Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Samosir tanggal 5 April 2013 perihalPengenaan Wajib Izin Lingkungan dan Penyusunan DokumenAMDAL atas nama PT.
    Subur Rumah Miduk;31) Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraUtara Nomor 3055/BLHSU/BPLKL/2013 tanggal 1 NovemberHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.SusLH/20182013 perihal Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan yang DidugaDilakukan oleh PT.
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 25-10-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN BANGKALAN Nomor 252/Pid.B./2013/PN.Bkl.
Tanggal 18 Desember 2013 — H.MAHMUDI (Terdakwa)
459 — 26
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-02-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag
Tanggal 20 Mei 2015 — - KARDOMO ALS DOMO BIN USUP
438 — 10
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — H. OKTAFIANUS ALIAS YAN
363 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
441 — 91
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2562 K/PID.SUS.LH/2016
Tanggal 27 April 2017 — REPELITA GINTING alias REP
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun perbuatanTerdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah timbunan tersebut tidakmemiliki izin lingkungan Hidup berupa dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup (AMDAL) dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah dandapat menimbulkan bencana banjir pada saat musim penghujan karenaterbendung air dibekas galian tersebut, kKepunahan keanekaragaman hayati danlongsor.
    yang berisi datamobil dumptruck yang memuat tanah timbunan;. 1 (Satu) buah pulpen merek standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam;. 1 (Satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan Andre GN;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 27 Januari 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan